Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah di antara beragam tantangan global saat ini, mulai konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia.

Untuk itu, Gibran mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, antara lain lewat pemangkasan 145 regulasi distribusi pupuk subsidi yang memberi manfaat langsung kepada petani.

Ia menilai, Indonesia telah semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, berkat petani dan nelayan, yang didukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Gibran saat membuka Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/6).

"Kita tidak boleh bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah," ujar Gibran.

Wapres menambahkan, pemerintah akan terus membenahi tata kelola pertanian, termasuk pengendalian alih fungsi lahan, penyediaan benih unggul, akses permodalan, kepastian pasar, serta distribusi pupuk subsidi yang lebih efektif.

Sementara, Mentan Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan dalam satu tahun.

"Ini yang tercepat sepanjang sejarah Indonesia," ujar Amran.

Visi tersebut tercapai dengan catatan kenaikan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil, yang mendorong stok pangan nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton, menjadi terbanyak sejak Indonesia merdeka.

Di tingkat petani, kesejahteraan menunjukkan peningkatan. Harga gabah kini berada pada level Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Selain itu, nilai ekspor pertanian meningkat Rp166 triliun sehingga total ekspor pertanian nasional mencapai Rp765 triliun. Pemerintah pun bergerak menyiapkan program bantuan bibit gratis untuk komoditas strategis seperti kakao, kelapa, tebu, dan komoditas perkebunan lainnya yang akan mencakup lahan seluas 870 ribu hektare.

Pada sektor perkebunan, pemerintah melakukan pembenahan tata niaga sawit melalui kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu. Kebijakan itu diterapkan setelah ditemukan anomali harga tandan buah segar (TBS) sawit yang tidak sejalan dengan kenaikan harga CPO global dan penguatan nilai tukar dolar AS.

"Saat ini harga TBS mulai kembali normal dan kami berharap dapat meningkat hingga 10 persen untuk memperkuat kesejahteraan petani sawit," kata Amran.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan petani memperoleh harga yang lebih adil dan menikmati manfaat dari perbaikan tata niaga komoditas perkebunan.

"Tidak mungkin capaian ini terjadi tanpa kerja keras petani dan nelayan Indonesia. Ini juga berkat keberpihakan Presiden dan Wakil Presiden terhadap sektor pertanian," pungkas Amran.

Ke depan, pemerintah akan terus mempercepat hilirisasi pertanian dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pangan dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyinggung soal pentingnya kemandirian pangan di tengah konflik global. Hal tersebut disampaikan Gibran saat membuka Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/06/2026).

Wapres menyampaikan, kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” ujar Gibran.

Menurut Gibran, tantangan mewujudkan kemandirian pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sektor pertanian dan perikanan.

Secara terperinci, Gibran menyoroti perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses bibit unggul dan permodalan, hingga kepastian pasar dan distribusi pupuk bersubsidi.

"Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar, terutama soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan. Kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk bersubsidi yang efisien dan tepat waktu," imbuhnya.

Dalam acara Penas 2026 itu, Gibran juga berdialog dengan sejumlah perwakilan petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Persoalan yang dikeluhkan itu di antaranya kebutuhan perbaikan irigasi, pendangkalan pelabuhan, distribusi bahan bakar bagi nelayan, serta kebutuhan sarana pascapanen seperti dryer dan rice milling unit (RMU).

Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tindak lanjut.

“Mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Tadi ada masalah irigasi, masalah solar, masalah dryer, RMU, dan masalah-masalah yang lain. Ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri ya,” pungkasnya.

diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung

Manokwari (ANTARA) - Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Papua Barat mengembangkan penangkaran benih jagung di Kabupaten Manokwari yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar enam ton benih untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 200 hektare lahan.

Kepala BRMP Papua Barat Abdul Syukur Syarif saat meninjau lokasi penangkaran di Kampung Macuan, Manokwari, Sabtu, mengatakan pengembangan benih jagung secara mandiri menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Lahan percontohan seluas sekitar satu hektare ini diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung yang dapat digunakan untuk pengembangan sekitar 200 hektare lahan," katanya.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana dan jajaran BRMP Papua Barat untuk melihat secara langsung perkembangan penangkaran benih dan lokasi pembangunan gudang pengering (dryer) jagung sebagai fasilitas pendukung pascapanen.

Menurut Abdul Syukur, keberadaan gudang pengering akan membantu menjaga kualitas benih jagung sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem pembenihan yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Mesin dryer sangat membantu menjaga kualitas benih," ujarnya.

Tim lapangan BRMP Papua Barat juga telah mengevaluasi kondisi tanaman yang terdampak serangan hama ulat grayak jagung (spodoptera frugiperda), meskipun perkembangan tanaman di lahan percontohan tersebut dinilai masih cukup baik serta menunjukkan pertumbuhan positif.

Dalam kesempatan itu, Kepala BRMP Papua Barat memperkenalkan metode tanam sisip (single replanting), yakni penanaman kembali sebelum masa panen berakhir guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan mempercepat siklus produksi.

"Nanti penanaman menggunakan metode tanam sisip," jelasnya.

Wakil Kepala Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana menekankan setiap perencanaan harus berbasis data yang mencakup luas lahan potensial, jumlah kelompok tani, serta kebutuhan benih untuk setiap distrik, sehingga program pengembangan komoditas jagung dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Kepolisian senantiasa mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian serta kemandirian benih di daerah, namun perlu adanya kolaborasi lintas lembaga teknis, dan kelompok tani setempat.

