Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi sinyal kuat ekspor produk turunan nikel, termasuk nickel pig iron (NPI), bakal turut dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pelaku industri pun menanti kejelasan ihwal skema dan cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor tersebut.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui perusahaan pelat merah itu merupakan bagian dari langkah penataan ekspor komoditas strategis guna menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor.

Presiden Prabowo Subianto lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Implementasi kebijakan ditargetkan dilakukan bertahap mulai 1 Juni 2026 dan berlaku penuh pada 1 September 2026.

Saat ini, skema ekspor satu pintu melalui DSI baru berlaku untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Namun, pemerintah memberi sinyal bahwa cakupan itu akan diperluas ke mineral lainnya, termasuk produk hilirisasi nikel.

“Mereka bertahap sekarang, bertahap sekarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sinyal serupa disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menegaskan bahwa pada akhirnya ekspor mineral kritis akan dilakukan melalui DSI.

“Mineral, semua mineral nanti lewat Danantara, tetapi tahap pertamanya adalah batu bara. Batu bara dan beberapa besi ya, bijih besi ya, dan ada setengah pemrosesan itu. Dua itu dulu yang menjadi transisi, sambil kita akan menyesuaikan dengan mineral yang lainnya,” ujar Bahlil.

NPI dan FeNi Masih Abu-Abu

Di tengah rencana ekspansi kewenangan DSI itu, pelaku industri nikel menilai pemerintah belum memberikan kejelasan terkait cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor satu pintu.

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan pihaknya masih menunggu aturan teknis dan penjelasan resmi pemerintah. Ini terutama terkait definisi kelompok ferroalloy yang akan masuk dalam tata kelola baru tersebut.

Menurutnya, industri masih mempertanyakan apakah cakupan ferroalloy hanya mencakup ferronickel (FeNi) atau juga termasuk NPI. Persoalan definisi itu dinilai krusial.

"Sejak lama sudah ada kerancuan definisi pengelompokan kedua produk nikel tersebut di Indonesia," ucap Arif ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Dia mengaku memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan transparansi perdagangan mineral dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa perubahan tata niaga ekspor tidak boleh mengganggu ekosistem investasi yang telah terbentuk.

Industri nikel Indonesia, kata Arif, berkembang melalui investasi jangka panjang dengan pola penjualan langsung kepada pembeli global yang kompetitif dan fleksibel. Karena itu, skema baru dikhawatirkan dapat mengganggu kontrak yang sudah berjalan serta menekan margin produsen.

Apalagi, saat ini industri nikel tengah menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga patokan mineral (HPM) dan lonjakan harga sulfur. Menurutnya, tambahan biaya atau pengurangan margin dinilai bisa mengganggu keberlanjutan operasional sejumlah smelter.

“Pasar nikel dan produk turunannya sangat dinamis. Mekanisme harga, kecepatan transaksi, dan fleksibilitas logistik menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Arif.

FINI juga meminta agar mekanisme penetapan harga, struktur spread, hingga tata kelola ekspor dirumuskan secara transparan dan melibatkan pelaku industri.

Kekhawatiran Investor

Kekhawatiran serupa datang dari Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (API-IMA). Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti menilai proses transisi tata kelola ekspor membutuhkan panduan yang jelas agar tidak mengganggu negosiasi bisnis yang sedang berjalan.

“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujarnya.

Pihaknya berpendapat industri pertambangan membutuhkan kepastian dalam aspek pelaporan maupun koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

API-IMA pun menegaskan pentingnya menghormati kontrak jangka panjang maupun penjualan jangka pendek yang sudah disepakati perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Bagi pelaku usaha, kata Sari, kepastian kontrak menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan investasi yang nilainya mencapai miliaran dolar AS.

Kekhawatiran terbesar industri sebenarnya bukan semata soal mekanisme ekspor satu pintu, melainkan sinyal intervensi negara yang dinilai muncul secara mendadak.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengemukakan bahwa pemerintah hingga kini belum menjelaskan secara utuh grand design kebijakan ekspor SDA satu pintu lewat PT DSI.

Tujuan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing memang dapat dipahami. Namun, kebijakan itu beririsan langsung dengan iklim investasi industri hilirisasi yang membutuhkan kepastian jangka panjang.

“Kalau hari ini kita lagi ngomong bagaimana kita mendalamkan industri, menciptakan lapangan kerja, kami takutnya imbasnya ke sana,” ujar Putra.

Dia berpendapat praktik manipulasi invoicing sebenarnya dapat ditindak melalui instrumen hukum dan pengawasan perpajakan tanpa harus mengubah struktur perdagangan secara drastis.

