Jakarta: Bagi kamu yang sedang mencari pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan, atau ingin memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan, ada kabar baik dari pemerintah.

Program magang dan pelatihan vokasi nasional dipastikan berlanjut pada Semester II Tahun 2026 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran mencapai Rp6,26 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Langkah ini diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat usia produktif untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan pemerintah akan mendorong pelaksanaan program magang dan vokasi pada semester II-2026 sebagai bagian dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat," kata Airlangga dikutip dari siaran pers, Selasa, 23 Juni 2026.

Alokasi anggaran hingga Rp6,26 triliun

Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun, terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi. Adapun program vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan Program Magang Nasional 2025 (MagangHub) menunjukkan hasil positif. Program ini menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar yang ditempatkan pada 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap Program Magang Nasional. Dari sisi manfaat ekonomi, 67,13 persen responden menyatakan program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.

Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang juga menunjukkan hasil positif, dengan 84,13 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang.

"Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan II," ujar Yassierli.

Berdasarkan penilaian 22.297 mentor, sebanyak 65,55 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama mengikuti program. Penilaian juga menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, adaptabilitas, hingga keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan.

"Rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta, serta dari 3,33 menjadi 3,66 berdasarkan penilaian mentor," ucapnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor keuangan menjadi penyerap terbesar peserta magang yang memperoleh penawaran kerja, diikuti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan. Sektor kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa administrasi, serta akomodasi juga aktif merekrut lulusan program magang.

"Ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85 persen data peserta magang," ucap Yassierli.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

IDXChannel - Kementerian Koperasi memastikan peserta kompetensi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang lulus seleksi mesti tersertifikasi. Melalui kerja sama sertifikasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pemerintah menginginkan manajer bisa melakoni tugasnya secara profesional dan berdampak perbaikan ekonomi masyarakat.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menaruh ekspektasi para manajer yang lolos seleksi rekrutmen bisa berkontribusi nyata bagi kemajuan perekonomian pedesaan melalui pemberdayaan koperasi merah putih. Seorang manajer dituntut untuk bisa memaksimalkan potensi dari setiap produk dan layanan koperasi mulai dari sembako, layanan kesehatan, layanan pergudangan, hingga jasa keuangan mikro.

"Jadi manajer ini diharapkan minimal mampu mengetahui karakteristik kegiatan usaha dan Manajer Koperasi Desa ini nanti akan bisa punya tanggung jawab untuk menjalankan bisnisnya, bahkan juga mengarahkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih baik untuk kegiatan pengembangan usaha, baik untuk pencarian sumber-sumber pembiayaan, dan kemudian membangun hubungan dengan relasi usaha dan lain sebagainya," ujar Ferry dalam jumpa pers di kantor Kemenkop, Jumat (8/5/2026).

Meski begitu, Ferry menekankan evaluasi menyeluruh secara berjangka terus dilakoni pemerintah. Sebab, sertifikasi saja tidak menjadi jaminan mereka dapat bekerja secara transparan dan akuntabel.

"Ada pengawas, yang notabene itu juga adalah Kepala Desa. Kemudian ada anggota Koperasi Desa yang notabene juga masyarakat desa tersebut. Dan kemudian juga ada pihak di luar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang melakukan pertama monitoring evaluasi, pelaksanaan pengawasan, ada aplikasi Jaga Desa dari Kejaksaan dan lain sebagainya untuk melakukan mitigasi risiko," kata Ferry.

Terkini, ada 639.732 orang yang melamar hingga penutupan rekrutmen pada 25 April 2026. Sebanyak 483.648 orang dinyatakan lolos tahap awal.

Saat ini pula proses seleksi telah memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026.

Ujian dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan metode yang digunakan sama dengan seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Mereka yang lolos menjadi manajer akan lebih dulu menjalani kontrak selama dua tahun di bawah supervisi BUMN Agrinas, dan mengikuti standar gaji maupun fasilitas sesuai pegawai perusahaan pelat merah. Hanya saja, sampai sekarang, belum ada kepastian soal berapa nominal gaji di mana Kementerian Keuangan masih menggodok alokasi anggarannya.

