Bisnis.com, SURAKARTA - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Periode 2 Tahun XXXVI – 2026 di Surakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16 hingga 17 April 2026, menjadi momentum penting bagi Asbanda dalam memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Tidak hanya menghadirkan Undian Nasional Simpeda, rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan Seminar Nasional BPDSI yang mengangkat tema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah”.

Melalui tema tersebut, Asbanda menegaskan bahwa penguatan sektor pembiayaan menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Pemasaran, serta para pejabat eksekutif dari BPD se-Indonesia, yang menunjukkan kuatnya sinergi antaranggota dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis daerah.

Seminar nasional diselenggarakan di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, dan menjadi forum strategis untuk berbagi wawasan serta pengalaman antarpemangku kepentingan sektor perbankan daerah. Kegiatan seminar dibuka dengan keynote speech dari Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPD. Dalam sesi seminar, para pemateri menekankan bahwa BPD memiliki peran besar dalam mendukung program pembangunan daerah melalui inovasi pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Peran strategis tersebut dapat terus diperkuat melalui inovasi pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor produktif dan strategis di daerah. Selain itu, skema pinjaman daerah dinilai mampu menjadi solusi dalam mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, narasumber lain yang dihadirkan dalam seminar di antaranya Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, dengan materi “Delapan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Kinerja Daerah Terkait Program Prioritas”, serta Siti Chomzah selaku Kasubdit Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan materi “Pengalihan TKD ke Belanja Pusat untuk Program Prioritas agar Efektif dan Berdampak”. Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto, turut hadir memberikan pandangan strategis terkait perkembangan industri perbankan dan tantangan yang dihadapi BPD ke depan.

Diskusi panel yang berlangsung mengupas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan di daerah. Para peserta seminar juga mendapatkan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan para narasumber.

Turut memeriahkan kegiatan Asbanda 2026, hadir jajaran Direksi bank bjb yang diwakili oleh Ibu Nunung Suhartini selaku Direktur Konsumer & Ritel. Kehadiran tersebut menegaskan komitmen bank bjb dalam mendukung sinergi antar Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia.

Di sisi lain, Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Alila Surakarta pada 17 April 2026 menjadi salah satu agenda utama yang dinanti oleh para nasabah. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah setia sekaligus upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di BPD.

Undian Nasional Tabungan Simpeda merupakan program undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Asbanda dan diikuti oleh seluruh BPD di Indonesia. Program ini menyediakan total hadiah hingga Rp3 miliar setiap tahunnya, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah.

Pelaksanaan undian dilakukan dalam dua periode setiap tahun, dengan masing-masing periode menyediakan hadiah sebesar Rp3 miliar. Tabungan Simpeda sendiri merupakan produk unggulan BPD yang terus menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi jumlah nasabah maupun total saldo. Dari ribuan peserta undian Simpeda 2026, sebanyak 19 nasabah bank bjb berhasil menjadi pemenang dengan total hadiah Rp129 juta, yang menunjukkan bahwa nasabah bank bjb tidak hanya menikmati kemudahan menabung, tetapi juga berkesempatan memperoleh hadiah.

Hingga akhir Desember 2025, jumlah nasabah Tabungan Simpeda tercatat mencapai 8,32 juta dengan total saldo sebesar Rp72,54 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,68% dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPD.

Melalui penyelenggaraan Undian Nasional Simpeda dan Seminar Nasional ini, Asbanda berharap dapat terus memperkuat posisi BPD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kegiatan ini juga menjadi ajang strategis untuk mempererat sinergi antar-BPD serta mendorong inovasi berkelanjutan, termasuk dalam digitalisasi layanan perbankan.

Ke depan, Asbanda optimistis bahwa BPD akan semakin berperan dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai terobosan pembiayaan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara BPD dan pemerintah daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki sejumlah keunggulan struktural yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, keunggulan tersebut antara lain kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau sampai ke tingkat daerah, sehingga BPD bisa memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” ujar Agus H. Widodo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan untuk menjaga keseimbangan antara belanja pemerintah (government spending) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan, salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah skema pinjaman daerah. Instrumen tersebut tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” kata Agus.

Ia pun mendorong adanya penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, pendalaman peran pada ekosistem ekonomi daerah, serta pembentukan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal dan prudent.

Ia menekankan bahwa BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah, tapi juga harus bertransformasi menjadi pengatur aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Agus H. Widodo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Peran strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong semakin strategis dalam menopang ekonomi daerah, seiring meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).

Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jateng, Jumat (17/4/2026).

Seminar Nasional dengan tema "Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah" ini menjadi bagian dari rangkaian event Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, selaku Keynote Speaker dalam seminar ini, menyampaikan bahwa BPD merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan jumlah penduduk Jateng yang mencapai hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Menurut Luthfi, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Kontribusi anggaran pusat dinilai belum cukup, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi.

