Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional serta memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi

Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan membangun 1.582 unit kapal ikan baru untuk nelayan di seluruh Indonesia secara bertahap hingga 2028 sebagai bagian dari program modernisasi armada perikanan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan dari total kapal yang akan dibangun, sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan mendukung aktivitas ekonomi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menurut dia, program tersebut bertujuan meremajakan armada perikanan nasional yang sebagian besar telah berusia tua sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan.

Ia juga memastikan seluruh kapal diproduksi di dalam negeri untuk memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor maritim.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menambahkan tahap awal program difokuskan pada pembangunan 50 unit kapal sepanjang 2026.

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menyiapkan rantai pasok material, peralatan, hingga kesiapan galangan kapal nasional untuk mendukung program tersebut.

“Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional serta memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi,” kata Latif.

Ia mengatakan persiapan juga mencakup desain kapal, bahan baku, perlengkapan, hingga kesiapan galangan kapal yang akan memproduksi armada tersebut.

Adapun program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Kehadiran kapal modern diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperluas jangkauan melaut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain pembangunan kapal, pemerintah juga saat ini sedang membangun Kampung Nelayan Merah Putih.

Dari target pembangunan sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama, sebanyak 65 lokasi di antaranya telah rampung dibangun.

Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian lokal.

Pemerintah memastikan KNMP dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik.

Selain itu, kampung nelayan juga akan memiliki cold storage atau gudang pendingin, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, serta stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Ambisi pemerintah membangun 1.582 unit kapal ikan hingga 2028 menandai upaya besar untuk memodernisasi sektor perikanan tangkap nasional.

Langkah ini muncul di tengah persoalan lama yang masih membelit nelayan, mulai dari armada berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional, hingga mutu hasil tangkapan yang belum konsisten.

Modernisasi juga dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 unit kapal ikan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Program ini mencakup pembangunan 1.000 kapal ukuran 30 gross ton (GT), 557 kapal ukuran 200 GT, 20 kapal ukuran 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Seiring pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan (AKP).

Rekrutmen ini menjadi bagian dari persiapan operasional armada baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis lebih modern dan profesional.

Kebutuhan awak kapal mencapai lebih dari 20 ribu orang, mulai dari nakhoda, kepala kamar mesin, perwira kapal, hingga anak buah kapal untuk armada ukuran 30 GT sampai 500 GT.

Rinciannya meliputi sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 GT, 469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal-kapal baru tersebut.

Hindari konflik

Di tengah ambisi pembangunan ribuan kapal baru itu, muncul kekhawatiran modernisasi justru akan memicu konflik perebutan wilayah tangkap antara kapal berukuran besar dan nelayan tradisional.

Pasalnya, mayoritas nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT. Sementara armada yang akan dibangun pemerintah didominasi kapal berukuran jauh lebih besar, yakni 30 GT hingga 500 GT.

Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho menegaskan bahwa persaingan di wilayah tangkapan ikan antara nelayan tradisional dan kapal dengan ukuran yang lebih besar masih sering terjadi, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai jalur penangkapan ikan.

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 5 GT hanya diperbolehkan beroperasi di Jalur I, yaitu wilayah perairan 0–4 mil dari garis pantai.

Kapal kategori ini memang bisa naik ke Jalur II dan III, tetapi harus memenuhi persyaratan keselamatan yang ketat.

Sementara itu, kapal berukuran 5–10 GT ditempatkan di Jalur II yang berada pada jarak 4–12 mil dari garis pantai. Kapal di jalur ini tidak boleh turun ke Jalur I, namun diperbolehkan masuk ke Jalur III dengan ketentuan tertentu.

Adapun kapal berukuran di atas 10 GT hanya boleh beroperasi di Jalur III, yaitu wilayah perairan di atas 12 mil dari garis pantai, dan dilarang masuk ke Jalur I maupun Jalur II.

Selain itu, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Wilayah ini berada di luar Jalur III dan umumnya menjadi area operasi kapal berukuran besar dengan dukungan teknologi dan peralatan modern.

Pengaturan jalur penangkapan tersebut bertujuan melindungi nelayan kecil dari persaingan dengan kapal besar, menjaga keselamatan sesuai kemampuan kapal, serta memastikan kesetaraan akses dan kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir.

