Bisnis.com, JAKARTA - Smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Meski demikian, Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) akan mengusahakan kegiatan operasional tetap berjalan sebagaimana mestinya selama proses PKPU berlangsung.

Mengenai putusan pengadilan terkait Perkara Nomor 140/Pdt.Sus- PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, PT GNI menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara musyawarah dengan para pihak terkait melalui komunikasi dan negosiasi yang intensif guna mencapai solusi terbaik yang dapat diterima bersama.

"GNI senantiasa mengedepankan itikad baik dan pendekatan kooperatif dalam menyelesaikan setiap kewajiban yang ada. Namun demikian, proses hukum PKPU tetap berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar manajemen PT GNI melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (26/6/2026).

GNI menyatakan menghormati dan akan melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan tersebut.

Manajemen menyebut, proses PKPU merupakan mekanisme hukum Indonesia yang memberikan kesempatan kepada debitur dan para kreditur untuk mencapai penyelesaian kewajiban melalui proses restrukturisasi yang terukur, transparan, dan adil.

GNI meyakini bahwa proses PKPU merupakan langkah tepat untuk menciptakan ruang dialog yang produktif antara GNI dan para kreditur dalam mencari solusi yang berkelanjutan terhadap kewajiban-kewajiban yang ada.

"Dalam pelaksanaannya, GNI akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tata kelola perusahaan yang baik, dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku," tutur manajemen.

GNI berharap proses PKPU dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan solusi yang adil, konstruktif, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak serta menjadi langkah untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha GNI dalam jangka panjang.

Adapun, GNI yang berlokasi di Kawasan Industri Stardust Estate Investment, Morowali Utara, Sulawesi Tengah tersebut memproduksi nickel pig iron (NPI).

GNI sebelumnya merupakan anak perusahaan tidak langsung raksasa baja tahan karat Cina, Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Jiangsu Delong milik taipan Dai Guofang juga diketahui sebagai salah satu investor awal di industri peleburan nikel di Indonesia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis Jiangsu Delong telah menderita akibat perlambatan ekonomi Cina dan persaingan ketat dari Tsingshan Holding Group, yang juga memiliki operasi besar di Indonesia.

Pada 24 Maret 2026, Pengadilan Rakyat Xiangshui, Provinsi Jiangsu secara resmi mengeluarkan putusan yang menyetujui rencana restrukturisasi terhadap Jiangsu Delong beserta 30 perusahaan afiliasinya, sekaligus mengakhiri proses restrukturisasi tersebut.

Zhejiang Materials Development Co., Ltd. (Zheshang Zhongtuo) menjadi investor inti dalam restrukturisasi Jiangsu Delong.

Melansir Sina Finance, berdasarkan rencana restrukturisasi tersebut, Zheshang Zhongtuo atau entitas yang ditunjuk akan memperoleh 75% dari kepemilikan tidak langsung sebesar 99,84% saham GNI yang sebelumnya dimiliki oleh Delong melalui investasi dalam restrukturisasi ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel untuk 2026.

Hal ini ditegaskan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan bahwa pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi.

"Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta-merta [relaksasi],” ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

“Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional,” tegas Tri.

Dia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Tri menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Sebelumnya, pemerintah disebut akan memangkas produksi nikel ke level 250 juta hingga 260 juta wet metric ton (wmt) tahun ini. Namun, kalangan pelaku usaha menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Pemangkasan diklaim berisiko memicu gangguan sistemik terhadap rantai industri nikel nasional, mulai dari sektor tambang hingga smelter.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan kebutuhan bijih nikel nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 350 juta wmt. Kebutuhan tersebut mencakup bijih nikel saprolite untuk smelter berbasis pyrometallurgy serta limonit untuk smelter hydrometallurgy.

Menurutnya, estimasi itu mengacu pada kapasitas input tahunan pabrik pengolahan nikel yang saat ini telah beroperasi maupun yang mulai beroperasi pada 2026.

Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel menjadi sekitar 250 juta wmt berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel domestik.

“Jika ESDM akan menerapkan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel untuk pengolahan dalam negeri tanpa perhitungan yang hati-hati terhadap struktur cadangan dan kebutuhan riil industri, dikhawatirkan dampak negatifnya bisa menjalar secara sistemik ke seluruh rantai nilai industri nikel nasional,” ujar Sudirman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan estimasi kebutuhan bijih nikel tipe saprolite pada 2026 berkisar di angka 220 juta hingga 240 juta ton. Sementara itu, kebutuhan limonit diproyeksikan mencapai sekitar 120 juta ton.

Perhapi pun meminta pemerintah menyusun kebijakan produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku seluruh smelter yang telah beroperasi, termasuk spesifikasi bijih yang dibutuhkan masing-masing fasilitas pengolahan.

Menurut Sudirman, pembatasan produksi akan berdampak langsung terhadap perusahaan tambang melalui pengurangan volume produksi, efisiensi alat berat, hingga penurunan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Nickel Industries Limited menandatangani perjanjian kerangka kerja (framework agreement) yang mengikat dengan mitra lokalnya di Indonesia yang dipimpin oleh Adi Wijoyo (mitra lokal) serta investor Indonesia, PT Jaya Agung Investasi (JAYA), untuk menjalin kerja sama strategis jangka panjang dalam proyek tambang nikel dan smelter nikel dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL).

