Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai volatilitas pasar modal, termasuk IHSG yang sempat terkoreksi cukup signifikan sepanjang 2026 memengaruhi kinerja produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unitlink.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan khususnya produk yang memiliki porsi investasi pada instrumen saham.

Kendati demikian, Ogi berujar per April 2026 kinerja PAYDI masih menunjukkan tren positif, dengan pendapatan premi mencapai Rp14,86 triliun atau tumbuh 11,14% secara tahunan.

“Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk PAYDI masih terjaga, didukung oleh kebutuhan akan perlindungan yang dikombinasikan dengan investasi jangka panjang,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei, Selasa (23/6/2026).

Dilanjutkan Ogi, pada dasarnya kebijakan investasi merupakan kewenangan masing-masing perusahaan asuransi yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan profil risiko nasabah.

Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi, katanya, OJK terus memastikan agar perusahaan menerapkan pengelolaan investasi secara prudent, memperkuat tata kelola investasi, serta menjalankan manajemen risiko yang efektif.

“OJK juga mendorong peningkatan transparansi produk dan edukasi kepada nasabah agar masyarakat memahami karakteristik dan risiko investasi yang melekat pada produk PAYDI,” tegas Ogi.

Terpisah, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai unitlink kian diminati masyarakat meskipun produk tradisional tetap dominan. Hal ini tercatat dari data AAJI bahwa premi produk unitlink pada kuartal I/2026 naik 4,1% (year on year/YoY) menjadi Rp17,17 triliun, sedangkan premi tradisional turun 2,9% YoY menjadi Rp30,10 triliun.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo mengatakan kedua produk itu memiliki segmennya masing-masing. Unitlink memang lebih dilirik oleh nasabah yang paham terhadap investasi, karena lebih bisa menerima risiko fluktuasi dari investasi.

Sebab demikian, Albertus menilai penyempurnaan PAYDI adalah hal yang positif karena menjadi lebih transparan dalam menjual produk dan lebih terbuka serta bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami akan menyampaikan usulan kepada OJK, nanti OJK akan melihat apakah perlu dilakukan satu revisi, satu pengayaan, satu perubahan terhadap SEOJK yang ada, sehingga pertumbuhannya lebih imbang ke depan. Saat ini kan tradisional kira-kira 70%, jadi kami harapkan ke depan dua-duanya bisa bertumbuh lebih baik,” ungkapnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa Januari-Maret 2026 di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) membukukan laba setelah pajak sebesar Rp1,28 triliun, tumbuh 161,5% (year on year/YoY) sepanjang 2025.

Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia Lauren Sulistiawati menyampaikan bahwa pertumbuhan itu ditopang oleh kenaikan pendapatan jasa asuransi yang mencapai Rp3,97 triliun.

“Serta peningkatan pendapatan investasi, termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi [PAYDI], yang mencapai Rp5,09 triliun,” tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Pada periode itu pula, total aset Manulife Indonesia mencapai Rp66,17 triliun. Adapun, hasil jasa asuransi bersih sebesar Rp299,77 miliar. Secara keseluruhan, hasil asuransi dan investasi bersih mencapai Rp1,28 triliun, dan laba komprehensif sebesar Rp859,4 miliar.

Kemudian, pada 2025 perusahaan yang merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation tersebut memiliki rasio pencapaian solvabilitas (RBC) sebesar 650%.

Lebih lanjut, Lauren mengungkapkan beban jasa asuransi perusahaan pada 2025 mencapai Rp3,68 triliun. Beban ini mencakup klaim asuransi jiwa, kesehatan, serta biaya terkait layanan asuransi.

“Pada tahun 2025, bertepatan dengan 40 tahun kehadiran Manulife di Indonesia, kami membukukan kinerja keuangan yang solid, didukung oleh pertumbuhan bisnis, pengelolaan investasi yang disiplin, dan tingkat solvabilitas yang kuat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Manulife Indonesia memiliki berbagai layanan keuangan, termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, serta program investasi dan dana pensiun untuk nasabah individu maupun korporat di Indonesia.