“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor,” tegasnya.

Dia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi. “Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif.

“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.

Dia menambahkan, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujarnya.

Dia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal. Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelasnya.

Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan. “Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” pungkasnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal. “BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis. “Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” tegasnya.

Dia berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional. “Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah (PPD) dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) senilai Rp400 miliar.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis, termasuk penambahan fasilitas poliklinik di Rumah Sakit Amab Tabib dan pembangunan Tugu Bahasa sebagai ikon Provinsi Kepri.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris menjelaskan pinjaman ini memiliki tenor tiga tahun dengan bunga yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dia menegaskan langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunan, meski APBD daerah mengalami keterbatasan.

“Dana pinjaman ini akan digunakan untuk dua prioritas utama, yaitu peningkatan layanan kesehatan melalui poliklinik baru dan pembangunan Tugu Bahasa yang memiliki nilai budaya dan sejarah tinggi,” kata Nyanyang Haris, Minggu (8/3/2026).

Menurut Wagub, pembangunan Tugu Bahasa menjadi simbol penting pengembangan budaya dan cikal bakal bahasa Indonesia, khususnya terkait penyebaran Gurindam 12 karya Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.

Dinas terkait memastikan seluruh dana pinjaman digunakan sesuai peruntukannya, dengan pemantauan dari Bank BJB selama periode tiga tahun. “Pinjaman ini dilakukan atas dasar kepercayaan bank, tanpa jaminan aset secara langsung,” kata dia.

Dengan langkah ini, Pemprov Kepri berharap pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan lebih cepat, mendukung pelayanan publik, sekaligus memperkuat identitas budaya provinsi.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menandatangani perjanjian pemberian pinjaman daerah senilai Rp400 miliar dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pinjaman ini untuk mendanai pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota se-Kepri," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Ansar menjelaskan total ada 41 kegiatan strategis yang didanai melalui skema pinjaman daerah tersebut, mulai dari pembangunan jalan, jembatan hingga pelabuhan.

Selain itu, ada pula dua proyek besar yakni pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib di Kota Tanjungpinang.

"Proyek-proyek tersebut akan segera dilelang, lalu masuk manajemen konstruksi dan pelaksanaan fisik," ungkapnya.

Lanjut Ansar menargetkan pengembalian pinjaman daerah Rp400 miliar dengan suku bunga 7,75 persen itu tuntas dalam kurun waktu tiga tahun atau hingga berakhirnya masa jabatan Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri.

Pemprov Kepri berkomitmen menjaga stabilitas fiskal sambil memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana.

Gubernur Ansar turut membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Pemprov Kepri dan Bank BJB di masa mendatang, salah satunya terkait dukungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tahunan dari Bank BJB.

"Kontribusi sosial melalui CSR diharapkan dapat menambah kekuatan anggaran daerah guna membantu kesejahteraan masyarakat," ucap Ansar.

Ansar mengapresiasi Bank BJB yang telah mendukung program pembangunan di Kepri melalui skema pinjaman daerah. Ia berharap kerja sama tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan opsi pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis segera dibahas oleh DPRD Jabar.

Pinjaman tersebut rencananya akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, termasuk sejumlah underpass di titik-titik kemacetan dengan nilai investasi yang tidak kecil. Dedi menekankan, langkah ini diambil demi percepatan penyelesaian proyek-proyek besar yang dinilai mendesak.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar MQ Iswara memastikan surat pengajuan dari gubernur telah diterima DPRD. "Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kemungkinan Pemprov Jabar akan melakukan pinjaman daerah. Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD," katanya dikutip Senin (2/3/2026).

Dalam surat tersebut gubernur menyampaikan rencana tambahan pinjaman Rp2 triliun untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan lanjutan.

Iswara membeberkan kemungkinan pinjaman berasal dari sindikasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bersama Bank BJB. "Dari mana Rp2 triliun itu? Kemungkinan dari sindikasi antara SMI dan Bank BJB. Tadi Pak Gubernur menyebutkan Bank BJB," katanya.

Namun pihaknya mengingatkan agar skema pembiayaan tidak membebani satu pihak saja. Menurutnya, jika hanya mengandalkan Bank BJB, dikhawatirkan dapat mempengaruhi likuiditas bank daerah tersebut mengingat nilainya cukup besar.

"Kalau hanya Bank BJB tentu dikhawatirkan ini mempengaruhi likuiditas Bank BJB karena besar kan. Kemungkinan ini PT SMI bersama Bank BJB," ujarnya.

Sebelumnya Dedi Mulyadi mengatakan rencana pinjaman pembangunan ke Bank BJB masih dalam tahap kajian dan analisis. Opsi pinjam itu muncul karena hak Pemprov Jabar dari pemerintah pusat terus tertahan.

