Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah sektor dapat diimbangi dengan tingginya investasi dan kebutuhan tenaga kerja baru di berbagai kawasan industri di Jawa Barat.

Menurut KDM—panggilan akrabnya, saat ini sejumlah kawasan industri di Jawa Barat telah mulai membuka rekrutmen tenaga kerja seiring masuknya investasi baru dan beroperasinya sejumlah pabrik. Rencananya, industri mulai menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pada 2027 mendatang.

"Rekrutmen tenaga kerja baru juga tinggi. Kawasan-kawasan industri sudah mulai rekrut sekarang. Sudah mulai jalan," ujar KDM di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6/2026).

Ia menuturkan, berdasarkan data yang dimilikinya, sejumlah proyek industri yang sedang dibangun akan mulai beroperasi dalam waktu dekat sehingga berpotensi menyerap banyak tenaga kerja.

"Saya sudah tahu datanya. Banyak kawasan industri yang bangunannya sudah selesai dan siap beroperasi. Tinggi kok kebutuhan tenaga kerjanya," katanya.

KDM menilai arus investasi yang masuk ke Jawa Barat masih sangat kuat. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

"Investasi dan arus industri ke Jawa Barat juga tinggi," ujarnya.

Meski demikian, KDM mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

Menurutnya, daya saing tenaga kerja Jawa Barat pada dasarnya cukup baik. Namun, kesiapan kompetensi dan kemampuan dasar tetap menjadi faktor penting dalam proses seleksi tenaga kerja.

"Sebenarnya daya saing sumber daya manusia kita cukup. Urusan tenaga kerja juga berkaitan dengan konektivitas dan kesiapan mengikuti sistem yang ada," katanya.

KDM mencontohkan masih ada pencari kerja yang gagal dalam proses seleksi karena kurang menguasai kemampuan dasar yang menjadi syarat perusahaan.

"Seleksi tenaga kerja itu kadang-kadang ada tes matematika dasar. Misalnya hitungan sederhana, tetapi saat menjawab lupa sehingga tidak lulus. Kalau begitu ya nanti dikursuskan saja," ujarnya.

Karena itu, Pemprov Jabar akan terus mendorong peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap memasuki pasar kerja serta mampu menjawab kebutuhan industri yang terus tumbuh di berbagai wilayah Jawa Barat.

Pihaknya meyakini kombinasi antara masuknya investasi baru, ekspansi kawasan industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi kunci dalam menjaga penyerapan tenaga kerja dan menekan dampak PHK di Jawa Barat.

Konsumsi rumah tangga terjaga didorong dampak percepatan konsumsi pemerintah dan keyakinan konsumen yang tetap baik

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik masih terjaga dengan ditopang oleh permintaan domestik walaupun suku bunga acuan (BI-Rate) sudah naik 100 basis poin (bps) dalam semester pertama tahun ini.

Pada awal 2026, BI-Rate tercatat berada pada level 4,75 persen. Untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik, pasar modal, dan nilai tukar rupiah, BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen pada 20 Mei, kemudian 5,50 persen pada 9 Juni, dan 5,75 persen pada hari ini.

Perry menyatakan di Jakarta, Kamis, bahwa permintaan domestik tetap terjaga didukung oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, hingga peningkatan investasi. Ia pun mempertahankan proyeksi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.

“Konsumsi rumah tangga terjaga didorong dampak percepatan konsumsi pemerintah dan keyakinan konsumen yang tetap baik,” ujarnya dalam konferensi pers daring “Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juni 2026”.

Ia menyampaikan, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sejalan dengan berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ke depan, berbagai program stimulus pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta implementasi program prioritas akan terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik.

Sedangkan peningkatan investasi tercermin pada Purchasing Manager Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi, terutama didukung investasi bangunan terkait proyek pemerintah.

“Sementara dari sisi eksternal, ekspor perlu terus didorong guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global,” kata Perry.

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Dewan Gubernur BI juga menetapkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan 6,5 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat kehadiran satgas deregulasi bisa memperbaiki arus investasi Indonesia bila mampu memangkas regulasi yang tumpang tindih secara efektif.

Rizal, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, menjelaskan persoalan investasi Indonesia dalam konteks persaingan di level ASEAN bukan hanya menyoal insentif fiskal, tetapi juga kompleksitas aturan dan birokrasi.

Maka dari itu, bila satgas mampu mengatasi masalah regulasi yang menghambat dunia usaha, Rizal memperkirakan dampak kehadiran satgas terhadap peningkatan arus investasi terbilang signifikan.

Keuntungan lain yang bisa diperoleh ketika satgas bisa mempercepat perizinan dan menyederhanakan koordinasi lintas kementerian/lembaga juga mencakup penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Namun, Rizal menggarisbawahi peran satgas deregulasi perlu dipastikan tidak hanya bersifat jangka pendek atau sekadar sekadar simbol administratif tanpa reformasi struktural yang nyata.

"Pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kewenangan kuat, target yang terukur, transparansi evaluasi regulasi, serta melibatkan pelaku usaha dan daerah agar implementasinya tidak berhenti di pusat," ujar Rizal.

Selain itu, lanjutnya, deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.

"Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan kekurangan regulasi, tetapi terlalu banyak aturan yang saling bertabrakan dan sering berubah sehingga menurunkan kepercayaan investor," katanya menambahkan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempersiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi.

Menurut Presiden, satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis.

Ia menambahkan penyederhanaan regulasi perlu segera dilakukan karena regulasi yang terlalu rumit dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu, langkah deregulasi juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor yang ingin berinvestasi dan menjalankan usaha di Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Provinsi Riau menempuh langkah diplomasi investasi dengan menggandeng jaringan internasional guna memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Abdullah, Ketua Pansus PAD DPRD Riau melakukan pertemuan tertutup dengan Agustaviano Sofjan, diplomat senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang memiliki pengalaman sebagai Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup serta pernah menjabat Konsul Jenderal di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya mencari terobosan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Seperti diketahui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tengah mengalami tekanan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Defisit anggaran yang berulang dari tahun ke tahun mulai berdampak pada perlambatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, serta tertundanya sejumlah proyek strategis daerah.

Abdullah menilai peningkatan pajak daerah semata tidak cukup untuk menutup defisit anggaran. Menurut dia, daerah membutuhkan tambahan sumber pembiayaan baru melalui arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan tradisional. Daerah membutuhkan arus investasi baru untuk memperkuat fiskal dan mempercepat pembangunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemetaan potensi investasi unggulan di Riau. Diversifikasi sumber pendanaan melalui investasi dinilai menjadi strategi krusial untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif agar mampu menghasilkan proyek industri baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Abdullah menegaskan pemerintah daerah tidak dapat lagi menunggu investor datang secara pasif, melainkan harus aktif menawarkan peluang investasi secara profesional dan terukur. Upaya tersebut diharapkan menjadi titik awal pemulihan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Riau dalam jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, Agustaviano menyebut pentingnya perubahan pendekatan promosi investasi, dari sekadar menjual komoditas mentah menuju pengembangan industri berbasis hilirisasi dan keberlanjutan.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi besar antara lain hilirisasi industri kelapa sawit, pengembangan industri kehutanan berbasis pulp and paper dan viscose rayon ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) dan biomassa, serta pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat logistik dan transshipment regional.

Selain itu, gagasan kerja sama kawasan ekonomi regional yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Riau (Sijori) kembali dipandang relevan sebagai salah satu opsi penguatan daya saing investasi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pansus PAD berencana mengusulkan pembentukan Tim Percepatan Investasi Riau kepada gubernur. Tim tersebut dirancang sebagai unit khusus untuk mempercepat realisasi investasi dan mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi investor.

Dalam kerangka awal, tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Fokus utama tim adalah penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan industri yang berstatus bersih dan jelas, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sesuai kebutuhan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Arus investasi di Indonesia mencatatkan lonjakan dalam 15 tahun terakhir. Kendati demikian, mayoritas aliran modal tersebut mengalir deras ke sektor bernilai tambah rendah sehingga turut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur nasional.

Berdasarkan dokumenCountry Growth & Jobs Report: Indonesiayang dirilis akhir Januari 2026, World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan tingkat investasi RI rata-rata mencapai 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 15 tahun terakhir.

"Kendati demikian, sekitar 70% dari investasi ini mengalir ke sektor manufaktur bernilai-tambah rendah," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Selasa (17/2/2026).

Lembaga yang bermarkas di Washington DC ini mencatat 70% realisasi investasi Indonesia tersedot ke industri makanan olahan, logam dasar, serta layanan akomodasi dan makanan akibat dorongan siklus komoditas.

Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan aliran modal ke manufaktur berorientasi ekspor dan bernilai tinggi, seperti otomotif, elektronik, farmasi, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, Bank Dunia menjelaskan sektor-sektor tersebut menjadi primadona investasi pada awal hingga pertengahan 1990-an, yang didorong oleh reformasi perdagangan dan deregulasi.

Masalahnya, setelah itu, terjadi tren pembatasan pasar di Tanah Air. Akibatnya, menurut Bank Dunia, fenomena tersebut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur Indonesia sebesar 20% hingga 30% dibandingkan era kejayaannya di awal 1990-an.

"Meningkatnya pembatasan pasar telah melindungi perusahaan-perusahaan terkemuka dan perusahaan milik negara dari persaingan, memusatkan aktivitas pada manufaktur dan jasa yang bernilai rendah," ungkap laporan tersebut.

Bank Dunia mengakui bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam melihat kemerosotan ini lewat pengesahan UU Cipta Kerja pada 2020 dan berbagai reformasi regulasi bisnis. Aturan sapu jagat itu dirancang untuk meliberalisasi sektor usaha dan melonggarkan batasan investasi asing langsung.

Langkah ini diakui memang berhasil memicu kenaikan komitmen investasi di sektor-sektor tersebut. Hanya saja, realisasi yang masuk ternyata ‘jauh panggang dari api’.

"Aliran investasi aktual masih jauh dari harapan, sebagian besar disebabkan oleh berbagai tantangan implementasi [UU Cipta Kerja] di lapangan," jelas laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai kecepatan internet adalah hal yang penting dalam menarik investasi. Penetrasi teknologi 5G di Indonesia yang masih tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Laos, menjadi perhatian Komdigi.

Pemerintah menilai percepatan implementasi 5G mendesak dilakukan guna mengejar ketertinggalan konektivitas digital Indonesia.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan mengatakan Indonesia menghadapi tantangan serius dalam peta persaingan konektivitas Asia Tenggara.

Berdasarkan data komparatif, Vietnam telah mencatatkan penetrasi 5G hingga 99%, sementara Laos mencapai 36% pada tahun ini. Sementara itu Indonesia ditargetkan 10%.

Denny menegaskan bahwa kecepatan koneksi bukan sekadar gengsi antarnegara, melainkan pendukung utama arus investasi dan kebutuhan demografi.

"Kecepatan akan menjadi pendukung investasi, jadi ini juga menjadi perhatian kami," Denny dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, masa depan anak muda di Indonesia sangat bergantung pada ekosistem kecerdasan artifisial (AI) yang membutuhkan koneksi stabil, bukan jaringan yang putus-nyambung.

Namun, upaya percepatan ini menghadapi kendala struktur pasar yang kian menyusut. Industri seluler Indonesia telah berubah drastis dari tujuh operator pada 2021 menjadi hanya tiga pemain utama saat ini.

Kondisi tersebut menempatkan proses seleksi spektrum frekuensi pada posisi krusial. Spektrum 5G dinilai sebagai mesin ekonomi masa depan bagi keberlangsungan bisnis operator seluler.

“Jadi kalau satu operator tidak dapat 5G, dia mungkin tidak ada masa depan. Ini tidak bagus buat pilihan masyarakat dan bisa memicu monopoli,” tegas Denny.

Sesuai regulasi dalam PP No. 43/2023, seleksi spektrum wajib dilakukan ketika permintaan operator melebihi ketersediaan frekuensi. Denny mengakui bahwa jumlah permintaan saat ini memang lebih besar dari kapasitas yang ada, sehingga diperlukan metode seleksi yang tepat.

Komdigi tengah mengkaji tiga opsi metode seleksi yang diizinkan regulasi. Opsi pertama adalah beauty contest atau seleksi berdasarkan kualitas proposal, namun metode ini dinilai memiliki risiko sengketa yang tinggi karena unsur subjektivitas.

Opsi kedua adalah lelang harga yang merupakan mekanisme pasar paling transparan dan berpotensi memberikan PNBP tertinggi. Kendati demikian, metode ini berisiko memicu perang harga yang tidak sehat dan dapat menyingkirkan operator dengan modal terbatas.

Sebagai solusi tengah, pemerintah sedang mengeksplorasi metode gabungan yang mengombinasikan penawaran harga dengan aspek manfaat. Tujuannya adalah mencari terobosan kebijakan yang aman bagi negara maupun pelaku usaha.

“Kami mencari terobosan tapi yang aman. Bagaimana caranya antara satu sisi PNBP terpenuhi, di sisi lain operator juga selamat,” ujar Denny.

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa saham emiten energi bersih terbarukan (EBT) turun signifikan pada perdagangan Kamis (8/1/2026), tepat sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut keanggotaan AS dari 66 organisasi global, termasuk di sektor energi bersih.

Tekanan terhadap saham-saham EBT dipicu kekhawatiran pasar atas keberlanjutan arus investasi global di sektor energi hijau. Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan langkah AS tersebut memicu perubahan persepsi risiko investor terhadap prospek pendanaan energi bersih secara global.

"Jadi risk off, koreksi kemarin karena re-rating valuasi. Selama ini saham EBT dihargai premium karena bumbu ESG dan arus dana hijau global. Dengan cabutnya AS, investor khawatir tren green boom global akan melambat drastis," ujar Wafi kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Pada 2025, saham-saham EBT sempat menguat seiring masuknya sentimen domestik, antara lain kehadiran Danantara yang menerbitkan Patriot Bond untuk mendukung pendanaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Dukungan juga datang dari pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut Wafi, sentimen positif dari dalam negeri relatif terbatas dampaknya jika dibandingkan dengan pengaruh kebijakan negara-negara besar seperti AS terhadap persepsi investor global.

"Sentimen Danantara memang kuat di 2025 sebagai penopang pendanaan domestik. Tapi sektor EBT itu capital intensive dan sangat bergantung pada standar atau arah kebijakan global. Jadi euforia lokal kalah oleh ketakutan kalau skema pendanaan hijau global bakal mandek atau bubar," ujarnya.

Ia menambahkan, berkurangnya komitmen global berpotensi meningkatkan biaya pendanaan emiten EBT. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada fundamental keuangan perusahaan, mengingat karakter industri EBT yang membutuhkan investasi jangka panjang dengan biaya besar.

"Emiten EBT butuh pinjaman bunga rendah atau green financing untuk ekspansi. Kalau AS cabut, lembaga keuangan global mungkin akan lebih ketat atau menaikkan bunga pinjaman untuk proyek hijau karena risiko politik naik," tandasnya.

Dari sisi pergerakan saham, pada penutupan pasar Kamis (8/1/2026), harga saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) tercatat turun 1,67%. Saham PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA), yang memiliki portofolio proyek PSEL, tergerus 9,71%. Sementara itu, saham PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), yang tengah bertransformasi dari energi fosil ke energi bersih, merosot 10,42%. Adapun saham PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN), yang memiliki portofolio pembangkit listrik panas bumi dan energi angin, turun 0,52%.

Pada perdagangan hari ini, Jumat (9/1/2026) sebagian besar emiten energi bersih ini kembali ke zona hijau dengan PGEO naik 1,27%, OASA (2,15%), hingga TOBA (1,16%). Meski demikian, BREN tercatat turun -0,79%