REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur terus dipercepat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas di daerah. Proyek sekolah berbasis asrama tersebut ditargetkan menjadi pusat pengembangan talenta sains dan teknologi di kawasan kepulauan.

PT PP (Persero) Tbk mencatat progres pembangunan proyek telah melampaui target awal pelaksanaan. Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan nilai kontrak pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur mencapai Rp218,68 miliar dengan masa pekerjaan 240 hari kalender.

“Hingga pekan ke-21, progres realisasi pembangunan proyek telah mencapai 24,5 persen, lebih cepat dari target,” ujar Joko dalam keterangan tertulis, Kamis (14/6/2026).

Joko mengatakan, proyek tersebut menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan modern yang terintegrasi dan berstandar global. Pembangunan sekolah juga dikaitkan dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan sains dan teknologi serta pemerataan akses pendidikan.

Menurut Joko, pembangunan sekolah ini menunjukkan kontribusi perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.

“Kehadiran SMA Unggul Garuda Belitung Timur diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan talenta unggul yang mampu mencetak generasi muda berdaya saing global sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di daerah,” ucap Joko.

Dalam pelaksanaannya, proyek mengedepankan sejumlah inovasi konstruksi untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, antara lain penggunaan sistem pracetak, metode modular pada pekerjaan arsitektural, serta teknologi lifting terintegrasi guna mendukung efektivitas instalasi dan keselamatan kerja.

Joko mengatakan, sekolah ini dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama dengan desain adaptif terhadap karakter wilayah kepulauan Belitung. Fasilitas pendidikan disiapkan berstandar nasional dengan orientasi global untuk mendukung pembelajaran berbasis sains, teknologi, dan inovasi.

“Melalui proyek ini, PTPP optimistis dapat terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan nasional, menciptakan ekosistem pembelajaran modern, serta memperkuat kualitas SDM Indonesia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global,” kata Joko.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan unggulan juga terlihat melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie ke lokasi proyek untuk meninjau progres pembangunan.

“Kehadiran sekolah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang mampu mendorong potensi generasi muda di daerah agar dapat bersaing di tingkat global,” ujar Stella.

Stella mengatakan, kawasan sekolah didesain dengan konsep integrated campus development yang menggabungkan fasilitas akademik, asrama siswa, hunian tenaga pendidik, serta sarana pendukung lain dalam satu kawasan terpadu.

Konsep tersebut diharapkan menciptakan lingkungan belajar modern dan berkelanjutan yang mendukung kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi teknologi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari implementasi Asta Cita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hingga akhir Februari 2026, BRI menyalurkan KUR sebesar Rp 31,42 triliun atau setara 17,46 persen dari total alokasi BRI tahun 2026 sebesar Rp 180 triliun yang ditetapkan pemerintah. Penyaluran ini menjangkau 643 ribu debitur UMKM di seluruh Indonesia.

Tidak hanya dari sisi volume penyaluran, BRI memastikan KUR disalurkan secara produktif ke sektor-sektor strategis yang berperan dalam memperkuat sektor riil.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR BRI didominasi sektor produksi yang meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta jasa lainnya dengan porsi mencapai 64,13 persen dari total penyaluran.

Adapun, di antara sektor tersebut, pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 13,25 triliun atau setara 42,18 persen dari total KUR yang telah disalurkan BRI, mencerminkan dukungan perseroan terhadap ketahanan pangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan, BRI konsisten berperan mendukung agenda prioritas pemerintah, khususnya dalam mendorong penguatan sektor UMKM yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hery menegaskan, BRI akan terus berjalan beriringan dengan UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Karena itu, penyaluran KUR tak difokuskan pada pembiayaan semata, juga diiringi pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

‘’Dengan demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitasnya, memperluas skala bisnis, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hery dalam keterangan, Kamis (2/4/2026).

Adapun, komitmen tersebut tecermin dari capaian debitur KUR BRI yang berhasil naik kelas sebanyak 213 ribu debitur KUR atau setara 22,23 persen dari total sasaran tahun 2026 sebesar 962 ribu debitur.

Lebih lanjut, Hery menuturkan, sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI memastikan pemberian KUR dilakukan secara prudent, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, KUR merupakan kredit yang 100 persen bersumber dari dana bank atau menggunakan dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kreditnya harus terjaga dengan baik.

KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga juga secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Februari 2026, sekitar 19 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI.

Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada 2025 jangkauan KUR BRI tercatat sebesar 18 rumah tangga per 100 rumah tangga dan pada 2024 sebesar 17 rumah tangga per 100 rumah tangga.

Memaknai bulan suci Ramadan 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk BRI Peduli.

Dalam momentum Ramadan ini, perseroan melalui program "Berbagi Bahagia Bersama BRI" menyalurkan sebanyak 279 ribu paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Tak hanya itu, santunan juga diberikan kepada sekitar 8.500 anak yatim yang berada di panti asuhan di seluruh Tanah Air.

Setiap paket bantuan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, serta bahan pangan lainnya. Distribusi dilakukan oleh 18 Regional Office BRI dengan melibatkan pekerja BRI Group di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan program Berbagi Bahagia Bersama BRI merupakan inisiatif kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh BRI Peduli. Program ini berkolaborasi dengan YBM BRILiaN dalam momentum Ramadan untuk memperkuat solidaritas sosial serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami pastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat dengan melibatkan semua pekerja BRI di setiap unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga berharap bantuan sembako dan santunan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat serta warga dan anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan," ungkapnya.

Ia menambahkan, program ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah, di mana penyaluran bantuan sembako bertujuan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

"BRI senantiasa menjalankan kewajiban sosial, memperkuat perannya sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar," tutur Dhanny.