Melalui jaringan yang terdiri dari 18.000 tenaga pemasar profesional dan karyawan yang tersebar di lebih dari 70 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dinilai masih memerlukan penyempurnaan aturan, terutama untuk mengurangi hambatan dalam implementasi di lapangan.

Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI, khususnya pada aspek pemasaran, dengan tetap mengedepankan pelindungan kepentingan pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan langkah itu bertujuan untuk memastikan pemasaran produk dilakukan secara lebih transparan.

“Sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan nasabah,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Dikatakan Ogi, saat ini pengaturan PAYDI masih mengacu pada SEOJK 5/2022. Namun, OJK memandang pengaturan itu perlu ditingkatkan ke dalam Peraturan OJK atau POJK, supaya memiliki landasan yang lebih kuat dan bersifat strategis.

Adapun, lanjutnya, substansi yang diatur mencakup antara lain aspek pemasaran serta penyesuaian pengelolaan aset dan liabilitas.

“Sehingga selaras dengan ketentuan pengelolaan aset-liabilitas pada perusahaan asuransi dan reasuransi,” tegasnya.

Di sisi lain, dia turut membeberkan sejak Januari 2026, produk unit link atau PAYDI masih menunjukkan tren positif meskipun di tengah ketidakpastian global, termasuk faktor geopolitik.

Sebab itu, OJK menilai kondisi ini mencerminkan minat masyarakat terhadap produk berbasis investasi tetap terjaga, khususnya untuk perencanaan jangka panjang.

“Ke depan, pertumbuhan diperkirakan akan lebih moderat dan selektif, dengan fokus pada keberlanjutan produk dan kesesuaian dengan profil risiko nasabah, sehingga pangsa unit link cenderung stabil dengan potensi peningkatan secara bertahap,” jelas Ogi.

Adapun, berdasarkan data per Februari 2026, premi unit link tercatat sebesar Rp7,89 triliun, tumbuh 5,17% (year on year/YoY). Hal ini menunjukkan produk ini masih menjadi salah satu kontributor penting dalam industri asuransi jiwa dengan porsi yang tetap signifikan terhadap total premi.

OJK, ucap Ogi, terus mendorong penguatan tata kelola produk unit link melalui peningkatan transparansi manfaat dan risiko, penguatan proses pemasaran berbasis kebutuhan nasabah, serta pengelolaan investasi yangprudent.

“Selain itu, OJK menekankan prinsip kesesuaian produk [product suitability] dan perlindungan konsumen agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya dari sisi volume, tetapi juga kualitas,” sebutnya.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) turut mengungkapkan saat ini pihaknya bersama OJK sedang melakukanreviewatau merevisi aturan tentang unit link, supaya penjualannya bisa kembali ramai (marak). Mereka optimistis unit-link memiliki pasar ataumarket-nya sendiri.

“Dan dengan nanti POJK ini kalau sudah bisa direvisi, mudah-mudahan dalam tahun ini kita harapkan akan naik kembali,” tegas Albertus dalam konferensi pers AAJI di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Lebih jauh, Albertus mengemukakan AAJI memproyeksikan industri asuransi jiwa pertumbuhannya masih sangat positif, meski ada tantangan geopolitik yang dihadapi semua negara. Pihaknya yakin Indonesia memiliki resiliensi yang baik karena memilikidomesticmarketyang besar.

Oleh karena itu, imbuhnya, AAJI bersama regulator dan akademisi terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa di dalam kehidupan ada risiko finansial, sehingga harus punya solusi untuk risiko tersebut.

“Jadi,mindsettentang butuhnya proteksi asuransi jiwa terhadap keuangan sebuah keluarga. Nah ini bukan kebutuhan ketiga atau kedua atau ketiga, ini kebutuhan pokok. Jadi setiap ada pemasukan ada dana yang disisihkan untuk proteksi melalui proteksi asuransi jiwa,” jelasnya.

