REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan pekerja laut Indonesia. Namun, implementasi teknis dinilai menjadi kunci agar kebijakan tersebut berdampak langsung bagi awak kapal perikanan dan pekerja migran sektor maritim.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Isu Pekerja Sektor Maritim: Tantangan dan Solusi” yang digelar Stella Maris Batam bersama Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ratifikasi ini membuka jalan penguatan perlindungan awak kapal perikanan, mencakup kondisi kerja, upah, keselamatan kerja, akses komunikasi, serta mekanisme pengaduan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau KWI RD Marthen LP Jenarut mengatakan, pekerja migran sektor maritim merupakan kelompok rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

“Dari situ tumbuh harapan bahwa para migran di sektor maritim akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara,” ujar Marthen dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (15/5/2026).

Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi menyatakan pemerintah siap mendorong transformasi tata kelola penempatan pekerja migran sektor maritim, termasuk memperkuat akses komunikasi di kapal.

Menurut Rinardi, ketersediaan teknologi komunikasi seperti WiFi dapat memutus isolasi pekerja di laut sekaligus memudahkan penyampaian pengaduan.

“BP2MI siap menjadi single entry point pengaduan bagi seluruh awak kapal perikanan. Satu pintu untuk masalah apa pun dari mana pun,” kata Rinardi.

Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menilai ratifikasi Konvensi ILO 188 menjadi kemajuan penting, tetapi pemerintah harus segera menyiapkan aturan turunan agar perlindungan tidak berhenti pada level normatif.

“Pemerintah pada 1 Mei sudah meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Perpres 25 Tahun 2026. Tentu dengan adanya Perpres, pekerjaan teknisnya akan lebih banyak. Kita mesti bergotong royong memberi masukan yang lebih teknis kepada pemerintah,” ujar Yulius.

Direktur Stella Maris Batam RD Ansensius Guntur mengungkapkan berbagai persoalan pekerja laut Indonesia masih berulang, mulai dari gaji tidak dibayar, kerja paksa, penipuan, hingga kriminalisasi.

“Tahun lalu kami menangani 20 kasus, tahun ini sudah 58 kasus. Mayoritas soal gaji tidak dibayar. Ada total 287.000 dolar AS gaji yang tertunggak, tetapi sudah terbayar semua. Ada juga kasus kriminalisasi narkoba. ABK sering dijebak membawa barang yang katanya teh, padahal narkoba,” kata Ansensius.

Ansensius menegaskan posisi pelaut Indonesia sangat penting dalam rantai ekonomi global karena sebagian besar perdagangan dunia bergantung pada jalur laut, sementara banyak pelaut bekerja jauh dari keluarga dengan akses perlindungan negara yang terbatas.

Data Stella Maris menunjukkan dari sekitar 70.000 pelaut yang dilayani 14 pusat layanan setiap tahun, lebih dari 10.000 orang berasal dari Indonesia.

Forum diskusi tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan. Pemerintah didorong segera menyiapkan aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 serta mempercepat registrasi instrumen ratifikasi kepada Direktur Jenderal ILO.

Selain itu, pemerintah diminta membangun tata kelola satu pintu guna menghapus tumpang tindih kewenangan antarlembaga, menjamin transparansi biaya penempatan, memperjelas tanggung jawab agensi, dan melindungi hak finansial pekerja.

Akses komunikasi di kapal juga dinilai perlu menjadi standar perlindungan pekerja, disertai penguatan kurikulum migrasi aman di lembaga pendidikan perikanan, pendampingan psikologis, serta pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja migran.

Indonesia juga dinilai dapat mengoptimalkan potensi ekonomi domestik melalui layanan pergantian awak kapal atau crew change di wilayah strategis seperti Batam.

“Ratifikasi ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Perlindungan harus terasa sampai ke kapal, sampai ke keluarga pekerja, dan sampai ke mekanisme pengaduan yang benar-benar bisa diakses,” ujar Ansensius.

Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan oleh pemerintah Indonesia, memastikan perlindungan pekerja awak kapal perikanan setara dengan standar internasional.

Adapun ratifikasi tersebut diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026.

“Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa sektor penangkapan ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.

Selain itu, isu ini juga bersinggungan langsung dengan hukum yang berlaku di berbagai negara. Oleh karenanya, diperlukan standar hukum yang kuat untuk melindungi para awak kapal.

