Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan dan hilirisasi nikel terintegrasi, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, tengah mempercepat penyelesaian tiga proyek strategis di Kawasan Industri Pulau Obi, Maluku Utara.

Ketiga proyek utama tersebut meliputi fasilitas pengolahan nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) ketiga, pabrik pengolahan batu kapur (limestone) menjadiquicklime, serta fasilitas daur ulang sisa hasil pengolahan (tailing recycling).

Direktur Utama NCKL Roy Arman Arfandy, mengatakan bahwa proyek smelter RKEF ketiga yang dikerjakan melalui entitas anak usaha PT Karunia Permai Sentosa (KPS) ini memiliki total 12 lini produksi dengan kapasitas terpasang mencapai 185.000 ton nikel metal dalam bentuk feronikel (FeNi) per tahun.

“KPS merupakan RKEF plan yang ketiga kami. Sedang dalam proses finalisasi,” ujarnya saat paparan publik secara daring, Selasa (30/6/2026).

Perseroan telah menuntaskan pembangunan 10 lini produksi sepanjang 2025. Sementara itu, dua lini produksi terakhir diselesaikan konstruksinya pada kuartal I/2026, menandai rampungnya seluruh fase pembangunan fisik sasis utama pabrik.

Saat ini, manajemen mulai melakukan peningkatan bertahap atauramp-upoperasional pada beberapa lini produksi menuju kapasitas operasional penuh.

Perseroan, kata Roy, menargetkan seluruh 12 lini produksi di bawah bendera KPS dapat beroperasi penuh dengan kapasitas maksimal pada akhir tahun ini.

Sementara itu, tambahan pasokan dari KPS diproyeksikan bakal mendongkrak akumulasi kapasitas terpasang feronikel Harita Nickel di Pulau Obi menjadi 305.000 ton nikel per tahun pada akhir 2026. Portofolio tersebut melengkapi dua fasilitas pengolahan eksisting milik perseroan yang telah beroperasi penuh terlebih dahulu.

Sebagai informasi, fasilitas peleburan pertama perseroan dikelola melalui PT Megah Surya Pertiwi (MSP) dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 ton nikel per tahun.

Selanjutnya, ada PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang mengoperasikan penuh delapan jalur produksi berkapasitas terpasang 95.000 ton nikel per tahun.

Selain memacu output feronikel, Harita Nickel mempercepat pengembangan proyek pendukung terintegrasi demi menekan ketergantungan biaya eksternal.

Salah satunya melalui pembangunan pabrik kapur tohor atauquicklimemelalui perusahaan patungan PT Cipta Kemakmuran Mitra (CKM).

Entitas ini bertugas memproduksi quicklime, komponen kimia penunjang utama dalam proses pemurnian bijih nikel kadar rendah (limonit) pada fasilitas hidrometalurgi berbasis High-Pressure Acid Leach (HPAL).

“CKM akan menghasilkan quicklime untuk digunakan oleh dalam proses HPAL maupun di PT Halmahera Persada Lygend maupun di Obi Nickel Cobalt, keduanya HPAL plant yang kami sudah beroperasi di Pulau Obi,” ucap Roy.

Output dari satu lini CKM itu langsung dialokasikan untuk menyuplai kebutuhan operasional dua fasilitas HPAL eksisting milik perusahaan yang ditangani oleh anak usaha, yaitu PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan PT Obi Nickel Cobalt (ONC).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menata ulang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Pada tahap awal, kebijakan tersebut menyasar tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau besi paduan.

Berdasarkan pengumuman yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (29/5/2026), ekspor atas komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor.

Pemberitahuan tersebut juga telah mengatur tiga komoditas yang ditetapkan sebagai SDA strategis untuk tahap awal.

"Penetapan Komoditas SDA strategis dilakukan secara bertahap, untuk tahap awal meliputi batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy (besi paduan)," demikian kutipan pengumuman tersebut.

Secara terperinci, cakupan tahap awal meliputi delapan pos tarif batu bara, dari antrasit, batu bara bahan bakar, lignit, hingga gambut. Untuk kelapa sawit, pengaturan mencakup CPO, RBDPO, minyak goreng, minyak jelantah (UCO), hingga residu seperti POME Oil.

Kemudian, untuk ferro alloy menjangkau, antara lain fero-silikon, fero-mangan, feronikel, hingga fero-molibdenum.