Nickel Industries merupakan perusahaan tambang tercatat di bursa Australia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Shanghai Decent Investment (Group) Co., Ltd.

Nickel Industries juga terafiliasi dengan PT United Tractors Tbk (UNTR) melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara. Danusa tercatat sebagai substantial shareholder Nickel Industries dengan kepemilikan 20,14%.

Nickel Industries akan mengakuisisi 36% saham di proyek smelter HPAL milik PT Chengsheng New Energy (CNE) di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang memproduksi mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku baterai kendaraan listrik (EV).

CNE, yang dirancang memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 28.357 ton nikel, merupakan pengembangan dari proyek HPAL Excelsior Nickel Cobalt (ENC) milik Nickel Industries yang juga berlokasi di IMIP. ENC saat ini sedang memasuki tahap commissioning (uji coba operasional).

Berdasarkan laman resmi IMIP, CNE merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Tsingshan Holding Group Company Limited.

Adapun, JAYA memiliki hak untuk mengakuisisi 85,7% kepemilikan saham di CNE. Berdasarkan perjanjian kerangka kerja tersebut, hak akuisisi tersebut akan diambil alih oleh Nickel Industries dan mitra lokal, sebagai imbalan atas 30% kepemilikan saham pada dua izin usaha pertambangan (IUP) dalam Proyek Sampala, yaitu PT Abadi Nikel Nusantara (ANN) dan PT Erabaru Timur Lestari (ETL).

"Kami telah lama menegaskan pentingnya nilai sumber daya bijih nikel dan integrasinya dengan fasilitas pengolahan hilir, khususnya terkait persyaratan RKAB [rencana kerja dan anggaran biaya]. Melalui pertukaran saham antara Proyek Sampala dan CNE HPAL, kami berhasil menggabungkan kedua aspek tersebut," ujar Managing Director Nickel Industries Justin Werner melalui pengumuman resmi, Rabu (24/6/2026).

Nilai yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan transaksi telah dinegosiasikan dan disepakati, yakni tambang ANN dan ETL senilai US$1,342 miliar (pre-money valuation) serta CNE senilai US$671 juta (pre-money valuation).

Karena transaksi ini merupakan pertukaran saham dengan saham, Nickel Industries tidak perlu mengeluarkan dana tunai untuk memperoleh kepemilikan di CNE.

"Transaksi ini memungkinkan Nickel Industries untuk terus bertumbuh dengan disiplin keuangan tanpa memerlukan tambahan modal ekuitas dari luar," kata Werner.

Nickel Industries sebelumnya telah menandatangani perjanjian akuisisi yang mengikat dengan mitra lokal untuk mengakuisisi 60% saham di tambang ANN dan ETL dengan nilai total US$149 juta.

Nickel Industries secara efektif memonetisasi 18% kepemilikannya di ANN dan ETL (dengan biaya akuisisi tersirat sebesar US$44,7 juta) sebagai imbalan atas 36% kepemilikan efektif di CNE (dengan nilai tersirat sebesar US$241,6 juta).

Setelah transaksi selesai, kepemilikan Nickel Industries di tambang ANN dan ETL menjadi 42%. Kemudian, JAYA akan menggenggam 30% dan mitra lokal 28%. Nickel Industries tetap menjadi pemegang saham terbesar sekaligus operator tambang.

Sementara itu, proyek CNE saat ini masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan mulai commissioning pada pertengahan 2027. Proyek Sampala, termasuk Nickel Industries sebagai pemegang sahamnya, tidak diwajibkan memberikan kontribusi dana untuk pembangunan CNE. Seluruh biaya pembangunan, modal kerja, serta pembiayaan proyek akan menjadi tanggung jawab JAYA melalui pendanaan eksternal atau pinjaman pemegang saham.

Sebagai hasil dari investasi di Proyek Sampala dan monetisasi sebagian kepemilikan tersebut ke dalam CNE, Nickel Industries akan memperoleh unit nikel dalam bentuk MHP dengan biaya sekitar US$10.500 per ton nikel, yang jauh lebih rendah dibandingkan intensitas belanja modal proyek-proyek HPAL sejenis di Indonesia.

Secara strategis, Proyek Sampala akan menjadi pemasok eksklusif bijih nikel untuk CNE sehingga Nickel Industries tidak hanya menjadi investor ekuitas tetapi juga pemasok bahan baku utama bagi proyek HPAL CNE.

Adapun, JAYA merupakan entitas yang terafiliasi dengan William Shangjaya, Direktur Nickel Industries. Oleh karena itu, JAYA dikategorikan sebagai pihak berelasi Perseroan dan memiliki kepentingan pribadi yang material dalam transaksi yang diusulkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Nickel Industries akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna memperoleh persetujuan pemegang saham atas transaksi yang diusulkan sesuai ketentuan bursa Australia.

Bisnis.com, JAKARTA - Nickel Industries Limited akan berinvestasi senilai US$169 juta atau sekitar Rp3,03 triliun (asumsi kurs Rp17.925 per US$) untuk mengakuisisi 17,5% kepemilikan saham di PT Teluk Metal Industry (TMI). Pembayaran akuisisi saham proyek smelter nikelhigh pressure acid leaching (HPAL) itu ditenggat pada 26 November 2026.

