IDXChannel – PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) akan mengusulkan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tanggal 23 Juni 2026.

Dalam agenda tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas pengangkatan James Nicholas dan Ashutosh Srivastava Fausimm sebagai anggota Direksi

Perseroan. James Nicholas akan menjalankan fungsi sebagai Chief Financial Officer (CFO), sementara Ashutosh Srivastava Fausimm akan memperkuat fungsi operasional Perseroan sebagai Direktur Operasional.

Presiden Direktur PT Merdeka Battery Materials Tbk, Teddy Nuryanto Oetomo, mengatakan kehadiran calon anggota Direksi baru diharapkan dapat melengkapi struktur kepemimpinan Perseroan, terutama dalam memperkuat fungsi keuangan dan operasional.

“Kami percaya pengalaman dan kompetensi yang dibawa oleh calon anggota Direksi baru akan memperkuat kemampuan Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis, meningkatkan efektivitas operasional, serta menjaga disiplin keuangan dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang MBMA,” ujar Teddy dikutip Rabu (17/6/2026).

James Nicholas telah bergabung dengan MBMA sejak November 2022 dan menjabat sebagai General Manager Finance, Accounting, and Tax Perseroan. Ia memiliki pengalaman luas di bidang keuangan dan akuntansi, pengendalian internal, implementasi sistem ERP, treasury, serta business process improvement.

Sebelum bergabung dengan MBMA, James pernah menduduki sejumlah posisi senior, antara lain Group Head of Finance, Accounting, and Tax di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Senior Vice President Finance Controller di Lazada Group Indonesia, Business Control Policy Improvement Senior Manager di PT SMART Tbk, serta berkarier sebagai Manager di PricewaterhouseCoopers Indonesia dan London, United Kingdom.

Sementara itu, Ashutosh Srivastava Fausimm telah bergabung dengan MBMA sejak Maret 2023 dan saat ini menjabat sebagai Executive General Manager. Ashutosh memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri pertambangan di Australia, Indonesia, dan India, dengan keahlian dalam pengembangan proyek pertambangan, perencanaan dan desain tambang, penjadwalan operasi, serta pengelolaan kegiatan pertambangan.

Sebelum bergabung dengan Grup MBMA, ia pernah memegang sejumlah posisi strategis di perusahaan pertambangan, antara lain Coal India Limited, Mining Plus Pty Ltd, Blackham Resources Limited, Superior Gold Inc, dan Red 5 Limited, yang kemudian dikenal sebagai Vault Minerals Limited.

Dia meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan

dari Banaras Hindu University dan Sarjana Hukum dari Ranchi University, India, serta memiliki sejumlah sertifikasi profesional di bidang pengelolaan tambang dan kualifikasi sebagai Competent Person untuk pelaporan JORC dan NI 43-101.

Perubahan susunan Direksi tersebut juga mencakup pengajuan pengunduran diri Anthony

Kartono Tan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Perseroan menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan Anthony selama menjabat sebagai anggota Direksi MBMA.

Keputusan ini akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPST, dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat usulan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Perseroan.

MBMA akan terus berfokus pada penguatan tata kelola, pelaksanaan strategi operasional, serta

pengembangan bisnis yang mendukung posisi Perseroan dalam rantai nilai bahan baku baterai.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga kesinambungan bisnis, memperkuat kinerja, dan

menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.

(kunthi fahmar sandy)

Perusahaan bahan baku baterai CNGR Indonesia menilai fondasi hilirisasi nikel di Indonesia telah terbentuk dengan baik sejak sebelum Pandemi Covid-19, bahkan sebelum gelombang investasi industri kendaraan listrik dan baterai masuk ke Tanah Air.

Director External Relations CNGR Indonesia Magdalena Veronica mengatakan ketersediaan sumber daya nikel yang melimpah serta berkembangnya fasilitas pengolahan menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menurut dia, ketika CNGR mulai melirik Indonesia sebagai lokasi investasi bahan baku baterai, ekosistem hilirisasi nikel sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Kalau dari pandangan kami, sebelum kami datang ke Indonesia untuk bahan baku baterai tersebut pun, kami sudah melihat hilirisasi khususnya untuk nikel itu sudah cukup tertata baik dari segi sumber dayanya itu cukup," kata Magdalena dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan Indonesia tidak hanya memiliki cadangan nikel yang besar, tetapi juga telah membangun banyak fasilitas peleburan atau smelter yang mendukung proses pengolahan mineral di dalam negeri.