Namun dalam praktiknya, nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT masih sering tersaingi oleh kapal berukuran besar, bahkan hingga 30 GT ke atas, yang masuk ke jalur yang sama.

Di WPP 712 atau perairan Jawa, misalnya, kondisi overfishing atau penangkapan ikan berlebih bukan hanya oleh nelayan kecil, tetapi juga oleh kapal berukuran 30–150 GT.

Banyak kapal besar enggan masuk ke ZEE yang membentang hingga 200 mil laut, karena menganggap kapal mereka belum memadai untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi kekhawatiran itu, KKP menegaskan program modernisasi kapal tidak dimaksudkan menambah tekanan terhadap nelayan kecil.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan modernisasi kapal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, efisiensi, dan kualitas hasil tangkapan, khususnya di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan dan keadilan pemanfaatan ruang laut.

KKP memastikan kapal berukuran besar wajib beroperasi sesuai ketentuan jalur dan daerah penangkapan ikan yang telah ditetapkan. Kapal modern berukuran 30 GT ke atas tidak diarahkan masuk ke ruang tangkap nelayan kecil yang selama ini beroperasi di wilayah pesisir.

Daerah penangkapan ikan juga akan mengacu pada regulasi mengenai jalur penangkapan, alat tangkap yang diperbolehkan, serta kesesuaian perizinan.

KKP juga menegaskan modernisasi kapal tidak hanya berkaitan dengan penambahan armada, tetapi juga penguatan tata kelola.

Setiap kapal diwajibkan memiliki dokumen perizinan, ukuran kapal yang jelas, alat tangkap yang sesuai, serta wilayah operasi yang telah ditentukan.

Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih wilayah penangkapan dan persaingan tidak sehat dengan nelayan kecil.

Terkait risiko overfishing, KKP menyebut aspek keberlanjutan menjadi dasar kebijakan. Operasi kapal akan disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme perizinan, pencatatan hasil tangkapan, pemantauan aktivitas kapal, hingga pengawasan aparat di pelabuhan dan di laut.

KKP menegaskan modernisasi kapal perikanan bukan berarti memberikan ruang bebas bagi kapal besar untuk beroperasi tanpa batas.

Program tersebut dinilai justru bertujuan agar armada perikanan nasional menjadi lebih tertib, aman, produktif, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi nelayan kecil sebagai bagian penting dari struktur perikanan nasional.

Meski demikian, modernisasi kapal perikanan tetap harus diiringi kebijakan yang menjamin nelayan kecil, yang jumlahnya hampir 90 persen dari total nelayan Indonesia, tidak tersisih dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta memastikan wilayah tangkap di bawah 12 mil laut tetap menjadi ruang aman bagi mereka.

Pengaturan wilayah penangkapan yang jelas dan tegas bagi setiap ukuran armada menjadi penting agar kapal-kapal modern berkapasitas besar tidak langsung bersaing dengan nelayan kecil di area tangkap yang sama.

Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan praktik penangkapan ikan dan pengelolaan kuota berjalan sesuai aturan sehingga peningkatan kapasitas armada tidak berujung pada eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan (overfishing).

Pada akhirnya, keberhasilan program modernisasi ribuan kapal perikanan tidak hanya diukur dari jumlah armada yang dibangun maupun besarnya tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari kemampuan kapal-kapal tersebut untuk benar-benar beroperasi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perikanan nasional.

Tak kalah penting, modernisasi juga harus memastikan tetap memberi ruang hidup bagi nelayan kecil di tengah upaya transformasi industri perikanan yang kian modern.

Copyright © ANTARA 2026

Kita sudah bekerja sejak awal tahun mulai dari melakukan survei galangan kapal dan sebagainya. Jadwalnya Juni ini mulai penyiapan supply chain, material equipment, dan berproses..,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penyelesaian 50 unit kapal perikanan modern pada 2026 sebagai tahap awal program modernisasi armada penangkapan ikan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama pemerintah Indonesia dan Inggris dalam pembangunan 1.582 unit kapal perikanan modern.

Ia menuturkan, KKP telah mulai melakukan berbagai persiapan sejak awal tahun, termasuk survei galangan kapal nasional yang akan terlibat dalam pembangunan armada tersebut.

“Kita sudah bekerja sejak awal tahun mulai dari melakukan survei galangan kapal dan sebagainya. Jadwalnya Juni ini mulai penyiapan supply chain,material equipment, dan berproses, dan untuk target 2026 ini sementara 50 kapal dulu yang akan kami selesaikan," ujarnya.