Nickel Industries merupakan perusahaan tambang tercatat di bursa Australia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Shanghai Decent Investment (Group) Co., Ltd.

Nickel Industries juga terafiliasi dengan PT United Tractors Tbk (UNTR) melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara. Danusa tercatat sebagai substantial shareholder Nickel Industries dengan kepemilikan 20,14%.

Adapun, TMI tengah dikembangkan sebagai ekspansi proyek smelter HPAL Excelsior Nickel Cobalt (ENC) di lokasi yang sama, yaitu di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang memproduksi mixed hydroxide precipitate (MHP) untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Kepemilikan 17,5% Nickel Industries di TMI akan berdampingan dengan kepemilikan 72,5% yang dimiliki oleh konsorsium Korea–Jepang (terdiri atas LS MnM, Hanwa, dan satu investor strategis yang tidak diungkapkan), serta kepemilikan 10% oleh perusahaan investasi berbasis Singapura, Sumber International Investment.

"Perolehan 17,5% kepemilikan di TMI merupakan langkah transformatif bagi Nickel Industries dan menjadi salah satu peluang terakhir untuk proyek HPAL dengan skala sebesar ini setelah pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium terhadap proyek-proyek HPAL baru," ujar Managing Director Nickel Industries Justin Werner melalui pengumuman resmi, Rabu (24/6/2026).

Nickel Industries akan menerima manfaat dari jaminan konstruksi yang komprehensif, di mana total biaya akuisisi Nickel Industries tidak akan melebihi US$169 juta dan kapasitas produksi desain TMI dijamin tercapai paling lambat pada September 2027 (construction guarantee). Hal ini kembali memberikan kepastian terkait biaya, jadwal penyelesaian, dan tingkat produksi bagi Nickel Industries.

Proyek TMI sedang dalam tahap konstruksi, dengan proses commissioning atau uji coba operasional diperkirakan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Secara total proyek ini diperkirakan menelan biaya konstruksi senilai US$965 juta atau sekitar Rp17,29 triliun.

Adapun, kapasitas produksi desain TMI ditargetkan sebesar 38.640 ton nikel per tahun. Proyek ini akan memberikan kontribusi produksi yang menjadi hak Nickel Industries sekitar 6.775 ton nikel per tahun dalam bentuk MHP.

"TMI merupakan salah satu proyek pengembangan HPAL yang paling efisien dari sisi penggunaan modal di dunia. Selain itu, keekonomian bisnis HPAL telah terbukti dalam portofolio kami. Fasilitas HPAL HNC [Huayue Nickel Cobalt] mencatat margin EBITDA yang disesuaikan sebesar US$9.996 per ton nikel bagi Perseroan pada kuartal I/2026," kata Werner.

Dari sisi strategis, Proyek Sampala milik Nickel Industries akan menjadi pemasok eksklusif bijih nikel bagi TMI sehingga menempatkan Nickel Industries tidak hanya sebagai investor ekuitas tetapi juga sebagai pemasok bahan baku hulu. Skala sumber daya dan kadar bijih Proyek Sampala yang berkelas dunia akan memastikan pasokan bijih bagi TMI tetap terjamin selama beberapa dekade mendatang.

