IDXChannel - Komisi V DPR mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dorongan tersebut muncul setelah Komisi V mencermati adanya kesenjangan yang cukup besar antara pagu indikatif dan kebutuhan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), salah satunya. Kemenhub mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp55,162 triliun, namun baru memperoleh pagu indikatif sebesar Rp28,349 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pihaknya memahami kebutuhan anggaran tersebut dan sepakat mengupayakan penambahan alokasi dalam RAPBN 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, beban tugas dan fungsi Kemenhub tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang tersedia.

“Kami memahami ada deadlock yang cukup besar yaitu Rp37,12 triliun jika dirata-rata sejak 2021 hingga 2026 dari total anggaran Kemenhub,” ujar Lasarus dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026)

Dia menilai pembangunan infrastruktur dan sektor transportasi nasional merupakan kebutuhan strategis yang harus terus dikembangkan guna mendukung kemajuan bangsa. Dia mencatat bahwa alokasi anggaran Kementerian Perhubungan selama beberapa tahun terakhir masih mengalami fluktuasi.

"Saya tidak ingin nanti ada kejadian yang terjadi ke depan karena keterbatasan anggaran untuk hal-hal yang wajib. Hal-hal apa saja yang wajib? Rampcheck itu wajib. Mau ada uang nggak ada uang harus di-rampcheck," kata Lasarus.

Namun, Lasarus juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk tidak hanya bergantung pada APBN dalam membiayai berbagai program pembangunan transportasi nasional.

“Hal ini disebabkan karena APBN tidak akan cukup, untuk itu Kemenhub harus mencari alternatif pendanaan untuk membiayai program transportasi nasional,” kata dia.

Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun untuk 2027. Dudy menjelaskan, pada 2027 Kementerian mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun saja. Jumlah tersebut masih kurang untuk dukungan keselamatan sebesar Rp7,98 triliun, dukungan pelayanan sebesar Rp9,17 triliun, layanan keperintisan sebesar Rp957 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp2 triliun.

"Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aset keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan untuk kementerian," ujarnya.

Menhub memaparkan, Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, pagu indikatif Kemenhub tahun 2027 sebesar Rp28,34 triliun terdiri atas belanja non-operasional Rp20,88 triliun atau 73,65 persen, belanja pegawai Rp5,03 triliun atau 17,75 persen, dan belanja barang operasional Rp2,43 triliun atau 8,6 persen.

Dari sisi sumber pendanaan, alokasi terbesar berasal dari rupiah murni sebesar Rp15,05 triliun atau 53,1 persen. Sisanya berasal dari pinjaman luar negeri Rp4,77 triliun, PNBP Rp3,87 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp2,42 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp2,21 triliun, serta hibah luar negeri sebesar Rp980 juta.

Dudy mengungkapkan, jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan dalam Rencana Strategis Kemenhub 2025-2029, pagu indikatif 2027 masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp17,87 triliun atau 38,67 persen. Sementara dibandingkan kebutuhan aktual pada 2027 sebesar Rp55,16 triliun, terdapat selisih atau gap anggaran mencapai Rp26,82 triliun atau 48,62 persen.

Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain dukungan pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, penguatan keselamatan pelayaran dan penerbangan, pembangunan serta perawatan infrastruktur perkeretaapian, hingga penyelenggaraan layanan transportasi keperintisan.

Dudy menegaskan, keselamatan transportasi menjadi fokus utama Kemenhub dalam penyusunan anggaran tahun depan. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar berbagai fasilitas keselamatan pada seluruh moda transportasi dapat terpenuhi.

"Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan itu sudah terlalu banyak dan harus kita cegah," kata dia.

Selain mendukung aspek keselamatan, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk menjaga konektivitas wilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui layanan transportasi perintis darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang selama ini masih bergantung pada dukungan APBN.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, SURABAYA – Mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur kesulitan memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait belanja wajib atau mandatory spending.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Mohammad Yasin menuturkan berdasar Pasal 146 UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemda wajib untuk mengalokasikan anggaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yasin membeberkan dari total keseluruhan 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat baru tujuh pemerintah daerah yang berhasil memenuhi dan patuh terhadap beleid tersebut. “Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru tujuh daerah yang sudah memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30%. Sisanya masih berada di atas batas tersebut," beber Yasin, Rabu (17/6/2026).

Ia juga menjelaskan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI yang dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak beberapa waktu lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB juga tengah merumuskan kebijakan baru untuk memberi relaksasi bagi masing-masing pemda untuk melakukan penyesuaian kas daerah.

