SINGAPURA - Negara tetangga Indonesia, Singapura, akan memperoleh tambahan rudal 24 unit rudal canggih Hellfire setelah Amerika Serikat (AS) mendukung paket penjualan yang diusulkan senilai USD22,3 juta (lebih dari Rp401 miliar)

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah menyetujui potensi penjualan tambahan 24 rudal AGM-114R Hellfire ke Singapura, bersama dengan layanan dan peralatan pendukung terkait. Dengan demikian, total paket yang dijual ke Singapura menjadi 67 rudal.

Rudal Hellfire adalah jenis senjata udara-ke-darat presisi yang diproduksi oleh Lockheed Martin.

Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF) mengatakan akuisisi ini akan mendukung kebutuhan pelatihan dan operasional Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF).

Helikopter serang AH-64D Apache Longbow milik RSAF saat ini dipersenjatai dengan rudal Hellfire.

"Kementerian Pertahanan/Angkatan Bersenjata Singapura (MINDEF/SAF) mengambil pandangan strategis jangka panjang terhadap pengadaan pertahanan kami untuk memastikan bahwa kami membuat keputusan yang bijaksana dan hemat biaya yang paling sesuai dengan kebutuhan pertahanan kami, dan menjaga kesiapan operasional," kata kementerian tersebut, yang dilansir Channel News Asia, Kamis (2/7/2026).

Singapura telah meminta rudal serta layanan dukungan teknik, teknis, dan logistik, menurut pernyataan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

Persetujuan terbaru ini menambah paket sebelumnya yang bernilai sekitar USD12,4 juta, yang berada di bawah ambang batas yang memerlukan pemberitahuan kepada Kongres AS.

Paket tersebut mencakup suku cadang, peningkatan peluncur, layanan pemeliharaan dan perbaikan, dukungan perangkat lunak, publikasi teknis, pelatihan dan bantuan teknis, serta dukungan teknik dan logistik.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa penjualan peralatan dan dukungan yang diusulkan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di kawasan Asia.

Disebutkan bahwa penjualan tersebut akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional AS dengan meningkatkan keamanan Singapura, yang dipandang Washington sebagai kekuatan penting untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Asia.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan penjualan tersebut akan meningkatkan kemampuan RSAF untuk melakukan operasi dan pelatihan, menambahkan bahwa Singapura "tidak akan kesulitan" mengintegrasikan peralatan dan pelatihan terkait ke dalam angkatan bersenjatanya.

Pada bulan Juni, AS menyetujui penjualan peningkatan artileri roket senilai USD73 juta kepada Singapura.

Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Putu Rahwidhiyasa mengatakan pemerintah memfokuskan rantai nilai halal (Halal Value Chain) untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dalam industri ekosistem halal Indonesia.

“Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat. Karena prosesnya akan terjamin dari hulu ke hilir, akan diperiksa, akan dirunut, sehingga pada saat sampai ke tempat mereka itu benar-benar bersih dan sehat,” kata Putu dalam acara Islamic Finance Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Putu mengatakan salah satu strategi utama dalam memperkuat rantai nilai ini adalah melalui hilirisasi potensi besar gelatin ikan halal sebagai substitusi impor.

Selama ini, gelatin merupakan komponen vital dalam berbagai industri mulai dari farmasi (cangkang kapsul), kosmetik (lipstik), hingga makanan olahan (yogurt dan es krim).

Dengan riset yang telah berjalan selama 20 tahun di Institut Pertanian Bogor, Indonesia diharapkan mampu memproduksi gelatin halal dengan bahan baku yang mudah di dapat di tanah air.

Selain gelatin, sektor wewangian (fragrance) juga menjadi sorotan. Indonesia, khususnya Aceh, dikenal sebagai produsen minyak nilam (patchouli oil) terbaik di dunia.

Melalui penguatan rantai nilai, pemerintah mendorong agar minyak nilam tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diproses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah (value-added) di pasar kosmetik global.

“Rantai nilai halal ini merupakan peluang untuk kerja sama tidak hanya di Indonesia tetapi juga antar negara,” katanya pula.

Putu mengatakan industri halal kini sudah menjadi standar universal dan menjadi peluang pasar global yang tidak bisa diabaikan.

Rantai nilai halal di dalam industri halal yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan Indonesia, masuk sebagai pilar dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan.

Kolaborasi lintas sektor dengan kementerian serta lembaga dilakukan untuk penguatan industri halal Indonesia, di antaranya kemudahan akses modal melalui sistem digital yang menghubungkan profil UMKM halal secara otomatis dengan lebih dari 30 lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selain itu, KNEKS dan Kementerian Pariwisata membidik penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim melalui skema kolaborasi internasional.