Penyempurnaan PAYDI

PT Asuransi Jiwa Sequis Life mengapresiasi upaya OJK dan AAJI untuk memperkuat industri asuransi jiwa. Terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis. Salah satunya, upaya itu dilakukan melalui penyempurnaan regulasi PAYDI.

“Perusahaan memandang bahwa penyempurnaan regulasi produk PAYDI ini tidak hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, khususnya PAYDI,” kata Head of Product Sequis Life, Wina Indah Lestari kepadaBisnis, Senin (4/5/2026).

Dikatakan Wina, saat ini Sequis Life menilai persepsi dari masyarakat terkait PAYDI menjadi tantangan terbesar yang dihadapi industri asuransi jiwa. Sebagian masyarakat masih melihat PAYDI sebagai produk untuk investasi. Meskipun pada dasarnya produk ini adalah proteksi jangka panjang dengan komponen investasi sebagai pelengkap.

Selain itu, pemahaman terkait risiko investasi dalam PAYDI memerlukan edukasi lebih mendalam, sehingga ekspektasi terhadap imbal hasil seringkali tidak sejalan dengan aktual. Kondisi pasar yang fluktuatif juga turut memengaruhi persepsi dan kepercayaan nasabah terhadap produk yang juga disebut unit-link ini.

Tidak sampai di situ, Wina menyebut penguatan pengaturan terkait pengelolaan aset dan liabilitas juga menjadi semakin krusial untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Terutama di tengah dinamika pasar yang terus dinamis.

“Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap penyesuaian regulasi tetap mempertimbangkan aspek implementasi di lapangan agar tidak menimbulkan disrupsi yang signifikan terhadap akses masyarakat terhadap solusi proteksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sequis Life melihat produk unit-link sudah mulai bergeser ke arah pertumbuhan yang lebih berkualitas, sehingga fokusnya tidak lagi semata pada volume premi, tetapi juga pada keberlanjutan polis.

“Sementara itu, dari sisi klaim, perusahaan tetap menjalankan kewajiban kepada nasabah secara konsisten, yang mencerminkan bahwa fungsi proteksi tetap menjadi inti dari produk ini,” ujar Wina.

Ke depan, imbuhnya, perusahaan melihat pertumbuhan PAYDI akan lebih ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan pemahaman nasabah. Oleh karena itu, fokus pihaknya adalah memperkuat kualitas bisnis melalui edukasi, transparansi, dan pemilihan segmen yang tepat.

Senada, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Prudential Life Assurance atau atau Prudential Indonesia, Maria Rosalinda menyambut baik dan mendukung mendukung langkah OJK mengevaluasi serta menyesuaikan aturan PAYDI

“Penyesuaian ini memang diperlukan guna menyeimbangkan antara pelindungan konsumen dengan kemudahan operasional di lapangan, khususnya yang terkait proses pemasaran produk unit link,” ucapnya kepadaBisnis, Selasa (5/5/2026).

Adapun, beberapa poin substansi yang dinilai perlu untuk disesuaikan adalah penyederhanaan proses pemasaran dengan mengevaluasi terhadap prosedur dokumentasi

Misalnya, imbuh Maria, rekaman proses penjualan dengan nasabah dapat diberikan opsi untuk menggunakanpre-recordedvideo penjelasan produk yang detil dan transparan, serta wajib untuk didengarkan oleh calon konsumen dan dipatuhi oleh tenaga pemasar

“Selain itu, kami percaya penyesuaian aturan yang dilakukan OJK sebagai wujud komitmen untuk mempermudah akses terhadap produk unit link dengan proses pemasaran yang lebih praktis namun tetap akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan konsumen,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung, berpendapat PAYDI memang perlu ditata dengan baik seiring dengan preminya yang bertumbuh positif.