Yasin menambahkan kebijakan tersebut harapannya akan mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat pada awal 2027 mendatang. Masing-masing pemda yang belum memenuhi ambang batas maksimal dari alokasi belanja wajib tersebut diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian anggaran hingga ambang batas waktu yang ditentukan.

"Akan melakukan regulasi yang bisa membuat relaksasi pemberlakuan ketentuan ini. Januari 2027 kemungkinan akan ada relaksasi, sehingga bagi daerah yang memang betul-betul belum mampu masih diberikan toleransi perpanjangan untuk penyesuaian kemampuan anggaran," ucapnya.

Namun begitu, Yasin menegaskan bahwa relaksasi bukan berarti pemda dapat serta-merta mengabaikan efisiensi anggaran. Mereka tetap diminta melakukan pemetaan beban kerja serta melakukan evaluasi kebutuhan pegawai agar struktur organisasi berjalan efektif.

“Relaksasi ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kemampuan fiskalnya secara bertahap. Namun, tetap harus dibarengi pemetaan beban kerja dan evaluasi kebutuhan pegawai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga memastikan bahwa kebijakan penyesuaian belanja pegawai tidak akan dilakukan lewat tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, mekanisme yang ditempuh adalah secara alami, yakni tidak secara serta-merta mereplikasi pegawai yang memasuki masa pensiun apabila beban kerja tersebut masih dapat ditangani oleh aparatur yang ada. “Dengan langkah itu, keseimbangan antara jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan publik bisa tercapai tanpa mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pengurangan pegawai meski beban belanja tertekan.

Tito menyampaikan sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah.

Menurut Tito, walaupun beban belanja tertekan, pengurangan karyawan bukan menjadi solusi utama karena dampak dari pengurangan pegawai adalah meningkatnya pengangguran.

"Opsi yang kedualah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan segala hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan tambahan penghasilan karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepala daerah di 27 kabupaten/kota memberikan porsi yang optimal dalam alokasi anggaran infrastruktur di APBD 2027 mendatang.

Dedi mengatakan kebijakan ini harus diterapkan guna menyelaraskan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun konektifitas dan pemerataan di seluruh daerah. “Iya, itu kebijakan kita. Karena kan provinsi dan kabupaten/kota harus selaras dalam kebijakan,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Dedi mengakui jika saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.

“Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong, anggaran kurang, sama saja,” ujarnya.

Alokasi 7,5% sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. “Maka ketaaan bupati wali kota menganggarkan 7,5% anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan,” tuturnya.

Karena itu KDM—panggilan akrabnya berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Menurutnya jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, maka angka tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.

“Nah itu terkoneksikan, kalau enggak 7,5% maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD,” tegasnya.

Di sisi lain, langkah ini diyakini KDM bisa mewujudkan konektifitas yang solid hingga tingkat desa, sehingga masyarakat di pedesaan tidak mengeluhkan lagi kualitas jalan desa yang buruk. Saat ini anggaran desa mengalami penurunan, sehingga provinsi dan kabupaten kota harus turut menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat desa.

“Kita tahu anggaran desa mengalami penurunan, sehingga kita harus mencoba untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh masyarakat desa. Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah. Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota,” papar KDM.

KDM memastikan rencana ini tidak akan terganggu dengan adanya penurunan TKD bahkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan. “Apa pun yang dialami oleh provinsi tidak akan menyurutkan kami untuk terus bekerja, melayani masyarakat, dan meningkatkan anggaran layanan publik kita. Tidak akan pernah terkurangi, bahkan terus meningkat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyiapkan skenario terburuk alias worst-case scenario dalam merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah, sehingga bisa menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad memaparkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas energi secara terus-menerus.

Pasalnya, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada APBN 2026 dipatok di angka US$70 per barel, sementara rata-rata secara tahun berjalan (year to date/YtD) saat ini telah berada di kisaran US$78 per barel.

"Pasti ini [defisit APBN di bawah 3%] yang menjadi satu hal yang kita jaga dulu. Walaupun harapan kita perang tidak berlangsung lama, tapi kita siap dengan skenario terburuknya.," jelasnya dalam acara Central Banking Forum 2026, dikutip Selasa (14/4/2026).

Untuk menjaga kesehatan ruang fiskal di tengah ancaman pembengkakan beban subsidi energi, Kemenkeu tengah memproses sejumlah langkah mitigasi.

