Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini mengakhiri rekor surplus neraca dagang selama 72 bulan berturut-turut.

Defisit pada Mei terjadi karena nilai ekspor sebesar US$23,20 miliar lebih rendah dibandingkan impor yang mencapai US$24,81 miliar. Defisit disebabkan komoditas migas yang minus US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit neraca perdagangan Mei 2026 menjadi sinyal bantalan eksternal Indonesia mulai menipis, tetapi belum bisa langsung disebut sebagai krisis.

Menurut dia, defisit tersebut bukan berarti seluruh perdagangan Indonesia memburuk. Sektor nonmigas masih mencatat surplus US$2,15 miliar, meski belum mampu menutup defisit migas sebesar US$3,76 miliar.

Secara kumulatif Januari-Mei 2026, neraca perdagangan juga masih surplus US$4,03 miliar. Namun, angkanya turun tajam dibandingkan surplus US$15,38 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Pesan utamanya adalah surplus masih ada secara kumulatif, tetapi ruang amannya menyempit tajam," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor, terutama impor migas serta bahan baku dan penolong.

Pada Mei 2026, impor mencapai US$24,81 miliar atau naik 22,16 persen secara tahunan, sedangkan ekspor turun 5,73 persen menjadi US$23,20 miliar.

Impor migas melonjak 70,78 persen, terutama karena impor hasil minyak naik 99,49 persen. Di saat yang sama, impor bahan baku dan penolong meningkat 25,17 persen dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan impor.

"Artinya, defisit ini lebih banyak dipicu sisi impor, bukan semata-mata karena ekspor jatuh," ujar Josua.

Ia mengatakan defisit tersebut tidak bisa dijelaskan hanya karena pelemahan rupiah. Merosotnya kurs memang membuat biaya impor lebih mahal, tetapi kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil.

Hal itu terlihat dari impor mesin dan peralatan mekanis yang naik 16,92 persen, mesin dan perlengkapan elektrik naik 14,48 persen, serta plastik dan barang dari plastik meningkat 15,83 persen sepanjang Januari-Mei 2026.

"Rupiah adalah faktor yang memperberat biaya, tetapi penyebab utama defisit adalah kombinasi kebutuhan impor migas, bahan baku, barang modal, dan pelemahan ekspor bulanan," ujar Josua.

Dari sisi ekspor, Josua menilai persoalannya bukan karena daya saing Indonesia langsung runtuh, melainkan adanya tekanan sektoral dan siklikal.

Ekspor Mei 2026 turun 5,73 persen secara tahunan dengan ekspor nonmigas turun 4,50 persen. Seluruh sektor nonmigas mengalami penurunan, mulai dari pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan.

Namun, secara kumulatif Januari-Mei 2026, total ekspor masih tumbuh 3,02 persen dan ekspor nonmigas naik 3,89 persen. Industri pengolahan bahkan masih tumbuh 6,80 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan daya saing Indonesia belum hilang secara menyeluruh. Namun, ekspor semakin rentan karena masih bergantung pada komoditas tertentu, harga global, permintaan negara mitra dagang, serta struktur industri yang masih mengandalkan bahan baku impor.

Josua mengingatkan yang perlu diwaspadai adalah apabila kenaikan impor tidak diikuti peningkatan produksi dan ekspor dalam beberapa bulan ke depan.

Indeks manufaktur Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei. Pesanan baru maupun pesanan ekspor baru juga menurun tajam sejak Agustus 2021, sedangkan biaya bahan baku meningkat akibat kenaikan harga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

"Bila impor bahan baku naik tetapi produksi melemah, maka impor berubah dari tanda ekspansi menjadi kebocoran permintaan ke luar negeri. Ini belum alarm merah, tetapi jelas lampu kuning. Masih wajar karena neraca perdagangan kumulatif masih surplus dan nonmigas masih kuat, tetapi tidak boleh diremehkan karena tren surplus menyempit sangat cepat dan defisit migas makin besar," ujarnya.

Josua mengingatkan risiko terbesar adalah apabila defisit perdagangan terjadi berulang hingga melebar menjadi defisit transaksi berjalan, menekan rupiah, dan mengurangi ruang Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter.

PIER juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 melebar menjadi sekitar 1,07 persen dari PDB, naik dari 0,11 persen pada 2025.

Josua menyarankan pemerintah tidak membatasi impor secara luas, karena sebagian besar merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri.