Nickel Industries saat ini memperkirakan akan mendanai investasi tersebut menggunakan cadangan kas yang dimilikinya serta arus kas yang dihasilkan dari operasi bisnis yang sudah berjalan. Apabila diperlukan tambahan pendanaan, Shanghai Decent telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan pendanaan dalam bentuk utang dengan syarat dan ketentuan komersial yang wajar.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkapkan sejumlah smelter nikel berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) di Sulawesi dan Maluku hanya beroperasi 50% imbas kekurangan bahan baku.
Ketua Umum FINI Arif Perdana menuturkan, pengurangan operasi smelter tak lepas dari pemerintah yang sebelumnya berencana memangkas produksi bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.
Pemerintah mulanya berencana memangkas produksi nikel ke level 2050 juta hingga 260 juta ton tahun ini. Angka itu lebih rendah dari produksi tahun sebelumnya yang berada di level 320,37 juta ton. Belakangan, pemerintah menganulir rencana itu.
"Beberapa lini produksi operasi RKEF di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara saat ini telah beralih ke apa yang kami sebut 'hot idle' atau beroperasi di bawah 50% kapasitas," tutur Arif kepada Bisnis dikutip Kamis (18/6/2026).
Arif menjelaskan, pengurangan operasi smelter terpaksa dilakukan agar tungku pembakaran (furnace) dapat dijaga tetap hangat/panas. Ini untuk menghindari penundaan pengoperasian kembali yang bisa memakan waktu 6-8 minggu dan risiko kerusakan refraktori pada tungku pembakaran, jika harus dilakukan penghentian total.
Dengan demikian, operator smelter tersebut menanggung kerugian untuk menjaga agar lini produksi tidak terhenti total.
Di satu sisi, Arif menyebut lini produksi smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) belum merasakan dampak rencana pemangkasan produksi dalam RKAB tahun ini. Pasalnya, smelter tersebut memiliki kontrak jual beli bijih nikel jangka panjang dengan pemegang izin usaha pertambangan.
"Tingkat utilisasi refinery HPAL umumnya masih cukup tinggi. Namun, proses hidrometalurgi ini menggunakan bijih per ton nikel jauh lebih banyak daripada RKEF. Jadi, jika tidak ada pasokan dan tambahan kuota baru, HPAL akan mulai merasakan kekurangan pasokan bahan baku bijih mulai kuartal III atau IV tahun 2026," imbuh Arif.
Dia menekankan bahwa FINI memahami upaya pemerintahan melakukan kontrol atas kuota produksi bijih nikel 2026 melalui persetujuan RKAB. Menurutnya, pemerintah melakukan hal ini dalam rangka untuk mengatasi kelebihan pasokan (over supply) nikel global dan akan dapat diikuti dengan kenaikan harga nikel di tingkat global.
Akan tetapi, jika pemangkasan kuota produksinya terlalu ketat, maka seolah pemerintah menciptakan industri hilirisasi nikel Indonesia ini sedang mengalami “rem paksa”.
Arif pun mengingatkan bahwa industri hilirisasi nikel sedang membutuhkan pasokan bahan baku bijih nikel untuk memenuhi kapasitas yang sudah berjalan. Selain itu, bahan baku diperlukan juga untuk proyek-proyek ekspansi dan baru (terutama HPAL) yang telah dan akan mulai beroperasi.
"Seharusnya dibuatkan peta jalan dan jadwal bertahap untuk menuju tingkat produksi yang optimal," katanya.
Arif mengatakan bahwa pelaku usaha pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia tidak hanya fokus terhadap over supply dan harga komoditas global. Lebih jauh dari itu, kekurangan dan kelangkaan pasokan bijih nikel yang terlalu besar akan dapat menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan.
Kekurangan pasokan juga dapat menimbulkan menurunnya tingkat kegiatan ekonomi terutama di wilayah-wilayah kawasan industri berbasis nikel, pengurangan kontribusi pendapatan pusat dan daerah, dan kelanjutan proyek-proyek CSR dan pengembangan masyarakat di sekitar proyek.
Tak hanya itu, keberlanjutan program-program perlindungan lingkungan, dampak-dampak terhadap penurunan efek multiplier juga terancam.
Oleh karena itu, FINI mendukung rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana merelaksasi pembatasna produksi nikel tahun ini. Produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan smelter.
Kendati demikian, Arif mengatakan bahwa relaksasi itu arus disesuaikan dengan target utilisasi RKEF dan HPAL nasional. Menurutnya, hal tersebut dapat mencegah penambahan yang terlalu banyak, tidak termanfaatkan, dan juga untuk menjaga keseimbangan pasar.
Di samping itu, proses evaluasi dan persetujuan revisi RKAB 2026 harus dilakukan segera. Revisi itu harus dilakukan sebelum masuk musim penghujan di Indonesia bagian timur dan memberikan kesempatan kepada para penambang untuk persiapan meningkatkan produksinya.
Pemerintah memegang sisa kuota yang tidak terpakai dari tahun-tahun sebelumnya. FINI mengusulkan untuk memberikan sisa kuota yang tidak terpakai tersebut hanya kepada smelter yang terintegrasi dengan ekosistem kawasan industri dan investasi hilir.
Investasi hilir ini termasuk baja tahan karat, sulfat, prekursor, katoda, dan baterai. Dengan begitu, pasokan darurat itu dialokasikan untuk investasi hilir.
Tak hanya itu, FINI juga mengusulkan agar pemerintah segera melakukan revisi formula harga patokan mineral (HPM) yang berlaku April 2026. Formula baru tersebut telah menaikkan harga patokan untuk bijih US1,2% Ni (limonit) dari US$16 menjadi $40,18/wmt.
"Pada level tersebut, banyak dari IUP yang ada keluar dari kumpulan pemasok bijih [terutama limonit]. IUP-IUP tersebut pada akhirnya tidak dapat menjual pada harga resmi HPM, tetapi juga tidak dapat menjual di bawah HPM. Sehingga akhirnya bijih nikel tersebut tidak dapat termanfaatkan," jelas Arif.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan dari pabrik pemurnian atau smelter. Hal ini seiring dengan desakan pelaku usaha soal rencana pemerintah yang sebelumnya akan memangkas produksi nikel ke level 2050 juta hingga 260 juta ton tahun ini.
Bahlil mengatakan, produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan smelter demi menjaga iklim investasi. Hal ini sekaligus dilakukan demi keberlanjutan program hilirisasi mineral.
"Maka kewajiban pemerintah khususnya dari kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa industri bisa berjalan," jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/6/2026).

PT Huayou Indonesia memanfaatkan sisa uap panas dari proses produksi asam sulfat untuk membangkitkan listrik melalui sistem cogeneration. Perusahaan mengklaim pemanfaatan kembali energi panas tersebut membuat rasio listrik yang diproduksi sendiri di fasilitas tersebut mencapai 77,69 persen pada 2025.

Director of Public Affairs PT Huayou Indonesia Stevanus menjelaskan, proses produksi asam sulfat yang digunakan dalam teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) menghasilkan uap panas (steam) yang kemudian dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi.

"Steam ini sebagian kami pakai untuk produksi HPAL dan sebagian besar uap sisa, dalam tanda kutip waste, kami manfaatkan untuk pembangkitan listrik," kata Stevanus dalam diskusi CEO Talks: Industrial War Room: Winning the War on Waste through Circular Innovation di Jakarta, Kamis (11/6).

