Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menunjuk Wakil Wali Kota Armuji sebagai pelaksana harian (Plh) untuk menggantikannya sementara waktu dalam menjalankan komando roda pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal.

Adapun Eri dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji menuju Tanah Suci bersama istrinya, Rini Indriyani. Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto juga turut menunaikan ibadah haji pada periode yang sama.

“InsyaAllah pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Ini sekaligus menjadi pembuktian terhadap sistem yang sudah kami bangun," ucap Eri, Rabu (20/5/2026).

Selain menunjuk Armuji sebagai Plh Wali Kota, Eri juga menunjuk Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Syamsul Hariadi sebagai Plh Sekda Kota Surabaya.

Selama meninggalkan Kota Pahlawan dalam dua pekan, Eri berharap kinerja birokrasi akan dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam menjaga kecepatan pelayanan publik dan penanganan keluhan masyarakat dalam waktu 1x24 jam.

Menurutnya, Kota Surabaya tidak boleh hanya bergantung pada sosok wali kota semata. Namun, tutur dia, terletak pada kekuatan sistem birokrasi yang mampu bekerja cepat, tepat, dan konsisten melayani segenap masyarakat.

“Surabaya tidak boleh bergantung pada wali kotanya. Keberhasilan Surabaya ditentukan oleh birokrasi yang cepat, sistem yang tepat, serta kolaborasi yang baik dengan masyarakat,” tegasnya.

Sebelum bertolak ke Tanah Suci, Eri mengungkapkan bahwa dirinya telah mengumpulkan seluruh jajaran birokrat di Pemerintah Kota Surabaya. Ia meminta agar seluruh sistem pelayanan publik tetap berjalan optimal selama dirinya menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.

Menurut Eri, sistem birokrasi yang telah dibangun selama ini diharapkan mampu berjalan baik dengan memberikan pelayanan yang tanggap kepada seluruh masyarakat selama waktu dua pekan dirinya meninggalkan Kota Surabaya.

“Karena itu saya tekankan, birokrasi yang baik harus tetap berjalan dan menjadi kekuatan utama dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya untuk periode 2024–2029 untuk mengisi kekosongan jabatan pascawafatnya Adi Sutarwijono pada Februari 2026 lalu.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji mengonfirmasi bahwa surat keputusan (SK) penunjukan tersebut telah diterbitkan oleh pusat. Syaifuddin Zuhri, yang akrab disapa Kaji Ipuk, saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya.

“Keputusan DPP sudah bulat menunjuk Syaifuddin Zuhri. Sebagai Sekretaris partai di tingkat kota, penunjukan ini merupakan mekanisme organisasi yang logis,” ujar Armuji yang juga Wakil Wali Kota Surabaya dikutip Kamis (22/4/2026).

Dia menambahkan, proses administrasi akan segera dipercepat agar pelantikan dapat terlaksana pada bulan ini. DPC akan bersurat kepada Sekretariat DPRD Surabaya untuk kemudian diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia berharap, pelantikan Syaifuddin dapat dilakukan bersamaan dengan pergantian antarwaktu (PAW) Anas Karno yang menggantikan posisi almarhum Adi Sutarwijono di parlemen.

Secara terpisah, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanat rakyat yang menuntut integritas tinggi.

“Penetapan ini adalah amanat organisasi yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Fokus utamanya adalah memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di Surabaya tetap berjalan responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Didik.

Dia juga menekankan pentingnya konsolidasi internal pasca-transisi kepemimpinan ini guna menjaga stabilitas roda pemerintahan di Kota Pahlawan. Syaifuddin Zuhri sendiri dinilai memiliki pengalaman yang mumpuni karena telah menjabat sebagai anggota legislatif selama tiga periode dan sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya.

