TEHERAN - Sebuah helikopter MH-60S Seahawk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) jatuh di Laut Arab pada Rabu waktu setempat. Insiden menyebabkan satu awak hilang dan tiga lainnya terluka.

Komando Pusat (CENTCOM) Amerika mengeklaim helikopter yang ditugaskan ke kapal induk kelas Nimitz; USS George H W Bush, tersebut melakukan "pendaratan darurat".

Meski Amerika sedang berkonflik dengan Iran, CENTCOM menepis dugaan bahwa jatuhnya helikopter militer tersebut akibat ditembak musuh.

"Tidak ada indikasi bahwa keadaan darurat tersebut disebabkan oleh tindakan musuh," kata CENTCOM, yang dilansir ABC News, Kamis (2/7/2026).

"Tiga dari empat awak helikopter telah ditemukan dan dalam kondisi stabil di atas kapal George H W Bush," lanjut CENTCOM.

"Aset Angkatan Laut AS di wilayah tersebut saat ini sedang mencari awak pesawat lain yang masih hilang. Penyebab insiden tersebut sedang diselidiki," imbuh CENTCOM.

Menurut CENTCOM, USS George H W Bush adalah salah satu dari dua kapal induk yang terus beroperasi di Timur Tengah.

Pendaratan helikopter di air bisa berbahaya, bahkan untuk pilot berpengalaman, mengingat kecenderungan pesawat yang berat di bagian atas untuk terbalik saat menyelam.

Pasukan Amerika di wilayah tersebut juga dalam keadaan siaga tinggi di tengah peningkatan kekerasan berkala selama gencatan senjata antara AS dan Iran.

AS dan Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan dan kapal diizinkan untuk bergerak bebas di wilayah tersebut, setelah penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dalam upaya untuk mengakhiri perang.

Pembicaraan tersebut mencakup pengaturan di sekitar Selat Hormuz, pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran, pencabutan sanksi terhadap Iran, dan masa depan stok uranium yang diperkaya tinggi milik Iran.

Kedua pihak memiliki waktu 60 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman awal bulan ini untuk membahas detailnya.

Insiden ini adalah yang terbaru dalam serangkaian insiden pesawat serupa baru-baru ini yang terjadi selama operasi AS di Timur Tengah di tengah perang yang sedang berlangsung di Iran.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengonfirmasi bahwa helikopter serang AH-64 Apache Angkatan Darat AS juga jatuh di dekat Selat Hormuz, tetapi pilot helikopter tersebut tidak terluka. Helikopter itu jatuh akibat serangan drone Iran.

Pada bulan April, jet tempur F-15E Strike Eagle AS ditembak jatuh pasukan Iran. Dua awaknya melontarkan diri dan memicu pasukan Amerika melakukan penyelamatan berani terhadap keduanya.

Salah satu penerbang bersembunyi di celah gunung sementara pasukan militer AS berupaya menyelamatkannya, sementara rekannya perlu dievakuasi dari belakang garis musuh di bawah kegelapan malam.

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran , Abbas Araghchi, bereaksi keras terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang mengatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, "ditargetkan untuk dibunuh".

"Syarat-syarat MoU Islamabad sangat jelas dan terbuka untuk dilihat semua orang," kata Araghchi. "[Presiden Trump] telah berkomitmen bahwa AS akan membungkam 'hewan peliharaannya' di Tel Aviv. Jika mereka mengabaikan tuan mereka, Iran akan memberi mereka pelajaran."

Dalam kutipan yang dibagikan oleh media Israel pada hari Senin, Katz menggambarkan Iran sebagai "pedagang yang baik" yang mencoba mendapatkan konsesi dalam negosiasi, dan mengatakan Israel tidak akan mengizinkan Iran untuk memproduksi senjata nuklir.

Sebagai tanggapan, Araghchi mengatakan "ancaman apa pun terhadap rakyat dan kepemimpinan kami akan menerima tanggapan yang kuat dan segera."

Kemudian, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan Israel dapat menargetkan Iran lagi "jika dianggap perlu" meskipun upaya AS yang berkelanjutan untuk mengejar diplomasi.

Berbicara pada upacara peringatan bagi mereka yang tewas dalam perang tahun 2006 di Lebanon, Katz mengatakan: “Kami telah menyerang dua kali dengan serangan proaktif dan pencegahan di Iran dan, jika perlu, kami akan menyerang untuk ketiga kalinya juga.”

Pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai “zona keamanan” di Lebanon, Suriah, dan Gaza untuk melindungi komunitas Israel, tambahnya.

TEHERAN - Ketua Parlemen Iran dan kepala negosiator Mohammad Bagher Ghalibaf mengkonfirmasi bahwa ekspor minyak kembali mengalir setelah pencabutan sanksi. Menurut dia, Teheran menjual minyak mentah dengan harga 20% lebih tinggi dari sebelumnya.

"Sejak hari kami mencabut blokade, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," ungkap Ghalibaf dalam wawancara televisi. Dia menepis skeptisisme sebelumnya tentang dampak pencabutan sanksi.

Pencabutan sanksi merupakan komponen kunci dari nota kesepahaman AS-Iran yang ditandatangani pada bulan Juni, yang juga mencakup pelepasan aset yang dibekukan dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Ghalibaf juga menolak klaim Presiden AS Donald Trump bahwa dana yang dilepaskan hanya dapat digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika.

"Bank Sentral dapat membeli barang apa pun yang dibutuhkannya, dengan harga berapa pun dan dalam mata uang apa pun di seluruh dunia," kata Ghalibaf, menegaskan kendali penuh Iran atas penggunaan asetnya.