“Dengan ratifikasi ini, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara maritim maju lainnya dalam menegakkan standar hak asasi manusia di laut lepas,” ujarnya.

Yassierli menjelaskan, melalui ratifikasi Konvensi ILO No.188, pelindungan yang diberikan mencakup aspek-aspek mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.

Pertama, persyaratan usia minimum. Pemilik kapal atau pengusaha perikanan harus memastikan standar usia dan kesehatan awak kapal sebelum mulai bekerja.

Kedua, adanya perjanjian kerja yang mewajibkan adanya kontrak tertulis yang transparan agar hak-hak pekerja memiliki kepastian hukum.

Ketiga, kesejahteraan di kapal. Awak kapal harus mendapat jaminan ketersediaan akomodasi dan makanan yang layak selama awak kapal bertugas di laut.

Keempat, kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pihak kapal harus memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja serta akses perawatan medis yang memadai di atas kapal.

“Tak hanya itu, melalui ratifikasi ini kita ingin memastikan awak kapal mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan memadai,” jelasnya.

Menaker menambahkan, ratifikasi ini juga menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memerangi praktik kerja paksa serta bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di sektor perikanan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak dasar di tempat kerja, Indonesia berkomitmen menciptakan ekosistem industri perikanan yang bersih dari eksploitasi.

“Ini adalah sejarah baru. Melalui ratifikasi ini, kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang bekerja di laut tidak lagi merasa bekerja sendirian. Negara hadir untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan martabat mereka sebagai pekerja,” kata Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pimpinan konfederasi buruh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day di Monas, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (1/5/2026).

Mereka adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Serta Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nuna Wea.

Lima tokoh buruh yang dekat dengan Prabowo tersebut secara bergiliran menyampaikan aspirasi di panggung utama, disaksikan Prabowo dan sejumlah pejabat lainnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerjaan di sektor perikanan serta Konvensi 190 terkait kekerasan di tempat kerja. Dia juga menyoroti perlunya revisi aturan ketenagakerjaan yang mencakup kontrak kerja, pengupahan, dan praktik alih daya.

“Kami percaya bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak, pengupahan, dan outsourcing, itu akan segera disahkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pekerja sektor informal seperti ojek online dan penguatan aspek keselamatan kerja turut menjadi perhatian.

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menyoroti tekanan biaya hidup buruh, khususnya terkait kebutuhan hunian dan pengasuhan anak. Dia mendorong pemerintah menyediakan fasilitas daycare di kawasan industri serta membangun perumahan terintegrasi untuk menekan beban biaya transportasi dan sewa.

“Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” katanya.

Dia juga menegaskan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang masih membuka ruang pelanggaran, mulai dari upah di bawah ketentuan hingga praktik union busting.

Berikutnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan 11 isu strategis yang didorong buruh, di antaranya percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, hingga reformasi pajak yang mengecualikan pesangon dan tunjangan hari raya dari objek pajak.

Dia juga mengingatkan potensi gelombang PHK di sektor tekstil, semen, dan nikel dalam waktu dekat, serta meminta moratorium industri yang mengalami kelebihan kapasitas.

“Perang telah mengancam PHK di depan mata. Oleh karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan,” ujarnya.

Selain itu, buruh meminta penurunan potongan komisi pengemudi ojek online menjadi 10%, perlindungan industri padat karya, hingga pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara.

Kemudian, Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menambahkan agenda kesejahteraan jangka panjang, seperti beasiswa bagi aktivis buruh melalui LPDP, pembangunan rumah sakit buruh, serta percepatan realisasi Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan pekerja.

“Sudah 30 tahun belum bisa terealisasikan, Pak. Bisa dibangun [rumah sakit buruh] di kawasan-kawasan industri,” ujarnya.

Tak ketinggalan, Menteri LH sekaligus Presiden KSPSI Jumhur Hidayat menyoroti konsolidasi gerakan buruh yang kini disebutnya lebih terkoordinasi. Dia menyampaikan apresiasi terhadap peran pemerintah dalam menyatukan berbagai elemen serikat pekerja.

“Kami berterima kasih kepada Presiden karena telah memastikan bahwa kaum buruh Indonesia sekarang bersatu,” katanya.