PDI Perjuangan berharap, kata Didik, dengan pengisian jabatan definitif ini, kinerja DPRD Surabaya dapat kembali optimal dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah dan menjaring aspirasi masyarakat secara konkret.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengajak kepada seluruh warga di wilayah setempat untuk dapat mendukung penuh kebijakan digitalisasi pembayaran parkir Tepi Jalan Umum (TJU) maupun di tempat usaha.

Armuji berpandangan bahwa pembayaran parkir secara digital dapat mewujudkan pembukuan pendapatan dari sektor retribusi maupun pajak parkir yang lebih akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan era dan jiwa zaman saat ini.

"Tidak bisa melawan zaman. Wis gak usum karcis parkir karo bayar tunai (sudah tidak zaman karcis parkir dan bayar tunai). Semua [pembayaran parkir] harus non-tunai. Masyarakat harus mendukung bayar parkir non-tunai," kata Armuji, Kamis (9/4/2026).

Ia pun meminta kepada seluruh pihak untuk mematuhi segenap aturan yang telah ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan bersama. Menurutnya, pembayaran parkir secara non-tunai adalah pilihan paling tepat untuk masa sekarang.

Selain menggunakan kartu elektronik, QRIS, dan aplikasi pembayaran lainnya, Armuji menyebut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya saat ini juga tengah menyiapkan voucher parkir di minimarket untuk memfasilitasi dan memberi pilihan dalam pembayaran parkir non-tunai.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan menyatakan segenap juru parkir (jukir) TJU yang mengantongi izin dari Dishub Kota Surabaya juga harus mematuhi mekanisme pembagian hasil yang telah ditetapkan, yakni 40% pendapatan parkir akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing jukir, sementara 60% sisanya diterima sebagai pendapatan dalam bentuk retribusi kepada pemerintah kota.

"Semua jukir harus mengikuti aturan. Para jukir ini hidup di Pemkot Surabaya. Pemkot sudah menetapkan pembayaran non-tunai dan harus didukung bersama," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong masyarakat berperan aktif dalam mendukung digitalisasi pembayaran parkir. Menurutnya, masyarakat saat ini harus berani menolak pembayaran parkir secara tunai.

"Jangan terima kitir (karcis) yang diberikan jukir nakal. Tolak jika ada jukir yang melayani tanpa layanan pembayaran digital. Beri penjelasan dan minta bayar non-tunai saja," tuturnya.

Oleh sebab itu, Armuji menegaskan kembali bahwa penerapan penuh digitalisasi pembayaran parkir tersebut adalah usaha pemerintah kota dalam menutup kebocoran retribusi maupun pajak parkir yang terjadi.

"Gak oleh ono sing nyopet (tidak boleh ada yang mencuri) pendapatan parkir di Surabaya," pungkas dia.

Sebagai informasi, Pemkot Surabaya secara resmi menerapkan pembayaran parkir non-tunai di tepi jalan umum dan tempat usaha seperti restoran, hotel, dan kafe. Pembayaran parkir non-tunai tersebut secara resmi diberlakukan sejak April 2026.

Sistem ini menggunakan QRIS, kartu uang elektronik (e-money), hingga voucher parkir guna meningkatkan efisiensi. Tarif parkir di Kota Surabaya adalah Rp2 ribu untuk sepeda motor dan Rp5 ribu bagi mobil.

Bisnis.com, SURABAYA – Perseteruan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji secara resmi dinyatakan berakhir.

Hal tersebut terjadi usai kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh jalur damai terkait persoalan yang terjadi.

Sebelumnya, ormas Madas melaporkan Armuji ke polisi atas dugaan penyebaran informasi/kabar bohong (hoax) mengenai pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina Widjajanti (80).

Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menyatakan bahwa seluruh laporan dan aduan, baik yang ditujukan pihaknya ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur beserta DPRD Kota Surabaya, akan segera dicabut dalam waktu dekat.

