Dan dari hasil pemeriksaan tim menemukan lima kendaraan yang terindikasi melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan dalam pembelian BBM bersubsidi

Jayapura (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menemukan lima kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran saat inspeksi mendadak (sidak) lintas sektoral pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas di Jayapura, Rabu, mengatakan sidak tersebut dilakukan bersama sejumlah instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

"Sidak lintas sektoral di tiga SPBU ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan seperti penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan maupun kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi," katanya.

Menurut Isipiani, dalam sidak tersebut melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Satlantas Polres Merauke, Satreskrim Polres Merauke, Satpol PP Kabupaten Merauke, serta Hiswana Migas DPC Papua Selatan dengan menyasar tiga SPBU di wilayah setempat.

"Dan dari hasil pemeriksaan tim menemukan lima kendaraan yang terindikasi melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan dalam pembelian BBM bersubsidi," ujarnya.

Dia menjelaskan sebagai tindak lanjut aparat terkait langsung melakukan penanganan sesuai kewenangan masing-masing, sementara Pertamina telah melakukan pemblokiran barcode terhadap kelima kendaraan tersebut guna mencegah potensi penyalahgunaan berulang.

"Kami serahkan penanganan kepada masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Kami juga mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak dalam mengawal distribusi BBM subsidi di wilayah Merauke agar dapat diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku," katanya lagi.

Dia menambahkan Pertamina terus memperkuat pengawasan melalui digitalisasi SPBU dan implementasi Program Subsidi Tepat. Selain itu, sanksi tegas akan diberikan kepada SPBU yang terbukti terlibat dalam penyaluran BBM yang tidak sesuai aturan.

"Kami berkomitmen menjaga distribusi energi agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Satlantas Polres Merauke, Satreskrim Polres Merauke, Satpol PP Kabupaten Merauke, serta Hiswana Migas DPC Papua Selatan melakukan sidak pada tiga SPBU di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (16/6).

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menepis TNI memaksa Yasinta Moiwend atau Mama Sinta berangkat ke Jakarta. Berkembangnya isu tersebut tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kata Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mayjen TNI Frits, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut. Frits menyebut, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses keberangkatan. Mayjen TNI Frits menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan. “Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Lihat video: Mama Sinta Buka Suara, Bantah Isu Intimidasi Aparat dalam Film Pesta Babi



Mayjen TNI Frits menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta. "Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. "Kita harus melihat fakta dari yang bersangkutan langsung, jangan sampai informasi yang tidak benar justru memperkeruh situasi,” katanya.

Dengan penegasan ini, TNI berharap polemik terkait Mama Sinta tidak berkembang menjadi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas, khususnya di wilayah Papua Selatan.

IDXChannel - Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam yang fokus pada ketahanan pangan dan energi mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Namun, proyek tersebut diyakini bakal menjadi penggerak perekonomian di Papua Selatan, termasuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menilai, PSN Wanam merupakan wujud kehadiran negara untuk membangun Papua. PSN tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo, Kamis (11/6/2026).

Dia berharap, pembangunan ekonomi terus berlanjut dan tak berhenti adanya isu politik atau sosial. Dia justru menilai, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada tahun 2027.

Dia secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Oleh arena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

"Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua.

(Rahmat Fiansyah)

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam di Merauke, Papua Selatan berpeluang mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia. Tidak hanya itu, kehadiran PSN tersebut juga memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Fathan Putra Mardela dalam Diskusi Publik “Dampak Sosial Film Pesta Babi terhadap Perlindungan dan Hak Masyarakat” yang diselenggarakan PD KAMMI Bogor di Camp Survivor, Kabupaten Bogor.

Menurut Fathan, selama beberapa dekade pembangunan nasional masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah. Karena itu, kehadiran PSN di Papua Selatan harus dipandang sebagai upaya negara menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa sekaligus membuka akses pembangunan yang lebih merata.