Perkembangan tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai produk intermediate atau produk antara yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

[Gambas:Youtube]

"Terbentuk banyak sekali peleburan dari mineral nikel sendiri, kemudian tercipta banyak produk-produk intermediate penambahan nilai tambah terhadap nikel," jelasnya.

Magdalena mengatakan perkembangan hilirisasi tersebut mulai terlihat sejak pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri pada 2014. Dalam kurun waktu sekitar lima tahun setelah kebijakan itu berjalan, kapasitas produksi hasil hilirisasi nikel meningkat cukup pesat.

"Kemudian dari 2014 kita bisa lihat sampai lima tahun, mungkin di detik sebelum Covid, itu sebenarnya sudah banyak sekali kapasitas produksi dari hilirisasi nikel dan sampai 2025 kita lihat nikel sudah menduduki 67 persen pasokan untuk dunia. Ini menjawab dengan fakta bahwa bukan baru mulai ilirisasinya industri di Indonesia, tetapi sudah mulai memasuki satu titik di mana direquire lebih banyak inovasi lagi untuk ekosistem yang lain," pungkasnya.

Perusahaan bahan baku baterai CNGR Indonesia menilai fondasi hilirisasi nikel di Indonesia telah terbentuk dengan baik sejak sebelum Pandemi Covid-19, bahkan sebelum gelombang investasi industri kendaraan listrik dan baterai masuk ke Tanah Air.

Director External Relations CNGR Indonesia Magdalena Veronica mengatakan ketersediaan sumber daya nikel yang melimpah serta berkembangnya fasilitas pengolahan menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menurut dia, ketika CNGR mulai melirik Indonesia sebagai lokasi investasi bahan baku baterai, ekosistem hilirisasi nikel sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Kalau dari pandangan kami, sebelum kami datang ke Indonesia untuk bahan baku baterai tersebut pun, kami sudah melihat hilirisasi khususnya untuk nikel itu sudah cukup tertata baik dari segi sumber dayanya itu cukup," kata Magdalena dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan Indonesia tidak hanya memiliki cadangan nikel yang besar, tetapi juga telah membangun banyak fasilitas peleburan atau smelter yang mendukung proses pengolahan mineral di dalam negeri.

Perkembangan tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai produk intermediate atau produk antara yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

[Gambas:Youtube]

"Terbentuk banyak sekali peleburan dari mineral nikel sendiri, kemudian tercipta banyak produk-produk intermediate penambahan nilai tambah terhadap nikel," jelasnya.

Magdalena mengatakan perkembangan hilirisasi tersebut mulai terlihat sejak pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri pada 2014. Dalam kurun waktu sekitar lima tahun setelah kebijakan itu berjalan, kapasitas produksi hasil hilirisasi nikel meningkat cukup pesat.

"Kemudian dari 2014 kita bisa lihat sampai lima tahun, mungkin di detik sebelum Covid, itu sebenarnya sudah banyak sekali kapasitas produksi dari hilirisasi nikel dan sampai 2025 kita lihat nikel sudah menduduki 67 persen pasokan untuk dunia. Ini menjawab dengan fakta bahwa bukan baru mulai ilirisasinya industri di Indonesia, tetapi sudah mulai memasuki satu titik di mana direquire lebih banyak inovasi lagi untuk ekosistem yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan arah kebijakan hilirisasi nikel nasional kini tidak lagi berfokus pada pembangunan smelter tahap awal semata.