Huayou Indonesia mengoperasikan tiga pabrik asam sulfat dengan kapasitas masing-masing 800 ribu ton per tahun. Ketiga pabrik tersebut menghasilkan sisa uap panas sekitar 200 ton per jam yang dimanfaatkan melalui sistem cogeneration untuk menghasilkan listrik berkapasitas sekitar 50 megawatt (MW).

Menurut Stevanus, pemanfaatan limbah panas tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan meningkatkan efisiensi energi di fasilitas pengolahan nikel. Berdasarkan paparan perusahaan, rasio listrik yang diproduksi sendiri di fasilitas tersebut mencapai 77,69 persen pada 2025 berkat pemanfaatan kembali energi panas dari proses produksi.

Perusahaan juga mengklaim pemanfaatan limbah panas tersebut berperan dalam penurunan 31 persen emisi karbon, dari 9,11 ton CO2 ekuivalen per ton nikel pada 2023 menjadi 6,31 ton CO2 ekuivalen per ton nikel pada 2025. "Yang membuat kami menjadi salah satu penghasil nikel dengan jejak karbon paling rendah di dunia," ujar Stevanus.

Selain itu, perusahaan mencatat pemanfaatan kembali energi panas telah membantu perusahaan dalam menghemat konsumsi listrik sekitar 961 juta kilowatt-jam (kWh) dan mengurangi emisi sekitar 785.300 ton CO2.

Huayou menyebut perusahaan telah menginvestasikan sekitar Rp1,07 triliun untuk mendukung operasi yang lebih ramah lingkungan. "Perusahaan tidak segan atau tidak pelit untuk mengeluarkan investasi yang berkenaan dengan pemanfaatan energi," kata Stevanus.

Ke depan, perusahaan menargetkan peningkatan pemanfaatan sistem cogeneration. Berdasarkan paparan perusahaan, rasio listrik yang diproduksi sendiri ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 96 persen.

PT Huayou Indonesia merupakan perusahaan asal Cina yang mulai beroperasi di Indonesia sejak 2018 dan menjadi bagian dari ekosistem industri baterai nasional. Perusahaan memiliki investasi di kawasan industri nikel di Morowali, Halmahera, dan Kolaka yang menjadi pusat pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia.

Perusahaan bahan baku baterai CNGR Indonesia menilai fondasi hilirisasi nikel di Indonesia telah terbentuk dengan baik sejak sebelum Pandemi Covid-19, bahkan sebelum gelombang investasi industri kendaraan listrik dan baterai masuk ke Tanah Air.

Director External Relations CNGR Indonesia Magdalena Veronica mengatakan ketersediaan sumber daya nikel yang melimpah serta berkembangnya fasilitas pengolahan menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menurut dia, ketika CNGR mulai melirik Indonesia sebagai lokasi investasi bahan baku baterai, ekosistem hilirisasi nikel sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Kalau dari pandangan kami, sebelum kami datang ke Indonesia untuk bahan baku baterai tersebut pun, kami sudah melihat hilirisasi khususnya untuk nikel itu sudah cukup tertata baik dari segi sumber dayanya itu cukup," kata Magdalena dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan Indonesia tidak hanya memiliki cadangan nikel yang besar, tetapi juga telah membangun banyak fasilitas peleburan atau smelter yang mendukung proses pengolahan mineral di dalam negeri.

Perkembangan tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai produk intermediate atau produk antara yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

[Gambas:Youtube]

"Terbentuk banyak sekali peleburan dari mineral nikel sendiri, kemudian tercipta banyak produk-produk intermediate penambahan nilai tambah terhadap nikel," jelasnya.

Magdalena mengatakan perkembangan hilirisasi tersebut mulai terlihat sejak pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri pada 2014. Dalam kurun waktu sekitar lima tahun setelah kebijakan itu berjalan, kapasitas produksi hasil hilirisasi nikel meningkat cukup pesat.

"Kemudian dari 2014 kita bisa lihat sampai lima tahun, mungkin di detik sebelum Covid, itu sebenarnya sudah banyak sekali kapasitas produksi dari hilirisasi nikel dan sampai 2025 kita lihat nikel sudah menduduki 67 persen pasokan untuk dunia. Ini menjawab dengan fakta bahwa bukan baru mulai ilirisasinya industri di Indonesia, tetapi sudah mulai memasuki satu titik di mana direquire lebih banyak inovasi lagi untuk ekosistem yang lain," pungkasnya.

Perusahaan bahan baku baterai CNGR Indonesia menilai fondasi hilirisasi nikel di Indonesia telah terbentuk dengan baik sejak sebelum Pandemi Covid-19, bahkan sebelum gelombang investasi industri kendaraan listrik dan baterai masuk ke Tanah Air.

Director External Relations CNGR Indonesia Magdalena Veronica mengatakan ketersediaan sumber daya nikel yang melimpah serta berkembangnya fasilitas pengolahan menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menurut dia, ketika CNGR mulai melirik Indonesia sebagai lokasi investasi bahan baku baterai, ekosistem hilirisasi nikel sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Kalau dari pandangan kami, sebelum kami datang ke Indonesia untuk bahan baku baterai tersebut pun, kami sudah melihat hilirisasi khususnya untuk nikel itu sudah cukup tertata baik dari segi sumber dayanya itu cukup," kata Magdalena dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan Indonesia tidak hanya memiliki cadangan nikel yang besar, tetapi juga telah membangun banyak fasilitas peleburan atau smelter yang mendukung proses pengolahan mineral di dalam negeri.