“Papua Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan baru Indonesia. Jika dikelola dengan baik, proyek ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Fathan menilai pembangunan yang hadir melalui PSN juga berpotensi meningkatkan konektivitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan utama di sejumlah daerah Papua. Kehadiran jalan, transportasi, jaringan logistik, hingga layanan dasar dinilai akan memberikan dampak berantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan harus dilihat sebagai instrumen untuk membuka akses. Ketika akses terbuka, maka pendidikan menjadi lebih mudah dijangkau, layanan kesehatan meningkat, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan peluang ekonomi masyarakat ikut berkembang,” katanya.

Lihat video: Kunker Perdana, Prabowo Tinjau Lumbung Pangan Nasional di Merauke



Meski demikian, Fathan menegaskan pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan masyarakat adat menjadi bagian utama dari proses dan manfaat pembangunan tersebut. Menurut Fathan, pelibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak ulayat, serta komunikasi publik yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan pemerintah.

“Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu menyatukan kepentingan nasional dengan aspirasi masyarakat lokal. Ketika manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka dukungan sosial akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Fathan juga mengajak publik untuk melihat berbagai dinamika yang berkembang di Papua secara lebih objektif dan proporsional. Menurutnya, pembangunan selalu menghadirkan tantangan yang harus dikelola, namun hal tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus optimistis bahwa Papua memiliki masa depan yang cerah. Yang diperlukan adalah penguatan tata kelola, komunikasi yang baik, dan komitmen bersama agar pembangunan benar-benar menjadi sarana menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi masyarakat Papua,” ucapnya.

PAPUA - Warga Wanam Papua Selatan berharap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di daerahnya terus dilanjutkan. Sebab proyek tersebut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Hal ini menepis narasi film dokumenter Pesta Babi yang menyebut adanya eksodus warga hingga ratusan ribu orang. Berdasarkan temuan di lapangan aktivitas pembukaan lahan masih terbatas, sekitar 15.000 hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).

Luas kawasan PSN Wanam juga disebut tidak sebesar yang dinarasikan. Informasi yang menyebut angka hingga 2,5 juta hektare tidak sesuai, karena total kawasan diperkirakan sekitar 1 juta hektare. Selain itu, isu eksodus warga hingga 170.000 orang tidak ditemukan di lapangan. Warga yang ditemui memastikan tidak ada perpindahan massal.

Sementara terkait alat berat, meski sempat disebut ada pesanan hingga 2.000 unit ekskavator, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai ratusan unit.

Inosensio Sigipse petani yang telah 10 tahun menetap di Wanam itu mengaku mendukung proyek PSN. Inosensio berharap pembangunan dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian warga.

"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," kata pria yang akrab disapa Papa Ino, Kamis (4/6/2026).

Papa Ino menggambarkan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar. Kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat. "Kalau ada pekerjaan di sana, kita yang nganggur bisa kerja juga," ujar dia.

Senada, guru sekaligus Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam Kleopas Mause menegaskan masyarakat sejak awal menerima kehadiran PSN karena dinilai membawa perubahan, meski belum sepenuhnya merata. “Sekarang masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100%, tapi sudah ada perubahan,” ungkapnya.

Lihat video: Kementan Gandeng Sejumlah Pihak Untuk Wujudkan Food Estate



Kleopas juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur dasar. ”Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh dusun setempat Laurentius Gali Blagaise, menilai pembangunan memberikan dampak positif, meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran. “Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja,” ujarnya.

Papa Lau mengakui masih ada warga yang belum terserap tenaga kerja, namun peluang ke depan dinilai tetap terbuka. “Masih banyak anak muda yang mau kerja. Harapannya bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Menurut Laurentius, pembangunan di Wanam diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah agar tidak tertinggal. "Kita mau Wanam bisa maju ke depan, sedikit demi sedikit lebih baik,” tuturnya.