Ketua parlemen Iran mengatakan Teheran bermaksud "meningkatkan kemakmuran Selat Hormuz dari hari ke hari," dengan rencana meningkatkan lalu lintas maritim dan menurunkan biaya asuransi untuk kapal yang melintasi jalur air tersebut.

"Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa keamanan di sini meningkat dari hari ke hari," tambahnya.

Dia menunjukkan pembukaan kembali selat tersebut akan disertai dengan upaya yang lebih luas untuk memulihkan kepercayaan pada jalur pelayaran global utama tersebut.

Pada malam tanggal 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum secara jarak jauh yang mengatur pengakhiran konflik militer yang dimulai pada tanggal 28 Februari.

Dokumen tersebut juga menetapkan tenggat waktu bagi AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran dan bagi Iran untuk memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.

TEL AVIV - Israel sedang mengembangkan senjata laser berbasis ruang angkasa yang mampu menargetkan satelit. Pernyataan itu diumumkan Menteri Pertahanan Israel Katz.

Sistem yang diusulkan dimaksudkan untuk memberi Israel kemampuan yang saat ini tidak dimiliki negara lain, kata anggota kabinet tersebut kepada wartawan pada hari Senin.

“Hingga saat ini, tidak ada negara yang memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di ruang angkasa. Kita harus menjadi negara terdepan di dunia dengan kemampuan ini,” kata Katz.

Dia menambahkan laser antariksa akan memberi Pasukan Pertahanan Israel keunggulan atas “musuh kita dengan sumber daya besar” – pernyataan yang ditafsirkan media nasional sebagai referensi kepada Iran.

Kemungkinan permusuhan langsung yang diperbarui dengan Republik Islam merupakan tema utama dari pengarahan tersebut.

AS, Rusia, dan China diyakini memiliki berbagai kemampuan anti-satelit. Sistem rudal anti-balistik Arrow 3 milik Israel sendiri dipahami mampu mengenai target di ruang angkasa.

Namun, masalah senjata semacam itu sangat sensitif. Sejak Perang Dingin, telah ada aspirasi yang dinyatakan untuk mencegah persenjataan ruang angkasa, atau setidaknya menghentikannya menjadi medan perang.

Ada juga kekhawatiran praktis tentang efek Kessler. Skenario yang dikhawatirkan menggambarkan serangan kinetik pada satelit musuh yang memicu reaksi berantai di orbit Bumi rendah yang semakin padat, berpotensi membuatnya tidak dapat digunakan selama beberapa dekade hingga puing-puing tersebut secara alami menghilang.

‘Laser Ruang Angkasa Yahudi’

Inisiatif laser ruang angkasa Israel, yang dilaporkan akan dibangun berdasarkan teknologi yang digunakan dalam proyek militer lainnya, seperti sistem pertahanan udara Iron Beam yang sedang dikembangkan, menggemakan rumor tentang apa yang disebut "laser ruang angkasa Yahudi."

Kemampuan yang diduga tersebut menarik perhatian media AS pada tahun 2021 ketika para jurnalis meneliti jejak daring beberapa anggota parlemen Partai Republik yang baru terpilih, termasuk Marjorie Taylor Greene dari Georgia.

Pada tahun 2018, Greene membagikan klaim bahwa sistem semacam itu dapat menyebabkan kebakaran hutan di AS.

Dia mengutip dugaan laporan saksi mata tentang "laser atau sinar cahaya biru" dan menyebutkan "Rothschild Inc" dalam unggahan Facebook, tampaknya merujuk pada kerajaan bisnis yang diciptakan oleh keluarga Rothschild.

Ia kemudian mengatakan pada saat itu ia tidak mengetahui bahwa keluarga Rothschild beragama Yahudi.

Greene, yang sekarang menjadi warga negara biasa, berselisih hebat dengan Presiden Donald Trump mengenai beberapa kebijakan, termasuk keputusannya untuk menyerang Iran pada akhir Februari dalam operasi gabungan dengan Israel.

Ia dan pendukung vokal pemimpin Partai Republik lainnya mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap agenda 'America First' Trump dan pelanggaran kepercayaan pemilih.

MUSKAT - Oman telah menawarkan kepada Amerika Serikat satu rencana pasca-perang tentang pengumpulan pembayaran untuk kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Tawaran itu muncul meskipun Washington secara terbuka menyerukan agar jalur air tersebut tetap bebas biaya.

Media melaporkan pada hari Selasa (30/6/2026), mengutip seorang pejabat Iran dan diplomat yang mengetahui hal tersebut.

Proposal Oman menunjukkan perusahaan pelayaran akan membayar biaya layanan untuk menggunakan selat tersebut. Gagasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara para negosiator AS, yang bermaksud mengadakan diskusi lebih lanjut tentang masalah ini, kata laporan itu.

Tidak jelas dari sumber-sumber internal apakah biaya tersebut akan bersifat sukarela atau wajib, tambah laporan itu.

Pada 20 Juni, Presiden AS Donald Trump mengatakan perjalanan kapal melalui Selat Hormuz akan gratis selama gencatan senjata 60 hari dan seterusnya, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat dapat menuntut biaya untuk menggunakan jalur laut tersebut.

Pada malam tanggal 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum secara jarak jauh yang menjamin berakhirnya konflik militer yang dimulai pada 28 Februari.

Dokumen tersebut juga menetapkan tenggat waktu bagi AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan bagi Iran untuk memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.

WASHINGTON - Pada tanggal 3 April, sebuah pesawat tempur F-15E Strike Eagle Angkatan Udara Amerika Serikat ditembak jatuh di atas Iran , yang merupakan pesawat berawak AS pertama yang ditembak musuh dalam konflik tersebut. Baik pilot maupun petugas sistem senjata (WSO) diselamatkan, tetapi insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan pertahanan udara Iran.

