REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan pekerja laut Indonesia. Namun, implementasi teknis dinilai menjadi kunci agar kebijakan tersebut berdampak langsung bagi awak kapal perikanan dan pekerja migran sektor maritim.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Isu Pekerja Sektor Maritim: Tantangan dan Solusi” yang digelar Stella Maris Batam bersama Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ratifikasi ini membuka jalan penguatan perlindungan awak kapal perikanan, mencakup kondisi kerja, upah, keselamatan kerja, akses komunikasi, serta mekanisme pengaduan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau KWI RD Marthen LP Jenarut mengatakan, pekerja migran sektor maritim merupakan kelompok rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

“Dari situ tumbuh harapan bahwa para migran di sektor maritim akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara,” ujar Marthen dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (15/5/2026).

Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi menyatakan pemerintah siap mendorong transformasi tata kelola penempatan pekerja migran sektor maritim, termasuk memperkuat akses komunikasi di kapal.

Menurut Rinardi, ketersediaan teknologi komunikasi seperti WiFi dapat memutus isolasi pekerja di laut sekaligus memudahkan penyampaian pengaduan.

“BP2MI siap menjadi single entry point pengaduan bagi seluruh awak kapal perikanan. Satu pintu untuk masalah apa pun dari mana pun,” kata Rinardi.

Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menilai ratifikasi Konvensi ILO 188 menjadi kemajuan penting, tetapi pemerintah harus segera menyiapkan aturan turunan agar perlindungan tidak berhenti pada level normatif.

“Pemerintah pada 1 Mei sudah meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Perpres 25 Tahun 2026. Tentu dengan adanya Perpres, pekerjaan teknisnya akan lebih banyak. Kita mesti bergotong royong memberi masukan yang lebih teknis kepada pemerintah,” ujar Yulius.

Direktur Stella Maris Batam RD Ansensius Guntur mengungkapkan berbagai persoalan pekerja laut Indonesia masih berulang, mulai dari gaji tidak dibayar, kerja paksa, penipuan, hingga kriminalisasi.

“Tahun lalu kami menangani 20 kasus, tahun ini sudah 58 kasus. Mayoritas soal gaji tidak dibayar. Ada total 287.000 dolar AS gaji yang tertunggak, tetapi sudah terbayar semua. Ada juga kasus kriminalisasi narkoba. ABK sering dijebak membawa barang yang katanya teh, padahal narkoba,” kata Ansensius.

Ansensius menegaskan posisi pelaut Indonesia sangat penting dalam rantai ekonomi global karena sebagian besar perdagangan dunia bergantung pada jalur laut, sementara banyak pelaut bekerja jauh dari keluarga dengan akses perlindungan negara yang terbatas.

Data Stella Maris menunjukkan dari sekitar 70.000 pelaut yang dilayani 14 pusat layanan setiap tahun, lebih dari 10.000 orang berasal dari Indonesia.

Forum diskusi tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan. Pemerintah didorong segera menyiapkan aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 serta mempercepat registrasi instrumen ratifikasi kepada Direktur Jenderal ILO.

Selain itu, pemerintah diminta membangun tata kelola satu pintu guna menghapus tumpang tindih kewenangan antarlembaga, menjamin transparansi biaya penempatan, memperjelas tanggung jawab agensi, dan melindungi hak finansial pekerja.

Akses komunikasi di kapal juga dinilai perlu menjadi standar perlindungan pekerja, disertai penguatan kurikulum migrasi aman di lembaga pendidikan perikanan, pendampingan psikologis, serta pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja migran.

Indonesia juga dinilai dapat mengoptimalkan potensi ekonomi domestik melalui layanan pergantian awak kapal atau crew change di wilayah strategis seperti Batam.

“Ratifikasi ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Perlindungan harus terasa sampai ke kapal, sampai ke keluarga pekerja, dan sampai ke mekanisme pengaduan yang benar-benar bisa diakses,” ujar Ansensius.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merekrut sekitar 20.094 awak kapal perikanan (AKP) untuk terlibat dalam program Modernisasi Kapal Perikanan. Para AKP akan ditempatkan bekerja pada 1.582 kapal perikanan dalam program tersebut.

