PAPUA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua Selatan.

Mama Sinta mengaku kecewa terhadap pihak-pihak yang menyeretnya untuk menolak PSN dan menjerumuskannya ke narasi negatif kepada pemerintah melalui film Pesta Babi.

"Saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi," kata Mama Sinta, Minggu, (24/5/2026).

Selain itu, Mama Sinta mengatakan ketiga anaknya juga membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi," jelasnya.

Mama Sinta menceritakan pada awalnya dirinya bersama kelompok masyarakat adat Marind diajak untuk menyuarakan seputar penolakan pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua. Namun tak disangka, pernyataannya berujung menjadi viral di media sosial hingga dibuatkan film berjudul Pesta Babi.

"Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka di LBH," tuturnya.

Lihat video: Film Pesta Babi Ini Bikin Cinta Papua Atau Mau Pecah Belah NKRI?!



Mama Sinta mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan mereka pascaperistiwa tersebut. Bahkan Mama Sinta menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah terkait seluruh pernyataan selama ini yang menyerang pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

"Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada," ungkapnya.

Mama Sinta juga sempat menunjukkan bagian dapur yang di mana kompor yang digunakan untuk memasak sudah tidak layak. "Sumbunya sudah habis, jadi kalau saya bakar memang nyala tapi yang di sumbunya tidak bisa naik, terpaksa saya pakai kayu bakar," ucapnya.

Mama Sinta mengakui, beberapa kali sempat melalang buana ke beberapa kota seperti Jayapura, Makassar hingga Jakarta bersama LBH, namun tak ada yang ia dapatkan selain rasa lelah. Hal itu, menurut Mama Sinta dilakukan selama enam bulan bolak-balik Papua ke Jakarta dan Makassar.

"Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka," ungkapnya.

Mama Sinta kemudian menyadari telah dimanfaatkan, sementara untuk kehidupan yang layak tak bisa dia dapatkan setelah bersuara lantang. Alhasil kini Mama Sinta memilih untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo Subianto melalui pembangunan PSN di Papua dan memohon bantuan dari pemerintah.

"Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan," tutur Mama Sinta.

Di sisi lain, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat Villarian atau yang akrab disapa Juple mengaku baru tahu kalau ternyata Mama Yasinta mendukung PSN.

“Sejauh pengetahuan pihaknya sampai detik ini tidak pernah ada Mama Sinta mengatakan mendukung PSN. Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple.

JAKARTA - Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan harus tetap berjalan. Sebab hal itu sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menekankan, pembangunan food estate di Wanam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat penting di masa depan. “Tentu harus tetap dilanjutkan. Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” kata Bawono, Rabu (20/5/2026).

Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam. “Termasuk dengan pembuatan film Pesta Babi," jelas Bawono.

Bawono juga menegaskan, proyek lumbung pangan di Wanam bakal dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. “Mungkin di masa jangka pendek atau jangka menengah ini belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan ini, tapi di masa jangka panjang, di masa depan tentu akan memiliki nilai strategis program tersebut. Karena itu harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah," ujar Bawono.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100%. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Salah satu warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata salah seorang warga Tarsan Balagaize.

Balagaize menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur. “Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.

Selain itu, kata Balagaize, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100% program pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara itu, seorang petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell disebut telah mencapai progres 100 persen. “Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100%,” ujar petugas proyek.

Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88 persen. “Untuk HSD tank kapasitas 5.000 meter per ton kita sudah menyetok di 97%. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88%, dan disusul yang pasti oleh solar cell kita sudah 100%,” katanya.

Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah satu, yakni konektivitas.

JAKARTA - Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan dua agenda strategis nasional yang tampak saling berbenturan. Dua agenda tersebut yakni, percepatan transisi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan penguatan perlindungan lahan sawah demi ketahanan pangan.

Pakar hukum Andrie Taruna menilai fenomena tersebut bukanlah benturan substantif, melainkan akibat dari desain kebijakan yang belum matang. Andrie menjelaskan secara konstitusional, baik sektor energi maupun pangan memiliki tujuan tunggal, yakni kemakmuran rakyat.

Menurut Andrie, tidak ada aturan hukum yang memandatkan salah satu sektor harus mengalahkan sektor lainnya. "Padahal, bila dibaca lebih jernih, benturan itu sesungguhnya bukan konflik substantif, melainkan konflik semu yang lahir dari desain kebijakan dan tata ruang yang belum cukup matang," ujarnya, Senin (23/3/2025).

Persoalan muncul ketika proyek PLTS skala besar membutuhkan lahan dengan kriteria teknis tertentu, seperti intensitas surya tinggi dan topografi landai, yang sayangnya sering kali tumpang tindih dengan lahan pertanian produktif.

Andrie menyoroti ruang nasional selama ini masih dikelola dengan paradigma monofungsi. Andrie menyebut cara pandang yang mengotak-ngotakkan lahan hanya sebagai sawah atau hanya sebagai kawasan industri sudah tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan Indonesia yang semakin kompleks.