Di sisi lain, investor global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan yang dianggap tidak dapat diprediksi. Menurut Putra, sinyal intervensi negara di beberapa komoditas strategis saat ini berpotensi dibaca sebagai perubahan arah kebijakan Indonesia secara keseluruhan.

"Investasi perlu predictability. Nah, predictability-nya yang kami agak takut dengan yang terjadi sekarang," ucap Putra.

Bisnis.com, JAKARTA — Urgensi ketahanan energi di kawasan Asia Tenggara (Asean) menjadi salah satu sorotan utama dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean. Sebagai langkah pengamanan rantai pasok mineral kritis global, Indonesia dan Filipina resmi menyepakati kerja sama strategis di sektor industri nikel.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) di Jpark Island Resort, Cebu pada Kamis (7/5/2026).

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable, yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque.

Airlangga menekankan bahwa nikel sebagai mineral kritis memiliki peran sentral dalam proses transisi energi kawasan. Menurutnya, optimalisasi nikel tidak hanya terbatas pada sektor industri dasar, melainkan bermuara pada stabilitas ketahanan energi.

"Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi [energy storage], baik untuk baterai kendaraan listrik [EV] maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya," ujar Airlangga dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Jumat (8/5/2026).

Dia menambahkan bahwa hilirisasi nikel ini berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan. Untuk mengamankan pasokan tersebut, kerja sama ini akan menjadi fondasi bagi pembentukan Indonesia-Philippines Nickel Corridor.

Koridor ini dirancang sebagai platform terstruktur yang mengintegrasikan kekuatan hilirisasi dan smelter di Indonesia dengan pasokan bijih nikel di hulu dari Filipina. Langkah pengamanan pasokan ini sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di Asean.

"Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan [feedstock security] untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita," jelasnya.

Secara agregat, kolaborasi kedua negara ini menciptakan poros yang mendominasi pasar global: merujuk pada data United States Geological Survey (USGS) 2026, perpaduan produksi Indonesia dan Filipina menguasai 73,6% produksi nikel dunia pada 2025. Dari persentase tersebut, Indonesia menyumbang 66,7% atau setara 2,6 juta ton, disusul Filipina sebesar 6,9% atau 270.000 ton.

Ruang lingkup kerja sama APNI dan PNIA ini bersifat komprehensif dan berjangka panjang, yang mencakup, pertama, pertukaran informasi untuk menstabilkan perdagangan nikel di tingkat regional maupun global.

Kedua, pengembangan bersama untuk teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan (side product) industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia untuk menyokong ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Sebagai langkah akselerasi di dalam negeri, Kemenko Perekonomian menyatakan pemerintah akan memacu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung langsung dengan rantai pasok mineral kritis ini. KEK diproyeksikan menjadi lokomotif utama yang menarik investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, sekaligus pusat inovasi teknologi hilirisasi berstandar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri nikel Indonesia didorong untuk segera mendiversifikasi sumber pasokan sulfur guna mengurangi ketergantungan pada impor dari Timur Tengah di tengah meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik di kawasan tersebut.

Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan hampir seluruh smelter dan refinery nikel menggunakan sulfur sebagai salah satu bahan pendukung utama dalam proses produksi.

“Kelangkaan sulfur akan mempengaruhi tingkat produksi nikel pada akhirnya,” kata Rizal kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia menilai industri smelter perlu mulai mengurangi ketergantungan pada satu wilayah pemasok untuk menjaga keberlanjutan operasi industri pengolahan nikel. Diversifikasi sumber pasokan dinilai penting agar gangguan geopolitik tidak langsung memukul rantai produksi.

“Sehingga apabila terjadi ketegangan tensi geopolitik seperti peperangan di Timur Tengah atau lainnya tidak akan menghambat proses produksi nikel,” ujarnya.

Menurut Rizal, ketidakpastian durasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga menambah risiko bagi stabilitas rantai pasok global, termasuk bahan baku industri pengolahan logam.

“Iran terkenal akan daya tahan perangnya dan bisa berlangsung dalam hitungan tahunan,” katanya.

Di menjelaskan bahwa sebagian besar sulfur dari kawasan Timur Tengah berasal dari produk sampingan proses pengolahan gas alam. Bahan tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi sulfur dan diekspor ke berbagai negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia.