Salah satu strategi inovatif yang tengah digodok adalah optimalisasi load factor maskapai penerbangan rute Timur Tengah dengan memberikan insentif bagi turis dari kawasan Teluk (GCC) untuk mengisi kursi pesawat yang kosong saat musim haji atau umrah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat devisa Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan Tim Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan industri berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Transformasi transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan orang. Yang kita bangun adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu saat memimpin diskusi bersama para guru besar dari 10 perguruan tinggi mitra Program Tim Ekspedisi Patriot pada Selasa (30/6).

Menurut dia, kawasan transmigrasi tidak lagi hanya dipandang sebagai lokasi permukiman, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan potensi sumber daya alam, riset, inovasi perguruan tinggi, dunia usaha, investasi, dan akses pasar.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot akan menjadi penghubung antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam merancang pengembangan kawasan secara menyeluruh.

Tim tersebut disiapkan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, mendorong pengembangan industri pengolahan, memperkuat sumber daya manusia, serta membangun kemitraan dengan pelaku usaha yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Program Transmigrasi Patriot akan difokuskan di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua dengan melibatkan perguruan tinggi mitra, ujar dia.

Kementerian Transmigrasi menargetkan potensi lokal di kawasan transmigrasi tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Menurut Iftitah, pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi berbasis potensi lokal.

"Ada gula, ada semut. Kita bangun dulu ekonominya. Ketika peluang kerja dan usaha tumbuh, masyarakat akan datang karena melihat masa depan yang lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan masukan para akademisi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan indikator keberhasilan Tim Ekspedisi Patriot.

Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari jumlah kajian atau pemetaan yang dihasilkan, tetapi juga dari tumbuhnya industri lokal, bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Sjarief Widjaja menilai keberhasilan industrialisasi kawasan transmigrasi sangat ditentukan oleh kepastian pasar.

"Yang paling penting adalah offtaker. Produk masyarakat harus sejak awal dihubungkan dengan pasar sehingga industrialisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan," kata Sjarief.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof Tommy Perdana mengatakan Tim Ekspedisi Patriot perlu berperan sebagai konsolidator yang menghubungkan sistem produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.

Menurut dia, industrialisasi kawasan hanya dapat berjalan apabila rantai pasok dibangun secara utuh, mulai dari penguatan petani, pengolahan hasil, pembiayaan, hingga akses ke pasar modern dan ekspor.

"Patriot perlu menjadi konsolidator yang memahami sistem produksi sekaligus sistem pasar sehingga masyarakat mampu bertransformasi dari pola produksi tradisional menuju pertanian dan agroindustri yang berorientasi pasar," ujar Tommy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Pameran AllPack Surabaya dan East Beauty Pack Expo 2026 dibuka di Surabaya, Rabu (1/7/2026). Sebanyak 130 peserta, 10 di antaranya UMKM, meramaikan pameran yang digelar di Krista Exhibitions Group ini. Pameran ini menjadi ajang bagi pelaku industri memperkenalkan inovasi, memperluas jaringan bisnis, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pengemasan, percetakan, pengolahan, dan industri kecantikan di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan, AllPack Surabaya 2026 menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya digelar secara mandiri, setelah sebelumnya selalu berlangsung bersamaan dengan EastFood Indonesia (IIFEX) Surabaya. Pemisahan ini karena tingginya antusiasme peserta dan kebutuhan industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Melalui penyelenggaraan AllPack Surabaya 2026 dan East Beauty Pack Expo 2026, kami ingin menghadirkan peluang kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku industri. Surabaya memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kami optimistis pameran ini akan menjadi momentum memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mempercepat adopsi teknologi dan inovasi," kata Daud.

Banyak iovasi di sektor pengemasan, percetakan, pengolahan makanan dan minuman, farmasi, logistik, hingga manufaktur dipamerkan dalam ajang tersebut. East Beauty Pack Expo 2026 menampilkan beragam inovasi industri kecantikan, mulai dari kemasan kosmetik, bahan baku, mesin produksi, hingga teknologi pendukung bagi pelaku usaha beauty dan personal care.

Selain pameran produk dan teknologi, pengunjung juga dapat mengikuti seminar, forum diskusi, hingga program Business Matching yang mempertemukan peserta dengan calon mitra bisnis potensial. Penyelenggara juga menghadirkan Hosted Buyer Program yang mengundang pembeli dari dalam maupun luar negeri untuk mengikuti pertemuan bisnis terjadwal dengan peserta pameran.

