JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memilih jalur kebijakan sendiri dalam menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.

Menurutnya, pemerintah tidak serta-merta mengikuti pendekatan negara lain, melainkan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan dan kondisi domestik.

Hal ini imbas ketegangan geopolitik yang terus berlangsung, mulai dari rivalitas global hingga konflik di Timur Tengah, dinilai membuat arah ekonomi dan energi dunia semakin sulit diprediksi.

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal tanker. Jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia.

“Kondisi geopolitik yang terjadi sekarang tidak ada satu negara pun yang dapat meramalkan kapan selesai. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan energi harus disesuaikan karena semua negara mencari jalan keselamatannya masing-masing,” ujar Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB di Jakarta pada Sabtu, (2/5/2026).

Dalam situasi tersebut, setiap negara dituntut merumuskan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan keberlanjutan ekonominya.

Bahlil menilai, tekanan global terhadap sektor energi memaksa Indonesia untuk mengedepankan pendekatan yang pragmatis.

Salah satunya dengan tetap memanfaatkan sumber energi domestik yang tersedia, termasuk batu bara, di tengah dorongan transisi energi global.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut bukan berarti mengabaikan komitmen energi bersih, melainkan memastikan transisi dilakukan secara bertahap tanpa membebani masyarakat.

Pemerintah, kata dia, harus menjaga keseimbangan antara target lingkungan dan kemampuan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat bauran energi melalui pengembangan energi berbasis nabati.

Dok. Kementerian ESDM Ilustrasi biodiesel B50, bahan bakar nabati buat mesin diesel.

Program biodiesel yang telah berjalan dari B10 hingga B40, dan ditargetkan meningkat menjadi B50 pada Juli 2026, menjadi salah satu langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Bulan Juli besok menjadi B50. Itu adalah cara untuk mengonversi substitusi impor kita dari B0 menjadi B50 Di mana campuran CPO dan methanol menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan FAME ini kemudian dicampur dengan B0. Inilah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia mengaku telah mulai mendorong pengembangan bahan bakar berbasis etanol sebagai substitusi bensin.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian melalui pemanfaatan komoditas seperti tebu, jagung, dan singkong.

Di sisi lain, Bahlil menekankan pentingnya efisiensi dan keberlanjutan dalam kebijakan energi.

Pemerintah berupaya memastikan harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan hampir 1 juta hektare lahan untuk mendukung pengembangan etanol sebagai bahan bakar campuran antara bensin dengan 10% etanol (E10).

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan hingga saat ini sebanyak 920.000 hektare sudah teridentifikasi dan siap diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Adapun, lahan tersebut tersebar di hampir 19 provinsi, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, hingga Pulau Kalimantan.

“Sisanya kurang kan? Kan baru 680 [ribu hektare] tambah 240 [ribu hektare] kan baru 920 [ribu hektare] kan, kurang 80.000 [hektare]. Lagi tak pikir ini cari. Mana lagi ini aku lagi mikir [lahan untuk etanol],” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).

Dia merincikan, sebanyak 680.000 hektare berasal dari eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang (expired). Sementara itu, 240.000 hektare lainnya berasal dari tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, total lahan yang sudah teridentifikasi mencapai sekitar 920.000 hektare, sedangkan sekitar 80.000 hektare sisanya masih dalam proses pencarian dan verifikasi lokasi.

Lebih lanjut, Nusron menyatakan seluruh data lahan telah diserahkan kepada Kementan untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan rencana tanam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakanb Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensin. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” ujar Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sejalan dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” ujarnya.

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

Lebih lanjut, Zulhas menilai jika Indonesia sudah mulai menggunakan etanol/metanol sebagai campuran bensin, maka pabrik biofuel sudah bisa beroperasi dan membeli bahan baku dari petani singkong atau tebu.

“Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan bahan bakar berbasis etanol pada 2026 dinilai menjadi babak baru bagi sektor pertanian nasional.

Jagung, singkong, dan tebu diyakini menjadi primadona baru seiring kebutuhan bahan baku bioetanol dan metanol.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, saat pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, kebijakan menuju penggunaan bahan bakar dengan campuran 10 persen etanol dan metanol membawa dampak luas bagi perekonomian, terutama sektor pertanian.

Dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku produksi etanol dan metanol, industri pengolahan harus dibangun agar bisa menyerap hasil panen petani.

Dalam kondisi itu, jagung, singkong, hingga tebu menjadi komoditas bernilai karena semuanya bisa diolah menjadi bahan bakar nabati.

“Bayangkan betapa akan meningkat kemampuan petani kita. Kalau besok kita menuju 10 persen etanol dan metanol, berarti harus membangun industrinya,” ujar Zulhas.

“Berarti kalau orang menanam jagung akan laku keras, kalau orang tanam singkong akan laku karena itu untuk etanol dan metanol. Bayangkan, tidak akan ada tanah kosong nanti. Tanam singkong laris, tanam jagung laris, tanam tebu apalagi untuk etanol,” paparnya.

Kebijakan tersebut juga diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional.

Mulai tahun depan, Indonesia menargetkan tak lagi mengimpor solar setelah penggunaan biodiesel ditingkatkan dari B40 menjadi B50.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga merencanakan penggunaan bensin campur 10 persen etanol atau metanol.

Dengan kebijakan yang saling terhubung antara energi, pangan, dan industri, Zulhas optimistis target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 bukan hal mustahil.

“Jadi Insya Allah, sebagaimana Menteri Keuangan sampaikan bahwa pertumbuhan diperkirakan tahun depan akan 6 persen, ada yang mengatakan mustahil, Insya Allah itu akan kita kerjakan, dan Insya Allah tahun depan suara-suara akan menjadi kenyataan,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan 6 persen, kalau kebijakan-kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, maka optimis, 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekurang-kurangnya akan mencapai 6 persen,” lanjut Zulhas.

Bisnis.com, TANGERANG — Pemerintah memastikan pencampuran etanol 10% (E10) pada Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin bakal dilakukan pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mulai menggunakan campuran etanol 10% dengan BBM jenis bensin atau E10.

“Wajib [bensin menggunakan 10% etanol]. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” kata Zulhas dalam konferensi pers di acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Dalam hal ini, pemerintah akan mulai menggunakan premium atau bensin campur 10% etanol atau metanol.

Menurut Zulhas, jika penggunaan biofuel, yakni etanol atau metanol diperluas dengan mencampur 10% ke dalam bensin, maka permintaan terhadap bahan baku seperti singkong akan meningkat.

“Bensin akan menggunakan 10% etanol atau metanol. Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industri nya untuk metanol atau etanol, maka harga singkong bisa sampai 2.001 kilo,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah tengah gencar mengembangkan tanaman tebu dan singkong.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai langkah ini akan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Hal ini lantaran bahan baku pencampuran bensin beras dari singkong, tebu, hingga jagung.

“Jagung kita buat makan aja kurang. Jadi artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah nanti pemberdayaan, masyarakat kita akan kreatif.

Ke depan, Zulhas menyebut pemerintah akan mengejar ketertinggalan di sektor pertanian dan mengejar China hingga Thailand.

“Kita akan ngejar China, pertaniannya akan ngejar Thailand. Sementara kita ketinggalan, kami akui,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan tersebut dan segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10% untuk menekan impor BBM.

“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Namun, Bahlil memastikan bahwa mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan. Dia menyebut, hal tersebut masih perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya.