Bisnis.com, JAKARTA — Isu gagal bayar obligasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memicu kekhawatiran di pasar modal, terutama terkait dampak terhadap pengelolaan dana pensiun atau dapen.

Tekanan arus kas yang dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), semisal, menjadi perhatian setelah perseroan kembali menunda pembayaran bunga obligasi dan bagi hasil sukuk yang jatuh tempo pada Desember 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi, WIKA melaporkan ketidakcukupan arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I dan II serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan periode 2020–2021.

Situasi ini dinilai memengaruhi sentimen investor mengingat besarnya eksposur dana pensiun di lingkup BUMN Karya terhadap instrumen surat utang tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyatakan bahwa dampak gagal bayar terhadap dana pensiun tidak terhindarkan. Dia menyebut kompleksitas persoalan di sektor infrastruktur pelat merah ini menjadi pekerjaan rumah paling rumit yang harus dibawa (carry over) pada 2026.

“Kalau dana pensiun sudah pasti terdampak, terutama dapen di BUMN Karya. Permasalahan BUMN karya ini memang permasalahan yang paling rumit saat ini yang kita lagi hadapi bersama Danantara,” ujar Firnando, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, DPR bersama Danantara Indonesia tengah mendorong percepatan konsolidasi BUMN Karya melalui skema merger. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penggabungan tujuh BUMN Karya menjadi hanya tiga entitas guna memperkuat struktur permodalan dan memperbaiki tata kelola perusahaan.

Sementara itu, target penyelesaian merger BUMN Karya ditargetkan rampung sebelum semester I/2026, setelah mengalami penundaan dari jadwal semula yakni akhir 2025 akibat kerumitan proses audit dan pemetaan aset.

Firnando menyampaikan bahwa setelah merger, Komisi VI DPR akan melakukan audit menyeluruh untuk memetakan kondisi keuangan secara akurat.

Selain itu, aturan investasi bagi dana pensiun, termasuk dalam pembelian obligasi, perlu diperketat untuk mencegah risiko gagal bayar serupa. Penguatan pengawasan ini turut menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Prioritas utama yang harus dilakukan adalah menuntaskan proses merger BUMN Karya terlebih dahulu. Setelah merger selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan audit menyeluruh sehingga kami memiliki data yang akurat untuk menentukan langkah strategis berikutnya,” ucap Firnando.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi BUMN, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dinilai perlu melanjutkan proses restrukturisasi keuangan melalui rapat umum pemegang obligasi (RUPO) dan rapat umum pemegang sukuk (RUPSU) guna menjaga kesinambungan operasional perseroan.

Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi, mengatakan opsi restrukturisasi relevan karena arus kas WIKA yang berbasis proyek kian menipis akibat penundaan sejumlah proyek pemerintah.

Sementara itu, kewajiban jatuh tempo masih. Tanpa renegosiasi tenor dan bunga, tekanan likuiditas perusahaan diperkirakan bakal semakin berat dan berisiko mengganggu stabilitas keuangan emiten BUMN ini.

“Restrukturisasi bisa jadi runway tambahan buat WIKA, bisa 2 - 3 tahun untuk stabilisasi. RUPO dan RUPS itu opsi preventif,” ucapnya, Senin (15/12/2025).

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M. Nafan Aji Gusta Utama juga memiliki pandangan serupa. Dia menekankan pentingnya kesepakatan restrukturisasi antara WIKA dan kreditur. Tanpa kesepakatan, risiko hukum justru dapat meningkat dan merugikan seluruh pihak.

“Dorongan untuk mewujudkan kesepakatan restrukturisasi RUPO dan RUPSU sangat penting. Kalau tidak disepakati, maka bisa membuka ruang bagi kreditur untuk melakukan PKPU kepada WIKA,” pungkas Nafan.

WIKA sebelumnya telah menjalankan restrukturisasi melalui master restructuring agreement (MRA) pada Februari 2024, yang berhasil memberikan dampak positif termasuk membukukan laba bersih Rp741,42 miliar sepanjang 2024. Adapun kas perseroan tetap positif tanpa ada gugatan PKPU.

Namun demikian, memasuki tahun 2025, WIKA menghadapi tantangan baru. Pemangkasan anggaran infrastruktur pemerintah memberikan dampak pada penurunan volume proyek dan pendapatan perseroan.

Kondisi tersebut semakin dibebani oleh kenaikan beban bunga yang jatuh tempo pada September 2024 dan kembali meningkat pada September 2025. Kondisi ini pun membuat ruang manuver keuangan WIKA semakin terbatas.

Di sisi lain, WIKA juga berencana menyiapkan restrukturisasi keuangan tahap kedua seiring dengan menurunnya pendapatan dan utang berbunga perusahaan, yang mencapai sekitar Rp29 triliun per kuartal III/2025.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan restrukturisasi tahap kedua disusun berdasarkan kondisi riil kontrak dan kewajiban perseroan. Langkah ini akan menjadi kelanjutan dari restrukturisasi awal pada 2024.

Tahun lalu, WIKA dan sejumlah lembaga keuangan telah merampungkan master restructuring agreement (MRA) dengan nilai outstanding Rp20,79 triliun.

Namun, kontraksi kinerja keuangan pada tahun ini, membuat WIKA tidak mampu membayar sejumlah kewajiban. Hingga kuartal III/2025, pendapatan WIKA turun 27,54% year on year (YoY) menjadi Rp9,09 triliun.

“Karena pendapatan WIKA turun, sehingga memang tidak mempunyai cukup cash-in untuk membayar kewajiban-kewajiban yang ada di tahun 2025,” ucap Agung dalam paparan publik virtual, Rabu (12/11/2025).

Oleh karena itu, restrukturisasi lanjutan akan menjadi salah satu pilar transformasi WIKA pada 2026. Selain restrukturisasi, emiten BUMN Karya ini juga berencana melakukan asset recycling serta memperkuat efisiensi.

“Memang kami sedang merencanakan bagaimana restrukturisasi keuangan yang komprehensif. Artinya, kami akan melakukan tahap kedua yang lebih baik berdasarkan daripada realita kontrak yang dihadapi WIKA,” kata Agung.

Terkait dengan restrukturisasi, dia mengungkapkan bahwa nilai outstanding utang perseroan kini mencapai sekitar Rp29 triliun. Nilai itu terdiri dari utang ke perbankan Rp19 triliun dan obligasi serta sukuk sebesar Rp10 triliun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.