Adapun secara anggaran, pemerintah menyesuaikan ruang penggunaan dana desa dengan mewajibkan 58,03 persen anggaran dialokasikan untuk implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Dari total pagu Rp 60,57 triliun pada 2026, sekitar Rp 34,57 triliun dialihkan untuk membiayai realisasi program prioritas pemerintah tersebut, dengan menyisakan sekitar Rp25 triliun untuk kebutuhan lain di desa.

Seturut itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026, anggaran modal pendirian maupun operasional koperasi bisa berasal dari pinjaman. Pinjaman yang dimaksud berasal dari bank Himbara, dengan limit utang pembiayaan sebesar Rp3 miliar per Koperasi Desa Merah Putih.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyiapkan skema sertifikasi bagi manajer dan bendahara koperasi desa/kelurahan merah putih guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan pengelola koperasi memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan operasional koperasi desa.

"Kami berharap melalui kerja sama ini, manajer dan bendahara koperasi desa merah putih itu betul-betul adalah mereka yang kompeten dan profesional," kata Menkop dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan Kemenkop menggandeng BNSP agar para manajer dan bendahara koperasi mendapat pendampingan pembinaan sekaligus sertifikasi profesi sesuai jabatan masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BNSP Syamsi Hari mengatakan pihaknya bersama Kemenkop akan menyusun skema okupasi nasional bagi manajer dan bendahara koperasi desa sebagai acuan standar kompetensi dan sertifikasi profesi pengelola koperasi.

Ia mengatakan standar kompetensi tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan koperasi sehingga operasional kopdes merah putih dapat berjalan sesuai standar yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan kerja sama tersebut menjadi bagian dari persiapan SDM pengelola koperasi desa.

Menurut dia, saat ini proses rekrutmen calon manajer koperasi tengah berlangsung. Setelah lolos seleksi, peserta akan mengikuti pendidikan selama sekitar satu setengah bulan yang mencakup wawasan kebangsaan dan manajerial koperasi.

"Setelah pendidikan nanti selesai kemudian akan dilaksanakan sertifikasi ini dalam rangka penyiapan kompetensi seorang manajer yang profesional," kata Wamenkop.

Ia menambahkan peningkatan kualitas SDM menjadi fokus penting pemerintah agar kopdes merah putih mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Proses rekrutmen manajer kopdes merah putih saat ini memasuki tahap tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT) yang berlangsung pada 3-12 Mei 2026.

Sebanyak 483.648 pelamar tercatat lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan, serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari penyiapan SDM pengelola koperasi desa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait jadwal pembukaan Program Magang Nasional Batch 2.

Ia meminta publik menunggu informasi lebih lanjut mengenai waktu pembukaan program tersebut.

"Tunggu saja dulu," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan Program Magang Nasional Batch 1 akan selesai dan ditutup pada Jumat (24/4) ini.

Pada penutupan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengumumkan program sertifikasi bagi peserta batch pertama.

Peserta Program Magang Nasional Batch 1 dapat mengikuti sertifikasi selama sekitar satu hingga 1,5 bulan. Sertifikasi tersebut berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Jadi tidak selesai batch 1-nya, kemudian selesai, kemudian mereka bubar, tapi kami di Kementerian Ketenagakerjaan mengawal sertifikasi selama 1-2 bulan ini ke depan," ujar Yassierli.

Selama pelaksanaan batch pertama, Yassierli mengaku pihaknya menerima sejumlah pengaduan dari peserta.

Aduan yang diterima antara lain terkait jam kerja hingga ketidaksesuaian penempatan. Beberapa peserta disebut dijanjikan pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan, tetapi justru ditempatkan di posisi lain seperti resepsionis.

Pengaduan tersebut berasal dari sistem laporan milik Kementerian Ketenagakerjaan dan kemudian ditindaklanjuti. Dari hasil penelusuran, terdapat perusahaan yang mendapat teguran hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist).