Perkembangan tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai produk intermediate atau produk antara yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

[Gambas:Youtube]

"Terbentuk banyak sekali peleburan dari mineral nikel sendiri, kemudian tercipta banyak produk-produk intermediate penambahan nilai tambah terhadap nikel," jelasnya.

Magdalena mengatakan perkembangan hilirisasi tersebut mulai terlihat sejak pemerintah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri pada 2014. Dalam kurun waktu sekitar lima tahun setelah kebijakan itu berjalan, kapasitas produksi hasil hilirisasi nikel meningkat cukup pesat.

"Kemudian dari 2014 kita bisa lihat sampai lima tahun, mungkin di detik sebelum Covid, itu sebenarnya sudah banyak sekali kapasitas produksi dari hilirisasi nikel dan sampai 2025 kita lihat nikel sudah menduduki 67 persen pasokan untuk dunia. Ini menjawab dengan fakta bahwa bukan baru mulai ilirisasinya industri di Indonesia, tetapi sudah mulai memasuki satu titik di mana direquire lebih banyak inovasi lagi untuk ekosistem yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya bakal menyesuaikan kuota produksi bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 dengan kebutuhan dari pabrik pemurnian atau smelter.

Hal ini seiring dengan desakan pelaku usaha soal rencana pemerintah yang sebelumnya akan memangkas produksi nikel ke level 250 juta hingga 260 juta wet metric ton (wmt) tahun ini.
Bahlil mengatakan, kuota produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan smelter demi menjaga iklim investasi. Hal ini sekaligus dilakukan demi keberlanjutan program hilirisasi mineral.
"Maka kewajiban pemerintah khususnya dari Kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya, antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya industri bisa berjalan," jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/6/2026).
Belakangan, pelaku usaha memprotes rencana pemerintah yang memangkas kuota produksi bijih nikel pada 2026. Pemangkasan diklaim berisiko memicu gangguan sistemik terhadap rantai industri nikel nasional, mulai dari sektor tambang hingga smelter.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan, kebutuhan bijih nikel nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 350 juta wmt. Kebutuhan tersebut mencakup bijih nikel saprolite untuk smelter berbasis pyrometallurgy serta limonit untuk smelter hydrometallurgy.
Menurutnya, estimasi itu mengacu pada kapasitas input tahunan pabrik pengolahan nikel yang saat ini telah beroperasi maupun yang mulai beroperasi pada 2026.
Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel menjadi sekitar 250 juta wmt berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel domestik.
“Jika ESDM akan menerapkan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel untuk pengolahan dalam negeri tanpa perhitungan yang hati-hati terhadap struktur cadangan dan kebutuhan riil industri, dikhawatirkan dampak negatifnya bisa menjalar secara sistemik ke seluruh rantai nilai industri nikel nasional,” ujar Sudirman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).
Dia mengatakan estimasi kebutuhan bijih nikel tipe saprolite pada 2026 berkisar di angka 220 juta hingga 240 juta ton. Sementara itu, kebutuhan limonit diproyeksikan mencapai sekitar 120 juta ton.
Perhapi pun meminta pemerintah menyusun kebijakan produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku seluruh smelter yang telah beroperasi, termasuk spesifikasi bijih yang dibutuhkan masing-masing fasilitas pengolahan.
Menurut Sudirman, pembatasan produksi akan berdampak langsung terhadap perusahaan tambang melalui pengurangan volume produksi, efisiensi alat berat, hingga penurunan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.
Di sisi lain, sektor hilirisasi juga diperkirakan terkena imbas akibat berkurangnya pasokan bahan baku untuk smelter. Kondisi itu dinilai dapat menurunkan kapasitas produksi, pendapatan perusahaan, hingga memicu pengurangan tenaga kerja.
Sudirman menilai pembatasan produksi limonit seharusnya tidak dilakukan. Pasalnya, limonit merupakan bijih berkadar rendah yang selama ini kerap dianggap sebagai material penutup atau overburden di sejumlah tambang.
“Kalau limonit dibatasi, biaya penambangan justru meningkat karena overburden tidak dapat dimonetisasi, kehilangan potensi royalti, sementara pasokan untuk industri HPAL terganggu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Energy Shift Institute (ESI) menilai hilirisasi nikel Indonesia belum berkembang di sisi hilir. Imbasnya, sebagian besar nilai tambah hilirisasi justru dinikmati oleh negara lain.
Dalam laporan terbaru ESI bertajuk 'Dominance Without Depth: The Smelting Superpower That Imports Its Own Metal', menemukan bahwa industri turunan yang mengubah nikel menjadi produk jadi bernilai tinggi di Indonesia justru belum berkembang.
Mengutip laporan tersebut, Associate Principal ESI Ahmad Zuhdi menuturkan, Indonesia menguasai sekitar 86% perdagangan global feronikel (FeNi) senilai sekitar US$14 miliar pada 2025. Indonesia juga berkontribusi sebesar 75% setara sekitar US$4 miliar untuk perdagangan mixed hydroxide precipitate (MHP), yang merupakan bahan perantara baterai.
