Bisnis.com, MEDAN — Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia (Apjapi) mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatra Utara di Medan, Jumat (19/6/2026). Pembentukan kepengurusan daerah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan profesionalisme industri jasa penagihan di tingkat regional.

Ketua Umum Apjapi Kevin Agatha Purba mengatakan pelantikan pengurus daerah ini menjadi bagian dari upaya organisasi memperluas peran dan memperkuat koordinasi antar pelaku usaha jasa penagihan di daerah.

Menurut Kevin, keberadaan kepengurusan daerah diharapkan mampu mendorong pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan industri.

"Seluruh pengurus yang telah dilantik diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan jasa penagihan serta menjadi contoh yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Kevin dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Ia menilai industri jasa penagihan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Kevin, pihaknya tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi bagi perusahaan jasa penagihan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

"Kami hadir untuk membangun komunikasi yang baik antara seluruh stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem jasa penagihan yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya.

Pembentukan DPD Sumatra Utara dinilai penting mengingat aktivitas ekonomi dan pembiayaan di wilayah tersebut terus berkembang. Kehadiran organisasi di tingkat daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kompetensi anggota, serta mendorong penerapan standar operasional yang lebih baik dalam industri jasa penagihan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai penerapan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat akan menjadi langkah strategis dalam menekan biaya operasional maskapai dan memperkuat daya saing industri penerbangan nasional.

Dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, Alvin mengatakan kebijakan tersebut penting, karena industri penerbangan nasional masih menghadapi beban biaya operasional yang relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara.

"Pajak impor suku cadang pesawat kita ini (untuk Indonesia) yang terbesar di kawasan Asia Tenggara," kata Alvin.

Padahal, kata Alvin, wacana penghapusan pajak impor suku cadang pesawat sebenarnya telah disampaikan pemerintah sejak sekitar dua bulan lalu, namun hingga kini implementasinya masih belum terealisasi secara konkret.

Menurut Alvin, yang juga Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), besaran pajak impor suku cadang pesawat di Indonesia saat ini termasuk yang tertinggi di kawasan, sehingga berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya perawatan armada maskapai.

Sementara itu sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, telah menerapkan tarif pajak sangat rendah, bahkan mendekati nol persen, untuk mayoritas komponen penerbangan.

Kondisi tersebut membuat biaya pemeliharaan pesawat di negara-negara tersebut lebih kompetitif, sehingga mampu mendukung efisiensi operasional dan pengembangan industri penerbangan secara berkelanjutan.

Menurut Alvin, tingginya biaya perawatan pesawat pada akhirnya turut mempengaruhi keseluruhan biaya operasi penerbangan yang harus ditanggung maskapai dalam menjalankan layanannya.

Karena itu, penghapusan pajak impor suku cadang dinilai dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi aspek keselamatan penerbangan.

Sementara itu, ketika ditanya terkait pengembangan industri komponen penerbangan dalam negeri, Alvin menilai proses tersebut membutuhkan waktu panjang, karena standar produksi komponen pesawat sangat berbeda dibandingkan industri otomotif.

Ia menjelaskan setiap komponen pesawat harus menggunakan material khusus berstandar penerbangan serta diproduksi melalui proses yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan internasional yang ketat.

Bahkan untuk komponen sederhana seperti baut, menurut Alvin, spesifikasi, tingkat presisi, dan proses sertifikasinya jauh lebih kompleks dibandingkan komponen pada sektor industri lainnya.

Karena itu, upaya membangun industri suku cadang pesawat nasional memerlukan investasi besar, transfer teknologi, serta proses pengembangan yang dapat berlangsung selama puluhan tahun.

Alvin mencontohkan tantangan yang masih dihadapi PT Dirgantara Indonesia dalam memperoleh lisensi dan pesanan produksi komponen pesawat sebagai gambaran kompleksitas industri tersebut.

Oleh karena itu, ia memperkirakan apabila usulan pajak nol persen untuk impor suku cadang disetujui, biaya operasional penerbangan nasional berpotensi turun sekitar 5 persen, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi industri dan masyarakat.

"Jika usulan pajak nol persen disetujui, mungkin biaya operasi pesawat kita bisa turun sekitar 5 persen, itu sangat signifikan," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) berharap kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat (spare part) dapat diterapkan tahun ini sebagai dukungan terharap industri penerbangan nasional.

"Kami berharap tahun ini mudah-mudahan pajak nol persen terhadap impor spare part ini bisa terjadi," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (3/6).

Dia mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu perhatian utama industri penerbangan karena berkaitan langsung dengan efisiensi biaya operasional serta penguatan konektivitas nasional.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyatakan rencana penerapan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat masih dalam proses harmonisasi lintas kementerian guna membantu efisiensi operasional serta memperkuat industri penerbangan nasional.