Ke depan, Yassierli mengatakan pemerintah akan memperketat mekanisme Program Magang Nasional. Perusahaan peserta diminta memiliki tanggung jawab yang lebih jelas terhadap peserta magang.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelontorkan anggaran sebesar Rp252 miliar untuk menjalankan Pelatihan Vokasi Nasional 2026. Targetnya, sebanyak 70 ribu orang yang akan mengikuti program ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan vokasi ini akan dilakukan sebanyak tiga tahapan. Tahap pertama menyasar 20 ribu orang yang merupakan lulusan sekolah menengah tinggi.

Untuk pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional tahap satu ini telah dimulai sejak 23 Februari sampai 6 Maret 2026.

"Batch 1 sebanyak 20 ribu orang khusus untuk lulusan SMA, SMK dalam 3 tahun terakhir. Batch 1 sedang kita buka. Teman-teman nanti bisa lihat lebih detail di web Kementerian Ketenagakerjaan. Dan disitu juga ada fasilitas-fasilitas dan seterusnya," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (27/2).

Anggaran pelatihan untuk satu orang peserta ditetapkan sebesar Rp3,6 juta, yang terdiri dari biaya pelatihan, uang makan dan uang transport Rp20 ribu per hari. Apabila nantinya program berjalan lancar, maka jumlah anggarannya bisa bertambah.

"Uang sakunya Rp20 ribu per hari ya. Kita sudah punya anggaran APBN untuk 70.000 orang dan salah satu alasan kami mengundang Pak Menko, beliau tadi juga ingin melihat kesiapan kita. Dan kalau nanti hasil evaluasi batch I 20 ribu orang antusiasmenya itu bagus, kita tentu berharap jumlahnya tidak hanya 70 ribu orang. Tapi 70 ribu orang itu sudah ada anggaran dari APBN," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam peluncuran berharap program vokasi ini bisa membantu para siswa meningkatkan kompetensi dan skill nya sehingga siap untuk masuk dunia kerja.

"Program ini mengedepankan link and match kurikulum pelatihan yang kuat dan dekat dengan dunia usaha ataupun industri dan diharapkan lulusan bisa langsung sesuai dengan tuntutan pasar kerja," kata Airlangga.

Airlangga menyebutkan program ini awalnya dibentuk karena melihat masih minimnya pekerja lulusan sekolah tinggi yang masuk ke bursa kerja. Dari total 148 juta pekerja nasional, lulusan SMA hanya berkontribusi 31,05 juta saja atau 20 persen.

Begitu juga dengan lulusan SMK yang berkontribusi hanya 20,8 juta atau 14 persennya. Karenanya, pemerintah menilai program pelatihan vokasi sangat penting untuk mendorong kontribusi lulusan SMA-SMK di bursa kerja.

"Dengan program ini, selain upskilling dan reskilling peserta akan mendapatkan benefit berupa bantuan transport, iuran JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) serta saat lulus akan mendapatkan sertifikasi yang kompeten kompetensinya berbasis BNSP," pungkasnya.

Shopee Indonesia meluncurkan program Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee yang didukung oleh tim pengajar tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Program ini dirancang untuk mendukung pemerataan literasi digital di Indonesia.

Melalui Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee, tim pengajar dari Kampus UMKM Shopee akan memberikan pelatihan kepada pengajar dan instruktur di bawah naungan berbagai Kementerian dan Lembaga, dengan materi seputar keterampilan digital yang relevan untuk masyarakat.

Untuk memastikan kualitas edukasi yang diberikan, tim pengajar Kampus UMKM Shopee pun kini telah berhasil mendapat sertifikasi profesional dari BNSP, yang menjadi indikator standar kompetensi dan kredibilitas mereka.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menyampaikan, keberadaan pengajar yang tersertifikasi merupakan hal krusial untuk memastikan transfer pengetahuan dapat berjalan secara sistematis dan efektif. Sertifikasi profesional dari BNSP tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa edukasi diberikan oleh para pengajar kompeten yang diakui oleh negara.

“Dalam program Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee, kami memastikan agar tim pengajar kami memegang sertifikasi BNSP demi menjaga standar kualitas edukasi yang diberikan. Dengan standar kompetensi yang terukur, pelatihan yang diberikan dalam program Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee dapat memperkaya wawasan para Instruktur demi menunjang tugas mereka dalam mengedukasi masyarakat untuk membuka peluang ekonomi lewat ekosistem digital,” kata Radynal.

Melalui kurikulum yang disusun secara komprehensif, para Instruktur Kementerian/Lembaga dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai beragam pengetahuan penting untuk mengedukasi masyarakat dalam memaksimalkan peluang ekonomi digital, mulai dari cara berjualan online, strategi pengembangan bisnis, hingga menjadi affiliate marketers melalui ekosistem Shopee.

“Ilmu yang didapatkan para pengajar dan instruktur akan disebarluaskan kembali kepada masyarakat umum guna meningkatkan kecakapan dalam memanfaatkan teknologi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong produktivitas digital masyarakat melalui dukungan ekosistem digital yang dihadirkan Shopee,” papar Radynal.

Shopee Indonesia akan menjalankan program Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee secara berkelanjutan, bekerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Pada edisi perdana, Shopee bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyelenggarakan program ‘Training of Trainers: Shopee Affiliate (Dengan Instruktur Tersertifikasi BNSP).

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (11/2) hingga Jumat (13/2) di gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, ini diikuti ratusan Instruktur di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan pembekalan terkait "Shopee Affiliate Program".

"Popularitas affiliate marketers yang kian melejit menjadikan profesi ini peluang ekonomi yang sangat prospektif bagi masyarakat. Memahami potensi tersebut, Shopee bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan mengedukasi para Instruktur agar siap mengedukasi masyarakat mengenai cara kerja 'Shopee Affiliate Program'. Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi bisa memiliki produktivitas ekonomi di era digital," pungkas Radynal.

Di tahun 2026, Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee menargetkan untuk mengajar 500 instruktur Kementerian/Lembaga di Indonesia dari 21 Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan Shopee Indonesia meluncurkan program Training of Trainers (ToT) Shopee Affiliate untuk memperkuat sumber daya manusia dalam keterampilan digital.

Program ToT tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ekonomi digital, khususnya pengembangan keterampilan pemasaran digital dan pemanfaatan skema affiliate melalui pemanfaatan platform e-commerce Shopee.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Yassierli menilai program pelatihan berbasis keterampilan digital seperti affiliate, dapat menjadi alternatif peluang kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

"Transformasi dunia kerja menuntut kita untuk terus beradaptasi. Program Training of Trainers Shopee Affiliate ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di era digital," ujar Yassierli dalam pidatonya di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Kemnaker Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/2).

Program ToT Shopee Affiliate diikuti oleh 100 instruktur dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kemnaker. Dalam program yang berlangsung pada 11-13 Februari 2026, peserta yang dibekali pengetahuan dan keterampilan ekosistem affiliate marketing. Ilmu tersebut kemudian diajarkan kembali di balai vokasi masing-masing daerah.

Mereka mengikuti pelatihan oleh trainer dari Akademi Pengajar Kampus UMKM yang telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, peserta juga dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan di daerah masing-masing sehingga bisa menularkan pengetahuan dan keterampilan ini kepada masyarakat.

"Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional. Kami berharap program ini dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan," terang Yassierli.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan program ini tidak hanya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di ekosistem affiliate, tetapi juga mendukung peran balai vokasi sebagai pusat pengembangan talenta digital hingga ke daerah-daerah.

"Melalui pelatihan Training of Trainers Shopee Affiliate, kami berharap para instruktur balai vokasi tidak hanya memahami praktik affiliate marketing secara komprehensif, tetapi juga mampu menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di berbagai daerah," kata Radynal.

Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee menargetkan akan melatih 500 pengajar hingga akhir tahun 2026 yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Target tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program ke lebih banyak balai pelatihan vokasi di berbagai daerah, serta mempercepat penguatan kapasitas instruktur agar semakin banyak masyarakat bisa mengakses pelatihan keterampilan digital secara berkelanjutan.

Kampus UMKM Shopee pertama kali diluncurkan pada 2021 dan telah memberikan pendampingan dan edukasi kepada UMKM. Modul pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan talenta digital.

Jakarta (ANTARA) - ‎Shopee Indonesia bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan program Akademi Pengajar Shopee, yang berfokus pada pelatihan afiliasi (affiliate) dengan standar kompetensi dan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Program ini bertujuan membekali para pelatih Kemnaker dengan keterampilan digital dan e-commerce agar mampu mencetak talenta afiliasi baru di berbagai daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program tersebut ditargetkan mampu menjangkau puluhan ribu peserta melalui skema training of trainers (TOT).

"Kalau satu instruktur melatih 600 orang dalam setahun, dengan 100 instruktur berarti ada 60 ribu orang yang bisa kita siapkan. Ini peluang yang harus kita raih," ujarnya dalam peluncuran program Akademi Pengajar Shopee di BBPVP Bekasi, Jabar, Rabu.

Ia menilai profesi afiliator menjadi bagian dari transformasi pekerjaan informal menuju informal digital yang perlu difasilitasi melalui pelatihan terstruktur dan terukur.

Menurutnya, perluasan keterampilan digital menjadi strategi penting untuk menjawab tantangan penyerapan tenaga kerja.

Program ini diikuti 100 instruktur dari balai pelatihan vokasi di berbagai daerah.

Selama tiga hari, peserta mendapatkan materi mengenai ekosistem e-commerce, strategi pembuatan konten video dan live streaming, hingga praktik langsung program afiliasi.

Setelah pelatihan luring, peserta dapat melanjutkan peningkatan kompetensi melalui learning management system (LMS) yang disediakan Shopee.

‎Program Akademi Pengajar Shopee juga menghadirkan sertifikasi profesi dari BNSP bagi para pengajar guna memastikan standar kompetensi yang terukur.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan transformasi digital tidak hanya berbicara soal teknologi, melainkan kesiapan manusia dalam memanfaatkannya.

"Ketika berbicara tentang transformasi digital, inti utamanya bukan pada teknologinya, tetapi pada manusianya. Ekosistem digital harus mampu membuka peluang untuk belajar, bekerja, dan bertumbuh. Melalui Akademi Pengajar Shopee, kami ingin memastikan pelatihan affiliate ini dapat diakses lebih luas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Shopee dan Kemnaker berharap program akademi pengajar afiliasi ini dapat menjadi langkah strategis dalam mencetak pengajar tersertifikasi, sekaligus memperluas peluang kerja berbasis digital di berbagai daerah Indonesia.

Pewarta: Ida Nurcahyani/Niswah Qintara Rahmani
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk itu, akses sertifikasi harus adil dan tidak diskriminatif...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, layanan sertifikasi profesi harus mudah diakses oleh masyarakat luas dengan harga terjangkau dan inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

“Sertifikasi bukan hak istimewa segelintir orang. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memperkuat layanan sertifikasi profesi yang inklusif.

Ia menilai, sertifikasi profesi penting karena menghasilkan sertifikat kompetensi kerja, yaitu bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan kerja sesuai standar.

Bukti kemampuan ini, lanjut Menaker, dapat membantu tenaga kerja lebih percaya diri untuk bersaing dan membuka peluang kerja yang lebih luas.

“Untuk itu, akses sertifikasi harus adil dan tidak diskriminatif. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perlu dilibatkan agar kesempatan kerja yang layak bisa dirasakan lebih merata dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.

Dia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNSP berperan penting dalam memastikan pengakuan kemampuan kerja berjalan dengan baik.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, sertifikat kompetensi kerja diterbitkan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yaitu lembaga yang melakukan uji kompetensi sesuai bidang kerja.

“Sertifikat kompetensi kerja menjadi bukti pengakuan kompetensi yang memperkuat daya saing dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing nasional di kancah global,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, Kepala BNSP Syamsi Hari menyampaikan, capaian sertifikasi profesi mencapai 1,6 juta pada tahun 2025.