“Sulfur yang berasal dari Timur Tengah umumnya bersumber dari by-product dari proses pengolahan gas alam yang diproses lebih lanjut menjadi sulfur,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal menilai pasokan sulfur dunia tidak hanya berasal dari Timur Tengah. Sejumlah negara lain juga memiliki produksi sulfur yang dapat menjadi alternatif sumber pasokan bagi industri di dalam negeri.

Pemerintah bersama pelaku industri dinilai perlu segera mencari pemasok alternatif dari negara yang relatif stabil secara geopolitik untuk mengamankan kebutuhan bahan baku.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor sulfur Indonesia dengan kode HS 25030000 mencapai nilai US$1,60 miliar dengan volume sekitar 5,34 miliar kilogram sepanjang 2025.

Dari total impor tersebut, negara-negara Timur Tengah menjadi pemasok utama. Arab Saudi tercatat sebagai sumber terbesar dengan nilai impor mencapai US$532,8 juta dan volume sekitar 1,75 miliar kilogram.

Selain Arab Saudi, Indonesia juga mengimpor sulfur dari Uni Emirat Arab senilai US$237,46 juta dengan volume sekitar 894 juta kilogram serta dari Qatar senilai US$303,3 juta. Impor juga berasal dari Kuwait sebesar US$102 juta dengan volume 365 juta kilogram dan Oman senilai US$7,62 juta dengan volume sekitar 39 juta kilogram.

Di luar kawasan Timur Tengah, Indonesia juga mengimpor sulfur dari beberapa negara lain meskipun dengan nilai yang jauh lebih kecil. Impor dari China tercatat mencapai US$12,9 juta dengan volume sekitar 42 juta kilogram pada 2025.

Sementara itu, impor sulfur dari Singapura mencapai US$36,13 juta dengan volume sekitar 115 juta kilogram sepanjang tahun yang sama. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemasok alternatif, pasokan sulfur Indonesia masih didominasi oleh negara-negara Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri nikel Indonesia masih memiliki persediaan sulfur untuk menopang operasional fasilitas pengolahan berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL) selama beberapa minggu hingga sekitar satu bulan di tengah potensi gangguan pasokan akibat penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdanakusuma mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan yang terdampak langsung dari situasi tersebut karena sebagian besar fasilitas pengolahan masih memiliki cadangan bahan baku.

“Umumnya fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL masih mempunyai persediaan untuk beberapa minggu sampai satu bulan ke depan,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (8/3/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat operasional industri masih relatif aman dalam jangka pendek. Namun, situasi dapat berubah dengan cepat apabila gangguan distribusi di Selat Hormuz berlangsung dalam waktu yang lebih lama.

“Keadaan akan berubah cepat bila penutupan Selat Hormuz ini berlanjut dan berlangsung untuk waktu yang lama,” tambahnya.

Adapun sulfur atau belerang memiliki peran penting dalam industri hilirisasi nikel karena menjadi bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat. Asam sulfat tersebut digunakan dalam proses pelindian (leaching) pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berbasis hidrometalurgi.

Proses tersebut dikenal dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang saat ini banyak digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

“Peran sulfur di industri hilirisasi nikel adalah sebagai bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL,” ujarnya.

Teknologi HPAL digunakan untuk memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yakni material nikel-kobalt yang menjadi bahan antara untuk menghasilkan nikel berkualitas baterai atau battery-grade nickel.

Dalam proses produksi tersebut, kebutuhan sulfur tergolong sangat besar. Berdasarkan data rata-rata industri, jumlah sulfur yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dibandingkan volume logam yang dihasilkan.

“Berdasarkan data rata-rata industri, untuk memproduksi 1 ton nikel MHP membutuhkan sekitar 12–13 ton sulfur,” tuturnya.

Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar material nikel-kobalt dunia dari berbagai proyek HPAL yang beroperasi di dalam negeri. Produk MHP dari fasilitas tersebut menjadi bagian penting dari rantai pasok global industri baterai kendaraan listrik.

Namun demikian, pasokan sulfur bagi industri domestik masih sangat bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Konsentrasi sumber pasokan dari wilayah tersebut juga menjadi perhatian bagi pelaku industri.

“Lebih dari 75% impor sulfur Indonesia pada tahun 2025 berasal dari Timur Tengah,” tuturnya.

Menurut dia, konsentrasi pasokan yang tinggi dari satu kawasan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan operasional fasilitas pengolahan apabila terjadi gangguan distribusi dalam waktu lama.

Selain berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri HPAL di Indonesia, penutupan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz juga dapat memicu kelangkaan sulfur di pasar global.

“Situasi ini juga akan mengakibatkan kelangkaan material sulfur di tingkat global dan menaikkan harga secara signifikan,” pungkasnya.