Latif mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 gross ton (GT).

KKP mencatat kebutuhan awak kapal perikanan (AKP) untuk operasional 50 kapal tersebut mencapai sekitar 500 orang.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta menambahkan, kebutuhan awak kapal secara keseluruhan untuk program modernisasi mencapai 20.094 orang.

Namun, perekrutan dan penempatan tenaga kerja akan dilakukan bertahap mengikuti kesiapan armada yang dibangun.

“Kalau tahun ini jadinya 50 kapal, ya kami ambilnya 500 orang. Tapi kami sudah punya talent pool dari 20 ribu itu,” kata Nyoman.

Ia menjelaskan, para calon awak kapal wajib mengikuti pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal modern.

Program modernisasi kapal perikanan nasional mencakup pembangunan 1.582 kapal yang terdiri atas 1.000 kapal ukuran 30 GT, 557 kapal 200 GT, 20 kapal 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pemerintah menilai modernisasi armada diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 kapal perikanan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen sekitar 20 ribu awak kapal perikanan (AKP) untuk mendukung operasional program modernisasi 1.582 unit kapal perikanan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut muncul seiring transformasi sektor perikanan tangkap menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

“Untuk implementasi program ini membutuhkan lebih kurang 20 ribu awak kapal perikanan untuk mengoperasionalkan kapal dan berdampak langsung pada pelibatan lebih dari 500 ribu tenaga kerja dalam ekosistemnya,” kata Latif dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan modernisasi kapal perikanan tidak hanya berfokus pada pembangunan armada, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan kapal modern.

Menurut dia, kapal perikanan modern membutuhkan awak dengan kemampuan teknis yang memadai, mulai dari pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan hingga penerapan sistem rantai dingin sejak penangkapan ikan di laut.

KKP mencatat kebutuhan awak kapal perikanan mencapai 20.094 personel untuk mengoperasikan 1.582 kapal yang akan dibangun pemerintah hingga 2028.

Kebutuhan tersebut terdiri atas sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 gross ton (GT), 9.469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Latif mengatakan seluruh kebutuhan tenaga kerja itu diharapkan dapat dipenuhi oleh lulusan sekolah pelayaran dan politeknik perikanan di Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi,” katanya.

KKP telah menetapkan tahapan rekrutmen awak kapal perikanan modern dimulai dengan pendaftaran pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 27 Juli 2026.

Selanjutnya peserta yang lolos akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi pada 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026 sebelum ditempatkan pada 1 November sampai 23 Desember 2026.

Program modernisasi kapal perikanan sendiri mencakup pembangunan 1.582 unit kapal yang terdiri atas 1.000 kapal ukuran 30 GT, 557 kapal 200 GT, 20 kapal 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Sebanyak 1.000 kapal 30 GT nantinya diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih dan dikelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sementara kapal berukuran besar akan mendukung operasi penangkapan ikan di laut lepas bersama BUMN perikanan Agrinas Jaladri Nusantara.

Sebelumnya, program modernisasi kapal perikanan Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Inggris.

Dalam kunjungan kenegaraan ke London pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Inggris mendukung pembangunan kapal penangkap ikan melalui kerja sama maritim kedua negara.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kesepakatan investasi sektor maritim senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui program itu, Indonesia dan Inggris menyepakati pembangunan 1.582 kapal perikanan yang seluruhnya akan diproduksi di dalam negeri. Program tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja dalam ekosistem industri perikanan nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap terdapat dua sumber pendanaan untuk program modernisasi kapal perikanan Indonesia yang berasal dari pinjaman luar negeri dan Danantara dengan total US$7 miliar atau setara Rp116,7 triliun.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah mengatakan, anggaran tersebut juga termasuk untuk mendanai program nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga pendanaan untuk peningkatan industri perikanan Indonesia.

"Total memang kami mengalokasikan anggaran itu dari pemerintah US$4 miliar dan US$3 miliar, jadi US$7 miliar totalnya untuk dua skema pembangunan," kata Idnillah saat ditemui di Seminar Nasional Industri Perkapalan, Kamis (11/12/2025).