Menurut Hari, sertifikasi profesi menjamin kualitas kompetensi tenaga kerja yang mendasarkan pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, khusus dan internasional dalam sistem BNSP.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SERTIFIKASI kompetensi nasional sejatinya dirancang sebagai penanda mutu. Ia diharapkan menjadi bahasa bersama antara negara, dunia pendidikan, dan dunia kerja: siapa yang tersertifikasi berarti kompeten.

Namun di Indonesia, sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) justru kian sering dipertanyakan relevansinya. Bukan hanya oleh perusahaan, tetapi juga oleh publik yang melihat jarak semakin lebar antara sertifikat dan kesiapan kerja nyata.

Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar: mengapa standar nasional yang seharusnya menjadi rujukan justru ditinggalkan oleh pasar kerja?

Sertifikat ada, kepercayaan tidak selalu menyertai

Dalam praktik rekrutmen, banyak perusahaan terutama sektor swasta tidak lagi menjadikan sertifikat kompetensi nasional sebagai penentu utama penerimaan kerja.

Sertifikat sering diperlakukan sebagai pelengkap administrasi, sementara keputusan akhir ditentukan oleh tes internal, studi kasus, wawancara berbasis masalah nyata, dan masa percobaan kerja.

Logika perusahaan jelas, biaya salah rekrut sangat mahal. Karena itu, perusahaan lebih percaya pada mekanisme seleksi yang mereka rancang sendiri, sesuai kebutuhan spesifik pekerjaan dan budaya organisasi. Sertifikat eksternal dianggap belum cukup menjamin job readiness.

Fenomena ini bukan penolakan terhadap konsep sertifikasi, melainkan cerminan ketidakpercayaan terhadap kualitas sinyal yang dihasilkan.

Krisis kepercayaan tersebut tidak berhenti pada keluhan informal. Ia berubah menjadi sorotan nasional ketika sejumlah kasus hukum menyeret aktor dalam ekosistem sertifikasi.

Misalnya, berdasarkan pemberitaan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara korupsi penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi kerja sektor prioritas yang melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Bali.

Kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyeret pengelola LSP, tetapi juga mantan Ketua BNSP, yang oleh pengadilan dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan mengembalikan ratusan juta rupiah yang disebut sebagai fee dalam proses sertifikasi.

Kasus ini penting bukan karena jumlah uangnya semata, tetapi karena melibatkan puncak otoritas sistem sertifikasi nasional.

Dampaknya bersifat sistemik. Sekali legitimasi runtuh, publik dan industri sulit membedakan mana LSP yang kredibel dan mana yang sekadar menjalankan rutinitas administratif.

Perlu ditegaskan, tidak semua LSP bermasalah. Banyak LSP dan asesor bekerja dengan integritas.

Namun dalam kebijakan publik, satu kasus saja cukup untuk merusak kepercayaan terhadap seluruh sistem, terutama ketika sistem tersebut bertumpu pada legitimasi moral dan profesional.

Kesalahan terbesar dalam membaca persoalan sertifikasi adalah menganggapnya sekadar masalah moral individu. Padahal, akar persoalan terletak pada desain insentif dan tata kelola.

Mayoritas LSP di Indonesia beroperasi dengan pembiayaan mandiri. Biaya uji kompetensi menjadi sumber pendapatan utama. Dalam desain seperti ini, keberlanjutan lembaga sangat bergantung pada volume peserta dan tingkat kelulusan.

Secara teori pengendalian manajemen, ini adalah situasi berisiko tinggi. Ketika pendapatan bergantung pada kelulusan, sementara kualitas sulit diukur dan jarang dievaluasi berbasis hasil kerja nyata, maka standar akan cenderung melunak.

Asesmen mudah berubah menjadi formalitas: dokumen lengkap, simulasi minimal, wawancara normatif, lalu sertifikat terbit.

Pengawasan memang ada seperti witness dan monitoring, tapi sebagian besar masih berfokus pada kepatuhan prosedural, bukan pada dampak riil di pasar kerja.

Pertanyaan kuncinya jarang diajukan: apakah lulusan sertifikasi benar-benar bekerja, bertahan, dan berkinerja baik?

Belajar dari negara maju

Jika menoleh ke negara maju, perbedaannya sangat mencolok. Di Jerman, sertifikasi vokasi tidak terpisah dari dunia kerja.