Pemerintah sebaiknya memilah impor produktif dan konsumtif, mengurangi ketergantungan impor BBM melalui penguatan energi domestik, menjaga stabilitas rupiah, mempercepat restitusi dan pembiayaan ekspor, memperbaiki logistik pelabuhan, serta mendorong industri substitusi impor dan produk bernilai tambah.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai defisit neraca perdagangan kali ini mengirim sinyal bahwa bantalan eksternal Indonesia mulai menipis ketika pasar sedang sensitif terhadap pergerakan rupiah, inflasi, dan suku bunga.

Menurutnya, apabila defisit terus berulang dalam beberapa bulan ke depan, investor akan meminta premi risiko lebih tinggi, yield SBN sulit turun, BI makin sulit melonggarkan bunga, dan biaya input impor makin mahal bagi industri.

"Defisit ini belum berarti krisis, tetapi menandai fase baru, yakni stabilitas eksternal tidak lagi gratis dan ekonomi harus membayar lebih mahal untuk menjaga kepercayaan pasar," ujarnya. kepada CNNIndonesia.com

Ia juga menilai pelemahan daya saing Indonesia memperbesar tantangan ekspor. Merujuk World Competitiveness Ranking 2026 yang dirilis IMD, posisi Indonesia disebut turun ke peringkat 48 dari 70 negara. Penurunan tersebut dikaitkan dengan melemahnya efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kualitas infrastruktur.

Menurut dia, kondisi tersebut relevan dengan ekspor karena daya saing rendah berarti biaya logistik tinggi, kepastian kebijakan lemah, perizinan lambat, produktivitas rendah, dan infrastruktur belum memadai.

Akibatnya, ekspor manufaktur bernilai tambah luas sulit tumbuh cepat. Indonesia, kata Syafruddin, akhirnya tetap bergantung pada komoditas seperti batu bara, baja, dan mineral tertentu.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat permintaan global melemah, ekspor langsung turun karena basis produk ekspor belum cukup beragam dan belum cukup kompetitif," ujarnya.

Oleh karena itu, Syafruddin menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural, mulai dari menekan defisit migas melalui efisiensi BBM, penguatan transportasi publik, substitusi energi impor, peningkatan produksi energi domestik, dan kebijakan energi yang tidak menyembunyikan beban fiskal.

Di sisi ekspor, ia mengatakan pemerintah harus memperluas basis manufaktur bernilai tambah, mempercepat diversifikasi pasar, memperbaiki logistik, menurunkan biaya kepatuhan, dan memastikan hilirisasi tidak berhenti pada mineral tertentu.

Di sisi makro, disiplin fiskal harus dijaga agar defisit perdagangan tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. BI bisa menahan rupiah dengan bunga tinggi, tetapi pemerintah wajib mengurangi sumber tekanan dari energi, impor, fiskal, dan daya saing.

"Jika agenda ini tertunda, defisit perdagangan dapat berlanjut, rupiah tetap rentan, inflasi impor naik, dan pertumbuhan akan dibeli dengan ongkos stabilitas yang makin mahal," ujar Syafruddin.

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memacu optimalisasi dan penyempurnaan sistem pajak Coretax . Langkah pembenahan memasuki fase penting, di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan turun langsung memimpin proses uji coba (testing) performa sistem pajak ini pada pekan depan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan, bahwa kendala teknis berupa perlambatan fungsi manajemen kasus (case management) yang sempat terjadi internal di dalam sistem beberapa hari lalu telah berhasil diatasi secara penuh oleh tim teknis.

“Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini udah mulai oke lagi. Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa),” ungkap Bimo saat ditemui usai konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Saat ini performa sistem pajak Coretax telah kembali berjalan dengan normal dan stabil, pembenahan ini menjadi modal penting bagi DJP agar seluruh instrumen siap saat diuji oleh Purbaya. Coretax Sering Error, Menkeu Purbaya Salahkan Anak Buah Nakal



“Jadi kami persiapkan betul dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” imbuhnya.

Bimo menambahkan, bahwa untuk memastikan keberlanjutan sistem jangka panjang, DJP melakukan langkah strategis dengan melebur tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) ke dalam dua cerobong struktur inti, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Kedua direktorat ini memikul mandat besar untuk mempertajam efisiensi, efektivitas, serta keandalan formula logaritma pada aplikasi perpajakan tersebut. DJP juga secara resmi telah mengambil alih seluruh kode sumber (source code) aplikasi yang pada masa pengembangan awal sejak tahun 2018 dirancang penuh oleh pihak ketiga atau vendor eksternal.

Purbaya soal KPK OTT Pegawai Pajak di Banjarmasin: Pintu Masuk Pembenahan Sistem



Dengan penguasaan penuh ini, tim internal DJP kini memiliki keleluasaan penuh untuk mengembangkan algoritma secara mandiri dan memindahkan proses administrasi yang sebelumnya berada di luar sistem (walk around) agar masuk terintegrasi secara bertahap ke dalam basis data utama.

“Sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop. Ada beberapa pembentahan yang kemarin masih walk around artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal,” jelas Bimo.

Selain melakukan perombakan besar-besaran pada sektor dapur pacu sistem (backend), otoritas perpajakan juga menyentuh aspek kenyamanan pengguna (user experience). DJP secara total telah mengubah tampilan antarmuka (user interface/UI) Coretax menjadi jauh lebih minimalis dan ringkas agar mudah dipahami, baik oleh petugas internal pajak maupun para wajib pajak secara luas.

DJP menyadari bahwa perubahan visual dan alur navigasi ini secara psikologis akan membutuhkan waktu penyesuaian bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Kendati demikian, komitmen penyederhanaan ini mutlak dijalankan demi melahirkan kepastian hukum serta mengakselerasi kecepatan pelayanan administrasi perpajakan nasional di masa depan.

“Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif. Dan kami terus berusaha keras untuk menyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan,” pungkas Bimo.

Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menjadi opsi strategis untuk menjaga keandalan sistem listrik nasional, sehingga mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar atau blackout.

“Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan,” kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Feiral, kemampuan panas bumi untuk beroperasi stabil selama 24 jam menjadikannya salah satu sumber energi potensial dalam memperkuat keandalan pasokan listrik nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

“Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan potensi panas bumi Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah memberikan peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, pengembangan panas bumi perlu berjalan beriringan dengan penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan sistem penyimpanan energi seperti Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, hingga diversifikasi sumber energi.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sebesar 24 gigawatt (GW) atau sekitar 40 persen dari cadangan dunia, menjadikannya salah satu potensi energi lokal terbesar yang dimiliki Indonesia.

Dengan karakteristik yang stabil, andal, dan melimpah, panas bumi dinilai memiliki peran penting dalam mendukung upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.

Meski demikian, pemanfaatan potensi tersebut masih perlu ditingkatkan. Dari total cadangan sekitar 24 GW, baru sekitar 2,7 GW atau 12 persen yang telah dimanfaatkan. Artinya, masih terdapat ruang pengembangan yang besar, termasuk untuk mengejar tambahan kapasitas sekitar 2,5 GW dalam 10 tahun ke depan.

Di sisi lain, target dalam RUPTL 2025–2034 yang mencapai 5,2 GW dinilai cukup ambisius, namun tetap sejalan dengan arah transisi energi nasional.

Pengembangan kapasitas panas bumi secara bertahap diperlukan untuk memperkuat bauran energi sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan.

Meski memiliki prospek yang besar, Feiral mengakui pengembangan panas bumi masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan investasi awal yang besar, persoalan tarif keekonomian, proses perizinan, hingga kesiapan infrastruktur jaringan kelistrikan.

Karena itu, ia menilai diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat, mulai dari skema pembagian risiko eksplorasi, penyediaan pembiayaan jangka panjang, penyederhanaan perizinan, hingga sinkronisasi antara pengembangan pembangkit dan perencanaan jaringan kelistrikan nasional.

“Kalau bicara mitigasi blackout, panas bumi sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu opsi dalam portofolio ketahanan listrik nasional. Kuncinya bukan memilih satu teknologi saja, tetapi membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh, tersebar, fleksibel, dan memiliki cadangan yang memadai,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kecelakaan kapal dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi kapal, lingkungan, permesinan dan kelistrikan, faktor manusia, hingga manajemen.

Surabaya (ANTARA) - Guru Besar ke-244 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Dr Eng Muhammad Badrus Zaman ST MT menggagas integrasi sistem keselamatan navigasi kapal yang memadukan teknologi navigasi dan faktor manusia untuk meningkatkan keselamatan pelayaran nasional di Indonesia.