”Kami berharap kedua program tersebut mampu membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor. Sekaligus memperkuat kemitraan bisnis di sektor pengemasan, pengolahan, dan industri kecantikan,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan penguatan implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi salah satu langkah strategis untuk memacu optimisme industri manufaktur di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus memperkuat daya saing.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan, pihaknya terus memperkuat berbagai kebijakan strategis guna menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tantangan global.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata dia.

Menurut Febri, tekanan terhadap PMI pada Juni lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah berfokus memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri adalah implementasi program HGBT. Program tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” katanya.

Pemerintah sebelumnya pada Senin (29/6) memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya sekitar 20–23 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri, dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

Lebih lanjut, Febri menekankan bahwa di tengah semakin kompleksnya tantangan global, kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri menjadi semakin krusial. Perlindungan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi penyerapan tenaga kerja dan menekan risiko PHK.

“Di tengah situasi di mana negara-negara kompetitor masih bergerak secara ekspansif, Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui keterlibatan dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah akan terus menerus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Menurut Febri, berbagai langkah tersebut diarahkan untuk mendongkrak daya saing nasional serta merebut peluang pasar, baik ekspor maupun domestik. Pemerintah meyakini perlindungan terhadap industri dalam negeri merupakan salah satu fondasi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Selain memperkuat implementasi HGBT dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, Kemenperin juga terus mengakselerasi berbagai program strategis lainnya, mulai dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional.

Di tengah penurunan PMI pada Juni, Kemenperin mencatat survei S&P Global justru menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan ke depan atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto hari ini. Ade dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Ade dipanggil untuk berkas penyidikan tersangka Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 12 saksi lainnya, berikut daftarnya:

1. Mardoni Akrom - Kabid Anggaran BPKAD Prov. Riau

2. Matnuril - PNS / Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov Riau

3. Muhammad Taufiq Oesman Hamid - Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pemprov Riau

4. Purnama Irawansyah - Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau

5. Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau

6. Syarkawi - Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau (31 Desember 2024 – sekarang)

7. Thomas Larfo - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau sejak Oktober tahun 2025 s.d sekarang

8. Yan Dharmadi - Kepala Biro Hukum Provinsi Riau

9. Hatta Said - Karyawan Swasta (Toko Intan pasar Bawah)

10. Ida Wahyuni - Asisten Rumah Tangga

11. Iwan Pansa - Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru (tahun 2019-sekarang)

12. Ripinuji- Karyawan Swasta

"Pemeriksaan dilakukan Kantor BPK Perwakilan Prov. Riau," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menahan Marjani (MJN) selaku ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Lihat video: Operasi KPK di Indragiri Hulu, Kantor Bupati Digeledah Sindo Sore



Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka. Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan.

"Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin, 13 April 2026.

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan Keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN. Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

JAKARTA - Indonesia dan Belarus terus memperkuat hubungan ekonomi bilateral melalui penyelenggaraan Indonesia–Belarus Business Forum and Business Matching di Jakarta, Selasa (30/6). Forum tersebut menjadi ajang mempertemukan pelaku usaha kedua negara guna mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kemitraan ekonomi strategis.

"Forum bisnis ini merupakan platform strategis untuk memperkuat kerja sama antarpelaku usaha sekaligus menerjemahkan hubungan bilateral yang baik menjadi kemitraan ekonomi yang nyata," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Forum yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bersama Belarusian Chamber of Commerce and Industry tersebut berlangsung di tengah upaya kedua negara memperluas jejaring bisnis dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Momentum itu juga diperkuat dengan rencana kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko ke Indonesia pada 1-2 Juli 2026.

Airlangga mengatakan nilai perdagangan Indonesia dan Belarus pada 2025 mencapai sekitar USD221,3 juta atau meningkat sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen meningkatkan ekspor produk elektronik, perikanan, karet, kakao, serta turunan minyak sawit ke Belarus.

Deputi Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich mengatakan hubungan multisektor kedua negara terus berkembang sejak pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lukashenko. Ia juga menyampaikan Presiden Lukashenko telah menandatangani undang-undang ratifikasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Karankevich turut mendukung pembentukan Indonesia–Belarus Business Council sebagai wadah memperkuat komunikasi dan kolaborasi dunia usaha kedua negara. Menurut dia, implementasi I-EAEU FTA akan membuka akses perdagangan Indonesia ke pasar Eurasian Economic Union (EAEU) yang memiliki populasi sekitar 180 juta jiwa.