Menurutnya, penataan itu dimulai dari produk, pemasaran, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, hingga aspek perlindungan konsumen. Kapler menyebut perlindungan konsumen sangat penting untuk menghindari terjadinya lagi kasus gagal bayar.

Terperinci, dia menjelaskan bahwa aspek pemasaran penting diperhatikan karena agen yang menjadi garda terdepan dalam distribusi harus benar-benar disertifikasi

“Benar-benar mereka diberikan pendidikan bagaimana menguasai produk, memahami market, memahami dasar-dasar risk and return, memahami manajemen investasi, dan bagaimana cara memasarkan produk yang benar,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Dia menekankan agen harus transparan dalam memberikan informasi tentang manfaat dan risiko produk. Tak sampai di situ, mereka juga harus bisa membuat atau menyiapkan risk profile, sehingga betul-betul paham soal produk yang dibutuhkan calon nasabah.

“Jangan lagi terjadi produk yang berisiko tinggi ditawarkan kepada calon nasabah yang belum mengerti investasi saham misalnya,” ucap Kapler.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi ketentuan terkait produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) atau unit-linked dalam rangka mengurangi hambatan implementasi, khususnya pada aspek pemasaran dengan tetap mengedepankan pelindungan kepentingan pemegang polis.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung, berpendapat PAYDI memang perlu ditata dengan baik seiring dengan preminya yang bertumbuh positif.

Menurutnya, penataan itu dimulai dari produk, pemasaran, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, hingga aspek perlindungan konsumen. Kapler menyebut perlindungan konsumen sangat penting untuk menghindari terjadinya lagi kasus gagal bayar.

Terperinci, dia menjelaskan bahwa aspek pemasaran penting diperhatikan karena agen yang menjadi garda terdepan dalam distribusi harus benar-benar disertifikasi.

“Benar-benar mereka diberikan pendidikan bagaimana menguasai produk, memahami market, memahami dasar-dasar risk and return, memahami manajemen investasi, dan bagaimana cara memasarkan produk yang benar,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Dia menekankan agen harus transparan dalam memberikan informasi tentang manfaat dan risiko produk. Tak sampai di situ, mereka juga harus bisa membuat atau menyiapkan risk profile, sehingga betul-betul paham soal produk yang dibutuhkan calon nasabah.

“Jangan lagi terjadi produk yang berisiko tinggi ditawarkan kepada calon nasabah yang belum mengerti investasi saham misalnya,” ucap Kapler.

Kapler pun menyoroti sampai saat ini masih ada perusahaan asuransi jiwa yang melanggar ketentuan aturan investasi. Pelanggaran ini dilakukan melalui kesalahan dalam pilihan jenis investasi sehingga merugikan tertanggung.

Kemudian, lanjutnya, aturan tentang pengelolaan subdana juga penting diperhatikan. Hal ini penting supaya aset dan liabilitas perusahaan bisa diketahui dengan pasti.

“Juga kabarnya masih ada perusahaan asuransi menjual PAYDI yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diajukan atau yang diberikan izin oleh OJK. Janganlah terjadi lagi upaya-upaya yang menjurus merugikan nasabah,” tegas Kapler.

Lebih lanjut, dia menyarankan sebaiknya pemasaran unit-linkedyang underlying asset-nya saham untuk saat ini jangan dipasarkan terlebih dahulu karena risikonya tinggi.

“Kita ini kan masa pembenahan semua aspek dalam produk PAYDI. Jadi menahan dirilah semua agar jangan fokus meraih premi yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang kurang baik,” tuturnya.

Adapun, masalah lain yang menurutnya juga penting adalah evaluasi mengenai mekanisme laporan atau pengaduan oleh masyarakat tertanggung. Menurut pantauannya, banyak masyarakat yang kecewa karena perusahaan asuransi dinilai kurang tanggap.

“Jangan lagi ada kesan nasabah yang datang mengadu ke perusahaan asuransi atau bahkan ke OJK dianggap mereka sebagai pengemis minta dikasihani,” singgungnya.