Lihat video: Full Presiden Prabowo Pastikan Ketahanan Pangan Jelang Lebaran Tetap Aman



"Kawasan industri dibaca hanya sebagai kawasan industri. Cara baca seperti ini mungkin cukup untuk masa ketika kebutuhan pembangunan masih sederhana. Tetapi dalam konteks Indonesia hari ini—yang harus serentak membangun ketahanan pangan, mempercepat energi bersih, menjaga lingkungan, menurunkan emisi, dan menarik investasi—paradigma itu mulai memperlihatkan keterbatasan yang serius," tuturnya.

Alih-alih hanya fokus pada urusan perizinan, Andrie mendorong pemerintah untuk menerapkan kecerdasan spasial baru. Hal ini melibatkan transformasi tata kelola ruang dari yang bersifat administratif menjadi preskriptif, di mana negara sejak awal sudah menentukan zona prioritas melalui sistem overlay data yang terintegrasi.

"Dengan adanya peta prioritas spasial energi nasional, investor tidak akan lagi berebut lahan murah yang berisiko konflik sosial, melainkan diarahkan ke ruang yang secara teknis dan hukum paling layak," katanya.

Selain itu, Andrie menekankan pentingnya diversifikasi ruang agar ketergantungan pada model ground-mounted solar (PLTS di atas tanah) tidak terus menekan lahan sawah. Ia menyarankan penguatan pada PLTS atap, PLTS terapung, serta pemanfaatan brownfield dan aset negara sebagai strategi utama.

Andrie mengingatkan, energi dan pangan adalah dua pilar yang tidak boleh diposisikan sebagai lawan. "Indonesia tidak membutuhkan pilihan sempit antara PLTS 100 GW atau lahan sawah dilindungi. Yang dibutuhkan adalah arsitektur integrasi ruang nasional yang mampu menempatkan energi dan pangan dalam satu desain besar yang saling menguatkan," katanya.

PAPUA - Pembangunan jalan akses di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan menghadapi tantangan berat. Hal itu disebabkan kondisi alam rawa berlumpur, curah hujan tinggi, dan pasang surut air laut.

Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau food estate Wanam yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan.

Wanam diproyeksikan sebagai pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru seluas 1 juta hektare. Untuk mendukung distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan pengangkutan hasil pertanian, pembangunan akses darat menjadi kebutuhan utama di kawasan tersebut.

Jalan sepanjang 135 kilometer yang menghubungkan Wanam dengan Merauke dibangun di atas lahan rawa dengan daya dukung tanah yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan proses konstruksi berlangsung bertahap dan memerlukan metode khusus agar badan jalan dapat dilalui kendaraan berat.

Hingga akhir Januari 2026, progres fisik pembangunan jalan telah mencapai sekitar 58 kilometer. Sebagian ruas telah dipadatkan dan dapat digunakan untuk menunjang aktivitas proyek pengembangan kawasan pangan.

Tim Survei Jhonlin Group Alex Bastomi mengatakan pembangunan tetap berjalan meski menghadapi tantangan medan yang berat. Alex menjelaskan, perintisan jalan telah mencapai 58,44 kilometer, sementara jalan yang sudah diperkeras sepanjang 11,53 kilometer. Selain itu, pembukaan lahan telah dilakukan seluas 9.781 hektare.

Alex menyebutkan, ruas jalan yang telah diperkeras sudah bisa dilalui kendaraan pengangkut material pembangunan proyek PSN. “Itu sudah bisa (dilewati) karena sudah kita perkeras dengan batu,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Lihat video: Swasembada Energi! Prabowo Minta Papua Tanam Sawit, Singkong, dan Tebu

Alex menjelaskan pihaknya terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tersebut agar konektivitas kawasan pangan dapat segera terwujud. “Kita usahakan secepatnya (untuk rampung),” ucapnya.

Perjuangan pembangunan akses darat tersebut turut dirasakan masyarakat setempat. Ulus, warga asli Merauke yang bekerja sebagai sopir truk pengangkut material, menyatakan kondisi akses di Wanam saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Ulus mengaku pernah bekerja sebagai tenaga harian survei saat pembangunan dermaga (jetty) Wanam pertama kali direncanakan. “Sebelumnya saya di sini (kerja) harian survei untuk pas bangun Jetty ini,” kata Ulus.

Menurut Ulus, sebelum adanya jalan darat, mobilitas di kawasan tersebut sangat terbatas karena kondisi tanah berlumpur dan ketergantungan pada jalur air.

“Kalau sebelumnya di sini setengah mati (jalannya), karena daerahnya ini lumpur. Sekarang sudah mendinglah,” ungkapnya.

Pembangunan jalan KSPP Wanam juga dilengkapi sistem drainase terintegrasi untuk menjaga stabilitas badan jalan di atas rawa sekaligus mendukung pengelolaan tata air lahan pertanian.

Infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, menekan biaya transportasi, serta menjadi fondasi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional di Papua Selatan.