"Kami berharap segala upaya yang dilakukan, mampu menjadikan Manokwari sebagai salah satu pusat pengembangan benih dan produksi jagung di Papua Barat," ucap Sulastiana.

Dalam kunjungan itu, BRMP Papua Barat juga memberikan penjelasan kepada petani mengenai teknik pemupukan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, termasuk penggunaan campuran pupuk urea dan phonska sesuai kebutuhan tanaman.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Di loteng sebuah rumah dengan luas sekitar 40 meter persegi itu, udara siang yang terik membuat gerah karena panas atap seng, ruang sempit, dan rak-rak sederhana yang menjadi saksi awal sebuah percobaan yang tampak tidak menjanjikan, yakni 70 botol plastik bekas disusun sebagai sistem hidroponik.

Sebuah rumah sederhana yang memiliki loteng sempit itu merupakan tempat tinggal Arif Hermawan (28), warga Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang disulap menjadi kebun hidroponik sayuran selada.

Saat mengawali bertanam hidroponik pada tahun 2019, hari-hari awal tidak memberi harapan karena bibit selada yang ditanam tidak tumbuh sebagaimana mestinya: akarnya lemah, daun menguning, dan sebagian mati sebelum sempat dipanen untuk dinikmati sebagai sayur.

Bunyi air yang mengalir dari pipa paralon terdengar seperti hal biasa, namun suara itu, bagi Arif, bukan sekadar ritme harian, melainkan rekam jejak perjalanan panjang tentang kegagalan yang hampir membuatnya berhenti menanam hidroponik.

Ia naik ke loteng berulang kali hanya untuk melihat hal yang sama, kegagalan yang diam, tanpa penjelasan. Di satu titik, ia hanya duduk diam cukup lama. Bukan karena menyerah, tetapi karena tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tanaman hidroponiknya.

Pemuda asal Kecamatan Kedungjajang itu bukan lulusan jurusan pertanian, melainkan seorang sarjana ekonomi syariah dan pernah bekerja sebagai sales marketing di satu perusahaan.

Hidroponik bukan jalan yang ia rencanakan, melainkan sesuatu yang ia temukan dari video dan penjelasan di internet, kemudian ia memulai tanpa keyakinan penuh dan mencoba dengan 70 botol bekas itu. Saat mencoba mempraktikkan ilmu dari media sosial berbasis video itu, ia dihadapkan pada pertanyaan yang terus bergelayut dan berulang di benaknya, kenapa tidak berhasil?

Perlahan, namun pasti, Arif mulai mencatat, mengamati, dan mengulang. Perlahan pula, ia menyadari sesuatu yang sederhana, yakni dirinya tidak sedang gagal menanam, tetapi belum memahami sistemnya, sistem hidroponik.

Bersama istrinya, Arif memindahkan percobaan ke pendekatan baru. Loteng yang sama diubah menjadi sistem hidroponik kecil dengan 340 lubang tanam. Pipa disusun ulang, aliran air diperbaiki, dan nutrisi diracik ulang.

Namun, kegagalan tidak langsung pergi. Kenyataan baru mengemuka, yakni ada pagi dengan pompa air tidak berjalan dan siang dengan aliran nutrisi tersendat, kemudian sore dengan rasa khawatir, ketika ia naik ke loteng hanya untuk memastikan semua tanamannya masih hidup.

Di fase itu, tubuhnya ikut berubah, karena tidurnya berkurang. Waktu istirahat tidak teratur dan tangan sering basah oleh air nutrisi. Meskipun demikian, ia tetap naik ke loteng itu setiap hari, bukan karena yakin, tetapi karena sudah telanjur berjalan jauh untuk usaha hidroponik itu.

Istrinya menjadi bagian yang tidak banyak terlihat, tetapi selalu ada dan menghiburnya. Kadang diam, kadang bertanya apakah usaha itu layak diteruskan. Tidak selalu yakin, tetapi tidak pernah benar-benar meninggalkan proses tersebut.

Suatu pagi, seperti biasa, ia naik ke loteng. Kali ini, Arif tidak langsung menemukan kerusakan. Sebaliknya , ia menemukan beberapa tanaman berdiri, menegakkan harapan baru. Tidak banyak tanaman yang berdiri, tapi cukup membuatnya berjeda dari rasa lelah. Menemukan kenyataan itu, ada keheningan yang berbeda.

Kesabarannya memberikan hadiah, berupa perubahan pada tanaman hidroponik yang ditanamnya. Perubahan tidak datang dalam bentuk kemenangan besar. Ia hadir sebagai tanda kecil yang hampir tidak terasa. Setidaknya, tanamannya tidak lagi mati serentak.

Selada yang ditanam mulai hijau lebih stabil, akar mulai bertahan. Memang tidak sempurna, tetapi cukup untuk membuat Arif berhenti menganggap bahwa semua yang dilakukan untuk berkebun hidroponik gagal total.

Semangat pantang menyerahnya akhirnya membuahkan hasil dan panen pertama sayuran selada hidroponiknya membuat ia tersenyum. Hasil panen itu tidak dijual. Ia bawa turun dan membagikannya ke tetangga sekitar.

Beberapa warga yang diberi sayuran secara gratis, kemudian bertanya kalau sayuran itu dijual, mereka bersedia membelinya. Hal itu yang menjadi titik balik Arif untuk lebih serius menekuni usaha sayuran hidroponiknya.