Industri nikel nasional mulai mempertimbangkan opsi impor bijih, sebagai langkah antisipasi defisit pasokan pada 2026.

Dengan kebutuhan smelter yang mencapai 340–350 juta ton per tahun dan kuota produksi domestik yang lebih rendah, ruang kekurangan pasokan dinilai sulit tertutup dari dalam negeri.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arief Perdana Kusuma mengatakan, impor menjadi salah satu opsi realistis untuk menutup selisih kebutuhan tersebut.

Pada 2025, impor bijih tercatat sekitar 15 juta ton.

“Impor tahun lalu 15, mungkin tahun ini bisa lebih."

"Pasti ada, masih ada gap-nya gitulah yang harus jadi pemikiran kita semua,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan APINDO di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA—Daftar emiten yang bersiap berganti pemegang saham pengendali (PSP) kian bertambah. Terkini, Dragonmine Mining (Hong Kong) Limited akan menjadi PSP baru PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE).

Dragonmine Mining berencana membeli 334,4 juta saham BLUE atau setara 80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Perkembangan ini merupakan kelanjutan proses akuisisi yang telah disampaikan perseroan sebelumnya pada November 2025.

Dragonmine Mining merupakan perusahaan private berkantor pusat di Hong Kong, milik Huayou Hongkong Limited. Huayou merupakan anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd, yang difokuskan sebagai unit investasi luar negeri di bidang pertambangan dan mineral.

Huayou memiliki lima pilar bisnis utama yang mencakup seluruh rantai industri material baterai lithium-ion, di mana industri nikel Indonesia menjadi salah satu sektor strategisnya. Perusahaan asal Cina tersebut kian ekspansif di Indonesia dalam mengembangkan ekosistem baterai terintegrasi.

Salah satunya melalui Proyek Titan yang bekerjasama dengan Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama mengatakan, terdapat potensi bagi BLUE untuk mengubah haluan model bisnisnya pasca perubahan PSP. Langkah ini berpotensi memungkinkan perusahaan berkualitas untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema backdoor listing.

“Sebagai referensi, sekitar 30% dari seluruh perusahaan di BEI saat ini mencatatkan kerugian bersih. Dengan adanya reformasi pasar modal yang mewajibkan porsi saham publik (free float) lebih tinggi berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar, regulasi baru ini memicu kemacetan baru pada aksi IPO,” ujar Ezar.

Menurutnya, langkah Dragonmine terhadap BLUE serupa dengan akuisisi CNGR terhadap PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK), yang dahulu bernama PT Solusi Kemasan Digital Tbk.

Perusahaan yang awalnya bergerak di bidang kemasan ini dicaplok oleh PT Eco Energi Perkasa, yang dimiliki oleh Deng Weiming, pendiri CNGR, salah satu produsen prekursor baterai terbesar dunia.

Setelah berganti PSP, PACK berubah nama menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. dan mengumumkan rencana rights issue jumbo untuk menyerap aset tambang dan smelter nikel.

BLUE yang bergerak di industri tinta dan alat tulis, kini menghadapi prospek akuisisi 80% saham oleh Dragonmine. Mengingat Dragonmine dimiliki secara langsung oleh Huayou yang sudah memiliki investasi miliaran dolar di Morowali dan Pomalaa, transmisi aset nikel ke dalam BLUE diprediksi tinggal menunggu waktu.

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mendorong upaya hilirisasi dengan membangun industri yang selaras dengan sumber daya alam, seperti nikel. Sejumlah kawasan industri pun dikembangkan mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.

Namun, akselerasi hilirisasi ini tak lepas dari aspek keberlanjutan. Stigma dirty nickel masih menghantui reputasi industri nikel Indonesia di pasar global. Di tengah tekanan ini, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan komitmen serius terhadap tata kelola berkelanjutan.

Harita Nickel, perusahaan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh pelaku industri yang berani membuka diri terhadap pengawasan internasional. Langkah sukarela ini mendapat apresiasi dari pengamat ESG seperti Agus Sari, CEO Landscape Indonesia.

"Saya angkat topi saat Harita bersedia untuk diaudit oleh IRMA," ujar Agus.

IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance merupakan standar global untuk industri pertambangan dengan lebih dari 400 indikator ESG. Kesediaan Harita Nickel menjalani audit independen oleh SCS Global Services menandai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Harita Nickel menerapkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis data dan teknologi. Saat ini, 52 kolam pengendapan dengan luas total sekitar 80 hektare dioperasikan untuk menahan dan mengolah air limpasan sebelum dialirkan ke laut.

