JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau Financial Center untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan arus modal global.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 248A Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan, Pusat Finansial Internasional Indonesia ditujukan untuk menarik investasi dan memperdalam pasar keuangan domestik.

"Namun pengalaman global menunjukkan keberhasilan pusat keuangan lebih ditentukan oleh kepastian hukum, kualitas regulasi, stabilitas makroekonomi, dan kemudahan berusaha dibanding pembangunan kawasan fisik," kata dia kepada Kompas.com, ditulis Minggu (28/6/2026).

Oleh karena itu, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terbatas. "Jika reformasi kelembagaan tidak berjalan beriringan," imbuh dia.

Urgensi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono menjelaskan, tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif.

Hal tersebut berarti, Indonesia diharapkan menjadi pusat transaksi, pembiayaan, investasi, dan jasa keuangan regional. "Ini cukup urgen mengingat pasar keuangan Indonesia masih perlu diperdalam agar tidak terlalu bergantung pada perbankan dan pembiayaan domestik jangka pendek," ungkap dia.

Kendati demikian, ia berpandangan, efektivitas dari Pusat Finansial Internasional Indonesia perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pusat finansial ini baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi jika mampu menarik modal produktif dan terhubung dengan sektor riil. "Kalau hanya menjadi kawasan insentif pajak atau tempat arbitrase regulasi, dampaknya terhadap ekonomi bisa terbatas," ucap dia.

Menurut Adhitya, kebijakan ini cukup potensial tapi punya banyak risiko. "Kuncinya ada pada pada tata kelola, kepastian hukum, reputasi internasional, dan integrasinya dengan agenda pembangunan nasional," terang dia.

Indonesia butuh sumber pembiayaan jangka panjang

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik pelaku usaha keuangan nasional dan global.

Selain itu, Pusat Finansial Internasional Indonesia juga bertujuan memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis, pembiayaan berkelanjutan, iklim, dan infrastruktur. "Urgensinya jelas, Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih dalam karena APBN dan perbankan tidak dapat memikul seluruh kebutuhan pembangunan," ucap dia.

Selain itu, pusat finansial internasional dapat membantu jika ia menarik dana global, memperkuat pasar derivatif, memperluas instrumen lindung nilai, mempercepat transaksi lintas negara, dan memberi kerangka hukum yang setara dengan standar internasional.

Meski begitu, efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak otomatis.

Menurut dia, pusat finansial hanya akan mendorong pertumbuhan jika modal yang masuk mengalir ke sektor produktif, bukan hanya transaksi portofolio jangka pendek atau arbitrase pajak.

Dengan rupiah tertekan, yield Surat Berharga Negara (SBN) tinggi, dan Credit Default Swap (CDS) masih mahal, Indonesia harus membuktikan bahwa pusat finansial ini bukan sekadar kawasan berfasilitas khusus. "Melainkan ekosistem keuangan yang kredibel, diawasi ketat, dan terhubung dengan ekonomi riil," tutup dia.

Dalam salinan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tertulis Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu yang mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan dan menyesuaikan dengan standar internasional.

Kegiatan Pusat Finansial Internasional Indonesia mencakup kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, dan kegiatan usaha sektor lainnya.

Nantinya, ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk paling lambat tiga bulan terhitung sejak peraturan tersebut diundangkan.

Financial center mampu tarik dana investasi lebih besar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia selama ini masih mengandalkan skema investasi langsung (direct investment). Padahal, negara yang memiliki financial center mampu menghimpun dana investasi yang jauh lebih besar.

Bahkan nilainya mencapai berkali lipat dari realisasi investasi Indonesia pada 2025 yang sebesar Rp 1.931,2 triliun. “Kalau kita sekarang dengan tradisional investasi, kan 1 tahun kira-kira Rp 2.200 triliun untuk investasi. Bandingkan dengan negara Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center mereka Rp 5.000 triliun. Ya Rp 5.000 triliun itu jadi dana masuk ke Singapura dulu baru disebar,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/6/2026) malam.

