Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dalam waktu dekat bakal menggelar diskusi untuk meminta masukan emiten yang terdampak atas rencana pemerintah RI memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, menerangkan hingga saat ini emiten terkait belum menyampaikan pandangannya terhadap ekspor SDA satu pintu kepada AEI. Dengan begitu, AEI belum mengetahui secara rinci risiko yang dapat ditimbulkan dari pembentukan anak usaha baru Danantara ini.

”Biasanya nanti kami akan ada survei juga ke mereka untuk coba melihat persepsi mereka atau masukan-masukan yang juga bisa kami bantu advokasikan. Tapi sejauh ini memang, karena baru kemarin [diresmikan], jadi belum ada apa-apa,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (21/5/2026).

Untuk diketahui, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia di tengah rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditassumber daya alam (SDA).

Dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, menunjukkan bahwa posisi direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia ditempati oleh Luke Thomas Mahony, mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Sementara itu, komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia dijabat oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas.

Sontak selepas kabar tersebut beredar, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,82% ke level 6.318,50. Sejumlah saham yang mendorong pelemahan dari indeks LQ-45 adalah saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 10,18% ke level Rp1.720, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melemah 9,23% ke level Rp590, disusul saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 6,99% ke level Rp173.

Berikutnya saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga melemah 6,31% ke level Rp2.970, serta saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) turun 6,21% ke level Rp1.435.

Pada perdagangan sesi I hari ini, Kamis (21/5/2026), IHSG juga tercatat ambles 2,76% ke level 6.144. IDX Basic dan IDX Energy menjadi dua sektor yang terjerumus ke zona merah, dengan pelemahan masing-masing 6,49% dan 5,02%.

Meskipun pasar telah merespons kebijakan ini melalui penurunan signifikan pada IHSG, Gilman menilai pihaknya belum mampu menakar dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan baru ini. Gilman bilang pihaknya bakal mengamati dinamika yang terjadi dan bakal menyampaikan masukan emiten mengenai hal ini.

Selain dengan emiten terkait, AEI juga berencana berdiskusi dengan lintas asosiasi untuk mengetahui secara riil dampak yang bakal ditimbulkan dari kehadiran anak usaha anyar Danantara.

”Mungkin kami akan koordinasi juga dengan lintas asosiasi, pengusaha batu baranya atau dan lain-lain. Karena kami kan bicaranya emiten pertambangannya aja,” katanya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) memandang kebijakan peningkatan porsi kepemilikan saham publik atau free float hingga 15% perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing perusahaan tercatat di bursa.

Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana menilai langkah tersebut strategis untuk memperkuat kualitas pasar modal Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai berpotensi meningkatkan likuiditas, keterbukaan, serta daya tarik pasar bagi investor institusi, baik domestik maupun global.

Namun dari sudut pandang emiten, penerapan ketentuan free float minimum 15% perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional.

“Harapannya ada ruang transisi dan fleksibilitas sehingga tujuan penguatan pasar dapat tercapai tanpa justru menimbulkan tekanan bagi emiten,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).

AEI mencatat tingkat kesiapan emiten terhadap ketentuan free float baru relatif bervariasi. Emiten berkapitalisasi besar, kata dia, umumnya dinilai lebih siap dan sebagian besar telah memenuhi ambang batas tersebut. Meskipun, lanjutnya, masih terdapat beberapa emiten besar yang porsinya masih di bawah 1

Sementara itu, emiten menengah dan kecil membutuhkan waktu serta strategi yang lebih matang untuk melakukan penyesuaian. Meski demikian, secara umum AEI menilai emiten terbuka pada arah kebijakan ini, selama tersedia roadmap yang jelas, masa transisi yang memadai, serta kepastian regulasi.

AEI juga menyoroti tantangan dari sisi keseimbangan pasar. Peningkatan pasokan saham ke publik dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan permintaan dari investor. Pasalnya, tambahan suplai tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan permintaan yang seimbang.

"Perlu diantisipasi potensi tekanan terhadap indeks dalam jangka pendek apabila implementasinya dilakukan terlalu cepat,” kata Gilman.

AEI mendorong agar kebijakan peningkatan free float ke angka 15% diterapkan melalui pendekatan kolaboratif antara regulator, bursa, dan emiten. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan kondisi pasar serta kesiapan masing-masing pihak.