Permintaan mulai muncul, tidak banyak, tetapi cukup untuk mengubah cara ia memandang pekerjaannya sendiri. Di titik itu, keputusan datang dan ia meninggalkan pekerjaannya sebagai sales marketing.

Kemudian ia mengambil pinjaman modal Rp65 juta di perbankan. Di balik angka itu, tentu ada tekanan yang tidak terlihat, yakni angsuran untuk membayar cicilan, tanggung jawab menafkahi keluarga, dan kemungkinan gagal untuk kesekian kalinya.

Arif duduk terdiam, bukan menghitung keuntungan dan kerugian, tetapi menghitung kemungkinan bertahan dan usaha pertanian hidroponiknya terus bergerak dan semakin diperluas.

Berkembang

Dari loteng kecil itu, usahanya berkembang dengan menyewa lahan sekitar 220 meter persegi. Sistem hidroponik tumbuh menjadi 4.200 lubang tanam aktif dan aliran air lebih stabil, kemudian pola tanam lebih terukur. Namun, sedikit kegagalan masih ada, tetapi tidak lagi menghentikan semuanya.

Kini, setiap 40 hari, waktu panen datang dan lebih dari 7 kuintal sayuran selada dihasilkan dengan harga sekitar Rp30 ribu per kilogram, sehingga omzetnya mencapai kurang lebih Rp21 juta per siklus, dengan keuntungan bersih sekitar Rp15 juta.

Namun, Arif tidak pernah menyebut angka itu sebagai puncak cerita, karena baginya, perubahan yang lebih besar justru ada pada cara orang sekitar memandang pekerjaan yang dulu dianggap kecil. Pertanian yang sering ditinggalkan oleh anak-anak muda karena tidak banyak menjanjikan, lewat kegigihan, Arif mengajarkan bahwa anak-anak muda perlu menoleh kembali ke dunia tanah, meskipun tidak harus dalam bentuk sawah atau ladang. Atap rumah juga menjadi ladang pertanian yang menjanjikan terpenuhinya kebutuhan belanja rumah tangga dan kebutuhan sekunder.

Kini, usaha hidroponiknya terus berkembang dan dilengkapi dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda. Bahkan, ia juga menyuplai sayuran segar ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Klakah, sehingga mendapat berkah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG lebih dari sekadar peluang bisnis, namun sebagai ekosistem gotong royong modern, sehingga pihaknya jadi termotivasi untuk menjaga kualitas hasil panen karena sayuran yang ditanamnya ikut memberi gizi bagi anak-anak Lumajang.

Kepastian permintaan dari dapur SPPG tersebut membuat Arif harus menata ulang strategi tanam, sehingga pihaknya, kini membagi pola panen agar suplai sayur tetap stabil setiap pekan, tidak hanya untuk SPPG, tapi juga pelanggan lamanya.

Dari kegigihannya itu, Arif memiliki harapan besar yang sederhana agar usaha yang dijalani bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang, serta bisa membuka jalan rezeki bagi orang lain juga.

Dirinya ingin membuktikan kalau pertanian itu bukan pekerjaan kuno, tapi harapan masa depan yang sangat penting dan punya peluang besar jika dikelola dengan cara modern. Karena itu, dia berpesan untuk para pemuda agar tidak memandang pertanian sebagai hal remeh.

Makanan yang setiap hari hadir di meja makan, berasal dari hasil pertanian. Artinya sektor itu tidak akan pernah mati. Sekarang, pertanian sudah berkembang, ada hidroponik, pemasaran digital, penjualan daring, sampai teknologi modern yang bisa membuat usaha tani lebih menjanjikan.

"Kalau bukan generasi muda yang mau turun tangan, nanti siapa yang melanjutkan? Mulailah dari kecil, jangan gengsi, jangan takut kotor, karena dari tanah justru bisa tumbuh masa depan yang besar," ujarnya, berpesan.

Ketahanan pangan daerah

Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat mengapresiasi kemandirian pangan yang dilakukan pemuda warga Desa Curahpetung itu. Apalagi, pemerintah daerah, kini juga gencar mengembangkan Program Pekarangan Sehat (PESAT), bukan sekadar aktivitas menanam sayuran di halaman rumah, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah yang mengedepankan kemandirian pangan keluarga serta keberlanjutan gizi bagi anak-anak.

Bagi Bupati Lumajang Indah Amperawati, PESAT bukan sekadar menanam, melainkan strategi pembangunan daerah berbasis kemandirian pangan. Saat bersamaan, program itu juga menjadi penguat keberlanjutan MBG bagi anak-anak di Lumajang.

Melalui PESAT, setiap keluarga didorong untuk menanam sayuran, buah, dan tanaman fungsional, seperti kelor, serta memelihara ikan atau unggas kecil sebagai sumber protein hewani. Dengan demikian, keluarga dapat menyediakan pangan sehat secara mandiri, tanpa tergantung pada fluktuasi harga pasar.

Program itu juga menjembatani ketahanan pangan rumah tangga dengan program pemenuhan gizi anak-anak di sekolah dengan tujuan menjaga kesinambungan asupan bergizi, baik di rumah maupun di lingkungan pendidikan.

Anak-anak yang terbiasa mengonsumsi menu bergizi di sekolah tidak boleh kehilangan kesinambungan gizi di rumah. Melalui PESAT, pemerintah daerah ingin menciptakan ekosistem keluarga mandiri, sehat, dan berdaya.