"Sudah diharmonisasi di Kementerian Perindustrian, sekarang tinggal di Kementerian Keuangan," kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai langkah pemerintah menyesuaikan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang tepat dan mendesak demi menjawab perubahan kondisi ekonomi dan operasional industri penerbangan saat ini.

Menurut Alvin, regulasi TBA yang berlaku saat ini sudah berusia sekitar tujuh tahun sehingga tidak lagi mencerminkan realitas biaya yang dihadapi maskapai penerbangan. Karena itu, pembaruan kebijakan dinilai penting agar industri dapat beroperasi secara lebih sehat dan berkelanjutan.

"TBA ini memang sudah harus disesuaikan karena usianya sudah tujuh tahun ya, ini sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Akibatnya adalah kita mengandalkan fuel surcharge untuk mengimbangi ketimpangan biaya operasi maskapai penerbangan," kata Alvin dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Alvin menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai revisi TBA harga tiket pesawat yang saat ini sedang berproses di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Alvin, selama beberapa tahun terakhir maskapai menghadapi berbagai tekanan biaya operasional yang terus meningkat. Sementara itu, struktur tarif yang digunakan masih mengacu pada asumsi ekonomi yang sudah jauh berbeda dengan kondisi saat ini.

Akibat ketidaksesuaian tersebut, industri penerbangan banyak mengandalkan instrumen fuel surcharge untuk membantu menutup kenaikan biaya operasional. Padahal, menurut Alvin, instrumen tersebut pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi kondisi tertentu ketika terjadi gejolak harga bahan bakar penerbangan atau avtur.

Alvin mengungkapkan bahwa pada Februari 2026, pihaknya telah menyampaikan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang mengusulkan penghapusan fuel surcharge.

Usulan itu disampaikan dengan kapasitas sebagai Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) yang didasarkan pada kondisi harga avtur saat itu yang telah kembali ke level sebelum konflik Rusia-Ukraina terjadi.

Ia menjelaskan fuel surcharge mulai diberlakukan pada April 2022 setelah terjadi lonjakan harga energi global akibat perang Ukraina. Ketika harga avtur kembali turun mendekati level sebelumnya, menurutnya keberadaan fuel surcharge sudah tidak lagi relevan untuk dipertahankan.

Namun dalam perkembangannya, kondisi global kembali berubah. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah menyebabkan harga avtur kembali mengalami kenaikan sehingga kebutuhan akan mekanisme penyesuaian biaya operasional menjadi semakin besar.

Dalam situasi tersebut, Alvin menilai pemerintah perlu menggunakan instrumen kebijakan yang tepat. Alih-alih terus mengandalkan fuel surcharge, penyesuaian TBA dinilai lebih sesuai karena dapat memberikan kepastian regulasi sekaligus mencerminkan kondisi biaya yang sebenarnya.

Menurut dia, penggunaan fuel surcharge untuk mengompensasi pelemahan nilai tukar rupiah bukanlah tujuan awal dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penyesuaian TBA menjadi langkah yang lebih tepat untuk mengakomodasi perubahan struktur biaya maskapai.

Alvin menyoroti TBA yang berlaku saat ini masih menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sekitar Rp14.000 per dolar. Sementara kondisi saat ini menunjukkan nilai tukar sudah berada jauh di atas angka tersebut sehingga diperlukan pembaruan perhitungan tarif.

"Ingat, TBA yang berlaku saat ini menggunakan asumsi 1 dolar itu (kursnya) hanya Rp14.000. Sekarang sudah Rp18.000, sehingga tidak masuk akal lagi," ucapnya.

Karena itu, ia memandang penyesuaian TBA tidak hanya penting bagi keberlangsungan bisnis maskapai, tetapi juga untuk menciptakan sistem tarif yang lebih realistis dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global.

"Harapan saya adalah dengan TBA yang baru ini memang menjadi lebih mahal (harga tiket pesawat), tapi fuel surcharge-nya bisa lebih kecil sehingga pada akhirnya tidak berdampak banyak pada harga tiket tapi lebih sustainable untuk jangka panjangnya," kata Alvin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan mengenai revisi TBA telah dilakukan dan saat ini memasuki tahapan lanjutan sebelum nantinya diputuskan pada tingkat kementerian terkait.

"TBA sudah sudah dibahas dan mungkin tinggal rapat di tingkat menteri nantinya, karena ini kan ada sinkronisasi TBA ke depan akan diberlakukan TBA yang baru," kata Menhub ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6).

Dia memastikan revisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dirancang tetap menjaga keseimbangan kepentingan maskapai penerbangan dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara.

"Ya pada prinsipnya kita akan menjaga keseimbangan antara pihak airlines maupun para penumpang atau masyarakat," ujar Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026