"Iya, segera semua akan klir. Iya, segera semua akan klir. Ini artinya teman-teman wartawan ini sudah klir semuanya," kata Taufik usai mediasi di Universitas dr. Soetomo Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Selain itu, Taufik juga menyebut bahwa tercapainya kata damai tersebut juga berimbas pada laporan-laporan yang ditujukan pihaknya bagi sejumlah akun media sosial yang dipermasalahkan pihaknya. Ia menegaskan pencabutan laporan akan terjadi secara otomatis.

"Ya itu otomatis lah. Otomatis lah," tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik juga menekankan bahwa organisasi yang dikomandoinya tersebut saat ini hanya fokus untuk menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Khususnya, terhadap isu-isu yang mendiskreditkan golongan ataupun pihak tertentu.

"Jadi kuncinya itu adalah Surabaya harus kondusif. Jadi, tidak ada lagi penggorengan isu begini-begini dan kami juga itikad baik tadi untuk berkolaborasi seperti ini. Untuk berkolaborasi, menunjukkan betulkah perdamaian itu, maka kita saling memberikan kerja sama yang baik," kata dia.

Taufik juga mengungkapkan bahwa akar permasalahan sesungguhnya atas perselisihan tersebut adalah tentang informasi yang kurang tepat mengenai kehadiran pelaku pengusiran nenek Elina dari kediamannya yang disebut menggunakan pakaian berlogo Madas.

Usai mediasi dan klarifikasi, Armuji pun mengakui bahwa dirinya khilaf telah menyebutkan nama ormas tersebut saat melakukan inspeksi mendadak ke lahan bekas kediaman nenek Elina pada 24 Desember 2025.

"Itu klir dan sudah beliau tadi juga mengiyakan dari semua itu ada kekhilafan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ormas Madas secara resmi melaporkan akun media sosial milik Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, @cakj1 ke Polda Jawa Timur atas dugaan penyebaran informasi/berita bohong (hoax).

Laporan yang dilayangkan oleh Madas tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur, dengan nomor laporan polisi: LP/B/10/I/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR.

Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menjelaskan, latar belakang laporan pihaknya kepada aparat kepolisian itu berkenaan dengan konten di sejumlah akun media sosial @cakj1, yakni video inspeksi mendadak (sidak) Armuji di lahan bekas kediaman wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, yang dirobohkan.

"Laporan kita itu titik penekanannya begini, sidak itu ada perkataan yang disampaikan oleh wakil kota Surabaya mengatakan pakai baju Madas. Kita tahu beredar, silakan kawan-kawan bisa share, tidak ada baju Madas ataupun atribut Madas apapun yang dipakai," ucap Taufik saat ditemui di Mapolda Jatim, Senin (5/1/2026).

Namun begitu, perselisihan antara ormas Madas dengan Armuji telah dinyatakan usai. Politikus PDIP itu telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

"Saya mohon maaf, saya khilaf menyebut ada logo Madas pada baju pelaku pengusiran rumah nenek Elina. Di situlah kemungkinannya bahwa saya itu seolah-olah mendiskreditkan Madas, tapi hati kecil saya tidak ada niatan apapun untuk ke arah sana," ungkap Armuji.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan perwakilan organisasi kemasyarakatan Madura Asli Sedarah (Madas) telah melangsungkan pertemuan hari ini, Selasa (6/1/2026).

Pertemuan dengan agenda mediasi serta dialog terbuka tersebut digelar di Universitas dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, yang dimoderatori oleh Rektor Unitomo Prof. Siti Marwiyah.

Adapun, antarkedua belah pihak yang sempat berseteru, baik Armuji beserta ormas Madas telah sepakat untuk menempuh jalur damai berkaitan dengan laporan yang dilayangkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Sebelumnya, Armuji sempat dilaporkan oleh ormas Madas kepada pihak kepolisian atas unggahan pada sejumlah akun sosial media @cakj1 terkait dengan kasus pengusiran, kekerasan, dan pembongkaran paksa rumah milik wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) oleh segerombolan orang yang disebut oknum anggota ormas.