PESAT merupakan gerakan sosial berbasis rumah tangga dengan Tim Penggerak PKK sebagai motor penggerak utama. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga mendukung dapur sehat sekolah dan kegiatan posyandu.

Pemkab Lumajang sebagai representasi hadirnya negara berharap PESAT mampu menciptakan siklus pembangunan berkelanjutan, seperti keluarga mandiri, anak-anak sehat, dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. Program tersebut bisa menjadi salah satu model konkret bagaimana ketahanan pangan keluarga dapat menjadi pondasi strategi pembangunan daerah.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

DEPOK - Komuntas seni Jakarta Art Movement (JAM) mengagas diskusi publik bertajuk Menuju Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal di Sancaya Art Space, Kompleks Belleveu Mall, Cinere, Depok pada Kamis 28 Mei 2026. Event ini mengundang sejumlah aktivis, jurnalis, akademisi, seniman, peneliti juga tokoh-tokoh nasional.

Koordinator JAM, Bambang Asrini menyampaikan pesan bahwa isu Revitalisasi Pangan Lokal sejatinya terkait erat dengan identitas, karakter dan cara manusia memahami alam dan lingkungannya.

“Seni dan aktifitas kebudayaan menjadi penting untuk dieksplorasi yang satu dan lainnya tak terpisahkan. Saat sama nilai-nilai kebudayaan sangat majemuk layak didekati oleh tafsir kearifan kultural lokal sekaligus ilmu pengetahuan modern yang memuat pengetahuan-pengetahuan yang luas,” kata Bambang.

Sementara, Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia, Ngatawi Al Zastrouw memaparkan bahwa isu pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, gizi, atau logistik. Tetapi juga persoalan kultural dan tradisi, yang mana memerlukan kajian dan gerakan tanpa henti untuk menghidupkan kembali asa tentang demokrasi politik dan ekonomi yang berciri keadaban.

"Tugas budayawan adalah mewadahi keberagaman, termasuk generasi milenial. Kita memerlukan gerakan kebudayaan yang melibatkan institusi seperti kampus, komunitas, seniman serta para ahli lainnya. Gerakan ini harus istiqomah (konsisten) dan berjangka panjang, karena kerja kebudayaan adalah kerja dekade, bukan hasil instan 1–4 tahun” jelas Zastrouw.

Diskusi dihadiri Ditjen PPDT Kemendes PDT Samsul Widodo, peneliti senior BRIN Prof Siti Zuhro pegiat AEPI dan KPP Khudori. Gerakan dengan pemicu diskusi publik ini diharapkan akan menjadi awal-awal pertemuan untuk pada akhirnya bermuara pada sebuah event, misalnya, yakni acara pemuliaan Hari Tani Sedunia yang jatuh pada Oktober 2026 dan diselenggarakan di Makara Arts centre, Universitas Indonesia.

“Namun hakikatnya, sebuah gerakan organik tak hanya berhenti pada satu acara, demi kelangsungan terus-menerus persebaran ide-ide, nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin sepanjang tahun untuk mensosialisasikan kegundahan bersama tentang keseragaman pangan yang bisa memicu krisis pangan,” imbuh Bambang.

Peneliti Senior BRIN, Prof Siti Zuhro berpandangan, revitalisasi pangan lokal bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, melainkan gerakan strategis untuk mengembalikan kedaulatan bangsa melalui penguatan sistem pangan lokal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya.

Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Wiwik ini melanjutkan, secara historis Nusantara memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam. Sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, jagung di Madura, talas di Jawa Barat, hingga berbagai umbi dan rempah-rempah merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki sistem pangan yang adaptif terhadap kondisi ekologis masing-masing daerah.

Namun modernisasi pembangunan sering kali memusatkan pangan hanya pada beras. Akibatnya, terjadi penyempitan makna ketahanan pangan menjadi sekadar ketersediaan beras nasional, sementara keragaman pangan lokal semakin terpinggirkan.

"Revitalisasi pangan Nusantara bukan hanya agenda pertanian, tetapi agenda kebangsaan. Ia membutuhkan sinergi negara, akademisi, komunitas adat, perempuan, generasi muda, seniman dan pelaku usaha untuk membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan bermartabat. Pangan harus dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar rakyat dan fondasi kedaulatan Indonesia," tuntasnya.

Sementara itu, Samsul Widodo dalam pemaparannya mengarahkan sistem pangan lokal terintegrasi pedesaan sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung ekonomi sirkular di daerah tertinggal.

“Contohnya, masyarakat Regional Kepulauan Papua, sedang menghadapi isu besar yang disebut dengan Gastro-Kolonialisme. Yakni perubahan pola makan dan nutrisi di masyarakat akibat masuknya bahan makanan luar yang rendah gizi dan bahan makanan lokal yang tinggi gizi mulai ditinggalkan," katanya.

Makanan pokok lokal, seperti sagu dan ubi jalar, mulai ditinggalkan oleh masyarakat Kepulauan Papua, digantikan dengan beras dan mi instan. Gastro-Kolonialisme sering kali menyebabkan masalah gizi buruk yang sedang diterapkan Pemerintah diversifikasi pangan Lokal dengan gerakan promosi pangan alternatif seperti ubi, sorgum, atau jagung serta pelatihan pengolahan produk berbasis pangan lokal untuk meningkatkan nilai ekonomis.