Dari berbagai keterangan tersebut, terlihat bahwa kondisi di Wanam jauh dari narasi eksodus atau krisis. Sebaliknya, masyarakat justru menaruh harapan besar pada pembangunan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi lokal.

PAPUA - Pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak hanya fokus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan lewat kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) serta penerapan standar pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan PSN yang sedang berjalan di wilayahnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada puncak operasional yang diproyeksikan terjadi pada 2029, proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja.

"Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung," katanya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Apolo, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek dan dimulainya fase produksi yang dijadwalkan pada 2027. Kehadiran PSN di Papua Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus dilakukan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya OAP, dalam proses rekrutmen.

Lihat video: PAPUA BANGKIT! Mengenal 3 Pilar Utama Pembangunan: Cerdas, Sehat, dan Produktif!



Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah daerah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

"Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan PSN juga diarahkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan proyek. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup.

Apolo menegaskan dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat proyek menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk memperkuat konektivitas, membuka akses wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp337,83 miliar untuk pembangunan jaringan jalan dan jembatan di wilayah DOB Papua.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan menjadi fondasi penting dalam mempercepat konektivitas antarkawasan, mendukung mobilitas masyarakat, serta membuka akses menuju pusat pemerintahan dan sentra ekonomi baru di Papua.

“Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” kata Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Hingga 18 Mei 2026, realisasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan di DOB Papua mencapai Rp56,03 miliar atau 16,58 persen, dengan progres fisik sebesar 20,56 persen.

Salah satu proyek yang tengah dikerjakan adalah rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor di Papua Selatan. Pekerjaan meliputi Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer yang menjadi akses strategis menuju kawasan pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, Kementerian PU membangun Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 kilometer dengan progres fisik 29,48 persen serta Jalan Waroki–Kali Bumi (Bandara Baru) sepanjang 4,13 kilometer di Papua Tengah.

“Kehadiran ruas jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas menuju infrastruktur transportasi udara sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah,” ujar Dody.

Untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan eksisting, Kementerian PU juga melakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 kilometer dengan progres fisik mencapai 39,64 persen. Ruas tersebut menjadi koridor penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di kawasan Nabire dan sekitarnya.

Selain pembangunan jalan, pemerintah membangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter guna meningkatkan keandalan jaringan transportasi dan memperlancar konektivitas antarwilayah yang selama ini terkendala kondisi geografis.

“Secara keseluruhan, anggaran pembangunan DOB Papua TA 2026 yang dikelola Kementerian PU mencapai Rp1,17 triliun,” kata Dody.

Selain melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, dukungan pembangunan DOB Papua juga dilakukan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dody berharap peningkatan konektivitas di DOB Papua dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerima laporan yang dilayangkan oleh tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta. Polda Metro mengungkapkan Mama Sinta melaporkan Ketua LBH Merauke berinisial JTW dan penggarap film Pesta Babi , Dandhy Dwi Laksono (DDL).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, laporan itu dilayangkan Mama Sinta pada Jumat (29/5/2026) pukul 18.22 WIB.

"Mama Sinta melaporkan tentang adanya penipuan ataupun pengambilan data pribadi. Nah, ini juga masih didalami, ada dua orang yang dilaporkan dalam hal ini, JTW serta saudara DDL," kata Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Budi menjelaskan, penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu. "Ini juga masih didalami proses perkara karena baru hari Jumat, tapi tadi kami koordinasikan dengan Ditreskrimum sudah menerima laporan polisi. Dan artinya bagi pelapor, saksi-saksi, serta barang bukti akan didalami. Itu terjawab ya," ujar dia.

Laporan Mama Sinta teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Mama Sinta melaporkan Ketua LBH Merauke terkait Pasal 65 juncto 67 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Ini yang kita laporkan ini adalah untuk perorangan. Perorangan, eh ada Ketua LBH Merauke. Ketua LBH Merauke, inisialnya adalah JTW," kata Pengacara Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay di Gedung Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026) malam.