Adapun, penetapan komoditas SDA strategis lainnya, dilakukan melalui rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian/atau Kemenko Pangan. Penetapan jenis barang atas komoditas SDA strategis diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Tahapan implementasi kebijakan pengaturan ekspor dibagi menjadi dua, yakni masa transisi dan masa pemberlakuan penuh. Masa transisi berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026. Pada masa transisi, pemerintah juga akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan.

Pada tahap ini, perusahaan atau eksportir existing, tetap melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Namun, wajib menyampaikan laporan ke BUMN ekspor, yang dilakukan secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Ditjen Bea Cukai.

Pemenuhan kewajiban perizinan (lartas) dan kewajiban pembayaran ekspor seperti bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, dan lainnya tetap dilakukan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada BUMN ekspor.

Kemudian, masa pemberlakuan penuh akan dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2027 mendatang. Pada tahap ini, BUMN ekspor bertindak dan bertanggung jawab selaku eksportir secara penuh.

"Seluruh proses ekspor, transaksi, kontrak, customs-clearance, pengangkutan, hingga pembayaran, dilakukan oleh BUMN ekspor," jelasnya.

Berikut daftar lengkap cakupan komoditas SDA strategis yang diatur tata kelola ekspor:

1. Batu Bara

• 2701.11.00 — Antrasit
• 2701.12.10 — Batu bara bahan bakar
• 2701.12.90 — Lain-Lain
• 2701.19.00 — Batu bara lainnya
• 2702.10.00 — Lignit, tidak diaglomerasi
• 2702.20.00 — Lignit diaglomerasi
• 2703.00.10 — Gambut, tidak diaglomerasi
• 2703.00.20 — Gambut diaglomerasi

2. Kelapa Sawit

• 1511.10.00 — CPO
• ex 1511.90.20 — RBDPO
• ex 1511.90.36 — RBDPL/Minyak Goreng
• ex 1511.90.37 — RBDPL/Minyak Goreng
• ex 1511.90.39 — RBDPL/Minyak Goreng
• ex 1518.00.14 — UCO/Minyak Jelantah
• ex 1518.00.19 — UCO/Minyak Jelantah
• ex 1518.00.32 — UCO/Minyak Jelantah
• ex 1518.00.38 — UCO/Minyak Jelantah
• ex 1518.00.60 — UCO/Minyak Jelantah
• ex 1518.00.90 — UCO/Minyak Jelantah
• ex 2306.60.90 — Residu (POME Oil, HAPOR, EFB Oil)
• ex 2306.90.90 — Residu (POME Oil, HAPOR, EFB Oil)

3. Ferro Alloy/Paduan Besi

• 7202.11.00 — Mengandung karbon lebih dari 2%
• 7202.19.00 — Lain-lain
• 7202.21.00 — Mengandung silikon lebih dari 55%
• 7202.29.00 — Lain-lain
• 7202.30.00 — Fero-silikon-mangan
• 7202.41.00 — Mengandung karbon lebih dari 4%
• 7202.49.00 — Lain-lain
• 7202.50.00 — Fero-silikon-kromium
• 7202.60.00 — Fero-nikel
• 7202.70.00 — Fero-molibdenum
• 7202.80.00 — Fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten
• 7202.91.00 — Fero-titanium dan fero-silikon-titanium
• 7202.92.00 — Fero-vanadium
• 7202.93.00 — Fero-niobium
• 7202.99.00 — Lain-lain

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan arah kebijakan hilirisasi nikel nasional kini tidak lagi berfokus pada pembangunan smelter tahap awal semata.

Hilirisasi diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti bahan baku baterai hingga produk akhir industri hijau