Hilirisasi diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti bahan baku baterai hingga produk akhir industri hijau

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rudy Salahuddin mengatakan, pemerintah ingin memastikan cadangan nikel Indonesia tidak hanya berhenti sebagai komoditas ekspor atau produk setengah jadi.
Menurutnya, pemerintah saat ini mulai mengendalikan investasi baru pada smelter nikel hulu yang hanya menghasilkan produk antara atau intermediate product melalui penerbitan PP No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dia menjelaskan, pembatasan investasi tersebut mencakup smelter yang menghasilkan nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), nickel matte, hingga mixed hydroxide precipitate (MHP).
Dengan demikian, baik smelter berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) yang umumnya menghasilkan NPI atau FeNi, maupun smelter berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang berhenti pada produk MHP, tidak lagi menjadi tujuan akhir investasi pemerintah.
“Pemerintah ingin agar investasi nikel bergerak lebih dalam mendorong produk turunan lanjutan seperti bahan baku baterai, komponen industri hijau, hingga manufaktur produk akhir,” kata Rudy dalam acara diskusi publik CERAH Bersama Energy Shift Institute (ESI) di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rudy menuturkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah membangun ekosistem industri hijau nasional. Pasalnya, nikel menjadi salah satu mineral kunci dalam rantai pasok baterai karena mendukung kepadatan energi tinggi pada baterai kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi.
Selain itu, dia mengatakan, kebutuhan nikel juga akan meningkat seiring program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, listrik dari PLTS bersifat intermittent sehingga membutuhkan energy storage system atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk menampung listrik saat produksi tinggi dan menyalurkannya kembali ketika dibutuhkan.
“Pengendalian investasi smelter nikel melalui PP No.28/2025 bukan semata-mata pembatasan, melainkan langkah untuk mengarahkan pemanfaatan cadangan nikel secara lebih strategis,” ujarnya.
Dia menambahkan hilirisasi nikel diharapkan menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, memperkuat kemandirian industri nasional, membuka ruang investasi berkualitas, serta menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi bersih global.

Pembatasan Pembangunan Smelter
Asal tahu saja, pemerintah membatasi izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel yang hanya memproduksi produk antara (intermediate) tertentu di Indonesia. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong pengembangan penghiliran nikel ke tahap lebih lanjut.
PP No/28/2025 mensyaratkan bagi industri pembuatan logam dasar bukan besi tidak membangun smelter yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), FeNi, dan NPI.
"Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi [RKEF], memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte," demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.
Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis HPAL yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Jika mengacu pada klasifikasi bisnisnya, smelter yang dimaksud termasuk dalam kategori industri manufaktur. Artinya, bukan yang terintegrasi dengan pertambangan. Dengan kata lain, aturan ini berlaku untuk perusahaan smelter nikel yang mendapat izin usaha industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri nikel Indonesia masih memiliki persediaan sulfur untuk menopang operasional fasilitas pengolahan berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL) selama beberapa minggu hingga sekitar satu bulan di tengah potensi gangguan pasokan akibat penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdanakusuma mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan yang terdampak langsung dari situasi tersebut karena sebagian besar fasilitas pengolahan masih memiliki cadangan bahan baku.

“Umumnya fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL masih mempunyai persediaan untuk beberapa minggu sampai satu bulan ke depan,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (8/3/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat operasional industri masih relatif aman dalam jangka pendek. Namun, situasi dapat berubah dengan cepat apabila gangguan distribusi di Selat Hormuz berlangsung dalam waktu yang lebih lama.

“Keadaan akan berubah cepat bila penutupan Selat Hormuz ini berlanjut dan berlangsung untuk waktu yang lama,” tambahnya.

Adapun sulfur atau belerang memiliki peran penting dalam industri hilirisasi nikel karena menjadi bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat. Asam sulfat tersebut digunakan dalam proses pelindian (leaching) pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berbasis hidrometalurgi.

Proses tersebut dikenal dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang saat ini banyak digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

“Peran sulfur di industri hilirisasi nikel adalah sebagai bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL,” ujarnya.

Teknologi HPAL digunakan untuk memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yakni material nikel-kobalt yang menjadi bahan antara untuk menghasilkan nikel berkualitas baterai atau battery-grade nickel.

Dalam proses produksi tersebut, kebutuhan sulfur tergolong sangat besar. Berdasarkan data rata-rata industri, jumlah sulfur yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dibandingkan volume logam yang dihasilkan.

“Berdasarkan data rata-rata industri, untuk memproduksi 1 ton nikel MHP membutuhkan sekitar 12–13 ton sulfur,” tuturnya.

Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar material nikel-kobalt dunia dari berbagai proyek HPAL yang beroperasi di dalam negeri. Produk MHP dari fasilitas tersebut menjadi bagian penting dari rantai pasok global industri baterai kendaraan listrik.