Faisal memaparkan bahwa ruang penyesuaian anggaran masih terbuka lebar melalui tiga instrumen utama: efisiensi belanja kementerian/lembaga, realokasi anggaran (pergeseran dari belanja non-prioritas ke prioritas), serta optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

"Sedang berproses juga untuk langkah-langkah efisiensi, apalagi secara nasional PNS hari Jumat sudah work from home. Itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengurangi konsumsinya [energi]," ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa pemerintah terus menghitung proyeksi pergerakan harga minyak mentah, termasuk memantau kemungkinan harga menembus level US$100 per barel.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, Kemenkeu terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyesuaikan indikator patokan antara ICP dengan harga minyak mentah jenis Brent di pasar global.

"Kita lihat, apakah perangnya akan berapa lama, apakah [harga minyak] sampai menyentuh US$100 per barel dan lain-lain. Makanya kita pantau kondisi terkini yang masih di level US$78 per barel," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai penundaan atau realokasi anggaran program prioritas pemerintah dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan defisit APBN, terutama di tengah tekanan geopolitik dan potensi lonjakan harga energi.

Menurut dia, program strategis pemerintah memiliki alokasi anggaran yang besar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang fiskal ketika pemerintah membutuhkan tambahan belanja, khususnya untuk subsidi energi.

“Tentu, apalagi program strategis punya alokasi yang besar. Sebagai ilustrasi, program MBG dan KDMP, total alokasi anggaran pada tahun ini mencapai sekitar Rp 400 triliun, cukup besar untuk dilewatkan dalam kebijakan mitigasi pemerintah seperti misalnya efisiensi anggaran,” ujar Yusuf kepada Kompas.com pada Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, jika pemerintah melakukan realokasi sebagian anggaran dari program tersebut, maka dana yang dihemat bisa digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal saat tekanan meningkat.

“Katakanlah, pemerintah melakukan realokasi anggaran setengah dari total anggaran tersebut, itu dapat digunakan untuk menambah anggaran subsidi yang bisa digunakan apabila harga minyak mengalami kenaikan dan pemerintah membutuhkan tambahan anggaran,” jelasnya.

Meski demikian, Yusuf mencatat pemerintah sebenarnya telah mulai melakukan efisiensi terhadap program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski skalanya masih terbatas.

“Sebenarnya kalau melihat dari mitigasi awal pemerintah, MBG sudah masuk ke dalam salah satu aspek belanja yang diefisiensikan. Hanya memang masih terbatas, pada pengurangan hari pembagian makanan,” katanya.

Ia menilai langkah efisiensi tersebut belum cukup signifikan, sementara di sisi lain program prioritas justru masih menyerap anggaran dalam jumlah besar.

“Belum cukup besar, dan betul, di tengah proses efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah, program ini malah terlihat sangat masif dalam melakukan pembelanjaan,” ucapnya.

Yusuf menegaskan, dalam kondisi tekanan fiskal yang semakin besar akibat konflik geopolitik, pemerintah perlu lebih tegas memasukkan program strategis ke dalam daftar belanja yang bisa dievaluasi atau ditunda.

“Hal ini karena pemerintah, punya ruang anggaran yang semakin tipis. apabila tekanan melalui konflik geopolitik membesar,” tuturnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi penting untuk menjaga defisit tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sebelumnya, kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan pada Sabtu (11/4/2026) memunculkan dilema besar bagi Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan South China Morning Post, Trump dihadapkan pada pilihan sulit: melanjutkan serangan militer atau menahan diri.

Jika AS kembali meningkatkan aksi militer, langkah itu berpotensi mendapat tentangan dari dalam negeri, terutama menjelang pemilu paruh waktu.

Sebaliknya, jika tidak ada tindakan militer lanjutan, maka kebuntuan dengan Iran akan terus berlanjut, khususnya terkait akses ke Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi minyak global.

Situasi ini menempatkan Trump dalam posisi serba sulit antara risiko politik domestik dan tekanan strategis di kawasan.

Perundingan selama 21 jam di Islamabad membahas dua isu utama, yakni program nuklir Iran dan akses ke Selat Hormuz.

Namun, kedua pihak tidak mencapai titik temu.

Pejabat Iran menuding AS mengajukan “tuntutan berlebihan”, yang membuat masa depan gencatan senjata dua minggu menjadi tidak pasti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan pagu Rp 335 triliun. Purbaya mengatakan MBG merupakan program yang baik karena membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Namun, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih dapat lebih dioptimalkan.