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rudy Salahuddin mengatakan, pemerintah ingin memastikan cadangan nikel Indonesia tidak hanya berhenti sebagai komoditas ekspor atau produk setengah jadi.
Menurutnya, pemerintah saat ini mulai mengendalikan investasi baru pada smelter nikel hulu yang hanya menghasilkan produk antara atau intermediate product melalui penerbitan PP No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dia menjelaskan, pembatasan investasi tersebut mencakup smelter yang menghasilkan nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), nickel matte, hingga mixed hydroxide precipitate (MHP).
Dengan demikian, baik smelter berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) yang umumnya menghasilkan NPI atau FeNi, maupun smelter berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang berhenti pada produk MHP, tidak lagi menjadi tujuan akhir investasi pemerintah.
“Pemerintah ingin agar investasi nikel bergerak lebih dalam mendorong produk turunan lanjutan seperti bahan baku baterai, komponen industri hijau, hingga manufaktur produk akhir,” kata Rudy dalam acara diskusi publik CERAH Bersama Energy Shift Institute (ESI) di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rudy menuturkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah membangun ekosistem industri hijau nasional. Pasalnya, nikel menjadi salah satu mineral kunci dalam rantai pasok baterai karena mendukung kepadatan energi tinggi pada baterai kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi.
Selain itu, dia mengatakan, kebutuhan nikel juga akan meningkat seiring program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, listrik dari PLTS bersifat intermittent sehingga membutuhkan energy storage system atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk menampung listrik saat produksi tinggi dan menyalurkannya kembali ketika dibutuhkan.
“Pengendalian investasi smelter nikel melalui PP No.28/2025 bukan semata-mata pembatasan, melainkan langkah untuk mengarahkan pemanfaatan cadangan nikel secara lebih strategis,” ujarnya.
Dia menambahkan hilirisasi nikel diharapkan menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, memperkuat kemandirian industri nasional, membuka ruang investasi berkualitas, serta menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi bersih global.

Pembatasan Pembangunan Smelter
Asal tahu saja, pemerintah membatasi izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel yang hanya memproduksi produk antara (intermediate) tertentu di Indonesia. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong pengembangan penghiliran nikel ke tahap lebih lanjut.
PP No/28/2025 mensyaratkan bagi industri pembuatan logam dasar bukan besi tidak membangun smelter yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), FeNi, dan NPI.
"Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi [RKEF], memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte," demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.
Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis HPAL yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Jika mengacu pada klasifikasi bisnisnya, smelter yang dimaksud termasuk dalam kategori industri manufaktur. Artinya, bukan yang terintegrasi dengan pertambangan. Dengan kata lain, aturan ini berlaku untuk perusahaan smelter nikel yang mendapat izin usaha industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Bisnis.com, MAKASSAR - Tungku kedua pabrik pengolahan atau smelter nikel milik PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) resmi beroperasi seiring keberhasilan pelaksanaan tapping pertama produksi feronikel yang dilaksanakan pada Minggu (29/3/2026) pukul 06.45 WITA.

Pimpinan PT BMS Ma'rifat Pawelangi mengatakan, tapping pertama ini menjadi salah satu milestone strategis dalam rangkaian tahapan operasi produksi pabrik tahap dua, khususnya pada sektor peleburan logam.

Pencapaian tersebut menandai progres positif perusahaan dalam mengembangkan industri pengolahan nikel yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Keberhasilan ini merupakan langkah awal dalam proses produksi kami. BMS terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kualitas dalam setiap tahapan operasional, serta berharap dukungan berkelanjutan dari seluruh pihak agar proses produksi dan komisioning dapat berjalan lancar,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (1/4/2026).

Sejalan dengan beroperasinya tungku kedua, perusahaan selanjutnya akan menargetkan pencapaian pada sektor pemurnian logam dengan menghasilkan produk nickel matte yang direncanakan terealisasi pada pertengahan tahun ini.

Tahap tersebut akan menjadi lanjutan strategi yang dicanangkan BMS dalam meningkatkan nilai tambah produk nikel di wilayah Sulawesi.

Ma'rifat Pawelangi berharap kehadiran smelter ini bisa memberikan dampak positif melalui peningkatan aktivitas ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Saat ini, sekitar 85% tenaga kerja PT BMS berasal dari masyarakat lokal Luwu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), pengelola tambang nikel Harita Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, mencatat kinerja keuangan positif sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat lokal.

Hingga September 2025, NCKL membukukan pendapatan sebesar Rp22,4 triliun. Jumlah itu meningkat 9,93% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (year on year/YoY) yang mencapai Rp20,37 triliun.

Pendapatan emiten pertambangan ini berasal dari pengolahan nikel Rp17,17 triliun dan penambangan Rp5,23 triliun, dengan kontribusi utama dari pelanggan besar seperti Lygend Resources & Technology Co. Ltd. China senilai Rp10,8 triliun dan Glencore International AG Swiss Rp3,51 triliun.