Coordinating Vice Chairman for International Affairs Kadin Indonesia James T. Riady mengatakan kemitraan bisnis jangka panjang antara Indonesia dan Belarus berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi kedua negara.

Sementara itu, Chairman of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry Mikhail Miatlikov menilai struktur ekonomi Indonesia dan Belarus saling melengkapi sehingga membuka peluang kerja sama yang luas di berbagai sektor. Forum bisnis tersebut juga dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.

Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu mengatakan, tingkat kepercayaan investor tidak dapat dinilai hanya dari pergerakan pasar keuangan maupun sentimen jangka pendek.

Menurutnya, indikator yang lebih mencerminkan keyakinan investor terhadap suatu negara adalah Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA), yang merupakan keputusan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental ekonomi.

"Menarik investasi bukan pekerjaan mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia, tercermin dari realisasi investasi yang terus tumbuh, termasuk kontribusi PMA mencapai 50,1 persen pada triwulan I 2026. Ini membuktikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga," ujarnya.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi PMA pada triwulan I 2026 mencapai Rp250 triliun atau berkontribusi sebesar 50,1 persen terhadap total realisasi investasi senilai Rp498,8 triliun.

Capaian tersebut melanjutkan tren peningkatan PMA dalam beberapa tahun terakhir, yakni dari Rp147,2 triliun pada triwulan I 2022, meningkat menjadi Rp177 triliun pada triwulan I 2023, Rp204,4 triliun pada triwulan I 2024, Rp230,4 triliun pada triwulan I 2025, hingga mencapai Rp250 triliun pada triwulan I 2026.

Menurut Dendy, pertumbuhan yang konsisten tersebut menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik di mata investor global.

Ia menyampaikan hal itu juga terlihat dari keberagaman negara asal investor, dengan Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi lima investor terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026.

Selain nilai investasi, Dendy menegaskan manfaat investasi juga tercermin dari dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

"Yang lebih penting, investasi tidak hanya tercermin di pasar keuangan, tetapi juga mengalir ke sektor-sektor strategis yang meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah manfaat nyata investasi yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sepanjang triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat menyerap 706.569 tenaga kerja Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan investasi terus memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Ke depan, pihaknya menyatakan akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian berusaha, serta penguatan kebijakan hilirisasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tingkat global.

"Investasi hari ini menentukan masa depan generasi selanjutnya. Karena itu, mari bersama-sama menjaga iklim investasi yang semakin ramah bagi investor agar investasi terus tumbuh dan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Dendy.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi telah mendorong inflasi kelompok transportasi menjadi sebesar 2,29 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juni 2026, dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebanyak dua kali sepanjang Juni 2026, telah memberikan pengaruh terhadap indikator harga pada Juni 2026.

“Kita tahu bersama pada tanggal 1 Juni 2026 terjadi kenaikan harga pada Pertamax Turbo, tapi juga penurunan harga pada Dexlite dan Pertamina Dex. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 2026 terjadi kenaikan harga pada Pertamax,” ujar Ateng dalam Jumpa Pers Berita Resmi Statistik (BRS) di Jakarta, Selasa.

Pada 1 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga BMM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo (RON 98) mayoritas naik Rp850 atau 4 persen, Dexlite (CN 51) mayoritas turun Rp3.100 atau 12 persen, dan Pertamina Dex (CN 53) mayoritas turun Rp3.150 atau turun 11 persen.

Kemudian, pada 10 Juni 2026, dilakukan penyesuaian harga Pertamax (RON 92) mayoritas naik 4.050 atau naik 32 persen.

Selain komoditas bensin yang memberikan andil 0,21 persen terhadap inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026, terdapat juga komoditas tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,05 persen dan 0,01 persen.

“Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi, sementara kenaikan untuk tarif angkutan udara terutama didorong oleh meningkatnya permintaan seiring adanya periode libur sekolah pada bulan Juni,” jelas Ateng.

Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan secara bulanan menjadi sebesar 111,89 dari sebelumnya yang sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Selain kelompok transportasi, kelompok pengeluaran selanjutnya yang mendorong inflasi bulanan yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok tersebut, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026, dengan andil inflasi tertinggi disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen,

Kemudian, disumbangkan oleh komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,36 persen dan tingkat inflasi 4,67 persen. Kemudian, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,69 persen dan tingkat inflasi 10,10 persen.