“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena tidak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/3/2026).

Dia pun berpendapat pelaksanaan program MBG dapat optimal tanpa harus menyerap penuh alokasi anggaran senilai Rp 335 triliun.

“Saya pikir begitu, tidak harus Rp 335 triliun,” katanya.

Saat ini, Menteri Keuangan juga tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen. Defisit APBN 2026 berpotensi melebar akibat tekanan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Purbaya menjelaskan efisiensi anggaran utamanya akan dilakukan terhadap Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L. Menurut dia, ABT K/L cukup membuat anggaran menggelembung sehingga potensial sebagai pos belanja yang dapat dipangkas.

Bendahara negara menyebut Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal yang dapat dilakukan oleh K/L dalam menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Persiapan ini rencananya akan memakan waktu sekitar sepekan ke depan.

“Tapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira begitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya menjelaskan.

Keputusan perubahan desain anggaran masih akan memantau perkembangan harga minyak global dalam beberapa waktu ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan risiko jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik di Timur Tengah.

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Ekonom Senior di Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Ishak Razak mengatakan setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel secara bersih memperlebar defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Menurutnya, jika harga minyak global bertahan di level US$100–US$110 per barel, tekanan tambahan terhadap APBN bisa menembus Rp204 triliun hingga Rp272 triliun. Kondisi ini berpotensi mendorong defisit melampaui batas aman 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“Untuk opsi kebijakan, menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sangat berisiko mengingat inflasi Februari 2026 sudah di 4,76%, jauh di atas target,” ujar Ishak kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia berpendapat pilihan yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah melakukan rekalkulasi asumsi APBN, melakukan efisiensi belanja nonprioritas, serta merelokasi sebagian anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke buffer subsidi energi.

Ishak menilai hingga saat ini opsi menghapus subsidi belum menjadi prioritas. Langkah tersebut sebaiknya menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal benar-benar sudah habis.

Penghapusan subsidi juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena harus disertai paket kompensasi sosial yang tepat sasaran.

“Yang terpenting, saat ini tidak perlu tergesa-gesa mengambil pilihan terakhir karena pemerintah berpotensi masuk ke dalam jebakan backfire fiscal. Pencabutan subsidi yang tidak dieksekusi dengan baik justru bisa memperburuk kondisi APBN dari sisi penerimaan, bukan hanya pengeluaran,” tutur Ishak.

Dia menjelaskan ketika daya beli masyarakat tergerus akibat kenaikan BBM yang tidak diimbangi kompensasi tepat sasaran, kondisi tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi.

“Belum lagi dampak sosial berupa peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang juga akan mendorong kenaikan biaya penanganan sosial seperti bantuan sosial,” katanya.

Utak-atik APBN

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengingatkan langkah menaikkan harga BBM di dalam negeri sebaiknya dihindari karena masyarakat dinilai belum siap.

Sebaliknya, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran terhadap tiga program, yaitu MBG, koperasi desa merah putih, dan food estate.

“Ruang fiskal sudah sangat terbatas, dengan ekspektasi defisit bisa mencapai 3,6%. Peringatan dari lembaga pemeringkat utang seperti Moody's dan Fitch Ratings terkait MBG juga bisa dijadikan justifikasi untuk melakukan penyesuaian anggaran program tersebut. APBN Perubahan perlu segera dibahas di DPR,” kata Bhima.

Dia mengingatkan agar realokasi APBN Perubahan dilakukan secepatnya, mengingat asumsi makro dalam APBN 2026 dinilai sudah tidak relevan.

“Asumsi ICP di APBN berada di US$70 per barel. Sekarang dengan harga minyak, khususnya Brent, di atas US$110 per barel, subsidi energi tidak akan mampu bertahan. Pasti jebol,” kata Bhima.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp500 juta per hari untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, angka tersebut menunjukkan bahwa dari Rp268 triliun anggaran per hari, 93 persennya atau Rp240 triliun beredar langsung ke daerah melalui dapur MBG tersebut.

"Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari, setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda)," ujar Dadan dalam keterangan, yang dikutip Jumat (27/2).

Dadan menyampaikan uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke hingga hari ini mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Perputaran dana tersebut dinilai menjadi penggerak roda ekonomi yang luar biasa karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menekankan bahwa jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah masing-masing. Artinya, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program MBG, produk-produk lokal dijamin penyerapannya dan ini dinilai menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.

"Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat," jelasnya.

Dadan pun yakin bahwa Program MBG bakal berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Ia menyebutkan bahwa rata-rata NTP saat ini mencapai angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102.

"Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanggapi polemik mengenai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disebut-sebut menggunakan alokasi dana pendidikan.

Menurut dia, strategi alokasi anggaran merupakan kewenangan penuh pemerintah dalam mengoperasionalkan APBN.

Misbakhun menyatakan masyarakat perlu memahami skema kebijakan anggaran yang diterapkan pemerintah.

KOMPAS.com/Egadia Birru Ilustrasi menu makan bergizi gratis.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai hampir 83 juta jiwa, yang sebagian besar terdiri atas anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia.

Karena cakupan penerima manfaat yang luas tersebut, kata Misbakhun, dalam program MBG terjadi pendekatan lintas sektor atau cross-cutting policy dari sisi kebijakan anggaran.

“Dengan demikian digunakan strategi membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaatnya dalam rangka memperkuat fungsi anggaran. Kebijakan ini kaitannya dengan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka dalam range umur siswa sekolah,” ujar Misbakhun melalui keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Menurut dia, pola tersebut sepenuhnya merupakan strategi kebijakan alokasi anggaran. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan untuk memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat MBG, lanjut dia, maka terjadi cutting budget policy dalam strategi dan kebijakan alokasinya.

“Sebagai strategi alokasi, maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN,” imbuh Misbakhun.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun

Dia menegaskan strategi anggaran tersebut seharusnya diapresiasi. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai strategi yang cerdas dalam memperkuat efektivitas program.

“Sebagai pilihan kebijakan anggaran, strategi itu layak diberi apresiasi. Jadi, jangan malah dipermasalahkan bahkan dipolitisasi sebagai misalokasi anggaran,” tuturnya.

Misbakhun juga menyampaikan, pelaksanaan MBG pada 2026 mulai berjalan lancar di berbagai daerah. Program tersebut didukung oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebutnya aktif beroperasi dengan baik.

Ia meyakini para penerima manfaat dapat menikmati program yang menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut secara optimal.

Lebih lanjut, Misbakhun menyinggung amanat konstitusi yang menetapkan alokasi 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan. Menurut dia, setiap tahun nilai APBN meningkat, sehingga anggaran pendidikan pun ikut bertambah.

“Oleh karena itu, membenturkan alokasi anggaran program MBG dengan dana pendidikan merupakan hal yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah tidak mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan,” katanya.

Ia menegaskan anggaran pendidikan justru terus diperkuat. Pada 2026, penguatan sektor pendidikan juga dilakukan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai pelosok Indonesia.

“Sekarang ada pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial sebagai penggerak teknisnya. Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah bawah konsentrasi dan perhatian negara tidak pernah berkurang pada dunia pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi mendatang sebagai generasi yang unggul,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran daerah termasuk mengalihkan 58,03% dana desa ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai memicu gejolak. Para aparat desa menyatakan keberatan dan menuntut bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Dalam catatan Bisnis, gelagat peguatan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran daerah mulai tampak sejak tahun pertama pemerintahan Prabowo. UU APBN 2026—rencana keuangan pertama yang disusun secara penuh oleh pemerintahan Prabowo—secara spesifik memangkas ruang gerak anggaran transfer ke daerah (TKD).

Anggaran daerah dalam UU APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp692,9 triliun. Angka itu turun Rp227 triliun atau sekitar 24,7% dari alokasi TKD dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun—penurunan terbesar sejak adanya alokasi TKD dalam APBN.

Penurunan TKD tersebut merupakan konsekuensi dari program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti makan bergizi gratis dan KDMP, namun ruang fiskal semakin sempit akibat penurunan penerimaan pajak hingga peningkatan beban kewajiban pembayaran bunga utang.

Tak hanya TKD yang dipangkas, kewajiban alokasi anggaran yang sudah dikurangi itu pun semakin diperketat demi biayai program pemerintah pusat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 mewajibkan 58% atau setara Rp34,57 triliun pagu Dana Desa 2026 dialokasikan untuk implementasi KDMP.

Dengan total Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun, sisa pagu reguler untuk program pembangunan desa lainnya menyusut menjadi sekitar Rp25 triliun. Artinya, dengan jumlah desa yang tak kurang dari 75.000, satu desa hanya menerima pagu reguler—di luar kewajiban pembiayaan KDMP—sekitar Rp300 juta pada tahun ini.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) Irawadi mengemukakan bahwa jumlah tersebut tidak cukup untuk melakukan pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia (SDM) selama setahun.