Karena itu, sesuai dengan Prof. Siti Zuhro, dalam perspektif ekonomi-politik, revitalisasi pangan Nusantara harus dibaca sebagai kritik terhadap model pembangunan yang terlalu sentralistik dan kapitalistik.

“Petani sering ditempatkan hanya sebagai objek produksi, bukan subjek utama kebijakan. Distribusi lahan yang timpang, rantai pasok yang dikuasai tengkulak dan korporasi besar, serta lemahnya perlindungan harga hasil pertanian membuat kesejahteraan petani tetap rendah,” imbuhnya.

"Karena itu, revitalisasi pangan harus mencakup reformasi kelembagaan agraria, penguatan koperasi pangan, akses teknologi tepat guna, serta keberpihakan anggaran negara kepada petani kecil dan masyarakat adat," tandasnya.

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan mampu menghadapi gejolak ekonomi. Apalagi selama setahun tujuh bulan, pemerintahan ini telah berikhtiar memanifestasikan atau mewujudkan program ekonomi, program sosial politik, dengan tata kelola kehidupan demokrasi di Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, perjuangan mahasiswa pada 1998 telah melahirkan era Reformasi. Setelah berhasil menghadapi krisis ekonomi, moneter, anjloknya rupiah dan krisis politik telah mengubah jalan baru demokrasi di Indonesia. Pada 21 Mei 1998, telah menandai era reformasi di Indonesia.

Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Akhmad Gojali Harahap mengatakan, Indonesia sebaiknya merenungkan kembali alur sejarah saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan moneter, problematika sosial, politik dan demokasi di Indonesia.

"Sebelum Presiden Soeharto dilengserkan, kondisi ekonomi nasional menghadapi krisis ekonomi dan moneter. Nilai rupiah terhadap Dolar, anjlok. Selain itu, kehidupan demokrasi, sosial politik di Tanah Air mengalami kemunduran total. Kita sebagai anak bangsa sebaiknya merenungi dan berupaya bagaimana saat ini Indonesia mampu menghadapi situasi dan kondisi perekonomian nasional yang sedang menghadapi ujian berat," katanya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Gojali, Indonesia adalah negara dengan peradaban modern. Indonesia adalah negara dan bangsa yang harus berdiri di atas kaki sendiri, baik secara ekonomi, sosial, politik dan kehidupan demokrasi.

"Ingat juga, suatu negara demokrasi yang berdaulat akan sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi dasar dan pilar utama suatu negara demokrasi. Presiden Prabowo Subianto sudah sejak awal bersiap diri, termasuk agar Indonesia bertahan di tengah-tengah krisis geopolitik, dinamika kawasan dan problematika domestik," kata Gojali.

Dalam berbagai kesempatan, kata Gojali, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan dan energi secara komprehensif dan strategis.

Di sisi lain, Gojali mengingatkan Indonesia harus mampu menjaga hubungan kerja sama ekonomi internasional yang saling menguntungkan. Indonesia tidak harus selalu bergantung dengan negara-negara lainnya dalam kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

“Indonesia, harus mampu menata kehidupan ekonomi nasional secara eksklusif, sehingga dapat bertahan dalam geliat geopolitik yang sedang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nasional,” katanya.

Gojali menegaskan Presiden Prabowo dan para pemangku kebijakan negara, harus berpikir dan bekerja keras untuk bertahan menghadapi gejolak nilai tukar rupiah, ancaman krisis energi dan ketersediaan pangan nasional dan berbagai kebutuhan masyarakat.

"Indonesia harus belajar bagaimana, setelah kriris ekonomi, politik, dan demokrasi sebelum Reformasi dan setelah reformasi berjalan sampai hari ini. Saya yakin, Presiden Prabowo Subianto akan mampu mengatasi berbagai problematika nasional, seperti menghadapi gejolak nilai rupiah dan berbagai persoalan ekonomi lain yang menyertainya," tandas Gojali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai program cetak sawah di Wanam, Papua Selatan, menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional yang perlu terus didukung keberlanjutannya. Program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas produksi pangan nasional di tengah tantangan global.

“Hemat saya, berbagai pandangan yang muncul terkait proyek ini sebaiknya menjadi ruang diskusi yang sehat. Namun, langkah pengembangan kawasan pangan di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam, merupakan bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional yang penting untuk dilanjutkan,” ujar Herry dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Kamis (21/5/2026).

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, penguatan sektor pangan menjadi salah satu kebutuhan utama agar Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik,” katanya.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan disebut telah menunjukkan progres signifikan. Sejumlah fasilitas utama bahkan dilaporkan telah rampung 100 persen. Kehadiran proyek tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Salah seorang warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang mulai menjangkau kampung dan dusun di wilayah mereka. Menurutnya, manfaat proyek di Wanam diharapkan dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

“Kami bersyukur karena pembangunan mulai masuk ke daerah kami. Harapannya manfaatnya juga bisa dirasakan anak-cucu ke depan,” kata Tarsan Balagaize, warga Papua, dikutip Kamis (14/5/2026).

Ia berharap program pembangunan tersebut dapat membuka peluang kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat lokal.

“Kalau memang program ini berjalan baik, tentu masyarakat lokal berharap kehidupan ke depan bisa lebih baik dan lebih maju,” ujarnya.

Warga lainnya juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan mulai menghadirkan infrastruktur di wilayah yang sebelumnya masih terbatas aksesnya.

“Masyarakat menyambut baik pembangunan PSN Wanam ini. Kami berterima kasih karena pembangunan mulai hadir di daerah kami,” tuturnya.