Air yang akan dibuang dipantau melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) milik KLHK yang terhubung real-time ke pusat data pemerintah. Transparansi juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap penelitian independen dari Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate yang mencatat nelayan di Kawasi dan Soligi tetap beroperasi normal dengan hasil tangkapan produktif.

Keberlanjutan sosial menjadi pilar penting dalam strategi Harita Nickel. Melalui program SUTAN (Sentra Pengolahan Ikan Nelayan), perusahaan membantu nelayan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Sepanjang 2024, kelompok nelayan SUTAN telah menyalurkan 28,5 ton ikan untuk kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan rantai ekonomi yang stabil.

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan. "Arahan Presiden sangat jelas, hilirisasi sektor energi adalah jalan menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya ESG sebagai daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. "ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di [pasar] Eropa atau Amerika," ujarnya.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini memuat tiga pilar utama, yakni inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menekankan pentingnya penerapan good mining practice untuk menangkal stigma "dirty nickel". Praktik ini mencakup seluruh tahapan pertambangan dari penyelidikan umum hingga pascatambang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, konservasi sumber daya, dan CSR.

Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menambahkan bahwa standar lingkungan menjadi penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional. "Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan, misalnya dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” tuturnya.

Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses. Sinergi memastikan manfaat pengelolaan nikel dirasakan secara luas dan berkelanjutan, sesuai prinsip yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai percepatan hilirisasinikel membutuhkan langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi, khususnya dari sektor swasta.

Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, pembangunan industri bernilai tambah dianggap menjadi kunci agar Indonesia mampu memperluas kapasitas produksi dan menghasilkan produk jadi yang lebih kompetitif.

“Pertama adalah kaitannya dengan jaminan investasi, insentif fiskal karena negara-negara di Asean maupun Asia Timur berlomba-lomba menarik investor sehingga kita perlu ada strategi bagaimana bisa menarik investor ke dalam negeri," kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025).

Arif menambahkan, untuk menarik investor, maka diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan kerangka regulasi serta kepastian kebijakan pemerintah.

Dia juga menekankan bahwa keberlanjutan dan aspek lingkungan juga perlu diperhatikan agar industri hilir dapat tumbuh secara bertanggung jawab. Selain itu, Arif menilai kualitas sumber daya manusia menjadi komponen paling penting.

“Yang paling penting adalah pengembangan tenaga kerja dan kerangka teknologi, kita harus menginvestasikan secara serius bagaimana pengembangan tenaga kerja ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, andal yang bisa terlibat di dalam industri digital,” ujarnya.

Sejumlah kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan industrialisasi nikel ke arah yang lebih hilir. Pasalnya, saat ini Indonesia baru mampu mengolah bijih nikel hingga ke produk intermediate.

"Harapannya kami dapat memfokuskan pada produk-produk prioritas dan juga untuk mengisi rantai pasok yang masih kosong," tuturnya.

Senada, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan menambahkan pihaknya sepakat bahwa diperlukan terobosan baru dan insentif tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke Indonesia.

"Selama ini yang sudah kita berikan ada beberapa seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk atau master list untuk bahan baku dan mesin, dan ada tax deduction," jelasnya, dalam kesempatan yang sama.

Namun, berakhirnya aturan terkait tax holiday pada 2025 serta penerapan Global Minimum Tax (GMT) mendorong pemerintah mencari skema alternatif yang tetap kompetitif.

Di sisi lain, dukungan terhadap kegiatan riset dan pengembangan juga diperkuat melalui skema super tax deduction sebesar 200–300% dari nilai investasi untuk mendorong perusahaan meningkatkan aktivitas research and development (R&D) di dalam negeri.

Saat ini, kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM disebut sedang membahas bentuk insentif baru bagi sektor-sektor pionir.

"Memang kalau selama ini kita bisa dibilang insentif itu bukan utama dalam penentuan keputusan investor dalam melakukan investasi di Indonesia tapi itu menjadi nilai tambah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Terkejut. Menurut Jerome Baudelet, CEOEramet Indonesia, hal itulah yang dirasakan pihaknya saat mendapat kabar bahwa kuota produksi bijihnikelPT Weda Bay Nickel (WBN) untuk tahun ini dipangkas hingga 70%.

Jatah yang diberikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 bagi perusahaan patungan Eramet (Prancis), Tsingshan Holding Group Co (China), dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam itu jauh dari perkiraan awal, yakni hanya sekitar 20%–30%.