"Dipastikan tidak bisa, itu kalau mau bicara pasti ya. Bagaimana bisa?" ujar Irawadi dengan nada meninggi, ketika dihubungi Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Irawadi bersama pimpinan lima organisasi desa lainnya sudah menyatakan keberatan atas aturan kewajiban pengalokasian Dana Desa untuk implementasi KDMP itu. Mereka bahkan sudah menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

Kendati demikian, dia tidak puas dengan jawaban para pejabat pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, Mendes PDT Yandri Susanto hanya memberi pernyataan normatif dalam pertemuan yang terjadi pada Senin (16/2/2026) lalu.

Irawadi dan para koleganya di organisasi aparat desa pun meminta Yandri mengaudensi pertemuan dengan Prabowo. Mereka ingin menyatakan sikap secara langsung kepada kepala negara dan pemerintahan tersebut.

"Kita memahami bahwa beliau-beliau itu kan pembantu presiden, jadi ambil sikap aman. Makanya kami minta dimediasi agar kami bisa diterima oleh Bapak Presiden Prabowo untuk berbicara dan menyampaikan langsung," ungkap Irawadi.

Terlebih, dia mengaku punya kekhawatiran akan risiko pembangunan KDMP di desa. Irawadi menyoroti potensi matinya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akibat kehadiran KDMP.

Kendati demikian, sambungnya, pimpinan desa tidak bisa berbuat banyak. Dia pun hanya bisa berharap program KDMP bisa berhasil meningkatkan perekonomian di desa.

"Tapi yaudahlah itu program presiden, menurut beliau bagus, kita sebagai aparat di bawah ya kita harus mendukung. Terkait hasil, nantinya kita gak tahu lah, kan gitu, karena menurut beliau itu lebih bagus dan itu lebih berhasil, ya sudah, apalah daya para kepala desa. Tapi ya kita lihat aja nanti," jelasnya.

Prabowo Soroti Korupsi Dana Desa

Sebelumnya, Prabowo memang telah secara terbuka menyoroti inefisiensi dan indikasi salah sasaran dari penyaluran Dana Desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir. Dia menilai triliunan rupiah uang negara gagal bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata di akar rumput.

"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

Atas alasan itu, dia pun mengamanatkan pembentukan KDMP sebagai mesin ekonomi baru di tingkat desa yang diharapkan memiliki tata kelola yang lebih terukur dan akuntabel.

Tak bisa dimungkiri, korupsi di tingkat aparat desa memang melambung tinggi sejak pemerintahan pusat mengucurkan Dana Desa pada 2015. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kasus dan tersangka korupsi sektor desa terus meningkat dari 2016 (17 kasus dan 22 tersangka) hingga mencapai puncak pada 2023 (187 kasus dan 294 tersangka).

Sepanjang 2016—2024, ICW mencatat ada 946 kasus korupsi sektor desa dengan total 1.361 tersangka. Dari kasus-kasus tersebut, kerugian negara mencapai sekitar Rp1,01 triliun.

Sekadar Geser Koruptor?

Penguatan peran pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran daerah dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan terutama terkait korupsi. Apalagi, Transparency International Indonesia alias TII secara gamblang telah mengemukakan bahwa

Prabowo hanya akan menggeser pengelolaan anggaran dari tingkat bawah ke pusat seperti yang terjadi dalam aturan alokasi 58% Dana Desa untuk implementasi KDMP.

Dalam Instruksi Presiden No. 9/2025, pertanggungjawaban percepatan pembangunan KDMP di bagi ke beberapa kementerian/lembaga yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan (koordinator utama), Menteri Koperasi (koordinator teknis perkoperasian), hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (koordinator teritorial desa), hingga Gubernur-Bupati/Wali Kota (pembina dan pengawas).

Masalahnya, pemerintah juga tak jauh lebih bersih dari aparat desa. Berdasarkan data ICW, dalam beberapa tahun terakhir kerugian negara akibat korupsi di sektor pemerintahan lebih tinggi dari sektor desa.

Sepanjang 2021—2024, kerugian negara di kasus korupsi sektor pemerintahan mencapai Rp1,25 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, kerugian negara di kasus korupsi sektor desa mencapai Rp858,4 miliar.