Kendati begitu, Kapler tetap optimis bahwa PAYDI atau unit link adalah salah satu alternatif investasi yang bagus karena ada proteksinya. Namun, saat ini perlu ada tata ulang supaya produk yang dipasarkan benar-benar menjadi suatu produk asuransi dan investasi yang aman serta menguntungkan bagi tertanggung.

Untuk diketahui, OJK menyampaikan langkah penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI bertujuan memastikan produk dipasarkan secara lebih transparan, sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan saat ini pengaturan PAYDI masih mengacu pada SEOJK 5/2022.

Namun, imbuhnya, OJK memandang perlu untuk meningkatkan pengaturannya ke dalam POJK agar memiliki landasan yang lebih kuat dan bersifat strategis.

“Substansi yang diatur mencakup antara lain aspek pemasaran serta penyesuaian pengelolaan aset dan liabilitas, sehingga selaras dengan ketentuan pengelolaan aset-liabilitas pada perusahaan asuransi dan reasuransi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri asuransi dan dana pensiun mengoptimalkan perannya sebagai investor institusi, tanpa mengesampingkan fungsi utamanya dalam memberikan perlindungan risiko kepada pemegang polis.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono ketentuan yang mengatur investasi kedua industri itu sebenarnya sudah cukup longgar. Dengan demikian, ruang (room) untuk berinvestasi di pasar modal masih terbuka lebar.

Meskipun, di satu sisi dia tidak menampik bahwa industri asuransi dan dana pensiun tentu akan berinvestasi di instrumen yang aman. Misalnya, apabila di saham, bisa berinvestasi di saham LQ45.

“Jadi yang akan kita koordinasikan adalah mendorong supaya dapen dan asuransi itu bisa invest lebih agresif. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Menko [Airlangga] atau juga Menteri Keuangan, ya di [saham] LQ45 dulu, tidak di saham-saham yang berisiko tinggi,” ucapnya seusai acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Ogi optimistis apabila perbaikan tata kelola dan ekosistem dilakukan dengan baik, maka peran industri asuransi dan dana pensiun sebagai investor institusional akan lebih besar.

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya tidak akan melakukan perubahan apapun terkait POJK yang ada, yang mengatur batasan dan mekanisme penempatan dana investasi. Dia menilai, regulasi yang ada sudah memberikan ruang yang cukup bagi industri untuk mengelola portofolio investasinya.

“Cuma bagaimana kok kurang, kurang investasi? Nah itu yang mesti dicarikan solusinya agar itu lebih menarik. Ya tentunya yang risiko lebih termonitor dengan baik, misalkan saham-saham di LQ45, itu kan lebih baik gitu. Nah, itu kita harapkan investasi yang lebih risikonya terkendali gitu,” tegasnya.

Kala ditanyai perihal kemungkinan dorongan investasi di luar saham LQ45, Ogi hanya menyebut hal itu lebih lebih tepat menjadi ranah kebijakan pemerintah.

“Ya itu harusnya jadi kebijakan dari pemerintah ya, yang mengasih insentif lainnya apa? Apa pajak atau ada yang lainnya? Itu kan kita tunggu gitu. Ini kan market kan dia supply and demand,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasin di LQ45," terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Sebagai informasi, aturan mengenai pengelolaan investasi di industri asuransi tercantum dalam POJK 26/2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

POJK tersebut mulai berlaku sejak November 2025 dan merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 5 Tahun 2023. Ketentuan ini juga menjadi perubahan ketiga atas POJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dalam Pasal 15 ayat 1 huruf h POJK 26/2025, perusahaan asuransi diperkenankan menempatkan investasi pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) maksimum ±40% dari total dana investasi perusahaan asuransi.

“Investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% dari jumlah investasi,” tulis pasal tersebut, dikutip pada Selasa (3/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan tiga dampak jika batas maksimal investasi asuransi di saham naik dari 8% menjadi 20%.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan bahwa dampak struktural pertama adalah pendalaman pasar modal domestik. Hal ini karena peningkatan partisipasi investor institusional dalam negeri dapat memperkuat basis investor jangka panjang.

Selain itu, lanjut Dody, dapat mengurangi ketergantungan terhadap aliran dana asing yang bersifat jangka pendek (hot money), serta meningkatkan stabilitas pasar.

“Dampak kedua adalah adanya diversifikasi portofolio investasi industri, yang mana industri asuransi memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengoptimalkan risk-adjusted return, khususnya bagi perusahaan dengan posisi permodalan yang kuat dan pengelolaan investasi yang matang,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Dia meneruskan, yang ketiga adalah peningkatan tata kelola dan kapasitas investasi, karena kebijakan ini akan mendorong penguatan investment governance, termasuk penerapan ALM yang lebih disiplin, stress testing terhadap portofolio saham, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan investasi.

Menurutnya, dampak dari rencana kebijakan itu sebenarnya berbeda di antara pelaku industri. Perusahaan asuransi dengan risk based capital (RBC) yang solid dan infrastruktur manajemen risiko yang kuat, akan memiliki ruang lebih besar untuk memanfaatkan peluang ini.

“Sementara perusahaan yang masih dalam tahap pemulihan permodalan cenderung tetap bersikap konservatif,” ucap Dody.

Meski begitu, dia menilai secara prinsip kebijakan itu adalah langkah yang positif dan konstruktif. Namun, kenaikan limit investasi harus dipahami sebagai perluasan kapasitas investasi (investment capacity), bukan kewajiban penempatan dana secara otomatis.

Dody menambahkan, setiap keputusan investasi tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan RBC, ALM, profil risiko dan karakteristik liabilitas asuransi umum yang pada umumnya, serta kebijakan investasi internal dan kerangka manajemen risiko perusahaan.

“Dengan demikian, implementasi kebijakan ini di tingkat perusahaan akan dilakukan secara selektif, bertahap, dan terukur,” tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah arahan kepada para pemangku kepentingan untuk menyelamatkan kejatuhan IHSG, salah satunya dengan menaikkan limit investasi dana pensiun dan asuransi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan limit investasi dari institusi seperti dana pensiun dan asuransi akan dinaikkan menjadi 20%. Hal ini pun telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," kata Airlangga Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45," terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa aturan tidak tertulis telah menghambat perusahaan asuransi dan dana pensiun memperbesar investasi di pasar modal.

Kendati demikian Purbaya tidak menjelaskan secara rinci aturan tidak tertulis tersebut. Dia hanya menilai bahwa aturan yang ada sudah memberikan ruang cukup untuk investasi di SBN.

"Mungkin saya salah baca, tetapi mungkin mereka takut investasi saham akan ada perintah enggak tertulis. Saya akan cek dengan mereka kenapa, atau bisa enggak mereka tingkatkan ke bursa saham," ujar Purbaya pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Menurutnya, manajemennya Bursa Efek Indonesia akan lebih bagus ke depannya, karena pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi di pasar saham untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dia juga menyebut bahwa perusahaan-perusahaan asuransi dan dana pensiun tidak perlu khawatir soal kenaikan batas maksimal investasi di saham, karena upaya perbaikan akan berjalan, terutama dalam memberantas saham gorengan.

"Harusnya [saham] goreng-gorengan enggak jelas akan semakin berkurang di bursa," ujar Purbaya.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga menyebut bahwa otoritas akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bursa saham, yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap saham-saham gorengan.

"Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto], secara masif," ujar Friderica dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

Bekerja Sama dengan Aparat

OJK bersama aparat berwenang akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.

"Kami, OJK bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders, akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ujar Kiki, panggilan akrab dari Friderica.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap bahwa pemerintah akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di instrumen saham hingga 20%. Hal itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) yang memicu IHSG anjlok dan rentetan trading halt.

Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45," ujarnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, langkah menambah 'bahan bakar' ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Indonesia mencatatkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked masih berkontribusi besar terhadap total pendapatan premi perusahaan, meski tren kontraksi terjadi pada industri secara nasional.

Hingga November 2025, pendapatan premi produk unit-linked Allianz Life mencapai sekitar Rp12,6 triliun. Angka ini tumbuh 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Produk unit-linked masih menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 75% dari total pendapatan premi perusahaan,” kata Direktur & Country Chief Financial Officer Allianz Life Indonesia, Gert de Rijke kepada Bisnis, dikutip Kamis (25/12/2025).

Di sisi lain, Gert menyampaikan bahwa kontribusi premi produk tradisional mencapai sekitar 25% dari total portofolio perusahaan. Capaian ini mencerminkan akselerasi pertumbuhan yang kuat pada lini produk proteksi murni.

Adapun premi yang tercatat dari produk tradisional per November 2025 mencapai sekitar Rp4,2 triliun, tumbuh signifikan sebesar 37% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Sebagai pembanding, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pendapatan premi produk unit-linked industri per September 2025 terkontraksi 12,5% YoY menjadi Rp49,24 triliun dari Rp56,31 triliun.

Secara historis, tren kontraksi tersebut telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode Januari–September 2024, premi unit-linked turun 12,5% YoY menjadi Rp56,31 triliun. Sementara itu, pada Januari–September 2023, premi produk ini terkontraksi lebih dalam, yakni 22% YoY menjadi Rp64,37 triliun.

Menanggapi kondisi industri tersebut, Gert menegaskan Allianz Life tetap berfokus pada pendekatan berbasis kebutuhan nasabah, dengan mengedepankan transparansi, fleksibilitas produk, serta komunikasi yang jelas mengenai manfaat proteksi dan investasi.

“Strategi ini diperkuat dengan edukasi berkelanjutan kepada nasabah dan tenaga pemasar, serta digitalisasi proses distribusi dan layanan. Selain itu, kami terus mengembangkan produk yang relevan, mudah dipahami, sesuai regulasi, dengan pilihan fund yang beragam agar sesuai dengan profil risiko nasabah,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menyebut tantangan utama dalam memasarkan produk unit-linked adalah menjaga kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme produk, terutama di tengah fluktuasi pasar dan dinamika kondisi ekonomi.

“Untuk mengatasinya, Allianz Life menekankan prinsip transparansi, menghadirkan inovasi digital seperti portal nasabah online untuk pemantauan investasi secara real-time, serta memperkuat literasi keuangan melalui edukasi yang konsisten,” ujar Gert.

Meski industri unit-linked masih mengalami kontraksi, Gert optimistis produk ini tetap memiliki prospek positif ke depan. Menurutnya, unit-linked tetap menawarkan solusi komprehensif yang menggabungkan perlindungan jiwa dan pengelolaan investasi secara profesional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked adalah produk yang kompleks.

Oleh sebab itu, Kepala Eksekutif PPDP OJK Ogi Prastomiyono menegaskan perusahaan yang memasarkan produk ini harus memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat.

“Dan manajemen risiko yang baik karena bersifat jangka panjang dan portofolio investasinya terpapar fluktuasi pasar,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, Rabu (26/11/2025).

Sementara itu, dia menyoroti perusahaan asuransi jiwa yang masuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 memiliki ekuitas yang relatif lebih kecil.

Sebab demikian, lanjutnya, OJK menilai ketahanan finansial dan kapasitas perusahaan kategori KPPE 1 untuk mengelola risikonya lebih terbatas.

“Pembatasan ini bertujuan agar perusahaan tetap dapat menjaga perlindungan konsumen sesuai kemampuan finansial dan manajerial yang dimiliki,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, OJK mengungkapkan masih melakukan finalisasi penyusunan rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) ihwal kegiatan usaha dan lini usaha perusahaan asuransi/reasuransi dan perusahaan asuransi/reasuransi syariah berdasarkan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE).