Pesawat tersebut, dengan kode panggilan "Dude 44," beroperasi di bagian barat daya Republik Islam. Laporan awal pada saat itu mengklaim bahwa pesawat tempur multiperan bermesin ganda tersebut telah ditembak jatuh oleh Sistem Pertahanan Udara Portabel (MANPADS) buatan China yang ditembakkan dari bahu, meskipun China membantah telah menyediakan sistem semacam itu kepada Iran.

Kisah ini menjadi lebih rumit minggu ini, setelah beredar laporan bahwa pilot F-15E Strike Eagle mengklaim telah melihat "beberapa drone Iran melayang di udara, bergerak bersama, dalam formasi yang menyerupai ubur-ubur," menurut CNN. Pengamatan itu "memicu badai perdebatan dengan komunitas intelijen AS."

Apa yang mungkin telah menjatuhkan jet tempur AS tersebut masih belum terpecahkan, tetapi munculnya kawanan drone akan menandakan bahwa kemampuan Iran lebih maju daripada yang diduga. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa Teheran telah menerima bantuan dalam pengembangan drone-nya dari Beijing dan Moskow, karena baik China maupun Rusia telah berupaya meningkatkan kemampuan pesawat tanpa awak masing-masing.

Bagaimana Iran Menggunakan Strategi Ubur-ubur untuk Menjatuhkan Jet Tempur AS?

1. Menyusun Ladang Ranjau di Udara

Sumber lain di dalam militer AS mengatakan kepada CNN bahwa penggunaan kawanan drone semacam itu bisa diibaratkan sebagai "ladang ranjau drone." Penggunaan drone semacam itu belum pernah terlihat dalam praktiknya, tetapi ada spekulasi tentang bagaimana drone dapat digunakan untuk bertindak secara efektif sebagai "ladang ranjau udara."

Drone yang sarat dengan bahan peledak dapat digunakan untuk melayang atau berpatroli, dan meledak di dekat pesawat yang mendekat. Tidak seperti ranjau darat yang bersifat statis, kawanan drone udara yang cerdas dapat berkomunikasi satu sama lain dan mengubah posisi mereka untuk beradaptasi dengan pergerakan target musuh dan untuk menghindari tindakan balasan.

Ladang ranjau udara juga dapat menggunakan intersepsi non-kinetik terhadap pesawat berawak. Drone dapat digunakan untuk melakukan peperangan elektronik (EW), mengacaukan radar atau komunikasi pesawat yang mendekat. Drone juga dapat dilengkapi dengan perangkat energi terarah untuk membutakan pesawat tempur berawak, atau bahkan menggunakan sistem yang relatif berteknologi rendah seperti jaring jebakan.

2. Belajar dari China

Teknologi ini telah lama dinantikan. Pada musim gugur tahun 2024, pengusaha teknologi Elon Musk memuji kemampuan kawanan drone China—dan secara eksplisit mengkritik pengembangan pesawat tempur berawak, menyebut para perencana militer di Departemen Pertahanan sebagai "idiot" karena berinvestasi pada platform berawak seperti F-35 Lightning II.

Sebagai tanggapan, para analis pada saat itu menggambarkan gambaran yang lebih seimbang tentang peperangan udara, menunjukkan bahwa masih ada beberapa fungsi yang lebih unggul daripada drone dibandingkan manusia dan bahwa pesawat berawak dan tanpa awak dapat saling melengkapi. Tetapi berita terbaru bahwa Iran mungkin telah menggunakan kawanan drone menunjukkan bahwa pesawat tempur berawak memiliki ancaman baru.

3. Jet Tempur Harus Ditemani Drone

Melansir The National Interest, efektivitas ladang ranjau udara dapat diatasi, setidaknya sebagian, oleh drone lain—yaitu, "pendamping setia" yang beroperasi bersama pesawat tempur berawak.

Upaya tersebut sudah dilakukan. Angkatan Udara Amerika Serikat baru-baru ini memberikan kontrak kepada dua perusahaan, Anduril Industries dan General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), di bawah program Collaborative Combat Aircraft (CCA) Increment 1. Kedua perusahaan tersebut masing-masing mengembangkan drone FQ-44 "Fury" dan FQ-42 Dark Merlin. Sistem drone lain yang sedang dipertimbangkan adalah YFQ-48a "Talon Blue" milik Boeing, yang saat ini sedang dikembangkan di Australia.

Angkatan Udara telah mengindikasikan bahwa peningkatan di masa mendatang dapat memerlukan pengembangan sistem pesawat tanpa awak (UAS) tambahan. Drone CCA sedang dikembangkan untuk mendukung pesawat tempur berawak generasi kelima dan keenam yang sudah ada serta pesawat lain, termasuk B-21 Raider Angkatan Udara AS yang akan datang, di mana drone otonom dapat terbang di samping pesawat pembom untuk memperluas jangkauan sensor dan bertindak sebagai pengawal pertahanan. Itu bisa termasuk membersihkan area di sekitar pesawat.

TEHERAN - Iran telah melancarkan serangan ekstensif terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk Persia selama konflik yang belum terselesaikan, yang kini memasuki bulan keempat. Ini menimbulkan keraguan baru tentang keberlanjutan pemeliharaan instalasi militer permanen yang besar tersebut.

Di antara suara-suara terkemuka yang menyerukan kalibrasi ulang substansial postur kekuatan AS yang begitu dekat dengan Iran adalah seorang jenderal yang baru saja pensiun, yang belum lama ini mengawasi jaringan pangkalan AS yang luas di Timur Tengah.