Hak pertama, adanya tagihan dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Nilainya, diperkirakan hampir Rp1,5 triliun, dan yang sudah diakui lebih dari Rp1 triliun. Kemudian, kedua adalah penundaan dana bagi hasil pajak tahun 2026 senilai Rp2,430 triliun.

"Ini sudah lebih dari Rp3 triliun sebenarnya keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertunda dari pemerintah pusat," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana penarikan pinjaman daerah Rp2 triliun muncul karena menerapkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor pada 2025.

Dedi Mulyadi menuturkan program pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tahun lalu berhasil mendongkrak jumlah wajib pajak sebanyak 1,4 juta wajib pajak.

"Pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat justru sangat menguntungkan. Mampu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Barat," katanya, dikutip pada Minggu (1/3/2026).

Sementara terkait rencana pinjaman pembangunan ke Bank BJB masih dalam tahap kajian dan analisis. Opsi pinjam itu muncul karena hak Pemprov Jabar dari pemerintah pusat terus tertahan.

Hak pertama, adanya tagihan dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Nilainya, diperkirakan hampir Rp1,5 triliun, dan yang sudah diakui lebih dari Rp 1 triliun.

Kemudian, kedua adalah penundaan dana bagi hasil pajak tahun 2026 senilai Rp 2,430 triliun.

"Ini sudah lebih dari Rp3 triliun sebenarnya keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertunda dari pemerintah pusat," katanya.

Meski fiskal tengah ketat, memastikan rencana pembangunan daerah tidak berubah. Sejumlah proyek strategis di antaranya pembangunan Jalan Puncak II dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp1 triliun tetap menjadi prioritas.

Kemudian underpass Cimahi sekitar Rp150 miliar, underpass Citayam, Kota Depok sekitar Rp170 miliar, serta jembatan layang Bulak Kapal, Kota Bekasi sekitar Rp270 miliar.

Dia menegaskan, jika pinjaman benar-benar dilakukan, masa pelunasannya dibatasi hanya selama masa kepemimpinannya. Agar tidak membebani pemerintahan selanjutnya.

"Andai kata pun terjadi pinjaman, pinjaman itu hanya berlaku saat saya memimpin. Jadi, pinjamannya dilunasi maksimal tahun 2030. Tidak akan membebani kepemimpinan pada periode berikut," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun guna menjaga kelangsungan proyek infrastruktur strategis di tengah penurunan kapasitas fiskal provinsi yang mencapai hampir Rp3 triliun. ULangkah tersebut ditempuh agar sejumlah proyek prioritas, seperti Jalur Puncak II, pembangunan underpass, dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah, tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD 2026.

“Terus terang saja, untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya tahun ini mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

Dedi menegaskan pinjaman tersebut dirancang dengan skema terukur dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Ia memastikan cicilan ditargetkan selesai pada 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya.

“Cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.

Dana tersebut akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Skema sindikasi dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah sekaligus memastikan pembiayaan proyek tetap terkendali.

Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Sumsel Babel menyiapkan pagu sebesar Rp1,2 triliun untuk program pinjaman daerah yang dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatra Selatan serta Kepulauan Bangka Belitung.

Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Marzuki mengatakan fasilitas pinjaman daerah tersebut bertujuan mendukung program pembangunan yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah di dua provinsi tersebut.

“Iya, kita hari ini juga mensosialisasikan kembali adanya fasilitas pinjaman bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi di Sumsel dan Bangka Belitung,” kata Marzuki, Kamis (29/1/2026).

Dia menyebutkan, sebelumnya sudah ada sejumlah daerah yang memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah, salah satunya Kabupaten Ogan Ilir. Sementara pada tahun ini, baru beberapa daerah yang mengajukan permohonan karena masih berada di awal tahun anggaran.

“Tapi untuk yang sudah [berjalan] belum, karena kan baru masuk proses penganggaran,” jelasnya.

Marzuki menambahkan, besaran pinjaman yang dapat disetujui memiliki batas tertentu dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

“Ada [maksimal nilai] dan ada hitungannya nanti disesuaikan dengan APBD masing-masing,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Festero Mohamad Papeko, menegaskan bahwa pemberian pinjaman daerah dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan bayar pemerintah daerah.

“Tentu ada pertimbangan bagaimana kapasitas fiskal, kemampuan bayar, serta potensi risiko. Ini agar tidak terjadi gagal bayar,” ujarnya.

Selain itu, Festero mengingatkan bahwa penyaluran pinjaman daerah harus memenuhi sejumlah ketentuan administrasi, antara lain memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan DPRD, serta tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bisnis.com, SAMARINDA — Regulasi keuangan daerah secara tegas melarang pemerintah daerah menggunakan pinjaman jangka pendek semata-mata untuk menutup defisit anggaran.