Pada kesempatan terpisah, Agus Surahman selaku perwakilan warga Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan mengatakan, pemberian bantuan sembako dari BRI Peduli dapat membantu meringankan beban ekonomi serta mendorong perbaikan gizi masyarakat di wilayahnya.

"Kami sangat terbantu dengan program ini dan kami ucapkan terima kasih kepada BRI atas kepedulian yang diberikan. Hal ini juga memperkuat tali ikatan dan silaturahmi kami warga dengan BRI yang selalu dekat dan membantu kami," ungkapnya.

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan 8 strategi kebijakan dengan istilah 'SEMANGKA' untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional di hadapan Komisi XI DPR RI, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Solikin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI mengatakan strategi tersebut dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk menopang program Asta Cita Pemerintah.

"Jadi delapan strategi 'SEMANGKA' ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah," ujar Solikin dalam rapat dengar pendapat umum calon Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).

Solikin menjelaskan alasan pemilihan 'SEMANGKA' yang mencakup berbagai kebijakan moneter sebagai sumber keberlanjutan dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita pemerintah.

"Jadi kulit hijau ini merepresentasikan tata kelola yang tertib karena semangka itu juga kulitnya halus pak dari luar. Daging merah melembangkan kesejahteraan rakyat, kuning pun juga sama pak melambangkan kesejahteraan rakyat, dan bijinya menjadi sumber keberlanjutan," terangnya.

Adapun 'SEMANGKA' adalah singkatan dalam berbagai langkah kebijakan moneter yang ia rancang.

Pertama, huruf 'S' adalah stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kebijakan ini sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak, stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat.

"Untuk menopangnya BI selama ini menerapkan bauran strategi kebijakan yang terintegrasi mengorkestrasi kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dalam satu kesatuan arah dan mendukung ekonomi berkelanjutan," kata Solikin.

Kedua, huruf 'E' adalah ekonomi syariah dan pesantren sebagai modal sosial pendorong produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, huruf 'M' adalah makroprudensial inovatif sebagai instrumen kunci pendorong intermediasi pembiayaan yang optimal seimbang dan inklusi di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan yang lainnya.

Keempat, huruf 'A' adalah akselerasi reformasi struktural. Kebijakan ini adalah syarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Kelima, huruf 'N' adalah navigasi stabilitas harga pangan yang diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar stabilitas makroekonomi, pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.

"Di mana ini diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar status makroekonomi pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional," jelas Solikin.

Keenam, huruf 'G' adalah gerak UMKM dan ekonomi kreatif. Kebijakan ini dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif terkait literasi keuangan dan digital, dukungan pembiayaan, perluasan akses pasar, transformasi digital, hingga pemetaan UMKM.

Ketujuh, huruf 'K' adalah keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan ini bermaksud transformasi sistem pembayaran dan mengakselerasi secara konsisten sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Terakhir, huruf 'A' adalah aksi bersama, sinergi dan kolaborasi. Solikin menjelaskan dengan ketidakpastian dan kompleksitas semakin tinggi BI tidak bisa bekerja sendiri sehingga diperlukan sinergi antar otoritas, industri serta masyarakat yang menjadi kunci dalam mendorong transformasi struktural ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

"bersama industri dan masyarakat akan melakukan kolaborasi yang katalistik, kolaborasi yang berorientasi kepada jangka panjang, kepentingan yang inklusif agar kebijakan saling memperkuat dan berdampak nyata bagi perekonomian," ungkap Solikin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, KAI Commuter, tengah menyiapkan konsep pengoperasian Kereta Petani dan Pedagang, sebuah inovasi layanan transportasi berbasis rel yang dirancang untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal.

Pada tahap awal, Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan konsep ini akan diterapkan di wilayah Banten sebagai bentuk dukungan terhadap Program Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan produktivitas sektor riil.

“Kereta khusus ini merupakan hasil karya Balai Yasa Surabaya Gubeng yang pertama kali diperkenalkan kepada publik pada 15 Agustus 2025,” ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/11/2025) lalu.

Saat itu, lanjut Anne, Kereta Petani dan Pedagang menjalani uji lintas perdana untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan kelayakan operasional sebelum dapat dioperasikan. Menurut Anne, inovasi ini menjadi salah satu bukti kemampuan KAI dalam menghadirkan sarana transportasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Melalui KAI Commuter, kami sedang menyiapkan konsep pengoperasian layanan yang akan membantu petani dan pedagang menjangkau pasar dengan lebih mudah, efisien, dan berbiaya terjangkau,” sambung Anne.

Anne menyampaikan, KAI berkomitmen menghadirkan layanan yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi nyata bagi masyarakat. Ia menyebut, transportasi berbasis rel berperan penting dalam memperkuat rantai pasok dan mendorong ekonomi daerah.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten 2023, terdapat 609.226 unit usaha pertanian perorangan di wilayah tersebut,” ucapnya.

Anne menilai, sebagian petani masih menghadapi kendala distribusi hasil panen ke pasar yang berdampak pada rendahnya nilai jual produk. Ia berharap kehadiran Kereta Petani dan Pedagang dapat menjadi solusi dalam mempercepat mobilitas hasil pertanian dan produk UMKM secara aman dan efisien.

Dalam survei terhadap pengguna Commuter Line Merak, sebanyak 81,23 persen penumpang yang merupakan petani dan pedagang mendukung adanya layanan kereta khusus untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka. Sementara itu, 6,94 persen penumpang dari Serang mengusulkan penyesuaian waktu keberangkatan pagi antara pukul 07.00 hingga 08.00 agar sesuai dengan waktu pasar tradisional.

“Aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan menjadi perhatian utama dalam pengembangan layanan ini,” lanjut Anne.