Pendaftaran rekrutmen rencananya dilakukan pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026 melalui website resmi https://elaut-bppsdm.kkp.go.id/akp/. Program ini terbuka untuk umum bagi posisi Perwira dan Anak Buah Kapal (ABK). Adapun ukuran kapalnya sebesar 30 GT, 200 GT, dan 500 GT, dengan alat tangkap yang bervariasi.

“Kami di BPPSDM KP mencoba memformulasikan bagaimana sih sebenarnya model awak kapal yang akan mengisi masing-masing gross tonase tersebut," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut Nyoman, calon SDM potensial bagi rekrutmen AKP ini antara lain terdiri dari taruna/alumni satuan pendidikan KKP, siswa/alumni satuan pendidikan non KKP, AKP profesional bersertifikat, AKP profesional belum bersertifikat, dan masyarakat lokal KNMP.

“Tentunya awak kapal perikanan tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda, baik itu levelnya nakhoda, fishing master, mualim, KKM, masinis, sampai kepada ABK. Bagaimana negara hadir, KKP berkolaborasi dengan seluruh program yang ada, yang sudah diluncurkan oleh KKP. ABK akan berkolaborasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun KKP. ABK itu kami harapkan dapat diambil dari tenaga-tenaga lokal. Yang lainnya yang perwira akan kita buka secara nasional,” ucap Nyoman.

Bagi SDM yang telah lolos seleksi hingga ke tahap akhir, akan dibekali pengembangan kompetensi berupa pelatihan kompetensi, sertifikasi, dan bela negara atau Komponen Cadangan (Komcad). Pelatihan terdiri dari Ahli Nautika dan Teknika Kapal Perikanan Tingkat I, II, III; Pelatihan Familiarisasi Kapal Modern; Refrigerasi Penyimpanan Ikan; Perawatan Mesin Kapal Perikanan; Ketrampilan Penanganan Ikan; Operasi Penangkapan Ikan; serta Basic Safety Training Fisheries Tingkat I dan II.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Lotharia Latif mengatakan, Program Modernisasi Kapal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KKP melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan tujuan untuk melakukan transformasi kapal-kapal konvensional menjadi kapal-kapal modern yang mempunyai daya saing dan profesionalisme dalam pengawakannya.

“Kita mau tidak mau akan bergeser pada situasi seperti itu, karena kita juga berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, baik regional maupun laut lepas, tentunya kita juga berkompetisi di dalam perdagangan dunia,” ujar Latif.

“Sehingga 1.582 unit kapal yang akan dikerjakan tentu memiliki nilai strategis yang sangat penting, baik untuk kehidupan nelayan itu sendiri, kemudian bagaimana usaha strategis pembangunan kapal-kapal Indonesia tentunya akan menyerap lapangan kerja, dan menumbuhkan galangan-galangan kapal. Pembangunan 1.582 kapal ini akan membawa angin segar terjadinya penumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang luar biasa,” tambahnya.

Dengan adanya kejelasan status kontrak di awak kapal, saya berharap ada kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 memberikan keadilan bagi tenaga kerja sektor perikanan.

“Saya apresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto meratifikasi ILO 188 yang memastikan tenaga kerja sektor perikanan mendapatkan keadilan dan perlindungan yang setara dengan sektor formal lainnya,” kata Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan ILO 188 memberikan kepastian bagi pekerja perikanan lantaran mengatur jam kerja, istirahat minimum, pengaduan, bahkan kontrak kerja antara awak kapal dan pemilik kapal.

Pasalnya, selama ini, terjadi ketimpangan yang nyata antara awak kapal dengan pemilik kapal, eksploitasi pekerja sangat terasa di sektor perikanan.

“Dengan adanya kejelasan status kontrak di awak kapal, saya berharap ada kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan. Kenaikan pendapatan ini tentu bisa menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan/pesisir,” ujar Huda.

Namun, dia menyoroti, pengawasan terhadap perlindungan awak kapal perikanan masih perlu diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam praktiknya, koordinasi pengawasan kerap menghadapi kendala, antara lain perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, keterbatasan kapasitas daerah, serta belum meratanya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini berpotensi membuat awak kapal menjadi pihak yang paling terdampak.

Selain aspek pengawasan, skema bagi hasil yang lebih adil juga dinilai perlu menjadi perhatian. Jika mekanisme pembagian hasil dapat diawasi secara lebih transparan dan adil, pendapatan awak kapal berpotensi meningkat secara signifikan.