Larangan ini menjadi sorotan ketika sejumlah daerah terjepit akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang terjadi secara mendadak di awal periode anggaran.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Parjiman menyatakan skema pinjaman daerah memiliki koridor yang ketat dan tidak boleh disalahgunakan.

"Pinjaman jangka pendek hanya diperbolehkan jika sudah direncanakan sejak awal untuk membiayai proyek pembangunan tertentu, bukan sekadar untuk menambal defisit yang muncul mendadak," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/01/2026).

Lebih lanjut, Parjiman menjelaskan setiap usulan pinjaman daerah harus mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah melalui proses verifikasi yang ketat.

Sebagaimana diketahui, persoalan muncul ke permukaan ketika TKD dipotong secara tiba-tiba, sementara berbagai proyek infrastruktur telah memasuki tahap lelang dan sedang berjalan. Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi dilema seperti, ancaman proyek terhambat karena keterlambatan pembayaran.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah berpikir keras mencari solusi alternatif dalam koridor regulasi yang ada.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini mencontohkan, beberapa daerah mencoba mengoptimalkan serapan anggaran dari program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan harapan sisa anggaran dapat direalokasi untuk menutupi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, proyeksi TKD untuk anggaran 2026 sempat menunjukkan tren penurunan, meskipun realisasi akhirnya akan bergantung pada pola penyerapan anggaran di berbagai sektor.

Bisnis.com (BATAM) - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) memberikan perhatian serius soal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp400 miliar kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari menegaskan perlu kehati-hatian dalam transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Alokasi dana tersebut wajib mendahulukan pembiayaan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan urusan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” katanya, Jumat (16/1/2026).

Ombudsman Kepri berharap rencana pinjaman ini harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Aturan tersebut mensyaratkan bahwa pinjaman hanya boleh dilakukan dengan persetujuan DPRD serta mendapatkan lampu hijau dari menteri keuangan dan menteri dalam negeri.

Nilai pinjaman pun dibatasi maksimal sebesar 75% dari penerimaan murni APBD tahun sebelumnya.

“Hal yang krusial juga untuk diperhatikan adalah dilarang berikan jaminan berupa aset daerah atau pendapatan daerah kepada pihak bank, serta harus dipastikan bahwa jangka waktu pengembalian modal tidak melampaui masa jabatan gubernur yang menjabat,” kata dia.

Meski begitu, pihaknya mendukung rencana Pemprov Kepri sebagai terobosan yang dapat dipahami untuk mengatasi defisit anggaran serta menjamin keberlangsungan pembangunan di tujuh kabupaten dan kota yang ada di wilayah Kepri.

Senada itu, Kepala OJK Kepulauan Riau Sinar Danandjaya menjelaskan pinjaman daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan. Namun, harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Pinjaman daerah dapat dilakukan selama dirancang secara matang dan tidak membebani kemampuan keuangan daerah di masa depan,” kata Sinar belum lama ini.

Ia menjelaskan, selain perbankan, pemerintah daerah juga memiliki alternatif pendanaan lain, termasuk melalui pasar modal, seperti penerbitan obligasi daerah selama memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh regulator.

“Intinya harus tetap dalam prinsip kehati-hatian. Peran OJK lebih pada pengawasan terhadap bank pemberi pinjaman agar penyaluran kredit dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujarnya.

OJK menegaskan pinjaman daerah yang sehat harus melalui sistem dan mekanisme yang jelas. Prosesnya dimulai dari tahap perencanaan pemerintah daerah, dana pinjaman diarahkan untuk membiayai kegiatan produktif atau pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang.

Rencana tersebut selanjutnya harus memperoleh persetujuan legislatif daerah dan kementerian terkait. Dari sisi perbankan, bank wajib melakukan analisis kelayakan kredit, pengelolaan risiko, serta penilaian kapasitas fiskal daerah.

“Bank juga harus mematuhi ketentuan OJK, termasuk pengelolaan kualitas aset, pembentukan cadangan, dan pengendalian risiko kredit. Yang terpenting adalah menjaga kesinambungan APBD agar tidak terganggu oleh kewajiban pembayaran pinjaman di masa mendatang,” tegas Sinar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan akan mengajukan pinjaman dana senilai lebih dari Rp400 miliar ke BJB untuk mendukung percepatan pembangunan di tujuh kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, saat ini Pemprov Kepri masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan sebelum pinjaman tersebut direalisasikan.

“Saat ini masih dalam proses di kementerian. Kami juga terus berkoordinasi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Nilainya sekitar Rp400 miliar,” ujar Ansar.