Saat pertemuan berlangsung, Armuji mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung, yakni ketika dirinya menyebut nama salah satu ormas dalam unggahan video inspeksi mendadak (sidak) di lahan bekas kediaman nenek Elina.

"Saya mohon maaf, saya khilaf menyebut ada logo Madas pada baju pelaku pengusiran rumah nenek Elina. Di situlah kemungkinannya bahwa saya itu seolah-olah mendiskreditkan Madas, tapi hati kecil saya tidak ada niatan apapun untuk ke arah sana," ungkap Armuji.

Armuji juga menjelaskan bahwa latar belakang dirinya melakukan sidak ke lahan bekas kediaman nenek Elina tersebut karena telah menerima banyak laporan dari masyarakat. Peristiwa pengusiran dan pembongkaran paksa tersebut kemudian meluas di media massa serta media sosial.

"Singkat cerita, bahwa pada saat saya sidak ke tempat nenek Elina karena ada laporan. Saya di-tag, yang memviralkan itu bukan saya duluan, tapi adalah televisi," bebernya.

Ketua DPC PDIP Surabaya ini mengaku bahwa dirinya secara terang-terangan menyebut nama ormas Madas saat tengah melakukan tanya-jawab dengan pihak keluarga nenek Elina saat itu. Namun, Armuji menyatakan bahwa penyebutan Madas saat berbincang dengan pihak keluarga nenek Elina tidak semata-mata bertujuan untuk mendiskreditkan ormas tersebut.

"Nah, dengan pernyataan kekhilafan saya itu menyebut ada logo Madas maka saya mohon maaf. Namanya orang, namanya khilaf, ya tidak ada maksud lain karena sepuluh kali saya menyebut oknum [dalam unggahan sidak tersebut]," tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini pun menjelaskan bahwa dirinya kala itu melontarkan kata Madas hanyalah sebagai bentuk penegasan agar ormas terkait dapat menjatuhkan sanksi terhadap oknum anggotanya yang terbukti terlibat dalam kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina.

"Nah, saya mungkin kekhilafan omongannya itu sekali aja. Nah, kalau itu memang bukan anggota Madas, maka wajib organisasi Madas mencari Yasin (tersangka pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Elina) dan menghukumnya. Mengasih sanksi. Ada itu [dalam unggahan]," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menyatakan bahwa pihaknya telah menerima permintaan maaf yang disampaikan langsung oleh Armuji saat sesi mediasi berlangsung.

"Semoga ini menjadi, dalam rangka klarifikasi dan penjelasan, beliau sudah minta maaf dan saya sudah minta maaf kepada senior (Armuji) tadi," ucapnya.

Berkaitan dengan keterlibatan Muhammad Yasin (MY) pada kasus nenek Elina, Taufik mengakui bahwa tersangka memang terdaftar sebagai anggota Madas.

Namun, Yasin disebutnya baru tercatat secara resmi pada Oktober 2025, sedangkan peristiwa pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina terjadi beberapa bulan sebelum pelaku ditetapkan secara resmi sebagai anggota Madas.

Lebih lanjut, Taufik pun mendukung proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat Polda Jatim terhadap tersangka. Ia pun kembali menegaskan bahwa ormas Madas tidak ada sangkut-pautnya dengan peristiwa pengusiran paksa nenek Elina.

"Itu proses hukum saja, dan kita dari awal sudah bilang bahwa kami Madas Sedarah tidak ada kaitannya apapun dalam persoalan ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik mewakili pribadi dan organisasi juga menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat suku Madura yang terdampak stigmaisasi oleh publik akibat peristiwa silam.

"Mohon maaf kepada semuanya publik ya. Kami minta maaf kalau hal-hal ini menjadi tidak kondusif atau bahkan membuat gaduh atau justru menjadi kerusuhan. Kami minta maaf," pungkasnya.