Ratifikasi ini juga diharapkan tidak hanya dikaitkan dengan program kampung nelayan. Huda menuturkan kepastian aturan dan perlindungan kerja diperlukan oleh seluruh awak kapal perikanan, tidak terbatas pada awak kapal yang berada di kawasan atau program tertentu.

Sebagai catatan, Prabowo dalam pidatonya pada Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa dia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi ILO 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Perpres tersebut bertujuan memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan awak kapal perikanan (ABK), sekaligus memastikan kondisi kerja yang layak sesuai standar internasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen sekitar 20 ribu awak kapal perikanan (AKP) untuk mendukung operasional program modernisasi 1.582 unit kapal perikanan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut muncul seiring transformasi sektor perikanan tangkap menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

“Untuk implementasi program ini membutuhkan lebih kurang 20 ribu awak kapal perikanan untuk mengoperasionalkan kapal dan berdampak langsung pada pelibatan lebih dari 500 ribu tenaga kerja dalam ekosistemnya,” kata Latif dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan modernisasi kapal perikanan tidak hanya berfokus pada pembangunan armada, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan kapal modern.

Menurut dia, kapal perikanan modern membutuhkan awak dengan kemampuan teknis yang memadai, mulai dari pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan hingga penerapan sistem rantai dingin sejak penangkapan ikan di laut.

KKP mencatat kebutuhan awak kapal perikanan mencapai 20.094 personel untuk mengoperasikan 1.582 kapal yang akan dibangun pemerintah hingga 2028.

Kebutuhan tersebut terdiri atas sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 gross ton (GT), 9.469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Latif mengatakan seluruh kebutuhan tenaga kerja itu diharapkan dapat dipenuhi oleh lulusan sekolah pelayaran dan politeknik perikanan di Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi,” katanya.

KKP telah menetapkan tahapan rekrutmen awak kapal perikanan modern dimulai dengan pendaftaran pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 27 Juli 2026.

Selanjutnya peserta yang lolos akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi pada 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026 sebelum ditempatkan pada 1 November sampai 23 Desember 2026.

Program modernisasi kapal perikanan sendiri mencakup pembangunan 1.582 unit kapal yang terdiri atas 1.000 kapal ukuran 30 GT, 557 kapal 200 GT, 20 kapal 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Sebanyak 1.000 kapal 30 GT nantinya diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih dan dikelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sementara kapal berukuran besar akan mendukung operasi penangkapan ikan di laut lepas bersama BUMN perikanan Agrinas Jaladri Nusantara.

Sebelumnya, program modernisasi kapal perikanan Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Inggris.

Dalam kunjungan kenegaraan ke London pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Inggris mendukung pembangunan kapal penangkap ikan melalui kerja sama maritim kedua negara.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kesepakatan investasi sektor maritim senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui program itu, Indonesia dan Inggris menyepakati pembangunan 1.582 kapal perikanan yang seluruhnya akan diproduksi di dalam negeri. Program tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja dalam ekosistem industri perikanan nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM — Perlindungan awak kapal perikanan Indonesia dinilai perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih sistematis dan preventif. Upaya tersebut dipandang penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja sejak proses perekrutan hingga pemulangan.

Direktur Stella Maris Batam, Asensius Guntur, mengatakan lembaganya setiap tahun menerima pengaduan dari awak kapal perikanan yang mengalami pelanggaran hak. Pengaduan tersebut mencakup masalah kontrak, upah, hingga kondisi kerja di laut.

“Setiap tahun kami menerima pengaduan dari awak kapal perikanan yang hak-haknya diabaikan. Ini menjadi alarm bahwa perlindungan hukum bagi mereka masih sangat lemah,” ujar Asensius Guntur dalam siaran pers, Senin (22/12/2025).

Asensius yang akrab disapa Romo Yance menilai ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi langkah penting memperkuat standar perlindungan awak kapal perikanan. Konvensi ini dinilai dapat menjadi acuan nasional dalam menjamin hak-hak AKP.

“Indonesia sampai hari ini belum punya standar perlindungan khusus untuk awak kapal perikanan. Ketika terjadi masalah, kita tidak punya acuan yang kuat untuk menyelesaikannya,” katanya.

