Bisnis.com, MAKASSAR - Distributor aspal curah, Kalla Aspal menyebut harga aspal global saat ini mengalami lonjakan hingga hampir 50% dari tingkat harga normal.

Hal ini dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang menyumbat rantai pasok dan distribusi minyak global, serta memicu rantai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal Amril Arifin mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan tantangan pada sisi operasional domestik yang berimbas pada ketersediaan stok.

Dia mengonfirmasi bahwa cadangan aspal di Terminal Aspal Curah (TAC) Parepare mulai menunjukkan keterbatasan. Guna memitigasi risiko kelangkaan yang dapat menghentikan proyek berjalan, Kalla Aspal langsung mengambil langkah dengan mengalihkan kelebihan pasokan dari TAC Mamuju untuk menopang kebutuhan di wilayah Sulawesi Selatan.

"Langkah ini penting mengingat industri konstruksi nasional secara agregat sedang tertekan akibat inflasi harga material," ucap Amril di Makassar, Jumat (29/5/2026).

Kendati kondisi pasar tengah dibayangi ketidakpastian tinggi, Kalla Aspal tetap berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan keandalan mutu demi mendukung kelangsungan proyek infrastruktur nasional.

"Kami tetap berupaya mendukung pekerjaan rekan-rekan kontraktor, baik untuk proyek APBN maupun APBD. Saat ini, di Sulawesi Selatan terdapat lima paket pengerjaan jalan yang tetap kami support. Suplai aspal terus kami maksimalkan dan quality control tetap dijaga ketat sebagai agen resmi Pertamina," ujar Amril.

Merespons kondisi yang dinilai dapat mengancam margin dan kesehatan finansial para kontraktor, Kalla Aspal secara aktif melobi para pemangku kebijakan. Melalui Asosiasi Anemer Aspal Beton Indonesia (AABI), perusahaan gencar menyosialisasikan dampak kenaikan harga aspal ini kepada stakeholder terkait.

Harapannya, ada peninjauan kembali atau kebijakan eskalasi terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Sementara untuk proyek yang baru akan ditender, Kalla Aspal berharap harga aspal yang tinggi sudah dipertimbangkan dalam pagu anggaran agar kontraktor tidak merugi.

"Kami menilai intervensi kebijakan pemerintah sangat mendesak untuk menjaga stabilitas industri konstruksi nasional. Tanpa adanya solusi regulasi atau relaksasi kontrak yang memadai, dikhawatirkan terjadi penurunan kinerja serapan anggaran dan perlambatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah," tutur Amril.