Ogi menekankan penyusunan itu akan dibahas lebih lanjut dengan asosiasi dan industri perasuransian. “OJK masih melakukan finalisasi penyusunan SEOJK tersebut, yang mana bagi KPPE 1 yang memiliki kapasitas lebih kecil tentunya akan terdapat pembatasan terkait jenis lini usahanya,” katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK, dikutip Minggu (21/9/2025).

Sebagai informasi, dalam POJK itu untuk KPPE 1 modal minimumnya adalah Rp500 miliar untuk perusahaan asuransi dan Rp1 triliun untuk perusahaan reasuransi. Sementara itu, untuk perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar dan Rp400 miliar untuk reasuransi syariah.

Adapun, untuk KPPE 2 modal minimumnya adalah Rp1 triliun untuk perusahaan asuransi dan Rp2 triliun untuk perusahaan reasuransi. Untuk perusahaan asuransi syariah sebesar Rp500 miliar dan Rp1 triliun untuk reasuransi syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life) mencatat pendapatan premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked tumbuh 10% year-on-year (YoY) pada kuartal III/2025.

Direktur Legal & Compliance Allianz Life Hasinah Jusuf mengemukakan bahwa pertumbuhan pendapatan premi unit-linked itu setara dengan Rp10,3 triliun.

“Dengan demikian, kontribusinya terhadap total pendapatan premi perusahaan juga masih dominan, yaitu sekitar 77% dari keseluruhan portofolio,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

Oleh karena itu, Hasinah optimistis kinerja produk unit-linked di perusahaannya menunjukkan arah yang positif dan stabil. Menurutnya, produk ini diminati oleh segmen nasabah yang perencanaan finansialnya berorientasi jangka menengah hingga panjang.

“Mereka cenderung mencari solusi perlindungan yang tidak hanya fokus pada risiko, tetapi juga memberi ruang bagi pengelolaan aset secara strategis,” ucap dia.

Namun demikian, dia tak menampik bahwa masih ada tantangan utama yang dihadapinya dalam memasarkan produk ini. Tantangannya adalah menjaga kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme produk di tengah dinamika ekonomi dan fluktuasi pasar investasi.

Untuk menghadapinya, Hasinah menjelaskan Allianz Life terus memperkuat strategi dengan fokus pada edukasi berkelanjutan kepada nasabah dan tenaga pemasar mengenai prinsip transparansi dan kesesuaian kebutuhan.

“Selain itu, digitalisasi proses distribusi dan layanan juga diperluas agar akses terhadap produk semakin mudah dan efisien, diiringi dengan kolaborasi yang erat bersama mitra perbankan serta kanal distribusi lainnya,” kata dia.

Sebagai informasi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pada Semester I/2025 premi asuransi jiwa tradisional masih menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 6,5% mencapai Rp55,20 triliun. Sementara premi produk unit-linked atau PAYDI tercatat sebesar Rp32,40 triliun, mengalami penurunan 11,7% secara YoY.

Meski premi unit-linked turun, Direktur Eksekutif Togar Pasaribu berpendapat ini tak semata mencerminkan berkurangnya minat masyarakat terhadap produk ini.

Dia menilai penurunan ini justru bagian dari proses penyesuaian industri terhadap implementasi regulasi baru yang memperkuat tata kelola dan transparansi produk unit-linked.

“Selain itu, masyarakat kini juga mulai lebih berhati-hati dan rasional dalam memilih produk asuransi sesuai profil risiko dan tujuan keuangan mereka,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

“Potensi penurunan suku bunga lebih lanjut pada tahun ini, menjadikan tingkat yield yang naik saat ini menjadi entry point menarik.”

Hal itu disampaikan Director & Chief Investment Officer, Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Ezra Nazula, menjawab pertanyaan Bisnis terkait masih tingginya minat investor institusi pada instrumen surat utang negara (SUN).