"Kecelakaan kapal dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi kapal, lingkungan, permesinan dan kelistrikan, faktor manusia, hingga manajemen," kata Badrus, di Surabaya, Rabu.

Menurutnya, faktor manusia menjadi penyebab dominan, sehingga penguatan keselamatan pelayaran tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

"Penguatan keselamatan navigasi tidak hanya dilakukan melalui perangkat teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan pengambilan keputusan kru kapal," ujarnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Guru Besar Bidang Sistem Keselamatan Navigasi Kapal itu menggagas integrasi sistem navigasi dengan faktor manusia.

Melalui pendekatan tersebut, perangkat navigasi tidak hanya berfungsi memantau posisi kapal, tetapi juga membantu kru membaca risiko pelayaran secara lebih akurat sehingga pengambilan keputusan di atas kapal menjadi lebih terukur sesuai kondisi operasional.

Dalam orasi ilmiahnya bertajuk Sistem Keselamatan Navigasi Kapal sebagai Pilar untuk Memperkuat Poros Maritim Nasional dan Global, Badrus memanfaatkan Automatic Identification System (AIS) untuk menganalisis kepadatan lalu lintas kapal secara real time.

Data AIS kemudian dipadukan dengan model M-SHEL, yakni kerangka analisis yang mengkaji interaksi manusia dengan lima komponen sistem, meliputi manajemen, perangkat lunak, perangkat keras, lingkungan, dan awak kapal.

Integrasi AIS dan model M-SHEL tersebut menghasilkan penilaian risiko tabrakan dalam tiga tingkatan, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Sistem itu juga memberikan rekomendasi tindakan keselamatan yang dapat langsung diterapkan nakhoda saat menghadapi berbagai kondisi pelayaran.

“Rekayasa sistem ini memberikan panduan berbasis data kepada kru dalam merespons situasi pelayaran,” kata guru besar asal Banyuwangi itu.

Peneliti yang tergabung dalam Science Techno Park (STP) Maritim ITS itu mengatakan, riset tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kobe University Jepang, Universiti Teknologi Malaysia, dan Wismar University of Applied Sciences Jerman. Di dalam negeri, penelitian dilakukan bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Menurut Badrus, penelitian tersebut mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur serta tujuan ke-14 tentang Ekosistem Lautan. Ke depan, ia berharap kolaborasi antardisiplin ilmu bersama industri dan pemerintah terus diperkuat agar hasil riset dapat diterapkan secara luas.

“Kolaborasi yang berkelanjutan diperlukan agar riset keselamatan navigasi ini dapat diimplementasikan secara nyata untuk kemajuan maritim Indonesia,” katanya pula.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump berencana mengizinkan Turki memperoleh jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) yang telah lama dipesan. Namun, sekelompok anggota Kongres bersiap memblokir langkah tersebut dengan alasan Ankara masih mengoperasikan sistem rudal S-400 buatan Rusia.

Para anggota Kongres, yang dipimpin oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat; Dina Titus, sedang menyiapkan surat kepada Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries yang menyerukan Resolusi Bersama Penolakan jika pemerintah Trump berupaya mengembalikan Turki ke program F-35 tanpa memenuhi persyaratan hukum AS.

Surat tersebut, yang diperkirakan akan dikirim setelah para anggota parlemen selesai mengumpulkan tanda tangan, menyatakan bahwa Kongres harus siap bertindak jika pemerintah mencoba untuk mengabaikan atau secara efektif mengesampingkan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) tanpa dasar hukum yang kredibel.

“Mengikutsertakan kembali Turki ke dalam program F-35 akan menempatkan Pemerintahan AS dalam konflik langsung dengan kewajiban hukumnya sendiri,” demikian isi surat tersebut,seperti dikutip dari surat kabar Kathimerini,Selasa (30/6/2026).

Langkah ini dilakukan setelah Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia mungkin akan melakukan sesuatu yang akan membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan sangat senang ketika ditanya apakah Turki dapat memperoleh kembali akses ke jet tempur siluman F-35.

Wakil Presiden JD Vance kemudian mengatakan bahwa setiap penjualan F-35 ke Turki akan memerlukan persetujuan dari Kongres dan kepatuhan terhadap hukum AS.

F-35, jet tempur siluman buatan Lockheed Martin, dikembangkan oleh Amerika Serikat dalam kemitraan dengan negara-negara NATO lainnya, termasuk Turki, di bawah program Joint Strike Fighter (JSF).