ICW sendiri mengklasifikasi korupsi sektor pemerintahan sebagai kasus yang "hanya meliputi sarana dan prasarana termasuk penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta sumber daya pemerintah seperti aset-aset lain penunjang kinerja pemerintah."

Artinya, jika tidak ada perbaikan yang lebih substansial maka tujuan Prabowo membangun puluhan ribu KDMP agar Dana Desa lebih tepat sasaran tidak akan terwujud: yang ada hanya pergeseran aktor korupsi, yang sebelumnya aparat desa menjadi pejabat/birokrat pemerintahan.

Fokus Pengelolaan KDMP

Seperti yang diwanti-wanti Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi, yang menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus agar memastikan KDMP dikelola secara profesional di atas isu lain.

Menurutnya, mandat anggaran yang besar tidak otomatis membuat operasional koperasi berjalan lancar. Tanpa menajemen yang baik, sambungnya, dana besar KDMP hanya akan melahirkan aset menganggur dan beban sosial ketika warga menilai proyek tersebut tak beri manfaat.

"Kinerja koperasi tetap sensitif pada kualitas manajemen, desain usaha, dan integrasi rantai nilai. Karena itu, mandat anggaran besar tidak otomatis menghasilkan produktivitas. Dana besar tanpa model bisnis yang tajam menciptakan biaya tetap: angsuran pembangunan fisik, operasional, dan pengadaan yang terus berjalan saat arus kas belum stabil," jelas Syafruddin kepada Bisnis, Minggu (15/2/2026).

Untuk memitigasi risiko kegagalan, dia menyarankan empat desain dan tata kelola di tingkat desa. Pertama, penerapan pembatasan sebelum belanja fisik. Artinya, desa diwajibkan menyusun studi kelayakan ringkas, proyeksi arus kas konservatif, peta pasar, dan standar operasional prosedur (SOP) sebelum mengeksekusi anggaran.

Kedua, aparat desa harus menetapkan batas bawah untuk layanan dasar dan perlindungan sosial di dalam APBDes, sehingga mandat alokasi anggaran Dana Desa untuk KDMP tidak menghapus fungsi penahan guncangan bagi masyarakat miskin.

Ketiga, penerapan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang berbasis pada transaksi dan manfaat, seperti volume transaksi, margin kotor, perputaran persediaan, hingga selisih harga beli petani terhadap pasar lokal. Keempat, transparansi informasi. Desa dituntut untuk membuka informasi terkait kontrak, vendor, Rencana Anggaran Biaya (RAB) ringkas, dan inventaris aset guna memutus ruang konflik kepentingan.

Syafruddin pun menyimpulkan bahwa program KDMP bisa menjadi mesin transformasi apabila koperasi dikelola secara profesional, namun bisa menjadi beban sejarah apabila hanya berakhir sebagai label program tanpa aktivitas ekonomi yang hidup.

"Tahun 2026 menjadi ujian: KDMP harus membuktikan diri sebagai alat produktivitas, bukan sekadar label program," tutup Syafruddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Senin (9/2/2026). Dalam rapat, anggota Komisi X, Andi Muawiyah Ramly mewanti-wanti agar kualitas pendidikan di Indonesia tidak menurun karena dana diserap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Awalnya, Andi menyoroti berbagai ketimpangan pendidikan perguruan tinggi swasta dengan negeri dari segi fasilitas hingga kesejahteraan dosen.

Dia kemudian menyampaikan di tengah-tengah ketimpangan itu, terserapnya dana pendidikan untuk MBG berpotensi mengganggu proses pendidikan di Tanah Air.

"Karena di tengah-tengah keinginan kita untuk memberikan pendidikan lebih baik untuk perguruan tinggi, universitas, terkuras dananya untuk MBG itu," kata Andi.

Dia menyampaikan banyak masyarakat yang menyoroti sebagian dana pendidikan dialokasikan untuk program MBG.

Dia menegaskan agar pembagian alokasi dana tidak mengganggu keberlangsungan pendidikan, terutama di jenjang perguruan tinggi.

"Jangan sampai program 'seksi' di komisi X ini tentang KIP itu terkurangi, kalau bisa ditambah," ucapnya.

Andi menuturkan bantuan pendidikan dari pemerintah sangat dibutuhkan bagi para kawula muda, khususnya yang berada di wilayah-wilayah yang belum terjamah mondernisasi fasilitas pendidikan.