Saat ini, AEI bersama sejumlah asosiasi pelaku pasar lainnya juga tengah membuka ruang komunikasi dengan regulator untuk mendiskusikan rencana kebijakan tersebut.

“Asosiasi membuka komunikasi dengan regulator untuk diskusi dan kolaborasi. Karena kami juga kan belum tahu nanti final aturannya,” imbuhnya.

Presiden Direktur & CEO Indonesia PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) Anthony P. Susilo menilai rencana penerapan ketentuan free float minimum 15% sebagai langkah yang pada dasarnya positif bagi pasar modal

Meski demikian, Dia mengatakan masih menunggu kejelasan teknis dan jadwal implementasi dari regulator. Terkait rencana regulator menaikkan ambang batas free float dari sebelumnya 7,5% menjadi 15%, emiten properti tersebut memilih bersikap wait and see, khususnya menunggu kejelasan soal urgensi dan masa transisi kebijakan.

“Dulu 7,5% saja diberikan waktu pemenuhan yang cukup panjang. Sekarang 15% ini seberapa cepat implementasinya, itu yang masih kami tunggu,” ujarnya.

Meski begitu, perseroan menegaskan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan regulator.

“Sebagai emiten, ya kita ikut saja peraturannya seperti apa. Nanti eksekusinya tentu akan dibicarakan dengan para pemegang saham,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, perseroan juga membuka peluang aksi korporasi untuk mendukung peningkatan porsi saham publik, termasuk melalui rencana rights issue meski masih bergantung pada kondisi pasar dan valuasi.

Perseroan menilai kebijakan peningkatan free float dapat memberikan dampak positif bagi likuiditas dan daya tarik pasar, selama diterapkan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kesiapan emiten serta kondisi pasar secara keseluruhan.

IDXChannel - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) memasuki usia ke-37 pada Jumat (12/12/2025) dengan capaian positif bagi pasar modal.

Tepat pada momentum perayaan ulang tahun tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 22 persen sejak awal 2025.

“Pada hari ini adalah ulang tahun AEI yang ke-37 tahun. Terima kasih untuk semua support dari semua pengampu kepentingan, stakeholders, pasar modal, semua perusahaan, dan semua yang telah support kami. Sehingga pasar modal Indonesia pada tahun ini yang memang di awal tahun ada tantangan, tapi akhirnya sekarang sudah meningkat 22 persen sampai hari ini. Hari ini pun juga pasarnya hijau,” ujar Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/12/2025).

Armand menyampaikan, AEI akan terus memperkuat program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas emiten, terutama dalam aspek tata kelola, transparansi, dan lingkungan, yang dikemas dalam prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

“Program AEI akan terus melanjutkan sebagai sama-sama di emiten, fokusnya adalah di tata kelola, transparansi perusahaan, dan lingkungan atau yang disebut dengan ESG. Itu akan terus yang kita topang untuk memastikan kualitas dari para emiten terus meningkat, membuat pasar modal Indonesia menjadi kelas dunia, melewati segala tantangan, segala situasi yang terus berubah," tutur dia.

Sinyal penguatan pasar modal juga disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna. Nyoman mencatat menjelang akhir 2025, pasar modal Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi likuiditas, jumlah investor, hingga jumlah perusahaan yang melaksanakan initial public offering (IPO).

"Hingga akhir November 2025, IHSG tercatat telah menguat lebih dari 20 persen year to date (ytd) dan penguatan ini bahkan melampaui sejumlah bursa global seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan sejumlah negara di ASEAN. IHSG juga berhasil mencapai all time high pada tanggal 2 Desember 2025 pada poin 8.617,04, meskipun sebelumnya indeks acuan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam pada semester pertama 2025," ujarnya.

Dari sisi likuiditas, rata-rata nilai transaksi harian tercatat tumbuh 34 persen ytd menjadi lebih dari Rp17 triliun per hari. Jumlah investor juga meningkat signifikan, mencapai 19,7 juta atau tumbuh lebih dari 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi suplai, pertumbuhan jumlah perusahaan tercatat terus berlanjut. Sepanjang 2025, sebanyak 24 perusahaan telah melantai di bursa, dan masih ada 13 perusahaan lain yang berada dalam pipeline pencatatan saham.

(DESI ANGRIANI)