Namun Washington mengeluarkan Turki dari program tersebut pada tahun 2019 setelah Ankara menerima pengiriman sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat membahayakan keamanan pesawat.

Pembelian sistem rudal Rusia tersebut juga memicu sanksi AS berdasarkan CAATSA terhadap Turki, yang masih berlaku hingga sekarang.

Surat para anggota parlemen tersebut mengingatkan bahwa pemerintahan Trump pertama memberlakukan sanksi pada Desember 2020 terhadap Kepresidenan Industri Pertahanan Turki atas pembelian S-400 dan menyatakan bahwa kondisi yang menyebabkan sanksi tersebut belum diperbaiki.

“Tidak ada catatan publik yang menunjukkan bahwa Turki telah membuang sistem S-400, menariknya dari layanan operasional, atau memperbaiki masalah mendasar yang memicu sanksi sejak awal,” lanjut surat tersebut.

Para anggota parlemen juga mengutip Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun 2020, yang secara terpisah melarang transfer pesawat F-35 ke Turki kecuali Ankara tidak lagi memiliki sistem S-400, memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan memperolehnya lagi dan menyatakan bahwa mereka belum menerima pengiriman lebih lanjut yang terkait dengan S-400 atau sistem lain yang dapat mengancam platform senjata AS.

Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, mengatakan pada bulan April bahwa kesepakatan apa pun yang memungkinkan Turki kembali ke program F-35 akan mengharuskan Ankara untuk sepenuhnya mematuhi hukum AS dengan secara terverifikasi mengakhiri kepemilikan dan penggunaan S-400.

Barrack mengatakan bahwa setiap resolusi harus memenuhi Pasal 1245 dari NDAA, yang mensyaratkan sertifikasi kepada Kongres bahwa Turki tidak lagi memiliki atau mengoperasikan sistem tersebut dan bahwa sistem tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap teknologi F-35 yang sensitif.

Para anggota parlemen juga memperingatkan bahwa mengizinkan Turki untuk memperoleh F-35 akan mengirimkan pesan yang merusak kepada mitra AS di Mediterania Timur.

“Perilaku Turki dalam beberapa tahun terakhir bukanlah perilaku sekutu yang bertindak dengan itikad baik dengan mitra NATO-nya,” imbuh surat itu, mengutip sikap Ankara terhadap Yunani dan Siprus, dukungannya untuk Azerbaijan dalam konfliknya dengan Armenia, dan permusuhannya terhadap Israel.

Dewan Kepemimpinan Yunani-Amerika, sebuah kelompok advokasi Yunani-Amerika yang berbasis di AS, juga telah meluncurkan kampanye nasional yang mendesak warga Amerika untuk menghubungi anggota Kongres guna mendukung resolusi yang diusulkan Titus dan menentang setiap upaya untuk mengembalikan akses Turki ke program F-35.

Kelompok tersebut juga mengkritik persetujuan pemerintahan Trump atas penjualan mesin GE F110 senilai lebih dari USD700 juta untuk program jet tempur KAAN Turki, menyebutnya sebagai "hadiah besar untuk Presiden Erdoğan".

Penjualan yang direncanakan mencakup mesin GE F110, yang ingin digunakan Turki pada fase produksi awal KAAN, jet tempur yang dikembangkan di dalam negeri. Meskipun Ankara menampilkan KAAN sebagai proyek nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, versi pertama pesawat tersebut diperkirakan akan bergantung pada mesin buatan AS hingga Turki mengembangkan alternatif lokal.

Perselisihan mengenai S-400 Rusia telah menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara Ankara dan Washington selama bertahun-tahun.

Turki mengatakan pihaknya beralih ke sistem Rusia setelah gagal mendapatkan sistem pertahanan udara yang sebanding dari sekutu NATO-nya, sementara pejabat AS telah memperingatkan bahwa S-400 dapat memungkinkan Moskow untuk mengumpulkan data tentang kemampuan siluman F-35.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).

Benarkah klaim Luhut soal anggaran ratusan triliun MBG belum mengalir ke UMKM hingga petani?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat ini memang bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat hulu.

Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah, kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai distribusi.

"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar, distributor hingga kontraktor pengadaan.

"Akibatnya, meskipun anggaran untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok program tersebut," katanya.