Namun, pada produk baja tahan karat (stainless steel) jadi, pangsa Indonesia turun drastis menjadi hanya sekitar 15% atau kurang dari US$1 miliar. Akibatnya, Indonesia masih banyak mengimpor produk jadi turunan nikel sederhana seperti peralatan masak, perlengkapan dan pengencang baja tahan karat dari luar negeri.
Ahmad mengatakan, Indonesia berhasil membangun pengolahan mineral di dalam negeri dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, skala di pabrik peleburan atau smelter tidak sama dengan pembangunan industri.
"Saat ini, kita mengekspor sebagian besar baja tahan karat dan mengimpornya kembali dalam bentuk peralatan dapur, keran, dan perlengkapan logam yang terbuat dari bahan tersebut. Inilah paradoks yang perlu kita hadapi," tuturnya dalam acara diskusi publik CERAH Bersama Energy Shift Institute (ESI) di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Laporan ESI juga menemukan, selama periode puncak hilirisasi nikel, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) justru terkontraksi dari sekitar 32% pada 2002 menjadi hanya 19% pada 2024.
Pada periode yang sama, indeks kompleksitas ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan, menunjukkan melemahnya industri nasional.
Laporan itu pun mengungkapkan, tidak optimalnya struktur industri hilirisasi menjadi penyebabnya. Sekitar 98% kapasitas stainless steel nasional masih terkonsentrasi di tahap hulu, seperti smelting dan produksi baja dasar.
Sementara itu, 70% fasilitas pemrosesan berhenti pada produksi lempengan baja, dengan 85% kapasitas produksinya dialokasikan untuk ekspor. Hal ini menunjukkan industri lanjutan seperti pabrik pipa, produsen baut dan mur, pemotongan dan pencetakan baja, pusat layanan logam, hingga fasilitas pelapisan permukaan masih sangat terbatas di dalam negeri.
"Dalam 5 tahun terakhir, produksi nikel Indonesia tumbuh 300%. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor 80% konsumsi nikelnya bahkan dalam bentuk barang yang paling sederhana," imbuh Ahmad.
Padahal, manfaat ekonomi industri lanjutan ini jauh lebih besar. ESI memperkirakan investasi US$1,5 miliar pada satu smelter di Morowali biasanya hanya menyerap sekitar 3.000-5.000 tenaga kerja.
Sebaliknya, jika nilai investasi yang sama diarahkan ke 30-50 perusahaan manufaktur tahap lanjut (tier-2) dapat menciptakan sekitar 15.000-25.000 lapangan kerja serta memperkuat permintaan domestik.
Menurut Ahmad, dengan nilai investasi yang sama, Indonesia bisa mendapatkan lima kali lebih banyak pekerjaan, basis keterampilan yang lebih luas, dan permintaan yang bertumpu pada pasar domestik, bukan hanya mengikuti siklus komoditas global.
Dia pun menegaskan bahwa ESI bukan menolak smelter karena Indonesia sudah memilikinya. ESI hanya mendorong langkah berikutnya.
Terlebih, Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kebijakan terkait sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Ahmad menilai, kebijakan ini menunjukkan adanya kemauan politik untuk memperkuat tata kelola komoditas nasional.
Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup jika tidak dibarengi pembangunan industri manufaktur lanjutan di dalam negeri.
"Membangun industri pemrosesan tahap lanjut memang tidak akan membuat Indonesia jadi penentu harga nikel global, tetapi ini akan menciptakan buffer permintaan domestik yang melindungi produsen kita dari siklus komoditas global. Inilah ketahanan harga yang belum dimiliki Indonesia," tutur Ahmad.
Ambisi Membangun Pabrik Baterai EV
ESI juga mengingatkan ambisi baterai kendaraan listrik (EV) tidak akan mampu menyerap seluruh produksi nikel Indonesia.
Principal for Transition Mineral Research ESI Ian Hiscock mengatakan, industri EV dan baterai diperkirakan hanya menggunakan kurang dari 1% produksi nikel nasional dalam satu dekade mendatang, meski dalam skenario paling agresif.
Sebaliknya, penggunaan metalurgi seperti baja tahan karat, paduan logam (alloy), dan pelapisan logam masih menyumbang sekitar 67% permintaan nikel global dan berpotensi menyerap hingga 60% dari kapasitas Indonesia jika lapisan tengah industri ini dibangun.
Ia menuturkan, keunggulan nikel Indonesia nyata dan langka. Namun, dapat digantikan di tahap peleburan. Menurutnya, satu ton feronikel dari Indonesia secara kimia tidak dapat dibedakan dari satu ton dari tempat lain.
"Nilai tambah yang lebih tinggi hanya bisa diperoleh di tahap hilir, ketika produk memiliki identitas, ketertelusuran hijau, dan kontrak jangka panjang dengan pembeli. Hal ini pula yang dapat memperkuat posisi Indonesia untuk juga berkontribusi dalam industrialisasi hijau," jelas Ian.
Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis karena banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai pasok yang terlalu terpusat di China. Namun, peluang tersebut dapat hilang apabila Indonesia gagal membangun kapasitas industri di level tengah lebih cepat dibanding negara lain seperti Vietnam, Thailand, Meksiko, atau Maroko.
Untuk itu, ESI merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, merestrukturisasi insentif fiskal agar mencakup industri manufaktur lanjutan dan bukan hanya smelter.
Kedua, mengubah kawasan industri menjadi pusat pengembangan rantai pasok domestik dan UMKM. Ketiga, membangun perusahaan nasional dan ekosistem riset yang memperkuat transfer teknologi serta inovasi dalam negeri.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan arah kebijakan hilirisasi nikel nasional kini tidak lagi berfokus pada pembangunan smelter tahap awal semata.