JAKARTA - Selandia Baru melalui New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) bekerja sama dengan Ranch Market meluncurkan kampanye tahunan New Zealand Made with Care di Indonesia. Inisiatif ini diluncurkan seiring dengan tren konsumen Indonesia yang semakin memprioritaskan keamanan pangan, gizi dan kepercayaan terhadap merek.

Langkah ini juga menegaskan kemitraan yang semakin kuat antara kedua negara, yang dirancang untuk membangun kepercayaan dan mendorong pertumbuhan di kalangan pelanggan supermarket premium dengan menghadirkan produk makanan dan minuman Selandia Baru yang berkualitas tinggi dan diproduksi secara bertanggung jawab ke rumah tangga Indonesia.

Kampanye New Zealand Made with Care secara resmi diluncurkan pada hari ini Jumat, (15/5/2026), dengan upacara pembukaan di Ranch Market Grand Indonesia. Acara ini menjadi tonggak penting dalam kolaborasi jangka panjang Selandia Baru dan Indonesia di bidang perdagangan, keberlanjutan pangan, dan kesejahteraan konsumen.

Acara ini mempertemukan perwakilan pemerintah, mitra ritel, distributor, serta berbagai merek Selandia Baru terkemuka yang beroperasi di pasar Indonesia. Kampanye ini menghadirkan nilai-nilai yang menjadi fondasi sektor makanan dan minuman Selandia Baru.

Cecilia Shand, New Zealand Trade Commissioner untuk Indonesia, menyampaikan kampanye Made with Care mencerminkan komitmen bersama untuk mempromosikan pangan tepercaya dan berkualitas tinggi.

Lihat video: KONSUMSI PANGAN ILEGAL, NYAWA BISA FATAL



"Melalui kampanye ini, kami bangga menampilkan produk yang mencerminkan nilai-nilai kepedulian terhadap manusia, lingkungan, dan generasi mendatang. Inisiatif ini menegaskan kemitraan kuat kami dengan Indonesia serta komitmen kami untuk menyediakan pangan yang dapat dipercaya oleh keluarga," katanya.

Sementara itu, Chief Market & Business Intelligence di Ranch Market Harman Siswanto mencatat kampanye ini memberikan keyakinan yang lebih besar bagi konsumen Indonesia saat memilih produk Selandia Baru.

"Pelanggan kami semakin selektif. Mereka ingin mengetahui secara pasti dari mana makanan mereka berasal dan bagaimana produk tersebut dibuat. Sejalan dengan komitmen untuk menghadirkan pilihan terbaik dengan standar kurasi yang tinggi, kampanye ini membantu pelanggan kami memilih produk yang sejalan dengan nilai-nilai mereka terkait keamanan, kualitas, dan produksi yang bertanggung jawab," terangnya.

Muhammad Nalar Al Khair

Direktur Pangan, Desa dan UMKM Sigmaphi

UPAYA mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto patut ditempatkan sebagai agenda strategis nasional dan didukung seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang kian tidak pasti, ditandai gangguan rantai pasok, konflik, dan volatilitas harga komoditas, maka ketahanan pangan bukan lagi sekadar sektor ekonomi.

Melainkan pilar stabilitas negara. Karena itu, setiap klaim capaian harus dikawal secara serius agar tidak terjebak pada optimisme yang prematur. Harapan terhadap kemandirian pangan tentu tidak lahir dari ruang kosong. Hal itu membutuhkan konsistensi kebijakan, akurasi data, serta sinkronisasi antar-lembaga yang solid.

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi fondasi penting agar publik dapat menilai secara objektif sejauh mana capaian tersebut benar-benar terjadi. Pada titik ini, pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 23 April 2026 yang menyebutkan adanya peningkatan signifikan produksi beras layak untuk diuji. Klaim tersebut, jika benar tentu menjadi kabar baik. Namun dalam kebijakan publik, validitas data adalah segalanya, karena dari situlah arah kebijakan ditentukan.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Estimasi produksi padi periode Januari–Mei 2026 sebesar 28,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29,4 juta ton. Selisih sekitar 650 ribu ton ini bukan angka kecil, dan tidak bisa diabaikan dalam analisis ketahanan pangan.

Jika ditarik lebih dalam, memang terdapat kenaikan produksi pada Januari dan Februari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun tren tersebut tidak berlanjut. Memasuki Maret hingga Mei, produksi justru melemah dan berada di bawah capaian 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi bersifat temporer, bukan struktural. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar, apakah terdapat perbedaan metodologi atau sumber data yang digunakan oleh Menteri Pertanian? Wallahu a'lam bish-shawab

Lebih jauh, pemerintah juga menyampaikan rencana ekspor beras dengan alasan stok yang melimpah hingga mencapai 5 juta ton. Secara teoritis, ekspor merupakan sinyal surplus. Namun dalam praktiknya, komposisi stok menjadi faktor kunci yang tidak boleh diabaikan.

Stok yang besar tidak otomatis mencerminkan keberhasilan produksi domestik. Dalam konteks saat ini, sebagian besar stok tersebut justru berasal dari impor periode sebelumnya. Artinya, ketahanan stok bukan bersandar pada kekuatan produksi petani dalam negeri.

Kondisi ini mengingatkan pada dinamika beberapa tahun terakhir yang menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan. Ketika produksi domestik tidak cukup kuat, impor menjadi solusi jangka pendek yang terus berulang. Masalahnya, ketergantungan ini berpotensi menciptakan ilusi ketahanan pangan.

Pelajaran penting sebenarnya sudah terjadi pada 2023. Indonesia yang sebelumnya mendapatkan pengakuan internasional atas capaian swasembada, tiba-tiba harus melakukan impor besar-besaran akibat gangguan iklim. Ini menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan masih rapuh terhadap shock eksternal.

Penghargaan dari International Rice Research Institute pada 2022 memang membanggakan. Namun capaian tersebut tidak diikuti dengan sistem mitigasi risiko yang memadai. Akibatnya, keberhasilan tersebut tidak berkelanjutan. Data impor berbicara jelas. Pada 2023, Indonesia mengimpor sekitar 3 juta ton beras, meningkat menjadi 4,5 juta ton pada 2024, dan masih berlanjut pada 2025 meskipun dalam volume lebih kecil sekitar 450 ribu ton dengan mayoritas beras pecah/menir.

Padahal, peringatan dini telah disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak awal Maret 2023 terkait potensi El Nino. Informasi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk langkah antisipatif, bukan sekadar catatan administratif.

Harga Beras yang Tetap Tinggi

Ironisnya, di tengah klaim stok melimpah, harga beras di pasar justru menunjukkan tren yang berlawanan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat bahwa harga rata-rata beras medium nasional berada 14% di atas rata-rata Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 299 tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran tertinggi Beras.

Per 28 April 2026, rata-rata harga beras medium mencapai Rp16.150 per kg, sementara rata-rata HET nasional hanya Rp14.181 per kg. Kesenjangan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan adanya masalah dalam distribusi, tata niaga, atau bahkan struktur pasar itu sendiri.

Aneh bin ajaib ketika stok melimpah tetapi harga tetap tinggi? Dalam logika ekonomi dasar, surplus seharusnya menekan harga, bukan sebaliknya. Daripada fokus pada rencana ekspor, harusnya pemerintah lebih fokus pada upaya menurunkan harga beras di tingkat konsumen agar sesuai dengan HET, khususnya yang beredar di pasar tradisional.

Fenomena ini mengindikasikan adanya distorsi pasar. Bisa jadi stok terkonsentrasi di titik tertentu, distribusi tidak merata, atau ada perilaku spekulatif dalam rantai pasok. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini akan terus berulang.

Efektivitas kebijakan pangan akhirnya dipertanyakan. Ketika data produksi, stok, dan harga tidak bergerak dalam satu narasi yang konsisten, maka ada masalah dalam desain maupun implementasi kebijakan. Jangan sampai kebijakan HET hanya berfungsi sebagai upaya memenuhi etalase administrasi kebijakan.

Dalam konteks ini, rencana ekspor beras perlu dikaji secara lebih hati-hati. Ekspor bukanlah masalah selama dilakukan dengan perhitungan yang matang. Namun, mengingat potensi penurunan produksi akibat faktor cuaca di 2026, kehati-hatian menjadi mutlak.

Solusi ke depan harus berfokus pada penguatan produksi domestik berbasis data yang presisi, integrasi sistem peringatan dini iklim, serta reformasi distribusi pangan. Tanpa itu, swasembada hanya akan menjadi slogan yang berulang setiap periode.

Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya terlihat berhasil di atas kertas, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat melalui harga yang stabil dan akses pangan yang terjangkau. Di sinilah ukuran keberhasilan sesungguhnya dari ketahanan pangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelang pelaksanaan Kongres SEMMI ke IX di Banten. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemandirian pangan nasional melalui kolaborasi pemerintah dan kalangan mahasiswa.

Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong swasembada pangan, terutama pada komoditas beras. “Kami mengapresiasi capaian swasembada beras yang telah diraih. Ini langkah penting menuju kedaulatan pangan nasional. Ke depan, kami berharap tidak hanya beras, tetapi seluruh sektor pangan bisa kita penuhi secara mandiri tanpa bergantung pada impor,” kata Bintang dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, PB SEMMI juga memaparkan sejumlah program strategis, salah satunya pengembangan petani milenial untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Program ini diharapkan mampu memperkuat produktivitas sekaligus mendorong inovasi pangan nasional.

Sebagai bagian implementasi program, PB SEMMI akan menggelar panen raya bawang di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang direncanakan dihadiri Zulkifli Hasan.

"Kami telah mengundang Bapak Zulkifli Hasan untuk hadir dalam panen raya bawang di Bima sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan petani milenial yang kami gagas,” ujar Bintang.

Selain itu, Zulkifli Hasan menyatakan kesediaannya menghadiri Kongres SEMMI ke IX di Banten pada 21 hingga 25 Juli 2026. Dalam agenda tersebut, Zulkifli Hasan dijadwalkan membuka program tebus murah pangan guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Kongres SEMMI ke IX diharapkan menjadi ruang konsolidasi nasional mahasiswa untuk memperkuat kontribusi terhadap isu strategis, khususnya sektor pangan yang dinilai menjadi pilar utama ketahanan dan kedaulatan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Pemilik PT Berkat Cawan Group Albert Junior, perusahaan yang menggarap dua proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Jawa Barat menyampaikan kesiapannya mendukung program ketahanan energi dan kemandirian pangan Indonesia.

Adapun kedua proyek yang digarap oleh perusahaan tersebut meliputi proyek PLTA Cibuni berkapasitas 99 MW di Sukabumi dan Cianjur, serta PLTA Cimandiri kapasitas 75 MW di Sukabumi, Jawa Barat.