Ronny mengatakan ada beberapa penyebab struktural sehingga belanja MBG tidak langsung dirasakan petani-nelayan. Pertama, masalah skala dan standar, sebab program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, berkualitas seragam, dan tersedia secara berkelanjutan.

Sementara itu, mayoritas petani dan nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, serta belum memiliki organisasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar.

Imbasnya, penyelenggara program lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar yang dinilai siap dari sisi logistik dibanding membeli langsung dari petani maupun nelayan.

"Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan," kata Ronny.

Kedua, masalah tata kelola dan pengadaan turut memperbesar persoalan karena selama ini proses pengadaan lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan terhadap produsen kecil.

Menurut Ronny, selama tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani hingga nelayan lokal, sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional.

"Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan secara alami memilih jalur yang paling mudah dan paling 'aman' secara operasional, meskipun secara distribusi ekonomi menjadi tidak adil," terangnya.

Ketiga, panjangnya rantai distribusi dan lemahnya kelembagaan di tingkat hulu. Tanpa koperasi atau agregator milik petani-nelayan sendiri yang kuat, posisi tawar mereka akan selalu lemah.

"Akibatnya, mereka hanya menjadi price taker, bukan penerima manfaat utama dari program sebesar itu," imbuh Ronny.

Ronny menilai desain kebijakan MBG belum cukup presisi untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar sampai ke lapisan paling bawah.

Jika tak diperbaiki, maka kritik bahwa program ratusan triliun belum menggerakkan ekonomi nelayan dan petani adalah kritik yang layak diperhatikan.

"Solusinya bukan hanya menambah anggaran, tetapi mendesain ulang rantai pasok, misalnya dengan kewajiban sourcing lokal, penguatan koperasi, digitalisasi distribusi, dan skema kontrak langsung dengan kelompok tani dan nelayan. Tanpa itu, kebocoran nilai tambah akan terus berulang," tegasnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan besarnya anggaran konsumsi MBG memang menciptakan permintaan pangan yang luar biasa besar, tetapi hal itu belum otomatis meningkatkan pendapatan petani maupun nelayan.

"Saya melihat persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya anggaran MBG, melainkan pada desain rantai pasoknya," katanya.

Menurut Rizal, selama pengadaan masih didominasi distributor dan pemasok besar, efek ekonomi lebih banyak dinikmati sektor perdagangan dibanding produsen pangan di tingkat hulu.

[Gambas:Photo CNN]

"Sementara petani dan nelayan tetap hanya memperoleh margin yang terbatas," tambahnya.

Ia menilai persoalan ini menunjukkan ekosistem produksi pangan Indonesia belum benar-benar dipersiapkan untuk memasok kebutuhan MBG dalam skala nasional.

Sebab, sebagian besar petani-nelayan masih memiliki produksi terbatas, kontinuitas pasokan belum stabil, serta belum didukung fasilitas penyimpanan maupun logistik yang memadai.

Padahal, di sisi lain, MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam dan tersedia setiap hari. Kondisi tersebut membuat penyelenggara program lebih memilih pemasok yang telah memiliki jaringan distribusi matang.

"Akibatnya, penyelenggara program cenderung memilih pemasok yang sudah mapan dibandingkan membeli langsung dari kelompok tani dan nelayan," ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai apabila MBG ingin benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat, pemerintah perlu mengubah desain pengadaan dengan mewajibkan keterlibatan koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok utama.

Selain itu, menurutnya pemerintah perlu memberikan kontrak pembelian yang pasti, memperluas akses pembiayaan, melakukan pendampingan usaha, serta memperkuat infrastruktur logistik agar produsen kecil mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

"Tanpa perbaikan tersebut, anggaran ratusan triliun berisiko hanya menghasilkan efek berganda di sektor distribusi, bukan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagaimana yang menjadi semangat awal program tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan masih melanjutkan koreksinya pada perdagangan hari ini, Selasa (30/6/2026).

Pada perdagangan Senin (29/6/2026), IHSG ditutup melemah sebesar 1,28% atau 75,34 poin menuju 5.820,79. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 5.932,02 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 5.942,77.

Tercatat, sebanyak 214 saham menguat, 449 saham turun, dan 149 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp10.205,34 triliun.

Dari jajaran big caps, kenaikan dicatatkan oleh saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) sebesar 2,31% ke Rp1.770 dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) tumbuh 1,23% menjadi Rp825 per saham.

