Bisnis.com, SURABAYA – Syaifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan mendiang Dominikus Adi Sutarwijono dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Momentum pelantikan tersebut menandai konsolidasi komando baru dari legislatif di tengah tekanan fiskal daerah yang kian menguat.

Syaifuddin menyinggung pentingnya pelibatan publik dalam berbagai agenda kedewanan agar dapat adaptif terhadap kondisi di lapangan, meski ia mengakui dinamika partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya stabil.

Memasuki isu strategis, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut secara tegas menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya dan menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat struktur pendapatan daerah.

APBD Kota Surabaya pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp12,755 triliun. Selain itu, Kota Pahlawan juga resmi menerima konsekuensi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat imbas kebijakan efisiensi anggaran, yang tercatat menurun menjadi Rp760 miliar.

Tak hanya perolehan TKD yang terkoreksi, ruang fiskal Kota Surabaya juga semakin terhimpit karena menurunnya penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilaporkan hanya diterima sebesar Rp29,327 miliar pada tahun 2026.

Dalam usaha menjaga keberlanjutan fiskal tersebut, Syaifuddin menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara simultan.

Untuk memperkuat struktur pendapatan daerah, Syaifuddin menyampaikan beberapa langkah strategis, seperti pemanfaatan aset ataupun lahan tidur atau idle milik pemerintah kota yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

"Ya termasuk menggali satu potensi-potensi, termasuk mungkin nanti kita juga akan dorong lahan-lahan tidur bagaimana menghidupkan satu penglihatan ekonomi kerakyatan, lahan-lahan pemerintah kota yang tidak digunakan," ungkap Syaifuddin, Rabu (6/6/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah harus diarahkan pada skema yang memberikan ruang bagi ekonomi kecil untuk tumbuh, salah satunya melalui mekanisme sewa dengan prioritas tertentu.

“Memungkinkan juga barangkali harusnya dilakukan dengan sistem sewa yang ada prioritas, agar supaya ada suatu pertumbuhan semangat ekonomi kecil ini bisa mendapatkan sarana fasilitas untuk itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Syaifuddin juga menegaskan pentingnya optimalisasi aset daerah yang tergolong dalam kategori non-lahan, termasuk di ruang-ruang publik yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

“Iya, memanfaatkan aset-aset itu bisa nanti kita akan dorong. Itu termasuk juga penggunaan atas reklame-reklame di tempat-tempat publik, taman-taman. Itu mungkin dirasa masyarakat juga ada perubahan-perubahan, tetapi ini yang mendorong untuk adanya kekuatan fiskal di Kota Surabaya,” jelasnya.

Mengenai opsi pembiayaan alternatif, ia menegaskan bahwa kebijakan pinjaman daerah tetap relevan untuk dilakukan selama kucuran dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk sektor yang produktif.

“Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung,” pungkas Syaifuddin.

Bisnis.com, SURABAYA - ​Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Penggantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kota Surabaya sisa masa jabatan 2024–2029.

Syaifuddin Zuhri resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Surabaya, Rabu (6/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah yang memimpin sidang menyampaikan bahwa pelantikan tersebut berlandaskan dua keputusan Gubernur Jawa Timur, keduanya tertanggal 4 Mei 2026.

Selain itu, ia menambahkan pelaksanaan sidang juga mengacu pada hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya yang digelar pada 4 Mei 2026.

Pelantikan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan pascameninggalnya Ketua DPRD sebelumnya, Dominikus Adi Sutarwijono, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sumpah jabatan Syaifuddin dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan disaksikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh anggota DPRD Surabaya.

Dalam sambutannya, Syaifuddin menyatakan siap melanjutkan kerja-kerja kerakyatan yang telah dirintis pendahulunya. Ia mengakui tanggung jawab yang diemban semakin besar seiring jabatan barunya.

"Beban kerja tentu semakin banyak. Saya harus mampu melanjutkan apa yang telah dilakukan almarhum, khususnya dalam kerja-kerja kerakyatan," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kekompakan antaranggota DPRD Surabaya yang berjumlah 50 orang, meski berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda.

"Perbedaan partai harus disatukan dalam satu tujuan, yakni kepentingan rakyat. Itu yang paling utama," katanya.

Selain itu, Syaifuddin menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan Pemerintah Kota Surabaya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kondusif, dan berpihak pada masyarakat.

Ke depan, ia berencana memperkuat komunikasi dengan seluruh anggota dewan serta menjalin silaturahmi dengan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh masukan komprehensif dalam pembangunan kota.

Kini, palu pimpinan telah resmi berada di tangan, Syaifuddin Zuhri membuka babak baru penuh harapan di Jalan Yos Sudarso.

Di tengah tantangan pemulihan ekonomi dan pembangunan kota yang semakin dinamis, publik Surabaya optimistis nakhoda baru ini mampu menerjemahkan semangat “kerja kerakyatan” menjadi kebijakan nyata yang berdampak luas, selamat bertugas Syaifuddin Zuhri.

Bisnis.com, SURABAYA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya untuk periode 2024–2029 untuk mengisi kekosongan jabatan pascawafatnya Adi Sutarwijono pada Februari 2026 lalu.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji mengonfirmasi bahwa surat keputusan (SK) penunjukan tersebut telah diterbitkan oleh pusat. Syaifuddin Zuhri, yang akrab disapa Kaji Ipuk, saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya.

“Keputusan DPP sudah bulat menunjuk Syaifuddin Zuhri. Sebagai Sekretaris partai di tingkat kota, penunjukan ini merupakan mekanisme organisasi yang logis,” ujar Armuji yang juga Wakil Wali Kota Surabaya dikutip Kamis (22/4/2026).

Dia menambahkan, proses administrasi akan segera dipercepat agar pelantikan dapat terlaksana pada bulan ini. DPC akan bersurat kepada Sekretariat DPRD Surabaya untuk kemudian diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia berharap, pelantikan Syaifuddin dapat dilakukan bersamaan dengan pergantian antarwaktu (PAW) Anas Karno yang menggantikan posisi almarhum Adi Sutarwijono di parlemen.

Secara terpisah, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menegaskan bahwa jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanat rakyat yang menuntut integritas tinggi.

“Penetapan ini adalah amanat organisasi yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Fokus utamanya adalah memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di Surabaya tetap berjalan responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Didik.

Dia juga menekankan pentingnya konsolidasi internal pasca-transisi kepemimpinan ini guna menjaga stabilitas roda pemerintahan di Kota Pahlawan. Syaifuddin Zuhri sendiri dinilai memiliki pengalaman yang mumpuni karena telah menjabat sebagai anggota legislatif selama tiga periode dan sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya.

PDI Perjuangan berharap, kata Didik, dengan pengisian jabatan definitif ini, kinerja DPRD Surabaya dapat kembali optimal dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah dan menjaring aspirasi masyarakat secara konkret.