"Saat ini, dua proyek itu tengah dirampungkan oleh PT Berkat Cawan Energi. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus menjadi bagian penting dalam akselerasi transisi energi bersih di Indonesia," kata Albert dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dari sisi perizinan, lanjut dia, sudah rampung dan tahun 2026 masuk tahap konstruksi.

Menurut dia, sebagai wilayah yang dikelilingi air, sangat tepat bila Indonesia mampu memanfaatkannya menjadi energi listrik. Seperti PLTA di Sukabumi menjadi penyuplai listrik di Jawa Barat.

Ia mengatakan berkeyakinan jika potensi energi air dimanfaatkan optimal, Indonesia berpeluang besar mencapai kemandirian energi tanpa harus mengorbankan lahan pertanian maupun perkebunan.

Lebih jauh Albert mengatakan, ketahanan energi erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Sebab, pengelolaan sumber daya air berguna juga untuk irigasi dan penyediaan air bersih.

"Ada tiga manfaat utama yang bisa kita peroleh, yakni energi listrik, dukungan untuk pertanian, dan pengelolaan air bersih. Bahkan kualitas airnya pun bisa lebih terjamin," katanya.

Baginya, sistem pengelolaan air menjadi faktor kunci dalam mendukung produktivitas pertanian. Apabila pasokan energi terganggu, terutama yang masih bergantung pada batu bara, maka distribusi listrik akan terdampak, yang pada akhirnya mengganggu seluruh rantai produksi pangan, mulai dari pengairan hingga pengolahan hasil pertanian.

Dia menambahkan, jika ingin memperkuat ketahanan pangan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membenahi infrastruktur energi, khususnya listrik. Yang terpenting bagi dirinya adalah bagaimana menciptakan energi listrik yang benar-benar berasal dari energi baru terbarukan, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah seperti air.

“Indonesia memiliki banyak sungai, sehingga tidak harus selalu bergantung pada sumber energi lain," ujar dia.

Albert juga menyoroti tingginya harga energi dan mineral yang dipengaruhi oleh masih dominannya penggunaan energi fosil, seperti batu bara dan solar.

"Perlu transformasi dengan menjadikan energi air menjadi solusi strategis. Proyek di Sukabumi upaya nyata menggantikan ketergantungan terhadap batu bara dengan energi terbarukan," katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA— Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis guna menjaga stabilitas nasional dan mengamankan kedudukan Indonesia di tengah gejolak geopolitik global yang tengah berkecamuk.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dyah mengeklaim bahwa diplomasi proaktif yang dijalankan pemerintah berperan sebagai "perisai" yang memastikan masyarakat Indonesia terhindar dari dampak langsung konflik secara fisik maupun krisis keamanan yang saat ini tengah melanda berbagai belahan dunia.

"Kita bersyukur negara kita dijaga sedemikian rupa. Kunjungan Bapak Presiden ke berbagai negara itu sebetulnya untuk mengamankan kita. Dampaknya nyata, kita tidak harus mendengar rudal meledak atau rumah yang dibom. Negara berupaya menyelamatkan masyarakat agar kita bisa fokus pada kehidupan keseharian tanpa dihantui ketakutan perang," ujar Dyah, Selasa (28/4/2026).

Dirinya menyebut situasi dunia yang "sedang tidak baik-baik saja" justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyadari potensi yang terkandung di dalamnya. Ia menekankan pentingnya perspektif self-sufficiency atau kemandirian di dua sektor krusial, yakni pangan dan energi.

Di sektor pangan, Dyah menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan yang melampaui ekspektasi. Menurutnya, tekanan global memaksa Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya domestik hingga mencapai surplus.

"Ketahanan pangan itu betul-betul bisa terlaksana. Produksi beras kita bisa surplus, bahkan sekarang kita memiliki potensi untuk melakukan ekspor beras. Sesuatu yang mungkin bertahun-tahun lalu tidak pernah terpikirkan bisa kita capai," imbuhnya.

Selain pangan, sektor energi menjadi sorotan utamanya. Dyah membeberkan Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif dengan diversifikasi sumber energi yang lengkap, mulai dari fosil hingga energi baru terbarukan (EBT).

Kekayaan sumber daya tersebut, tutur dia, menjadi bantalan yang kuat saat harga komoditas energi dunia mengalami volatilitas yang tajam akibat konflik geopolitik. Hal ini pula yang membuat kebijakan subsidi energi di dalam negeri tetap terjaga.

"Bagaimana ternyata Indonesia dengan multi-sumber energi yang dimiliki, tidak semua negara punya. Baik itu yang berbasis fosil, non-fosil, yang energi terbarukan, itu semua ada di tanah air kita yang kemudian bisa kita gunakan," ucapnya.

Dyah menyatakan dengan kekayaan sumber daya serta aktivitas diplomasi yang dilakukan jajaran eksekutif diklaimnya mampu menjaga stabilitas harga maupun pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah fluktuasi harga global

"Sehingga ketika dunia sedang berhadapan dengan fluktuasi harga BBM, paling tidak BBM yang bersubsidi di Indonesia itu tidak terpengaruh sama sekali. Nah, ini juga merupakan salah satu langkah, di mana tantangan ya kan kondisi geopolitik menjadi sebuah peluang untuk Indonesia menyadari bahwa ternyata Indonesia itu mampu," pungkasnya.