Sebaliknya, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) terkoreksi 4,74% ke Rp1.710 per saham saham dan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turut membukukan penurunan sebesar 4,48% ke Rp3.200.

Tim riset MNC Sekuritas mengatakan IHSG masih didominasi oleh tekanan jual, pergerakan IHSG pun masih berada di bawah MA20-nya. Posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv].

"Kami perkirakan, IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5.723-5.784," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (30/6/2026).

Adapun penguatan IHSG dalam jangka pendek diperkirakan akan menguji level 5.837-5.845.

Menurut MNC Sekuritas, level support IHSG berada di 5.784 dan 5.594, sedangkan level resistance di 6.286 dan 6.459.

Berikut Ini sejumlah saham yang dapat diperhatikan untuk perdagangan hari ini menurut MNC Sekuritas:

BRIS - Buy on Weakness

BRIS terkoreksi 1,45% ke Rp1.705 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami memperkirakan posisi BRIS sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v] dari wave 5.

• Buy on Weakness: Rp1.485–Rp1.630
• Target Price: Rp1.865, Rp1.980
• Stop Loss: di bawah Rp1.455

IMPC - Buy on Weakness

IMPC menguat 0,36% ke Rp1.375 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan posisi IMPC saat ini sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (C) dari wave [A].

• Buy on Weakness: Rp980–Rp1.160
• Target Price: Rp1.735, Rp2.200
• Stop Loss: di bawah Rp905

INDY - Buy on Weakness

INDY menguat 2,71% ke Rp1.895 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi INDY sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (C).

• Buy on Weakness: Rp1.650–Rp1.795
• Target Price: Rp2.290, Rp2.690
• Stop Loss: di bawah Rp1.560

SUPA - Trading Buy

SUPA menguat 5,83% ke Rp545 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan posisi SUPA sedang berada pada bagian dari awal wave (A).

• Trading Buy: Rp520–Rp540
• Target Price: Rp610, Rp685
• Stop Loss: di bawah Rp494

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan masih melanjutkan koreksinya pada perdagangan hari ini, Selasa (30/6/2026).

Pada perdagangan Senin (29/6/2026), IHSG ditutup melemah sebesar 1,28% atau 75,34 poin menuju 5.820,79. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 5.932,02 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 5.942,77.

Tercatat, sebanyak 214 saham menguat, 449 saham turun, dan 149 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp10.205,34 triliun.

Dari jajaran big caps, kenaikan dicatatkan oleh saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) sebesar 2,31% ke Rp1.770 dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) tumbuh 1,23% menjadi Rp825 per saham.

Sebaliknya, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) terkoreksi 4,74% ke Rp1.710 per saham saham dan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turut membukukan penurunan sebesar 4,48% ke Rp3.200.

Tim riset MNC Sekuritas mengatakan IHSG masih didominasi oleh tekanan jual, pergerakan IHSG pun masih berada di bawah MA20-nya. Posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv].

"Kami perkirakan, IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5.723-5.784," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (30/6/2026).

Adapun penguatan IHSG dalam jangka pendek diperkirakan akan menguji level 5.837-5.845.

Menurut MNC Sekuritas, level support IHSG berada di 5.784 dan 5.594, sedangkan level resistance di 6.286 dan 6.459.

Berikut Ini sejumlah saham yang dapat diperhatikan untuk perdagangan hari ini menurut MNC Sekuritas:

BRIS - Buy on Weakness

BRIS terkoreksi 1,45% ke Rp1.705 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami memperkirakan posisi BRIS sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v] dari wave 5.

• Buy on Weakness: Rp1.485–Rp1.630
• Target Price: Rp1.865, Rp1.980
• Stop Loss: di bawah Rp1.455

IMPC - Buy on Weakness

IMPC menguat 0,36% ke Rp1.375 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan posisi IMPC saat ini sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (C) dari wave [A].

• Buy on Weakness: Rp980–Rp1.160
• Target Price: Rp1.735, Rp2.200
• Stop Loss: di bawah Rp905

INDY - Buy on Weakness

INDY menguat 2,71% ke Rp1.895 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi INDY sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (C).

• Buy on Weakness: Rp1.650–Rp1.795
• Target Price: Rp2.290, Rp2.690
• Stop Loss: di bawah Rp1.560

SUPA - Trading Buy

SUPA menguat 5,83% ke Rp545 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan posisi SUPA sedang berada pada bagian dari awal wave (A).