Ia juga menjelaskan alasan dilaporkannya Ketua LBH Merauke ke Polda Metro Jaya. Ia menyinggung soal keamanan kerahasiaan dari Mama Sinta. "Sebetulnya itu kita untuk juga menjaga kerahasiaan bagi Mama Sinta. Kita tunggu nanti press release resmi dari Polda Metro Jaya aja, karena itu sudah masuk kepada pokok perkara," ujarnya.

Mama Sinta mengaku kecewa dan sakit hati lantaran pemutaran film Pesta Babi yang menampilkan dirinya diputar tanpa seizinnya.

"Yang saya alami di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4. Film yang diputar di Jayapura, di Maranatha, tanpa izin dari saya. Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan," ujarnya.

Menurutnya, "Itu penjahat itu mereka! Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta."

PAPUA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua Selatan.

Mama Sinta mengaku kecewa terhadap pihak-pihak yang menyeretnya untuk menolak PSN dan menjerumuskannya ke narasi negatif kepada pemerintah melalui film Pesta Babi.

"Saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi," kata Mama Sinta, Minggu, (24/5/2026).

Selain itu, Mama Sinta mengatakan ketiga anaknya juga membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi," jelasnya.

Mama Sinta menceritakan pada awalnya dirinya bersama kelompok masyarakat adat Marind diajak untuk menyuarakan seputar penolakan pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua. Namun tak disangka, pernyataannya berujung menjadi viral di media sosial hingga dibuatkan film berjudul Pesta Babi.

"Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka di LBH," tuturnya.

Lihat video: Film Pesta Babi Ini Bikin Cinta Papua Atau Mau Pecah Belah NKRI?!



Mama Sinta mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan mereka pascaperistiwa tersebut. Bahkan Mama Sinta menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah terkait seluruh pernyataan selama ini yang menyerang pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

"Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada," ungkapnya.

Mama Sinta juga sempat menunjukkan bagian dapur yang di mana kompor yang digunakan untuk memasak sudah tidak layak. "Sumbunya sudah habis, jadi kalau saya bakar memang nyala tapi yang di sumbunya tidak bisa naik, terpaksa saya pakai kayu bakar," ucapnya.

Mama Sinta mengakui, beberapa kali sempat melalang buana ke beberapa kota seperti Jayapura, Makassar hingga Jakarta bersama LBH, namun tak ada yang ia dapatkan selain rasa lelah. Hal itu, menurut Mama Sinta dilakukan selama enam bulan bolak-balik Papua ke Jakarta dan Makassar.

"Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka," ungkapnya.

Mama Sinta kemudian menyadari telah dimanfaatkan, sementara untuk kehidupan yang layak tak bisa dia dapatkan setelah bersuara lantang. Alhasil kini Mama Sinta memilih untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo Subianto melalui pembangunan PSN di Papua dan memohon bantuan dari pemerintah.

"Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan," tutur Mama Sinta.

Di sisi lain, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat Villarian atau yang akrab disapa Juple mengaku baru tahu kalau ternyata Mama Yasinta mendukung PSN.

“Sejauh pengetahuan pihaknya sampai detik ini tidak pernah ada Mama Sinta mengatakan mendukung PSN. Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai program cetak sawah di Wanam, Papua Selatan, menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional yang perlu terus didukung keberlanjutannya. Program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas produksi pangan nasional di tengah tantangan global.

“Hemat saya, berbagai pandangan yang muncul terkait proyek ini sebaiknya menjadi ruang diskusi yang sehat. Namun, langkah pengembangan kawasan pangan di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam, merupakan bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional yang penting untuk dilanjutkan,” ujar Herry dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Kamis (21/5/2026).