Menurut Airlangga, Indonesia memiliki potensi investasi yang besar sehingga perlu memiliki pusat keuangan internasional yang mampu bersaing dengan pusat-pusat keuangan global.

Terlebih secara global, jumlah financial center yang menjadi tujuan arus modal internasional masih relatif terbatas, yaitu baru ada di Singapura, Dubai, Hong Kong, dan Amerika Serikat (AS).

“Potensi investasi di Indonesia kan besar. Dubai financial center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar 800 billion dollar AS,” ucap dia.

Airlangga bilang, sampai saat ini pemerintah telah memetakan tiga titik lokasi di Bali yang bisa dijadikan financial center. Salah satu yang kerap disebut ialah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. “Sementara di Bali, tapi di Bali bisa 2 atau 3 titik,” ungkapnya.

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk dimasukkan ke dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pembentukan Undang-Undang tersebut adalah amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terbaru.

"Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pemerintah bermaksud membentuk Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia," kata Edward dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Edward menekankan, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Menurut dia, keberadaan pusat finansial internasional diharapkan dapat memperdalam dan mendiversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang lebih efektif dari sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mewaspadai dampak penutupan Selat Hormuz terhadap perekonomian domestik, seiring dengan memanasnya eskalasi konflik antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Purbaya menjelaskan bahwa penutupan jalur strategis tersebut secara langsung mengganggu rantai pasok energi global yang bermuara pada lonjakan harga komoditas, terutama minyak mentah. Kondisi ini secara cepat mengubah arah arus modal di pasar keuangan global.

"Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan global, ditandai volatilisasi tinggi pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar AS, DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 Tahun," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Bendahara negara itu pun mengungkapkan tiga jalur transmisi utama yang dampaknya harus diwaspadai oleh Indonesia.

Pertama, dari jalur perdagangan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi mengerek beban impor minyak dan gas (migas) nasional, yang pada dasarnya berisiko menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, dari jalur pasar keuangan. Purbaya menjelaskan sentimen risk-off global sangat rentan memicu arus modal keluar asing sehingga berpotensi memberikan tekanan beruntun pada pasar saham, pasar obligasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund).

Ketiga, dari jalur fiskal. APBN dihadapkan tekanan potensi pembengkakan alokasi subsidi energi dan beban bunga utang.

Kendati demikian, Purbaya juga menyatakan APBN juga berpeluang mendapatkan tambahan penerimaan (windfall profit) dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).

"Pemerintah juga terus memantau perkembangan geopolitik ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.," tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mewaspadai dampak penutupan Selat Hormuz terhadap perekonomian domestik, seiring dengan memanasnya eskalasi konflik antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Purbaya menjelaskan bahwa penutupan jalur strategis tersebut secara langsung mengganggu rantai pasok energi global yang bermuara pada lonjakan harga komoditas, terutama minyak mentah. Kondisi ini secara cepat mengubah arah arus modal di pasar keuangan global.

"Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan global, ditandai volatilisasi tinggi pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar AS, DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 Tahun," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Bendahara negara itu pun mengungkapkan tiga jalur transmisi utama yang dampaknya harus diwaspadai oleh Indonesia.

Pertama, dari jalur perdagangan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi mengerek beban impor minyak dan gas (migas) nasional, yang pada dasarnya berisiko menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, dari jalur pasar keuangan. Purbaya menjelaskan sentimen risk-off global sangat rentan memicu arus modal keluar asing sehingga berpotensi memberikan tekanan beruntun pada pasar saham, pasar obligasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund).

Ketiga, dari jalur fiskal. APBN dihadapkan tekanan potensi pembengkakan alokasi subsidi energi dan beban bunga utang.

Kendati demikian, Purbaya juga menyatakan APBN juga berpeluang mendapatkan tambahan penerimaan (windfall profit) dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).

"Pemerintah juga terus memantau perkembangan geopolitik ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.," tutup Purbaya.