• Trading Buy: Rp520–Rp540
• Target Price: Rp610, Rp685
• Stop Loss: di bawah Rp494

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MALANG—Tekanan sosial untuk mapan secara finansial, memiliki pekerjaan tetap, hingga tuntutan menikah di usia 25 tahun kerap memicu Quarter Life Crisis (QLC) pada generasi muda serta standar kesuksesan semu yang diamplifikasi oleh media sosial ini nyatanya menjadi beban tak kasatmata yang merusak mental, namuntidak perlu ditakuti, melainkan dihadapi dengan kesadaran penuh.

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Irine Putri Shaliha, menjelaskan QLC sangat berbeda dengan stres biasa. Jika stres umumnya dipicu oleh beban tugas atau konflik sesaat, QLC merupakan krisis identitas mendalam yang menyangkut arah hidup, karier, hingga ketakutan ekstrem akan masa depan.

Pada era modern, tantangan anak muda jauh lebih kompleks. Pilihan hidup yang kian beragam, persaingan kerja yang makin ketat, serta masifnya penggunaan media sosial memicu kecenderungan generasi muda untuk terus membandingkan pencapaian pribadinya dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna.

"Setiap individu memiliki garis waktu kehidupannya masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu sesekali beristirahat dari media sosial agar tidak terjebak dalam ilusi yang membuat kita merasa tertinggal dari orang lain," tegasnya dikutip Sabtu (27/6/2026).

Menurut ahli psikologi ini, patokan usia ideal untuk meraih kemapanan atau menikah murni merupakan konstruksi sosial lingkungan. Desakan berupa pertanyaan-pertanyaan sensitif seputar pencapaian di usia tertentu sangat berisiko.

Alih-alih menjadi motivasi, tekanan tersebut rentan memicu kecemasan berlebih, penurunan harga diri, sikap terlalu mengkritik diri sendiri (self-criticism), yang pada akhirnya bermuara pada depresi.

Dia menyarankan anak muda lebih fokus membangun kesiapan mental secara bertahap. Sebab, kesuksesan sejati dalam psikologi tidak selalu diukur dari kemewahan materi, melainkan dari kesejahteraan fisik, ketenangan mental, dan kualitas relasi.

"Tidak ada batasan usia yang baku dalam hal kemapanan maupun pernikahan. Kesiapan psikologis seseorang jauh lebih esensial dan penting dibandingkan sekadar mengikuti aturan atau tuntutan sosial semata," urainya.

Irine menyarankan langkah taktis dalam menghadapi QLC, yakni menghindari pengambilan keputusan penting saat emosi sedang negatif atau intens.

Dia mengajak generasi muda untuk lebih berwelas asih pada diri sendiri, menerima segala ketidaksempurnaan, dan tetap berani melangkah. Baginya, kegagalan di usia muda bukanlah akhir dari segalanya, melainkan fase pembelajaran krusial yang membentuk kematangan berpikir secara utuh.

"Usia dua puluhan adalah masa untuk eksplorasi dan belajar. Di mana, melakukan kesalahan atau gagal itu sangat wajar. Karena kadang kala, kegagalan itulah yang justru akan membawa kita menuju kesuksesan yang sebenarnya," paparnya.

Dia berpesan, krisis seperempat abad ini sejatinya adalah fase transisi alami yang tidak perlu ditakuti, melainkan dihadapi dengan kesadaran penuh. Anak muda dihimbau untuk berhenti menggunakan stopwatch orang lain untuk mengukur lari mereka sendiri.

“Fokuslah pada pengembangan kapasitas diri, batasi konsumsi informasi yang memicu rasa rendah diri, dan jadikan usia dua puluhan sebagai ruang aman untuk terus berproses menjadi versi terbaik dari diri sendiri,” ucapnya.(K24)

IDXChannel - PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) menebar dividen tunai minimalis Rp3 per saham untuk tahun buku 2025.

Nilai dividen yang dibagikan mencapai Rp5,48 miliar sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 25 Juni 2026.

Dividen tersebut setara 31 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp17,3 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp23,69 miliar dengan total ekuitas Rp381,31 miliar.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 7 Juli 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai CSIS:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 3 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 6 Juli 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 7 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 8 Juli 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 7 Juli 2026
• Pembayaran Dividen: 15 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)