Jenderal Kenneth F. McKenzie, Jr., komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) dari Maret 2019 hingga April 2022, mengatakan bahwa dia telah lama mendorong perubahan di bidang ini, dan bahwa konfrontasi dengan Iran hanya memperkuat keyakinannya bahwa prioritas, termasuk penempatan pesawat, sistem senjata, dan kemampuan lainnya, harus dipindahkan lebih jauh ke barat.

"Yang ingin Anda lakukan adalah menyebarkan rangkaian pangkalan itu jauh ke barat, sehingga menyulitkan Iran untuk melihat Anda, menyulitkan Iran untuk mengukur jarak Anda," kata McKenzie pada hari Senin selama konferensi virtual yang diselenggarakan oleh Jewish Institute for National Security of America (JINSA), yang dikutip Newsweek, Selasa (30/6/2026).

"Meskipun seiring waktu kita harus menyadari bahwa jangkauan rudal Iran akan meningkat, tetapi saya sedang menyelesaikan masalah untuk hari ini," kata McKenzie, yang merupakan peneliti senior terkemuka di JINSA.

Memperbarui "Pemikiran Lama"

Menanggapi pertanyaan Newsweek mengenai pelajaran yang dipetik dari konflik Iran sejauh ini, dia menawarkan contoh Pangkalan Udara Al-Udeid Qatar, yang berfungsi sebagai Markas Besar CENTCOM, sebagai "monumen pemikiran lama" di tengah era baru peperangan hibrida modern yang merusak nilai strategis situs-situs skala besar statis di Timur Tengah dan sekitarnya, termasuk Asia-Pasifik dan Eropa.

“Kita perlu mampu bergerak, kita perlu mampu mengelabui tentang lokasi kita, dan itu tidak hanya membutuhkan manajemen emisi elektromagnetik yang signifikan, tetapi juga pemahaman tentang apa yang ada di angkasa yang mengamati kita, dan bagaimana kita menghadapinya,” kata McKenzie.

“Dan itu akan membutuhkan pemahaman yang sangat canggih tidak hanya tentang sistem udara non-udara militer, tetapi juga banyaknya sistem pencitraan udara komersial yang ada di luar sana," paparnya.

“Kita perlu mengetahui, memahami, dan menguasai bagaimana kita menggunakan kemampuan itu, kapabilitas itu untuk membantu kita dan untuk merugikan musuh potensial,” imbuh dia. “Pelajaran-pelajaran itu berlaku di mana saja dalam konflik apa pun di mana pun.”

Ketika berbicara tentang Timur Tengah, McKenzie merekomendasikan, pertama dan terutama, Israel sebagai kandidat utama untuk mengkonsolidasikan beberapa peralatan militer AS yang paling berharga mengingat jaringan pertahanan udara negara tersebut yang kuat.

Dia juga melihat ruang untuk mempertahankan kehadiran dalam beberapa tingkatan di lokasi-lokasi penting di Teluk Persia, dengan fokus utama pada penguatan pertahanan anti-rudal dan drone, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kerja sama dengan negara-negara tuan rumah.

Pemikiran ulang seperti itu dapat memperbarui strategi saat ini. Lagipula, dia menunjukkan, akar dari pangkalan AS di Teluk Persia awalnya dirancang sebagai bagian dari upaya era Perang Dingin untuk melindungi wilayah kaya minyak tersebut dari bentrokan yang dikhawatirkan dengan Uni Soviet, dan kemudian untuk melayani kebutuhan kampanye kontra-pemberontakan "perang melawan teror" pasca-9/11.

"Apa yang Anda miliki sebenarnya adalah artefak dari keputusan postur sebelumnya," kata McKenzie.

"Tidak ada orang waras yang akan menempatkan Markas Besar CENTCOM 100 mil jauhnya dari Iran, namun di situlah letaknya, karena ketika kita menempatkannya bertahun-tahun yang lalu, kita memikirkan Irak, kita memikirkan Afghanistan, kita memikirkan hal-hal lain, dan bukan ancaman yang semakin meningkat dari Iran," sambung pensiunan jenderal tersebut.

"Antisipasi adalah inti dari kebijaksanaan," imbuh dia. "Tidak banyak kebijaksanaan di sana ketika kita memilih lokasi Markas Besar CENTCOM."

Saat dihubungi untuk dimintai komentar, seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada Newsweek, "Kami secara teratur memantau lingkungan keamanan regional termasuk potensi ancaman terhadap pasukan kami yang ditempatkan dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk melindungi mereka."

"Kami tidak membahas perlindungan pasukan khusus karena alasan keamanan operasional," kata pejabat pertahanan tersebut.

Membantah "Mitos" Pangkalan

Meskipun cakupan penuh postur kekuatan AS di luar negeri dirahasiakan, secara luas diakui bahwa AS memiliki pangkalan asing terbanyak dibandingkan negara lain di dunia dan kemungkinan lebih banyak daripada gabungan semua negara lain, dengan perkiraan melebihi 750 lokasi individu.

Pencatatan publik yang paling lengkap berasal dari David Vine, seorang penulis dan antropolog yang telah banyak menulis tentang hegemoni pangkalan AS. Dia memperkirakan sekitar 89 instalasi militer AS di wilayah Timur Tengah Raya.

Di antara pangkalan-pangkalan tersebut, Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, Pangkalan Dukungan Angkatan Laut Bahrain, Camp Arifjan di Kuwait, Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, dan Pangkalan Udara Prince Sultan di Arab Saudi termasuk di antara pusat-pusat yang paling penting.

Namun, meskipun AS memiliki daya tembak yang jauh lebih unggul, masing-masing situs ini dan banyak situs lainnya telah menjadi sasaran langsung serangan Iran sejak AS dan Israel melancarkan perang bersama mereka melawan Republik Islam pada akhir Februari.

Sebagian besar serangan tersebut berupa rudal dan drone, seperti serangan mematikan terhadap pusat operasi darurat di pelabuhan Shuaiba, Kuwait, meskipun serangan F-5E Iran terhadap Camp Buehring, juga di Kuwait, menunjukkan bahwa bahkan aset konvensional yang sudah tua pun dapat menjadi ancaman.

Risiko tersebut terus berlanjut hingga gencatan senjata yang pertama kali diumumkan pada bulan April. Bahkan setelah Washington dan Teheran semakin meningkatkan diplomasi melalui Nota Kesepahaman (MoU) 17 Juni dan menggembar-gemborkan kemajuan dalam pembicaraan lanjutan, bentrokan balasan baru terjadi yang membuat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengeklaim serangan terhadap delapan pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait selama akhir pekan.

“Perang AS-Israel melawan Iran memicu pertanyaan mendalam dan sudah lama tertunda tentang pandangan konvensional arus utama yang sangat keliru bahwa pangkalan AS di Timur Tengah dan di seluruh dunia membantu mempertahankan Amerika Serikat dan negara-negara lain,” kata Vine kepada Newsweek.

“Kerusakan luas yang ditimbulkan Iran pada pangkalan militer AS di Teluk Persia dan wilayah yang lebih luas, termasuk puluhan kematian dan miliaran dolar biaya infrastruktur, telah menunjukkan kepada semua orang mitos lama tentang pangkalan AS di Timur Tengah dan secara global,” kata Vine.

“Mitos” ini, menurutnya, berkaitan dengan sifat defensif, efektivitas militer, dan kebutuhan pangkalan tersebut untuk keamanan AS. Sebaliknya, katanya, instalasi-instalasi ini telah mendorong aksi ofensif dengan biaya yang sangat besar, tidak hanya bagi personel dan pembayar pajak AS tetapi juga bagi negara-negara tuan rumah.

“Perang AS-Israel memaksa pertimbangan ulang yang sangat dibutuhkan tentang kehadiran militer AS, tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga secara global, dan menyebabkan semakin banyak analis menyimpulkan bahwa militer harus menutup dan mengkonsolidasikan pangkalan di luar negeri dan membawa pulang sejumlah besar pasukan,” kata Vine.

"Menghancurkan Seluruh Birokrasi"

Saat AS dan Iran kembali ke meja perundingan setelah de-eskalasi yang disepakati bersama, nasib kehadiran militer AS di Timur Tengah termasuk di antara isu-isu kunci yang akan dibahas.

Gedung Putih telah memberi sinyal kesediaan untuk berkompromi. Poin keempat dari MoU yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian mencakup ketentuan di mana AS selanjutnya berjanji untuk menarik pasukannya dari dekat Republik Islam Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan akhir.

Sifat pasti dari penarikan pasukan AS yang dijanjikan masih belum ditentukan dan bergantung pada kesepakatan komprehensif dengan Iran. Namun, sementara beberapa pihak menganggap komitmen tersebut sebagai konsesi, Trump memiliki sejarah panjang dalam mendukung pengurangan jejak militer AS di luar negeri dan mendesak sekutu serta mitra untuk berkontribusi lebih banyak dalam pembagian beban keamanan.

Rencana mungkin sudah berjalan untuk melanjutkan hal ini. Wall Street Journal melaporkan pada Kamis pekan lalu bahwa pemerintahan Trump secara aktif mempertimbangkan proposal untuk memindahkan operasi penting ke barat, mengungkapkan kerusakan yang lebih besar pada Pangkalan Dukungan Angkatan Laut AS di Bahrain, termasuk biaya rekonstruksi sebesar USD400 juta yang belum termasuk lokasi lain yang terdampak atau amunisi senilai jutaan dolar yang telah digunakan.

Dua pejabat yang tidak disebutkan namanya menyebut Israel sebagai kandidat utama, tidak berbeda dengan rekomendasi McKenzie, yang menurut mantan kepala CENTCOM tersebut berakar pada upaya untuk merestrukturisasi postur AS sejak pemerintahan Biden.

Dia bukan satu-satunya mantan pejabat yang berbicara hari ini.

"Perang Iran seharusnya menyelesaikan perdebatan," kata Michael Rubin, peneliti senior di American Enterprise Institute yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kantor Menteri Pertahanan, kepada Newsweek.

Rubin juga melihat alasan politik untuk mengubah arah, dengan berargumen bahwa "secara diplomatis selalu bodoh untuk memiliki pangkalan di negara-negara seperti Turki dan Qatar, karena keduanya menggunakan kehadiran Amerika sebagai 'kartu bebas hukuman' untuk perilaku buruk."

"Baik Ankara maupun Doha tahu bahwa generasi pejabat Pentagon gagal melihat hutan di balik pepohonan, dan lebih peduli pada real estate gratis atau sewa yang menguntungkan daripada gambaran besar keamanan nasional Amerika," kata Rubin.

"Dengan Siprus dan Yunani yang memiliki kedalaman strategis, dan LHD (kapal dok helikopter pendaratan) yang lebih canggih dari sebelumnya, sebenarnya tidak perlu setengah dari kehadiran garis depan yang kita miliki."

"Kita meningkatkan pengaruh Iran dengan menempatkan pasukan di Kuwait dan Qatar, bukan mencegah mereka," katanya.

