Pindar jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Firlie Ganinduto menyatakan 38-40 persen nasabah aktif industri pinjaman daring (pindar) merupakan pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya, menunjukkan kontribusi nyata pindar terhadap perekonomian masyarakat.

Pihaknya mencatat sejak pindar mulai beroperasi pada 2015 hingga Desember 2025, lebih dari 169 juta borrower (peminjam) aktif telah mendapatkan pembiayaan dengan total nilai Rp1,39 kuadriliun.

“Pindar adalah jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh,” kata Firlie Ganinduto dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pindar merupakan salah satu solusi bagi banyak masyarakat yang belum dapat mengakses layanan perbankan untuk menambah modal, membeli stok dagangan, hingga membiayai pendidikan anak.

Ia pun mengapresiasi para nasabah yang sudah menunaikan kewajiban mereka dengan baik dan tanpa masalah. Pihaknya mencatat lebih dari 90 persen borrower membayar tepat waktu sesuai perjanjian.

Firlie menuturkan, saat ini pihaknya menaungi sembilan penyelenggara pindar aktif, yakni Easycash, Samir, AdaKami, Amartha, Julo, Indosaku, PinjamDuit, LumbungDana dan Danai.

Seluruh penyelenggara pindar tersebut didorong untuk secara proaktif mempublikasikan data dampak pembiayaan oleh platform masing-masing, termasuk repayment rate, jumlah UMKM yang didanai, dan laporan audit collection, sebagai bentuk transparansi kepada publik.

AFTECH juga secara aktif memastikan seluruh anggotanya untuk beroperasi berdasarkan standard tata kelola yang ketat, transparan dalam biaya dan bunga sejak awal perjanjian, serta memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang terstandard dan dapat diakses publik.

"Kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang membuat industri ini bisa terus tumbuh dan relevan. AFTECH tidak hanya hadir sebagai asosiasi administratif. Kami adalah mitra aktif bagi setiap anggota dalam membangun kepercayaan itu, kepada pengguna, kepada regulator, kepada masyarakat luas," ujar Firlie.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaanfintech PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Tinggi DK Jakarta terkait dugaan pelanggaran hukum atas pemberian fasilitas kredit yang melibatkan perseroan.

Dalam keterangannya, manajemen KoinP2P menyatakan akan mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. KoinP2P menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi.

Perseroan menyebut dalam skema tersebut, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform sesuai dengan peran masing-masing pihak dalam hubungan penyaluran pendanaan yang berlaku.

“Kami menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Minggu (11/5/2026).

Di tengah proses hukum tersebut, KoinP2P memastikan kegiatan operasional dan layanan kepada pengguna tetap berjalan normal, termasuk aktivitas penagihan atau collection terhadap borrower.

Sebagai informasi, KoinP2P merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan juga tercatat sebagai anggota aktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan tengah mencermati proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jakarta terhadap perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P.

Di tengah proses tersebut, OJK menegaskan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman daring itu tetap berjalan intensif untuk menjaga perlindungan konsumen dan keberlangsungan layanan kepada masyarakat.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” ujar Agus dalam keterangannya Jumat (8/5/2026).

Menurut Agus, seiring berlangsungnya proses hukum dan penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejati DK Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham perusahaan.

Langkah itu dilakukan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

OJK juga telah meminta komitmen pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait kewajiban kepada pemberi pinjaman atau lender.

Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta model bisnis perusahaan. OJK juga menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan usaha.

Tak hanya itu, otoritas juga melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat dilakukan terhadap penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta langkah perbaikan fundamental lainnya.

Agus menambahkan, OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan dan pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi komitmen. Langkah tersebut mencakup penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia juga menyebut OJK juga mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pinjol tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memutuskan 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8% dan dijatuhkan sanksi denda dengan total Rp755 miliar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya menyayangkan putusan sidang majelis KPPU karena dinilai tidak mencerminkan fakta-fakta yang terbuka sepanjang sidang pemeriksaan.

Dia meneruskan, AFPI menilai KPPU memaksakan diri dengan memutus seluruh platform pinjaman daring. Padahal, tidak ada pemufakatan tentang batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) yang pernah terbukti sepanjang sidang pemeriksaan.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan [OJK] untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Terlepas dari putusan tersebut, Entjik menegaskan AFPI tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan dalam ekosistem industri.

AFPI optimistis bahwa sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang memberikan ruang penyelesaian secara adil. Untuk itu, AFPI mengimbau para anggota untuk menempuh langkah-langkah sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Dia menambahkan hingga kini AFPI masih terus berkoordinasi dengan seluruh platform terkait langkah hukum yang akanditempuh. Dia menekankan pada dasarnya langkah banding adalah hak tiap anggota.

Namun, yang bisa dirinya sampaikan kini adalah seluruh anggota tidak menerima putusan tersebut. Hal ini karena batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen.

“Dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan. Kami percaya para pelaku industri pinjaman daring [pindar] berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,” tegas Entjik.

Lebih jauh, Entjik menegaskan bahwa kegiatan operasional platform pindar yang berada di bawah naungannya tetap berjalan normal meski ada putusan KPPU tersebut.

“Putusan tersebut tidak mengubah kewajiban pembayaran sesuai perjanjian dan seluruh kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Sebelumnya, putusan KPPU dengan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 itu dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi yang didampingi oleh 7 anggota Majelis Komisi lainnya.

Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999," Katanya di Gedung RB Supardan, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Adapun, Ridho menjelaskan uang denda yang dijatuhkan ke perusahaan pinjol itu akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Kemudian, 97 perusahaan pindar pun menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan. Perusahaan tersebut dikenakan sanksi dengan membayar denda berupa uang yang nominal tertingginya mencapai Rp102 miliar, dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), sedangkan denda paling sedikit Rp1 miliar kepada 52 perusahaan. Dengan demikian total denda yang dijatuhkan untuk seluruh perusahaan pinjol tersebut mencapai Rp755 miliar.

"Memerintahkan membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda," pungkas Rhido.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengakui gaya penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) yang digandeng perusahaan pinjaman online (pinjol) membuat citra industri buruk.

Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan aduan penagihan oleh debt collector yang tak sesuai ketentuan mayoritas berasal dari pinjol ilegal.

"Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Entjik menegaskan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP).

Kemudian, seluruh tenaga penagih wajib mengikuti pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi.

"Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika ataupun di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen," katanya.

Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya.

"Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR.

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.

Kode Etik Terintegrasi ini komitmen kolektif anggota Aftech dalam memastikan industri fintech dan ekosistem layanan keuangan digital tumbuh dengan integritas, kepatuhan, dan perlindungan konsumen sebagai fondasinya,

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengesahkan Kode Etik Terintegrasi yang tidak hanya sekedar pembaruan administratif melainkan penataan ulang fondasi integritas industri setelah berbagai kasus pelanggaran etika dan fraud yang mengguncang kepercayaan publik dan investor.

Pengesahan Kode Etik Terintegrasi Aftech 2025 dilakukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa pada Jumat (5/12). Menurut Aftech, kode etik ini menandai penguatan tata kelola yang diselenggarakan secara proaktif oleh industri sepanjang satu dekade perkembangan fintech Indonesia.

Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa perjalanan hampir satu dekade industri fintech telah diwarnai berbagai tantangan yang menguji integritas dan daya tahan ekosistem.

Ia menyampaikan, kemajuan teknologi dan kompleksitas model bisnis digital menuntut standar etika, keamanan, dan tata kelola yang jauh lebih kuat.

Kasus fraud dan pelanggaran etika di dalam maupun luar negeri menjadi pengingat bahwa inovasi harus berjalan seiring tanggung jawab.

“Kode Etik Terintegrasi ini komitmen kolektif anggota Aftech dalam memastikan industri fintech dan ekosistem layanan keuangan digital tumbuh dengan integritas, kepatuhan, dan perlindungan konsumen sebagai fondasinya,” kata Pandu.

Pandu menambahkan bahwa Kode Etik Terintegrasi ini disusun untuk menjawab kebutuhan pengkinian dan harmonisasi pedoman etika di tengah ekosistem layanan keuangan digital yang semakin terhubung serta dinamika regulasi yang terus berkembang.

Menurutnya, pembaruan ini penting untuk mengimbangi peningkatan kompleksitas bisnis digital dan percepatan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga digitalisasi layanan keuangan, yang kemudian menuntut standar kepatuhan, keamanan, dan tata kelola yang lebih kokoh.

Berbagai insiden pelanggaran etika dalam beberapa tahun terakhir juga mempertegas perlunya kerangka yang mampu menutup celah risiko dan memastikan konsistensi perilaku di seluruh subsektor fintech.

Sebanyak delapan kode etik yang telah Aftech susun sejauh ini diharmonisasikan melalui pendekatan omnibus menjadi Kode Etik Terintegrasi 2025 yang berisi 10 prinsip etika dasar, mulai dari integritas, akuntabilitas, manajemen risiko, perlindungan data pribadi, hingga keamanan siber, sebagai standar perilaku yang seragam bagi seluruh anggota.

Harmonisasi ini turut memperkuat mekanisme self-regulation melalui Dewan Etik Aftech, dan diikuti dengan penerapan sanksi bertingkat yang lebih proporsional, kewajiban pelaporan periodik, mekanisme sidang etik, serta integrasi kepatuhan melalui Regulatory Compliance System (RCS).

Dengan standar yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih tegas, Aftech menegaskan bahwa ekosistem fintech kini bergerak memasuki babak baru yakni lebih transparan, lebih bertanggung jawab, dan lebih siap menjaga kepentingan konsumen serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Etik Aftech Harun Reksodiputro menegaskan bahwa kode etik baru ini merupakan fondasi penting bagi masa depan industri.

“Tanpa kepercayaan masyarakat dan investor, inovasi teknologi dan industri fintech tidak akan mampu bertumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa harmonisasi kode etik disusun dengan semangat pembinaan untuk membantu anggota Aftech menerapkan tata kelola yang lebih baik sebagai nilai tambah dari layanan inovasi keuangan.

“Sebagai asosiasi yang ditunjuk OJK, Aftech terus mendukung regulator dalam memperkuat budaya etika dan integritas di seluruh ekosistem fintech,” imbuh Harun.

Ia juga menekankan bahwa langkah ini sekaligus mencerminkan spirit pengawasan terintegrasi dalam UU P2SK yang menempatkan asosiasi pada peran strategis dalam menjaga ketahanan industri.

Menurut Harun, pembaruan perangkat tata kelola ini tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing industri secara menyeluruh.

“Dengan kode etik yang lebih komprehensif dan modern, industri fintech Indonesia dapat bergerak menuju standar global yang lebih tinggi dan berkembang secara bertanggung jawab,” kata Harun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025