Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dalam waktu dekat bakal menggelar diskusi untuk meminta masukan emiten yang terdampak atas rencana pemerintah RI memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, menerangkan hingga saat ini emiten terkait belum menyampaikan pandangannya terhadap ekspor SDA satu pintu kepada AEI. Dengan begitu, AEI belum mengetahui secara rinci risiko yang dapat ditimbulkan dari pembentukan anak usaha baru Danantara ini.

”Biasanya nanti kami akan ada survei juga ke mereka untuk coba melihat persepsi mereka atau masukan-masukan yang juga bisa kami bantu advokasikan. Tapi sejauh ini memang, karena baru kemarin [diresmikan], jadi belum ada apa-apa,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (21/5/2026).

Untuk diketahui, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia di tengah rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditassumber daya alam (SDA).

Dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, menunjukkan bahwa posisi direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia ditempati oleh Luke Thomas Mahony, mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Sementara itu, komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia dijabat oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas.

Sontak selepas kabar tersebut beredar, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,82% ke level 6.318,50. Sejumlah saham yang mendorong pelemahan dari indeks LQ-45 adalah saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 10,18% ke level Rp1.720, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melemah 9,23% ke level Rp590, disusul saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 6,99% ke level Rp173.

Berikutnya saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga melemah 6,31% ke level Rp2.970, serta saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) turun 6,21% ke level Rp1.435.

Pada perdagangan sesi I hari ini, Kamis (21/5/2026), IHSG juga tercatat ambles 2,76% ke level 6.144. IDX Basic dan IDX Energy menjadi dua sektor yang terjerumus ke zona merah, dengan pelemahan masing-masing 6,49% dan 5,02%.

Meskipun pasar telah merespons kebijakan ini melalui penurunan signifikan pada IHSG, Gilman menilai pihaknya belum mampu menakar dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan baru ini. Gilman bilang pihaknya bakal mengamati dinamika yang terjadi dan bakal menyampaikan masukan emiten mengenai hal ini.

Selain dengan emiten terkait, AEI juga berencana berdiskusi dengan lintas asosiasi untuk mengetahui secara riil dampak yang bakal ditimbulkan dari kehadiran anak usaha anyar Danantara.

”Mungkin kami akan koordinasi juga dengan lintas asosiasi, pengusaha batu baranya atau dan lain-lain. Karena kami kan bicaranya emiten pertambangannya aja,” katanya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun dan terdampak terhadap 327 emiten eksisting di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebelumnya, OJK telah melakukan simulasi dan dampak perubahan persyaratan free float tersebut. Merujuk data paparan OJK dalam rapat Komisi XI DPR pada Desember 2025, apabila aturan free float diubah menjadi 15%, nilai market cap yang harus diserap pasar mencapai Rp203 triliun.

“Jumlah perusahaan tercatat yang terdampak atau harus menaikkan free float mencapai 327 perusahaan,” tulis dokumen tersebut.

Adapun, rata-rata persentase free float dari masing-masing perusahaan tercatat setelah memenuhi aturan free float 15% naik menjadi saat ini 23,34% menjadi 30,22%.

Bos OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Langkah signifikan yang ditempuh regulator pasar modal itu dilakukan sejalan dengan pandangan bahwa MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.

Rencana revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% dipastikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026).

Perubahan itu merupakan respons regulator terhadap masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham Indonesia.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Mahendra menambahkan free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun dan terdampak terhadap 327 emiten existing di BEI.

Rencana revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% dipastikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026).

Perubahan itu merupakan respons regulator terhadap masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham Indonesia.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Mahendra menambahkan free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Sebelumnya, OJK telah melakukan simulasi dan dampak perubahan persyaratan free float. Merujuk data paparan OJK dalam rapat Komisi XI DPR pada Desember 2025, apabila aturan free float diubah menjadi 15%, nilai market cap yang harus diserap pasar mencapai Rp203 triliun.

“Jumlah perusahaan tercatat yang terdampak atau harus menaikkan free float mencapai 327 perusahaan,” tulis dokumen tersebut.

Adapun, rata-rata persentase free float dari masing-masing perusahaan tercatat setelah memenuhi aturan free float 15% naik menjadi saat ini 23,34% menjadi 30,22%.

Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Langkah signifikan yang ditempuh regulator pasar modal itu dilakukan sejalan dengan pandangan bahwa MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun dan terdampak terhadap 327 emiten existing di BEI.

Rencana revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% dipastikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026).

Perubahan itu merupakan respons regulator terhadap masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham Indonesia.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Mahendra menambahkan free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Sebelumnya, OJK telah melakukan simulasi dan dampak perubahan persyaratan free float. Merujuk data paparan OJK dalam rapat Komisi XI DPR pada Desember 2025, apabila aturan free float diubah menjadi 15%, nilai market cap yang harus diserap pasar mencapai Rp203 triliun.

“Jumlah perusahaan tercatat yang terdampak atau harus menaikkan free float mencapai 327 perusahaan,” tulis dokumen tersebut.

Adapun, rata-rata persentase free float dari masing-masing perusahaan tercatat setelah memenuhi aturan free float 15% naik menjadi saat ini 23,34% menjadi 30,22%.

Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Langkah signifikan yang ditempuh regulator pasar modal itu dilakukan sejalan dengan pandangan bahwa MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.