Kenaikan pendapatan diikuti dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 33,23% YoY menjadi Rp6,44 triliun. Laba per saham tercatat Rp102,26, sementara total aset NCKL mencapai Rp58,53 triliun dengan ekuitas Rp43,34 triliun.

Dari sisi operasional, NCKL berencana memacu kapasitas produksi dari entitas anak PT Gane Tambang Sentosa (GTS) yang telah mulai beroperasi. Stabilitas operasional dari anak usaha seperti PT Megah Surya Pertiwi (MSP) dan PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) juga akan menjadi faktor penopang produksi.

Kontribusi produksi juga diharapkan datang dari PT Obi Nickel Cobalt (ONC) yang telah mencapai kapasitas optimal, serta PT Karunia Permai Sentosa (KPS) yang sudah beroperasi secara bertahap sejak awal tahun ini.

NCKL lantas menargetkan produksi feronikel (FeNi) sebesar 60.000 ton pada 2025. Target itu didukung percepatan pembangunan proyek smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) ketiga di Pulau Obi melalui KPS.

Direktur Utama Harita Nickel Roy Arman Arfandi mengatakan bahwa perseroan telah merampungkan pembangunan 4 dari 12 jalur produksi pada proyek RKEF. Keempat jalur itu telah beroperasi secara bertahap sejak Januari—Maret 2025.

Selain memacu pembangunan smelter, NCKL juga sedang mengembangkan proyek pengolahan kapur melalui pabrik PT Cipta Kemakmuran Mitra (CKM).

Pabrik tersebut akan mengolah batu kapur (limestone) menjadi quicklime untuk mendukung proses pengolahan nikel di fasilitas eksisting. Hingga kuartal I/2025, proyek senilai US$70 juta itu telah mencapai progres konstruksi sekitar 42%.

“Selama ini kami membeli quicklime dari pihak ketiga dengan harga tinggi. Dengan beroperasinya CKM, kami berharap dapat menurunkan biaya produksi,” kata Roy dalam paparan publik belum lama ini.

Harita Nickel juga tengah mempersiapkan pembukaan tambang ketiga melalui GTS. Perseroan sedikitnya telah menyelesaikan eksplorasi di area seluas 438 hektare dengan 1.800 titik pengeboran sampai dengan Maret 2025.

Di sisi sosial, keberadaan Harita Nickel dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat Pulau Obi. Program pemberdayaan UMKM, pertanian, dan perikanan berhasil menciptakan lapangan kerja dan pasar tetap bagi warga.

Hasil observasi Perkumpulan Telapak menemukan bahwa keberadaan Harita Nickel di Pulau Obi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, dengan perputaran mencapai rata-rata Rp14,8 miliar per bulan.

UMKM Obi Jaya Mandiri, misalnya, mengelola Hopmart dan Nyala Cafe dengan omzet tahunan lebih dari Rp3 miliar. Program perempuan pengolah pala juga berkembang, memproduksi sirup, dan permen yang dipasarkan secara luas.

Sektor pertanian juga bertumbuh. Kelompok Tani Akemoriri di Desa Buton dan Akegula memasok lebih dari 27 ton sayur dan buah per tahun ke perusahaan, memberikan jaminan pasar serta meningkatkan pendapatan petani lokal.

“Kehadiran Harita Nickel membuktikan bahwa pertambangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa berjalan seiring,” tulis Tim Observasi Perkumpulan Telapak dalam laporannya.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan nikel terintegrasi, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel terus berupaya mempercepat penyelesaian tiga proyek strategis di Kawasan Industri Pulau Obi, Maluku Utara.

Langkah ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur teknis hingga peningkatan bertahap atau ramp-up operasional pada beberapa lini produksi menuju kapasitas operasional penuh pada akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek normalisasi jalur pelayaran Selat Hormuz kembali dipenuhi tanda tanya seiring perkembangan terbaru ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Kondisi ini berisiko menahan peluang efisiensi biaya logistik global serta pasokan sulfur bagi industri pengolahan nikel domestik.

Kedua negara sejatinya sempat menyepakati penghentian permusuhan sementara melalui perjanjian 14 poin untuk meredakan tensi di Timur Tengah. Namun, implementasi nota kesepahaman (MoU) kembali diuji seiring munculnya sengketa operasional di Selat Hormuz, yang memaksa pertemuan lanjutan di Qatar.