Berdasarkan komponen, secara tahunan seluruh komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 2,76 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan diikuti komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.

Seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan, yaitu inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen (year on year/yoy), dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, mengonsumsi informasi, hingga membangun kepercayaan terhadap media.

Pembahasan tersebut menjadi fokus utama dalam acara bertajuk The 3rd Mercu Buana International Conference on Communication Science (MICoCS) yang diselenggarakan Universitas Mercu Buana di Hotel Mercure, Nusa Dua, Bali, Senin (29/6/2026).

Konferensi internasional itu kedatangan akademisi komunikasi dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan China untuk membahas masa depan ilmu komunikasi di era kecerdasan buatan.

Menurut Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunimasi FIKOM Universitas Mercu Buana Dr. Heri Budianto

tema kegiatan kali ini adalah transformasi komunikasi di era AI, konferensi ini mengupas berbagai tantangan baru mulai dari perubahan perilaku audiens, industri media digital, komunikasi lintas budaya, hingga pentingnya inklusi digital.

Saat membuka acara, Ketua MICoCS 2026 Assoc. Prof. Dr. Afdal Makkuraga Putra, menegaskan keberhasilan komunikasi di masa depan tidak cukup bergantung pada kecanggihan teknologi semata.

“Autentisitas, transparansi algoritma, hubungan emosional dengan audiens, serta penguatan literasi digital menjadi faktor yang menentukan terciptanya ekosistem komunikasi yang sehat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat,” terang Afdal, melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Salah satu narasumber MICoCS, Dr. Ayesha Ashfaq dari University of the Punjab, Pakistan, menyoroti bagaimana algoritma AI telah mengubah pola konsumsi berita masyarakat.

Menurutnya, sistem rekomendasi berbasis AI kini berperan besar menentukan informasi yang diterima pengguna melalui media sosial maupun platform digital.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memunculkan tantangan baru berupa filter bubble, echo chamber, serta meningkatnya risiko penyebaran misinformasi.

"Viralitas bukan lagi ukuran utama kredibilitas sebuah informasi. Karena itu, transparansi algoritma dan peningkatan literasi AI menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital," paparnya.

Kemudian, Prof. Dr. Gerald Goh Guan Gan dari Multimedia University, Malaysia menilai kesenjangan digital pada era AI tidak hanya berkaitan dengan akses internet atau perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih kompleks seperti bias algoritma.

Sementara itu, Dr. Liu Hao dari Zhejiang Business Technology Institute, China, memaparkan hasil penelitiannya mengenai efektivitas komunikasi digital dalam membangun citra destinasi wisata melalui media sosial.

Penelitiannya menemukan pengalaman nyata yang dibagikan kreator konten jauh lebih efektif dibandingkan promosi formal dalam membangun keterlibatan audiens.

Lalu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Prof. Dr. Ahmad Mulyana memperkenalkan Mulyana Model, sebuah model konseptual yang menjelaskan transformasi industri makna pada era digital melalui perspektif mediamorfosis.

Mulyana menjelaskan ekonomi digital kini ditandai oleh berkembangnya ekonomi perhatian (attention economy), ekonomi kreator, monetisasi data, hingga kapitalisme platform.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi antara lain bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin menjadi pendorong utama inflasi bulanan Juni 2026 yang tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa tingkat inflasi kelompok transportasi tersebut tercatat sebesar 2,29 persen (month to month/mtm) dengan andil sebesar 0,28 persen pada Juni 2026.

“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi antara lain bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin. Bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,21 persen. Selanjutnya, tarif angkutan udara memberikan andil inflasi 0,05 persen, sedangkan pelumas/oli mesin menyumbang 0,01 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pendorong inflasi bulanan Juni 2026 selanjutnya yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tercatat inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok ini, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil peredam inflasi alias mengalami deflasi.

Komoditas tersebut, di antaranya adalah daging ayam ras yang tercatat deflasi sebesar 0,06 persen, telur ayam ras deflasi sebesar 0,02 persen, serta sawi hijau dan ketimun masing-masing deflasi sebesar 0,01 persen.

Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan secara bulanan menjadi sebesar 111,89 dari sebelumnya yang sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026.

Adapun, andil inflasi tertinggi berturut-turut disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen, lalu, komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,36 persen dan tingkat inflasi 4,67 persen.

Kemudian, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,69 persen dan tingkat inflasi 10,10 persen.

Berdasarkan komponen, secara tahunan seluruh komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 2,76 persen.

Kemudian, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.

Seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan, yaitu inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen (year on year/yoy)., dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026