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, penguatan sektor pangan menjadi salah satu kebutuhan utama agar Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik,” katanya.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan disebut telah menunjukkan progres signifikan. Sejumlah fasilitas utama bahkan dilaporkan telah rampung 100 persen. Kehadiran proyek tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Salah seorang warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang mulai menjangkau kampung dan dusun di wilayah mereka. Menurutnya, manfaat proyek di Wanam diharapkan dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

“Kami bersyukur karena pembangunan mulai masuk ke daerah kami. Harapannya manfaatnya juga bisa dirasakan anak-cucu ke depan,” kata Tarsan Balagaize, warga Papua, dikutip Kamis (14/5/2026).

Ia berharap program pembangunan tersebut dapat membuka peluang kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat lokal.

“Kalau memang program ini berjalan baik, tentu masyarakat lokal berharap kehidupan ke depan bisa lebih baik dan lebih maju,” ujarnya.

Warga lainnya juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan mulai menghadirkan infrastruktur di wilayah yang sebelumnya masih terbatas aksesnya.

“Masyarakat menyambut baik pembangunan PSN Wanam ini. Kami berterima kasih karena pembangunan mulai hadir di daerah kami,” tuturnya.

PAPUA SELATAN - Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai film Pesta Babi seolah meragukan langkah pemerintah yang tengah bersiap mewujudkan ketahanan pangan nasional. Film tersebut sepertinya hanyalah riak wacana yang mencoba meragukan arah besar ketahanan pangan.

“Saya kira langkah Presiden Prabowo di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam adalah strategi kedaulatan yang harus berlanjut,” ujar Herry, Kamis (21/5/2026).

Program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh berhenti. Sebab, jika terputus, Indonesia akan kembali terjebak pada ketergantungan impor yang justru melemahkan kemandirian bangsa.

“Apalagi dalam konteks kondisi global yang penuh krisis, kemandirian pangan bukan pilihan melainkan keharusan. Ketahanan pangan adalah martabat politik dan martabat itu hanya bisa dijaga dengan berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan telah menunjukkan progres yang signifikan. Sejumlah fasilitas utama bahkan telah rampung 100 persen. Kehadiran proyek tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Warga Papua Tarsan Balagaize bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga kampung dan dusun mereka. Manfaat proyek di Wanam tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tetapi sampai kami punya anak-cucu,” kata Tarsan, Kamis (14/5/2026).

Warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100 persen program pembangunan ini,” tuturnya.

Pusat Cadangan Pangan Nasional

Seorang petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya telah selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell, misalnya kini telah mencapai progres 100 persen.

Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88 persen. “Disusul yang pasti oleh solar cell yang sudah 100 persen,” ucapnya.

Wajah Wanam kini berubah drastis. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi Pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare.

PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group milik pengusaha H Samsudin Andi Arsyad yang akrab disapa Haji Isam bukan sekadar membuka lahan pertanian. Proyek tersebut juga membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara.

Namun, kunci utama dari seluruh ekosistem tersebut adalah konektivitas. Proyek ini jelas-jelas untuk mewujudkan kemakmuran dari daerah menuju pusat agar Indonesia memiliki jati diri dan kemandirian yang kuat. Nah, sangat aneh jika banyak kalangan merendahkan proyek yang bertujuan mulia ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi".

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Kemudian, dia menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film. Sebab, judul tersebut dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril.

Adapun, kata Yusril, pelarangan di sejumlah kampus seperti Universitas Mataram, UIN Mataram hingga di salah satu daerah Lombok hanya persoalan administrasi. Sementara itu, nobar di kampus lain Bandung dan Sukabumi masih bisa digelar tanpa halangan apapun.

Di lain sisi, Yusril juga menganggap wajar adanya kritik soal proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam pada film dokumenter tersebut. Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” pungkasnya.

Sekadar informasi, film Pesta Babi diproduksi oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke, serta disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale.

Film ini mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, terutama suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu—dalam menghadapi proyek pemerintah dan korporasi yang mengalihfungsikan hutan serta tanah adat menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.