Namun demikian, pasokan sulfur bagi industri domestik masih sangat bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Konsentrasi sumber pasokan dari wilayah tersebut juga menjadi perhatian bagi pelaku industri.

“Lebih dari 75% impor sulfur Indonesia pada tahun 2025 berasal dari Timur Tengah,” tuturnya.

Menurut dia, konsentrasi pasokan yang tinggi dari satu kawasan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan operasional fasilitas pengolahan apabila terjadi gangguan distribusi dalam waktu lama.

Selain berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri HPAL di Indonesia, penutupan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz juga dapat memicu kelangkaan sulfur di pasar global.

“Situasi ini juga akan mengakibatkan kelangkaan material sulfur di tingkat global dan menaikkan harga secara signifikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan industri nikel Indonesia terhadap impor sulfur dari Timur Tengah berpotensi menjadi risiko baru setelah penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz yang dapat mengganggu pasokan bahan baku utama bagi fasilitas pengolahan nikel berbasis HPAL.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdanakusuma mengatakan bahwa lebih dari 75% impor sulfur Indonesia pada 2025 berasal dari kawasan Timur Tengah. Ketergantungan pasokan yang sangat tinggi dari satu wilayah tersebut membuat industri domestik berisiko terdampak apabila jalur distribusi terganggu.

“Pasokan yang sangat terkonsentrasi ini, setelah penutupan Selat Hormuz, mengakibatkan terganggunya bahkan akan terputusnya sumber bahan baku utama untuk refinery HPAL di Indonesia,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (8/3/2026).

Sulfur atau belerang merupakan bahan baku utama dalam produksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian atau leaching pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berbasis hidrometalurgi.

Proses tersebut dikenal dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang banyak digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

Teknologi HPAL saat ini menjadi tulang punggung produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yakni material nikel-kobalt yang menjadi bahan antara untuk menghasilkan nikel berkualitas baterai atau battery grade nickel.

“Peran sulphur di industri hilirisasi nikel adalah sebagai bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan sulfur dalam proses tersebut sangat besar. Berdasarkan rata-rata data industri, produksi nikel dalam bentuk MHP memerlukan sulfur dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan volume logam yang dihasilkan.

Dalam praktik industri, untuk menghasilkan satu ton nikel dalam bentuk MHP dibutuhkan sekitar 12 hingga 13 ton sulfur. Rasio kebutuhan yang tinggi ini membuat stabilitas pasokan sulfur menjadi faktor krusial bagi kelangsungan operasional fasilitas HPAL di Indonesia.

“Berdasarkan data rata-rata industri, untuk memproduksi 1 ton nikel MHP membutuhkan sekitar 12–13 ton sulfur,” jelasnya.

Sebagai produsen terbesar material nikel-kobalt dunia dari proyek-proyek HPAL, Indonesia saat ini memiliki sejumlah fasilitas pengolahan yang memproduksi MHP sebagai bahan baku rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Namun, kapasitas produksi tersebut masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku impor.

Ketergantungan terhadap impor sulfur dari Timur Tengah juga membuat industri domestik sensitif terhadap gangguan geopolitik di kawasan tersebut. Apabila jalur distribusi melalui Selat Hormuz terganggu dalam waktu lama, dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga pasar global.

“Situasi ini akan juga mengakibatkan kelangkaan material sulfur di tingkat global dan menaikan harga secara signifikan,” tuturnya.

Meski demikian, hingga saat ini industri nikel di dalam negeri disebut belum mengalami dampak langsung dari situasi tersebut. Hal ini karena sebagian besar perusahaan masih memiliki persediaan bahan baku untuk menjaga operasional dalam jangka pendek.

Berdasarkan informasi yang dihimpun FINI dari para anggotanya, fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berbasis HPAL masih memiliki stok sulfur yang cukup untuk menopang produksi selama beberapa minggu ke depan.

“Umumnya fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL masih mempunyai persediaan untuk beberapa minggu sampai satu bulan kedepan. Keadaan akan berubah cepat bila penutupan Selat Hormuz ini berlanjut dan berlangsung untuk waktu yang lama,” pungkasnya.