Dia menerangkan, dana pinjaman luar negeri sebesar US$3 miliar berasal dari Inggris. Pembiayaannya dibagi dalam dua tahap, pertama untuk kapal 30 gross tonnage (GT) sebanyak 1.000 unit.

Sementara itu, untuk tahap kedua digunakan untuk membeli 582 unit kapal yang mencakup kapal penangkap (single) sebanyak 580 unit dan 2 unit kapal angkut dan processing dengan berbagai macam tipe ukuran.

"Jadi kalau jenis kapalnya memang itu cukup banyak jadi kalau yang UK yang loan itu ada 1.000 unit 30 GT dengan berbagai tipe alat tangkap. Kalau kapal ikan itu kan tergantung alat tangkapnya," jelasnya.

Adapun, terkait proses pinjaman dana dari Inggris saat ini masih dalam tahap bluebook di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Nantinya akan masuk ke tahap greenbook hingga realisasi pendanaan.

"Kalau sekarang anggaran yang sudah jelas adalah yang 1.000 unit untuk 30 GT itu US$1 miliar itu kira-kira Rp16 triliun, itu kami jadwalkan 2 tahun selesai," tuturnya.

Sementara itu, untuk pendanaan dari Danantara pada tahap pertama akan digunakan untuk kapal PCPB Group 15 unit, kapal penangkap ikan (single) 72 unit, kapal pengangkut dan processing 25 unit, dan pembangunan 4 hub di Probolinggo, Bitung, Bacon, dan Tual.

Untuk tahap kedua pendanaan dari Danantara untuk kapal PCPB Group 70 unit, kapal penangkap ikan 718 unit, dan kapal pengangkut & processing 75 unit. Secara keseluruhan, pihaknya menargetkan seluruh tahapan selesai pada 2029.

Lebih lanjut, dia menyebut, pendanaan dari Danantara masih belum terealisasi karena lembaga tersebut baru terbentuk sehingga masih dipersiapkan mekanisme dan payung hukumnya. Namun, anggaran tersebut dinilai sudah disiapkan dari Kementerian Keuangan.

"Pembangunannya seluruhnya di Indonesia tadi kalau totalnya kami ada informasi dari teman-teman Kemenperin total galangan 358 tapi kan itu perlu di asesmen mana yang memang punya kualifikasi, dokumen-dokumen yang sesuai termasuk dari sisi finansial," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencanangkan sejumlah program untuk meningkatkan produktivitas perikanan nasional dalam satu tahun masa jabatan mereka, salah satunya melalui program modernisasi kapal nelayan dengan alokasi anggaran mencapai Rp48 triliun.

Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bakal memiliki sekitar 1.582 kapal nelayan modern pada akhir 2026 hingga awal 2027. Langkah ini dilakukan guna memperkuat kedaulatan pangan laut dan industri perikanan nasional.

Program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan armada nelayan kecil yang selama ini terbatas pada kapal di bawah 10 gross tonnage (GT). Dampak lain yang diharapkan ialah peningkatan kesejahteraan nelayan hingga peningkatan devisa negara melalui sektor perikanan.

“Kita ingin membangun 1.582 kapal nelayan modern. Insyaallah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Prabowo melanjutkan, pemerintah menargetkan pembangunan kapal dilakukan secara bertahap dengan melibatkan galangan kapal dalam negeri. Hal ini dinilai menjadi bagian dari strategi industrial downstreaming alias hilirisasi industri maritim.

Menanggapi hal ini, pemerhati kelautan menyoroti perlunya komitmen menyeluruh pemerintah agar program modernisasi kapal nelayan tak hanya menyentuh permukaan.

Suhana selaku Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta berharap penambahan armada kapal modern ini mampu menggenjot produktivitas perikanan secara masif, tetapi menggarisbawahi aspek dukungan ekosistem terkait.

“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Suhana saat dihubungi Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Terkait infrastruktur, dia memaparkan perlunya dukungan operasional kapal modern dengan adanya sarana pelengkap seperti pelabuhan, fasilitas pengolahan, hingga distribusi hasil tangkapan yang lebih efisien.

Selain itu, nelayan dinilai perlu dilatih untuk mengoperasikan kapal modern dan memahami teknologi terbaru dalam penangkapan dan pengolahan ikan. Menurut Suhana, tanpa peningkatan kapasitas ini, manfaat dari modernisasi kapal dapat terhambat.

Dia lantas menjelaskan bahwa peningkatan produksi harus diimbangi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama untuk mencegah kelebihan tangkap (overfishing) dan kerusakan ekosistem laut.

“Jadi, program penambahan kapal tersebut tidak hanya sebatas kapalnya saja, tapi perlu upaya lainnya supaya tidak menjadi program yang mangkrak, seperti program bantuan Kapal Inka Mina beberapa waktu lalu,” terang pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor UTM Jakarta ini.

Itu sebabnya, Suhana juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memuluskan rencana pembaharuan kapal nelayan tersebut. Mengingat prosesnya yang melibatkan berbagai pihak, pelaksanaan program ini dipandang tak semudah membalikkan telapak tangan.

Sebelumnya, DPR RI telah buka suara perihal anggaran Rp48 triliun yang disiapkan pemerintahan Prabowo untuk program modernisasi 1.000 kapal perikanan sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi.

Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum menyampaikan secara terperinci mengenai hal ini, sehingga DPR juga masih akan mencermati.

“Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal penambahan kapal belum disampaikan, ya, karena itu ada kemungkinan dananya dari utang luar negeri. Makanya kami harus cermat di sini,” kata Rokhmin saat ditanya Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2025).

Namun, Rokhmin menyatakan bahwa dirinya tidak ingin mengulangi kesalahan pemberian bantuan kapal dalam kebijakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kelebihan tangkap yang terjadi di berbagai daerah, khususnya Laut Jawa, yang mana jumlah kapal dan nelayan yang terdapat di Pantura jauh lebih banyak daripada ikan yang tersedia di laut.

“Makanya kalau pun itu nanti diusulkan, kami akan mendorong bahwa kapal-kapal ini harus besar dan bisa beroperasi di laut-laut Natuna, di zona ekonomi eksklusif, yang selama ini dicuri oleh kapal asing. Itu yang akan kami pastikan,” terang Menteri KP era Kabinet Gotong Royong ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan laut dan industri perikanan nasional melalui program modernisasi kapal.

Prabowo menargetkan Indonesia bakal memiliki sekitar 1.582 kapal nelayan modern pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

“Kita juga sekarang sudah punya program, kita ingin membangun 1.582 kapal nelayan modern. InsyaAllah akhir tahun depan dan 2027 kita akan punya 1.582 kapal nelayan modern dari GT 30 sampai GT 10.000,” ujar Prabowo.

Program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan armada nelayan kecil yang selama ini terbatas pada kapal di bawah 10 GT, serta mendorong peningkatan produktivitas perikanan nasional.

Pemerintah menargetkan pembangunan kapal dilakukan secara bertahap dengan melibatkan galangan kapal dalam negeri, sebagai bagian dari strategi industrial downstreaming (hilirisasi industri maritim).

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, pembangunan kapal-kapal tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan devisa negara melalui sektor perikanan.

“Ini menghasilkan devisa dan protein untuk rakyat kita,” tegas Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran Rp48 triliun untuk program modernisasi 1.000 kapal perikanan sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi. Hal tersebut tercantum dalam paparan program perluasan kesempatan kerja di sektor kelautan dan perikanan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menko Airlangga mengatakan bahwa program modernisasi kapal ini juga menjadi salah satu siasat utama pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, bersamaan dengan program prioritas lainnya yang dijalankan.

“Program modernisasi kapal ini ada seribu kapal nelayan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

Secara terperinci, anggaran tersebut akan dikucurkan untuk 1.000 unit kapal berukuran 30 GT (gross tonage) yang terintegrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

Selain itu, terdapat pula 200 unit masing-masing untuk kapal berukuran 150 GT dan 200 GT, sebanyak 170 unit kapal 300 GT, sejumlah 10 unit kapal 600 GT, serta 2 unit kapal 2.000 GT untuk pelaku usaha Eksisting BUMN/Jaladri.

Di samping modernisasi kapal, Airlangga berujar bahwa penyerapan tenaga kerja dapat berasal dari revitalisasi tambak di kawasan pantai utara (Pantura) seluas 20.000 hektare, dengan perkiraan 168.000 tenaga kerja terserap.

Program berikutnya adalah 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dengan anggaran Rp24,2 triliun, yang diharapkan dapat menyerap 8.645 tenaga kerja dalam waktu dekat dan 200.000 tenaga kerja dalam jangka panjang.