Dia turut menyinggung mirisnya alokasi pendidikan di Indonesia saat siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) bunuh diri karena tidak mampu membeli alat perlengkapan tulis. Andi berharap agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari dan berharap tindakan itu tidak dilakukan oleh mahasiswa.

"Kemarin kita mendengarkan anak gantung diri di NTT, mudah-mudahan tidak ada calon mahasiswa yang gantung diri karena tidak bisa masuk perguruan tinggi karena tidak punya biaya," tandasnya.

Sebagai informasi, dari total anggaran pendidikan pada 2026 senilai Rp776 triliun, sebesar Rp223 triliun di antaranya dialokasikan untuk membiayai Program MBG. Hal tersebut menempatkan pos pendidikan sebagai pos terbesar 83,4% yang mengalokasikan anggaran untuk pendanaan MBG, disusul pos kesehatan 9,2%, dan anggaran ekonomi 7,4%.

Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp223,5 triliun atau hampir separuh dari total anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp470,4 triliun.

Hal itu tertuang dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Pada salinan lampiran Perpres No.118/2025 itu, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun. Anggaran itu tersebar di total 23 kementerian/lembaga.

Namun, alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyelenggarakan program MBG. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN yaitu Rp223,5 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan ke BGN ini jauh lebih tinggi melampaui alokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp56,6 triliun), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Rp61,8 triliun) maupun Kementerian Agama (Rp75,6 triliun).

Bisnis.com, PALEMBANG— Pola penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 mengalami perubahan. Jika sebelumnya berbasis pembagian sektoral atau jatah daerah, kini APBN sepenuhnya diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang ditetapkan presiden.

Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Selatan Rahmadi Murwanto menegaskan, alokasi APBN 2026 tidak lagi semata-mata didasarkan pada sektor, melainkan pada dukungan terhadap program Asta Cita Presiden.

“Dulu konsepnya pemerintah pusat memberi arahan alokasi dana. Sekarang fokusnya berubah, yakni mendukung prioritas nasional,” ujarnya saat ditemui Bisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Dia menjelaskan, pengalokasian anggaran prioritas nasional juga tidak lagi dibagi rata ke seluruh daerah. Pemerintah pusat menggunakan indikator nasional, sehingga daerah yang paling siap secara teknis akan lebih cepat memperoleh dukungan anggaran.

Seperti contoh, kata dia, pada program Sekolah Rakyat, kabupaten/kota yang telah menyiapkan lahan serta kelengkapan administrasi akan diprioritaskan.

“Polanya sekarang, siapa yang bisa menyiapkan dengan cepat, dia yang akan dapat,” jelasnya.

Meski demikian, DJPb menegaskan perubahan arah kebijakan ini tidak berarti sektor lain diabaikan. Belanja minimal yang bersifat rutin dan pelayanan dasar tetap dialokasikan, seperti pendidikan, kesehatan, gaji pegawai, serta operasional pemerintahan.

Berdasarkan data DJPb Sumsel dalam alokasi DIPA Belanja Wilayah Sumsel Tahun 2026, belanja pegawai tercatat sebesar Rp6,89 triliun atau naik 0,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja barang sebesar Rp4,96 triliun atau turun 29,97%, belanja modal Rp2,59 triliun atau meningkat 34,11%, serta belanja bantuan sosial Rp7,89 miliar atau turun 72,21%.

“Belanja rutin tetap ada untuk memastikan pelayanan publik berjalan. Tetapi di luar itu, pemda harus lebih kreatif, inovatif dan memperjuangkan bersama,” katanya.

Nasib Proyek Berjalan

Kendati terdapat perubahan, proyek strategis nasional yang telah berjalan dipastikan tetap dilanjutkan. Di Sumsel, sejumlah proyek tersebut antara lain Bendungan Tiga Dihaji, Jalan Tol Ruas Palembang–Betung, serta beberapa proyek irigasi.

Namun untuk proyek baru, imbuh Rahmadi, pemerintah daerah diminta lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif.

“Tidak menutup kemungkinan kalau pemerintah pusat punya dana tambahan bisa diberikan. Tapi kalau tidak, daerah harus mencari skema pendanaan lain,” ujarnya.

Dia menilai sejumlah skema yang dapat ditempuh pemerintah daerah antara lain Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema pinjaman.

“Namun, memang pelaksanaan skema di daerah tidak akan semudah di pusat. Kalau di pusat kekuatan presiden sangat kuat, sehingga mungkin bisa lebih mudah, sedangkan di daerah tentu lebih kompleks,” pungkasnya.