Rubin melihat tanda-tanda adaptasi di teater lain, mencatat bahwa kehadiran pasukan AS di Darwin, Australia, memberikan kemampuan serangan balasan jika terjadi perang dengan China. Mengingat sejarah keraguan yang ditunjukkan oleh pemerintahan dalam menghadapi seruan untuk tindakan yang lebih komprehensif di bidang ini, dia menyarankan langkah-langkah yang lebih radikal.

"Namun, peperangan berubah jauh lebih cepat daripada Pentagon yang kaku," kata Rubin. "Kita sampai pada titik di mana mungkin ada baiknya meruntuhkan seluruh birokrasi dan memulai dari awal berdasarkan pelajaran tentang peperangan baru dan ketangkasan birokrasi yang dipelajari dari Ukraina dan, sampai batas tertentu, Israel."

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan hanya Iran yang bertanggung jawab untuk membuka kembali Selat Hormuz berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Teheran-Washington. Dia memperingatkan bahwa campur tangan asing apa pun akan mempersulit proses tersebut.

Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Minggu selama konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, di Baghdad di tengah ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz, yang tetap berada di bawah kendali Iran setelah perang agresi ilegal AS-Israel terhadap Republik Islam Iran.

Hanya Iran yang Bisa Membuka Selat Hormuz, Ini 3 Alasannya

1. Sesuai Kesepakatan dengan AS

“Menurut MoU, selat tersebut akan kembali ke kapasitas pra-perangnya dalam waktu 30 hari di bawah pengelolaan yang akan diadopsi Iran dan setelah penghapusan hambatan oleh Republik Islam,” katanya, dilansir Press TV.



“Pengaturan ini sedang diimplementasikan, dan tanggung jawabnya terletak pada Republik Islam… Campur tangan apa pun dalam masalah ini dan upaya apa pun untuk mengadopsi pengaturan baru atau terpisah dibandingkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Iran hanya akan menyebabkan situasi yang lebih rumit dan penundaan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, dan akan memicu ketegangan.”

2. Tidak Boleh Pihak Asing Ikut Campur di Selat Hormuz

Merujuk pada ketegangan baru di Selat Hormuz, diplomat senior Iran tersebut menyerukan kepada semua pihak untuk tidak ikut campur dalam pengaturan yang sedang diadopsi oleh Iran untuk pembukaan kembali jalur air strategis tersebut, dan memastikan bahwa MoU tidak menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan.

Iran dan Amerika Serikat telah secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad.

Iran telah membatasi transit melalui Selat Hormuz, yang bertanggung jawab atas seperlima permintaan minyak global, sejak awal agresi AS-Israel yang tidak beralasan terhadap negara itu yang dimulai pada 28 Februari dan berakhir di bawah gencatan senjata pada 8 April.

Pada 17 Juli, Iran dan AS menandatangani MoU yang dimediasi Pakistan, yang menyerukan pengakhiran permanen permusuhan di semua front, termasuk Lebanon, serta penghapusan blokade angkatan laut terhadap Iran dalam waktu 30 hari, dan pemulihan lalu lintas komersial melalui Selat Hormuz.

3. Israel Masih Menyerang Lebanon

Selain itu, dalam pernyataannya, Araghchi menyatakan penyesalannya bahwa Israel terus melakukan serangan terhadap Lebanon, dan mengatakan bahwa berdasarkan MoU tersebut, AS harus menghentikan serangan rezim Zionis.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah dan bangsa Irak atas solidaritas mereka kepada rakyat Iran sebagai korban perang agresi ilegal AS-Israel.

TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada Senin bahwa aset Iran senilai USD6 miliar atau senilai Rp107 triliun yang dibekukan akan dilepaskan oleh Qatar karena negosiasi dengan Amerika Serikat menghadapi tantangan akibat serangan sepanjang akhir pekan ini.

Pezeshkian adalah pejabat berpangkat tertinggi di Iran yang menyebutkan pelepasan dana yang ditahan oleh Qatar, mediator kunci dalam negosiasi dengan Pakistan. Sejauh ini, pejabat AS mengatakan belum ada aset Iran yang dibekukan yang dilepaskan.

“Berdasarkan rencana yang telah dibuat, USD6 miliar dari total USD12 miliar sumber daya Iran di Qatar akan dilepaskan dan dikembalikan ke negara tersebut, dan tindak lanjut yang diperlukan sedang dilakukan,” kata Pezeshkian seperti dikutip oleh kantor berita IRNA milik negara.

Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Bahrain dan Kuwait pada hari Minggu menyusul serangan udara AS baru terhadap Republik Islam, dan mengancam akan menghentikan sepenuhnya negosiasi untuk mengakhiri perang jika Washington melanjutkan serangannya.

Sebuah sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Senin bahwa tim teknis Iran dan AS yang bekerja untuk implementasi nota kesepahaman akan bertemu di Doha dalam beberapa hari mendatang.

Para mediator telah membangun saluran komunikasi untuk meredakan insiden apa pun, dan pembicaraan teknis akan dilanjutkan, tambah sumber tersebut.

Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan pertemuan tingkat tinggi tentang Iran akan diadakan di Doha pada hari Selasa dengan utusan utama Presiden Donald Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, hadir sementara pembicaraan teknis juga akan berlanjut mengenai Di sela-sela pembicaraan.

Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, Trump mengatakan bahwa Iran telah meminta pertemuan dan bahwa pertemuan tersebut akan berlangsung di ibu kota Qatar tanpa memberikan detail apa pun.

Beberapa saat kemudian, sekretaris pers Trump, Karoline Leavitt, mengatakan kepada Fox News bahwa Witkoff dan Kushner akan menghadiri pembicaraan tersebut.