Sistem dual vocational training memastikan asesmen kompetensi dilakukan di lingkungan kerja nyata, dengan keterlibatan langsung kamar dagang dan industri. Sertifikat hanya terbit jika peserta lulus uji di konteks kerja riil.

Di Australia, lembaga sertifikasi diawasi ketat oleh regulator independen. Tingkat kelulusan yang terlalu tinggi tanpa korelasi dengan penempatan kerja justru menjadi sinyal risiko. Lembaga yang tidak kredibel bisa kehilangan akreditasi.

Di Inggris dan Kanada, banyak sertifikasi profesional dikelola oleh professional bodies. Sertifikat tidak bernilai jika tidak diakui oleh pemberi kerja. Reputasi lembaga menjadi mata uang utama bukan volume peserta.

Benang merahnya jelas, di negara maju, sertifikasi hidup atau mati oleh kepercayaan industri, bukan oleh banyaknya sertifikat yang dicetak.

Mengapa Indonesia tertinggal?

Indonesia masih cenderung memosisikan sertifikasi sebagai target program, bukan sebagai alat seleksi pasar kerja yang diuji oleh kebutuhan nyata industri.

Gejalanya terlihat dari cara kinerja sering dibaca: berapa banyak asesi yang tersertifikasi, berapa sertifikat terbit, berapa LSP/TUK bergerak, dan seberapa tinggi realisasi kegiatan.

Dalam Laporan Kinerja BNSP 2023, misalnya, capaian “asesi yang berhasil tersertifikasi” disebut mencapai sekitar 1,23 juta orang pada tahun tersebut—angka yang menunjukkan skala output yang besar, tetapi belum otomatis menjawab pertanyaan kunci: apakah mereka bekerja, bertahan, dan produktif setelah tersertifikasi?

Pola “output-driven” ini membuat sertifikasi mudah menjadi indikator administratif: semakin tinggi volume asesmen dan kelulusan, semakin terlihat “berhasil”.

Namun, pasar kerja tidak menilai keberhasilan dari volume sertifikat; pasar kerja menilai dari risk of hiring dan performance on the job.

Itulah sebabnya banyak perusahaan tetap mengandalkan mekanisme seleksi yang mereka percayai: tes internal, studi kasus, work sample test, probation, dan evaluasi supervisor karena biaya salah rekrut jauh lebih mahal daripada biaya mengabaikan sertifikat.

Masalahnya bukan sekadar persepsi. Berbagai kajian tentang sistem keterampilan Indonesia menekankan bahwa yang menentukan dampak pelatihan/sertifikasi adalah keterhubungan yang nyata dengan permintaan kerja dan kemampuan sistem untuk membaca kebutuhan keterampilan secara granular.

World Bank, misalnya, menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis permintaan (demand-side) dan penggunaan data kebutuhan kerja (termasuk data lowongan) agar pasokan keterampilan tidak berjalan sendiri tanpa “pembeli” yang jelas.

Jika sistem informasi pasar kerja (LMIS) dan umpan balik industri lemah, program keterampilan cenderung menghasilkan output (pelatihan/sertifikat) tanpa jaminan outcome (pekerjaan/produktivitas).

Karena itu, selama kelulusan masih menjadi KPI yang paling “terlihat”, sementara outcome kerja tidak diukur sistematis (placement rate 6–12 bulan, retensi, peningkatan produktivitas/upah, kepuasan pengguna), sertifikasi akan terus rentan menjadi “ritual kelulusan”.

Dan selama industri hanya dilibatkan secara simbolik—misalnya, sebatas seremonial kemitraan atau konsultasi awal—maka standar sertifikasi akan sulit menjadi standar rekrutmen.

Pasar kerja akan memilih jalannya sendiri: sertifikat nasional tetap ada, tetapi ditinggalkan dalam praktik.

Koreksinya jelas: negara perlu menggeser akuntabilitas dari berapa banyak yang lulus menjadi berapa banyak yang benar-benar bekerja dan berkinerja.