Ia menjelaskan, berbagai kasus yang ditemui di lapangan menunjukkan masih adanya praktik eksploitasi. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terjadi karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya standar kerja yang mengikat.

“Saya pernah dikirimi video dari Tongshan, China. Awak kapal perikanan Indonesia di sana bilang, ‘Pater, kami hampir mati kelaparan. Kami minum air hujan. Tolong bantu kami’,” ungkapnya.

Romo Yance menyebut persoalan kontrak kerja juga menjadi masalah berulang. Banyak AKP dipulangkan lebih cepat dari masa kontrak tanpa kejelasan hak.

“Mereka tanda tangan kontrak dua tahun, tapi setelah enam bulan kerja di kapal ikan Taiwan, langsung dipulangkan. Ini sangat merugikan ABK, karena untuk berangkat saja mereka harus meminjam uang puluhan juta rupiah,” jelasnya.

Data pendampingan Stella Maris Batam mencatat biaya perekrutan AKP dapat melebihi Rp20 juta. Dalam sejumlah kasus, awak kapal bahkan tidak menerima gaji selama berbulan-bulan.

“Saya pernah menangani kasus ABK yang tidak digaji selama 14 bulan. Akibatnya, dia diceraikan istrinya karena tidak pernah mengirim uang. Ini bukan cerita, ini kejadian nyata,” tegasnya.

Dukungan terhadap ratifikasi Konvensi ILO C188 juga disampaikan perwakilan International Labour Organization, Albert Bonasahat. Ia menilai ratifikasi sebagai fondasi untuk memperbaiki tata kelola perlindungan AKP Indonesia.

“Ratifikasi ILO C188 adalah batu penjuru untuk menunjukkan komitmen nyata negara dalam memperbaiki tata kelola perlindungan awak kapal perikanan,” ujarnya.

Albert menilai kekhawatiran bahwa ratifikasi akan menghambat industri perikanan tidak berdasar. Menurutnya, standar perlindungan justru dapat meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan.

“Ketakutan bahwa ratifikasi akan melumpuhkan industri perikanan tidak berdasar dan perlu diluruskan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut Indonesia berpeluang mengirim 50.000 awak kapal perikanan dan atau anak buah kapal (ABK) ke Italia pada tahun depan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP I Nyoman Radiarta menyebut jumlah kebutuhan ABK ini merupakan kuota yang diberikan negara penerima. Selain Italia, sejumlah negara lain juga membuka peluang besar bagi tenaga kerja dari Indonesia untuk menjadi ABK.

“Dan kenapa Italia, kenapa Korea, kenapa negara lain memberikan kuota itu kepada Indonesia? Karena kita memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Indonesia, oleh KKP ini, ini [sertifikasi] sudah di-recognize oleh internasional [sebagai tenaga kerja ABK terlatih],” jelas Nyoman dalam konferensi pers di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Meski peluang ABK terbuka lebar, dia menyebut target pengiriman 50.000 orang ke Italia merupakan tantangan tersendiri. Selain kebutuhan tenaga kerja luar negeri, KKP juga harus memastikan ketersediaan SDM untuk pengoperasian kapal domestik, termasuk sekitar 1.000 kapal ikan yang sedang dibangun untuk Kampung Nelayan Merah Putih.

“Kalau semua fokus ke luar negeri, bagaimana tenaga untuk kapal domestik? Ini menjadi tantangan tersendiri bagi KKP untuk menyiapkan awak kapal perikanan,” katanya.

Nyoman menuturkan, Indonesia menggunakan standar High-Standard Training for Crew of Fishing Vessels (HTCWF) dan memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan beberapa negara, termasuk Portugal. Hal ini menjadi dasar negara-negara memberikan kuota besar bagi ABK Indonesia.

Nyoman menjelaskan proses penyiapan awak kapal perikanan terus berjalan. Meski jumlahnya belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kuota, seluruh mekanisme pelatihan dan sertifikasi tetap dijalankan agar ABK siap bekerja di luar negeri.

Dia menyatakan setiap calon ABK harus memiliki sertifikasi khusus yang memungkinkan mereka bekerja di negara tujuan, sehingga setiap tahap pelatihan menjadi krusial.