“Utusan Khusus Witkoff dan Jared Kushner akan terbang ke Doha untuk pertemuan tingkat tinggi minggu ini, karena kami terus membahas nota kesepahaman. Di sela-sela pembicaraan tingkat tinggi tersebut, akan ada pembicaraan teknis,” katanya.

“Sejauh yang kami ketahui, kami memenuhi bagian kami dari gencatan senjata. Kekerasan akan dibalas dengan kekerasan,” tambah Leavitt.

Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman 14 poin yang bertujuan mengakhiri konflik selama empat bulan pada 17 Juni, di mana kedua pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan dan membuka kembali Selat Hormuz, yang biasanya dilalui seperlima minyak dan gas alam cair dunia.

Namun, serangan balasan di akhir pekan mengancam untuk menggagalkan kesepakatan yang rapuh tersebut. Kembalinya perundingan akan terjadi setelah beberapa hari serangan dan serangan balasan sejak proyektil Iran menghantam kapal kargo di selat pada hari Kamis, dengan AS dan Iran saling menuduh melanggar gencatan senjata sementara.

“Ada serangan terhadap kapal komersial yang ditanggapi oleh Amerika Serikat, yang diarahkan oleh presiden, dan itu akan terus terjadi, tetapi kami berharap tidak akan melihat hal itu. Presiden jelas ingin melihat proses perdamaian berjalan,” kata Leavitt dalam program “Fox & Friends”.

TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan mengingkari janji sudah menjadi sifat dasar Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini disampaikan pada hari Minggu, menyusul serangan baru Amerika terhadap infrastruktur pesisir Republik Islam tersebut.

Iran dan AS saling melancarkan serangan sejak hari Jumat, menandai pecahnya konflik untuk pertama kalinya sejak kedua pihak menandatangani kesepakatan perdamaian sementara pada 17 Juni. Saling serang berlanjut hingga Minggu pagi.

Baik Teheran maupun Washington saling menuduh satu sama lain sebagai pihak yang melanggar kesepakatan tersebut.

“Sifat dasar musuh agresor adalah melanggar perjanjian dan mengingkari janji,” kata IRGC dalam sebuah pernyataan yang dikutip Fars News Agency, Senin (29/6/2026).

"AS menyerang fasilitas Iran pada Minggu pagi dengan menggunakan dalih konfrontasi Angkatan Laut IRGC dengan kapal yang melanggar aturan,” imbuh IRGC.

Sebagai respons, kata IRGC, pasukan Iran meluncurkan serangan rudal balistik dan drone ke pangkalan AS di kawasan Teluk pada Minggu pagi. Serangan itu menghancurkan delapan instalasi militer di pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar Angkatan Laut Armada Kelima di Bahrain.

IRGC memperingatkan akan ada respons yang menghancurkan terhadap serangan baru apa pun terhadap Iran.

Masih menurut IRGC, menurut Nota Kesepahaman (MoU) AS-Iran, Iran harus membuat pengaturan untuk mengendalikan lalu lintas di Selat Hormuz, memperingatkan hukuman yang lebih berat untuk kapal yang melanggar.

AS dan Iran telah menawarkan interpretasi yang berbeda tentang kesepakatan sementara tersebut. Teheran bersikeras bahwa setiap kapal yang melewati jalur perairan utama itu harus mendapatkan izin dari otoritas Iran dan hanya menggunakan rute yang ditentukan oleh mereka, sementara Washington menuntut agar Iran memberikan akses tanpa hambatan dan tidak memungut biaya.

Serangan terbaru AS mengancam akan menggagalkan negosiasi yang sudah tegang, yang semakin diperumit oleh serangan Israel di Lebanon.

Para pejabat Iran juga mengatakan bahwa negosiasi sebelumnya telah mengikis kepercayaan terhadap diplomasi AS.

AS dan Israel melancarkan perang mereka pada 28 Februari terhadap Iran selama perundingan tidak langsung tentang program nuklir Republik Islam tersebut. Agresi ini memicu respons serangan dahsyat Iran terhadap Israel dan seluruh pangkalan Amerika di kawasan Teluk.

AS dan Iran Sepakat Hentikan Serangan

Sementara itu, media Amerika; Axios, melaporkan bahwa AS dan Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan satu sama lain. Laporan ini mengutip seorang pejabat senior AS.

Kedua pihak memperkirakan akan bertemu pada hari Selasa (30/6/2026) di Doha, ibu kota Qatar, untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai Selat Hormuz, koridor utama untuk pengiriman minyak dari kawasan tersebut.

Seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Al Arabiya bahwa pembicaraan teknis antara Amerika Serikat dan Iran berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, menambahkan bahwa pembicaraan tersebut belum dibatalkan dan akan diadakan dalam beberapa hari mendatang.

Sementara itu, seorang anggota Kantor Pelestarian dan Publikasi Karya Pemimpin Tertinggi Iran, Mehdi Fazaeili, mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa Iran tidak ikut serta dalam pembicaraan teknis yang dijadwalkan pada hari Minggu karena serangan baru-baru ini terhadap negara tersebut dan kondisi MoU dengan Amerika Serikat yang belum terpenuhi.

“Misalnya, salah satu alasannya adalah memeriksa apakah kami memiliki akses ke dana yang tidak dibekukan, jika tidak ada akses maka kondisi ini belum terpenuhi,” kata Fazaeili.

TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah berjanji untuk menanggapi setiap serangan AS dengan respons yang lebih keras seiring berlanjutnya serangan balasan di Teluk.