Negara-negara OECD telah lama menekankan pentingnya kebijakan keterampilan yang berorientasi hasil dan insentif yang mengarahkan sistem pendidikan/pelatihan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja—bukan sekadar mengejar output program.

Reformasi yang tidak bisa ditunda

Jika sertifikasi BNSP ingin kembali relevan dan dipercaya, reformasi harus bersifat struktural.
Pertama, ubah indikator keberhasilan LSP. Bukan jumlah peserta dan tingkat kelulusan, tetapi tingkat penempatan kerja, retensi 12 bulan, dan kepuasan pengguna tenaga kerja.

Kedua, wajibkan keterlibatan industri dalam asesmen, bukan sekadar dalam MoU atau seminar.

Untuk skema kerja, kelulusan harus melibatkan penilai dari dunia usaha. Para asesor wajib memiliki pengalaman kerja atau magang minimum 1 tahun di industri yang relevan sehingga eligible menilai kompetensi peserta sertifikasi bukan sekedar faham teori.

Ketiga, tegakkan pemisahan peran secara nyata antara lembaga pelatihan, LSP, dan asesor. Semakin terpisah rantai kepentingan, semakin kecil konflik kepentingan.

Keempat, publikasikan reputasi LSP secara transparan. Di negara maju, reputasi adalah sanksi paling efektif. Lembaga dengan kualitas rendah akan ditinggalkan pasar tanpa perlu kriminalisasi.

Sertifikasi BNSP kini benar-benar berada di persimpangan jalan kebijakan publik. Di satu sisi, ia memiliki peluang besar untuk berbenah dan kembali memainkan peran strategis sebagai instrumen peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional—terutama di tengah tekanan bonus demografi dan kompetisi tenaga kerja regional.

Namun di sisi lain, tanpa koreksi mendasar, sertifikasi berisiko terus berjalan sebagai formalitas administratif: sertifikat terbit, laporan kinerja terpenuhi, tetapi dunia kerja tetap mencari mekanisme seleksi alternatif yang mereka anggap lebih dapat dipercaya.

Realitas ini penting dicatat: dunia kerja tidak anti-sertifikasi. Yang ditolak bukan gagasan standarisasi, melainkan sertifikasi yang tidak menghadirkan nilai tambah nyata dalam menurunkan risiko rekrutmen dan meningkatkan produktivitas.

Kepercayaan tidak lahir dari regulasi, logo, atau label nasional, melainkan dari konsistensi antara kompetensi yang dijanjikan oleh sertifikat dan kemampuan nyata pemegangnya saat diuji di tempat kerja.

Karena itu, jika sertifikasi ingin kembali dihormati, ia harus menundukkan diri pada logika pasar kerja, bukan sebaliknya.

Artinya, standar, skema, dan proses asesmen harus diuji oleh kebutuhan riil industri; kelulusan harus bermakna kesiapan kerja; dan keberhasilan sistem harus diukur dari outcome, bukan sekadar output.

Pasar kerja akan selalu rasional: ia memilih sinyal yang paling akurat dan paling mengurangi risiko.

Jika sertifikasi mampu menyediakan sinyal tersebut secara konsisten, industri akan menggunakannya tanpa paksaan. Namun jika tidak, sertifikasi akan terus ada secara formal tetapi ditinggalkan secara praktis.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengakui gaya penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) yang digandeng perusahaan pinjaman online (pinjol) membuat citra industri buruk.

Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan aduan penagihan oleh debt collector yang tak sesuai ketentuan mayoritas berasal dari pinjol ilegal.

"Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Entjik menegaskan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP).

Kemudian, seluruh tenaga penagih wajib mengikuti pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi.

"Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika ataupun di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen," katanya.

Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya.

"Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR.

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara soal desakan anggota DPR untuk melarang penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector).

Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP).

"Seluruh tenaga penagih wajib mengikuti training/pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Entjik pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi. Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika atau di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen.

Entjik mengatakan AFPI memiliki komite etik yang anggotanya terdiri dari beberapa pengacara dan kantor hukum.

"Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya.

Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya .

"Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol Ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," terangnya.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR.

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.