“Seperti yang telah kami prediksi, musuh adalah musuh yang melanggar komitmennya, licik, dan tidak dapat dipercaya. Kapan saja, pada tahap negosiasi apa pun, mereka dapat mengambil tindakan tertentu,” kata juru bicara IRGC, Hossein Mohebi, kepada stasiun televisi pemerintah SNN TV.

“Apa pun tindakan yang diambil musuh dalam hal ini, kami telah menanggapinya, dan kami akan menanggapinya. Kami ulangi: Jika musuh melanggar komitmennya dan melanggar gencatan senjata, kami akan menanggapi lebih keras dari sebelumnya, dan kami tekankan bahwa kami akan menanggapi dengan lebih keras lagi. Kami menganggap langkah-langkah musuh tersebut sebagai hal yang wajar karena kami mengetahui sifat musuh,” kata Mohebi.

3 Alasan Iran Serang Kuwait dan Bahrain, Ada Pergerakan Membantu Militer AS

1. Kuwait dan Bahrain Membantu AS Menyerang Iran Lagi

Mostafa Khoshcheshm dari Universitas Teheran mengatakan Iran telah berulang kali memperingatkan negara-negara tetangganya tentang pemberian dukungan militer kepada AS dari wilayah mereka.

“Iran telah memberi waktu dan kesempatan kepada negara-negara pesisir Teluk Persia untuk menghentikan permusuhan AS dan pergerakan bermusuhan AS dari negara mereka. Saat ini, ketika saya berbicara dengan Anda, ada lebih dari selusin pesawat tanker AS di negara-negara ini, dan Amerika Serikat masih menggunakan wilayah-wilayah ini sebagai platform untuk menyerang Iran,” kata Khoshcheshm kepada Al Jazeera.

“Mereka telah membangun kembali beberapa landasan udara, dan itu juga melanggar gencatan senjata karena kedua belah pihak seharusnya telah menghentikan semua pergerakan bermusuhan satu sama lain.”

Ia juga mengatakan bahwa, berdasarkan hukum internasional, Iran berhak untuk mengendalikan sebagian Selat Hormuz sesuai keinginannya.

“Kita berbicara tentang perjanjian gencatan senjata setelah perang. Jadi di sini kita tidak berbicara tentang hal lain, menurut MoU tersebut AS telah secara eksplisit melanggarnya,” kata Khoshcheshm.

2. Trump Mengancam Iran

Presiden AS Trump terus membuat pernyataan yang mengancam terhadap Iran, tetapi seorang analis mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak perlu dianggap terlalu serius.

“Mungkin akan tiba saatnya kita tidak lagi mampu bersikap rasional, dan akan dipaksa untuk menyelesaikan secara militer pekerjaan yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya pada hari Sabtu.

3. Trump Melayani Audiens Domestik dan Internasional

Wolfgang Pusztai, seorang analis pertahanan dan mantan atase militer untuk Austria, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Trump “tidak hanya melayani Iran dan audiens internasional tetapi juga audiens domestiknya dengan pernyataannya. Dia menggunakan argumen yang agak aneh sehingga saya tidak akan menganggap semua ini secara harfiah”.

“Saya akan mengatakan bahwa ancaman semacam ini cukup khas bagi presiden Amerika. Dia sangat menyadari bahwa tekanan militer tambahan, beberapa serangan tambahan, tidak akan terlalu merugikan Iran,” kata Pusztai.

Trump mengirimkan pesan bahwa AS "siap meningkatkan tekanan militer lagi dan mungkin juga siap memperbarui blokade" Selat Hormuz, tambahnya.

"Tentu ada risiko bahwa negara-negara Teluk terseret kembali ke dalam masalah ini," kata Pusztai.

TEHERAN - Iran berhasil memproduksi perangkat keras militer yang lebih maju dan canggih selama perang agresi AS-Israel yang berlangsung selama 40 hari terakhir.

Juru Bicara Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, mengatakan dalam pernyataannya pada hari Minggu bahwa pada hari-hari terakhir perang, Angkatan Bersenjata Iran menggunakan drone baru yang tahap penelitiannya telah dimulai sebelumnya.

“Kami mampu mengoperasikannya tepat di tengah-tengah perang,” katanya, menambahkan, “Selain itu, kami mengoptimalkan rudal yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata, baik Angkatan Darat maupun Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dan memproduksinya dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun kami menggunakan perangkat keras yang sudah ada, kami tidak mengabaikan penelitian dan pengembangan.”

Melansir Press TV, juru bicara tersebut menyatakan bahwa Angkatan Darat secara serius mengejar rencana di dua bidang, yaitu produksi dalam negeri dan pembelian peralatan canggih dari negara-negara sahabat.

Mengomentari kemajuan terbaru angkatan bersenjata negara itu di bidang produksi berbagai macam senjata, juru bicara militer menyatakan, “Drone yang kami perkenalkan pada hari-hari terakhir perang jauh lebih canggih daripada generasi sebelumnya, seperti Arash-2. Kami akan segera memberi tahu bangsa Iran tentang kemampuannya. Kami akan menggunakan terobosan besar ini untuk membangun masa depan yang lebih aman dan lebih kuat.”

AS dan Israel melancarkan perang agresi kedua mereka terhadap Iran pada 28 Februari, dengan pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dan beberapa komandan militer berpangkat tinggi.

Sebagai tanggapan, Angkatan Bersenjata Iran melakukan 100 gelombang serangan balasan selama 40 hari, menargetkan aset militer AS dan Israel, yang mengakibatkan kerusakan signifikan.

Pada 15 Juni, Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan yang dimediasi Pakistan yang bertujuan untuk menghentikan operasi militer di berbagai front, termasuk Lebanon, membuka kembali Selat Hormuz, dan mencabut blokade laut terhadap Iran.