Hilirisasi diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti bahan baku baterai hingga produk akhir industri hijau

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rudy Salahuddin mengatakan, pemerintah ingin memastikan cadangan nikel Indonesia tidak hanya berhenti sebagai komoditas ekspor atau produk setengah jadi.
Menurutnya, pemerintah saat ini mulai mengendalikan investasi baru pada smelter nikel hulu yang hanya menghasilkan produk antara atau intermediate product melalui penerbitan PP No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dia menjelaskan, pembatasan investasi tersebut mencakup smelter yang menghasilkan nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), nickel matte, hingga mixed hydroxide precipitate (MHP).
Dengan demikian, baik smelter berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) yang umumnya menghasilkan NPI atau FeNi, maupun smelter berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang berhenti pada produk MHP, tidak lagi menjadi tujuan akhir investasi pemerintah.
“Pemerintah ingin agar investasi nikel bergerak lebih dalam mendorong produk turunan lanjutan seperti bahan baku baterai, komponen industri hijau, hingga manufaktur produk akhir,” kata Rudy dalam acara diskusi publik CERAH Bersama Energy Shift Institute (ESI) di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rudy menuturkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah membangun ekosistem industri hijau nasional. Pasalnya, nikel menjadi salah satu mineral kunci dalam rantai pasok baterai karena mendukung kepadatan energi tinggi pada baterai kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi.
Selain itu, dia mengatakan, kebutuhan nikel juga akan meningkat seiring program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, listrik dari PLTS bersifat intermittent sehingga membutuhkan energy storage system atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk menampung listrik saat produksi tinggi dan menyalurkannya kembali ketika dibutuhkan.
“Pengendalian investasi smelter nikel melalui PP No.28/2025 bukan semata-mata pembatasan, melainkan langkah untuk mengarahkan pemanfaatan cadangan nikel secara lebih strategis,” ujarnya.
Dia menambahkan hilirisasi nikel diharapkan menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, memperkuat kemandirian industri nasional, membuka ruang investasi berkualitas, serta menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi bersih global.

Pembatasan Pembangunan Smelter
Asal tahu saja, pemerintah membatasi izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel yang hanya memproduksi produk antara (intermediate) tertentu di Indonesia. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong pengembangan penghiliran nikel ke tahap lebih lanjut.
PP No/28/2025 mensyaratkan bagi industri pembuatan logam dasar bukan besi tidak membangun smelter yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), FeNi, dan NPI.
"Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi [RKEF], memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte," demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.
Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis HPAL yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Jika mengacu pada klasifikasi bisnisnya, smelter yang dimaksud termasuk dalam kategori industri manufaktur. Artinya, bukan yang terintegrasi dengan pertambangan. Dengan kata lain, aturan ini berlaku untuk perusahaan smelter nikel yang mendapat izin usaha industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan kuota produksi bijih nikel pada 2026 disebut berisiko memicu gangguan sistemik terhadap rantai industri nikel nasional, mulai dari sektor tambang hingga smelter.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan kebutuhan bijih nikel nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 350 juta wet metric ton (WMT). Kebutuhan tersebut mencakup bijih nikel saprolite untuk smelter berbasis pyrometallurgy serta limonite untuk smelter hydrometallurgy.

Menurutnya, estimasi itu mengacu pada kapasitas input tahunan pabrik pengolahan nikel yang saat ini telah beroperasi maupun yang mulai beroperasi pada 2026.

Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel menjadi sekitar 250 juta WMT berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel domestik.

“Jika ESDM akan menerapkan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel untuk pengolahan dalam negeri tanpa perhitungan yang hati-hati terhadap struktur cadangan dan kebutuhan riil industri, dikhawatirkan dampak negatifnya bisa menjalar secara sistemik ke seluruh rantai nilai industri nikel nasional,” ujar Sudirman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan estimasi kebutuhan bijih nikel tipe saprolite pada 2026 berkisar di angka 220 juta hingga 240 juta ton. Sementara itu, kebutuhan limonite diproyeksikan mencapai sekitar 120 juta ton.

Perhapi pun meminta pemerintah menyusun kebijakan produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku seluruh smelter yang telah beroperasi, termasuk spesifikasi bijih yang dibutuhkan masing-masing fasilitas pengolahan.

Menurut Sudirman, pembatasan produksi akan berdampak langsung terhadap perusahaan tambang melalui pengurangan volume produksi, efisiensi alat berat, hingga penurunan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.

Di sisi lain, sektor hilirisasi juga diperkirakan terkena imbas akibat berkurangnya pasokan bahan baku untuk smelter. Kondisi itu dinilai dapat menurunkan kapasitas produksi, pendapatan perusahaan, hingga memicu pengurangan tenaga kerja.

Sudirman menilai pembatasan produksi limonite seharusnya tidak dilakukan. Pasalnya, limonite merupakan bijih berkadar rendah yang selama ini kerap dianggap sebagai material penutup atau overburden di sejumlah tambang.

“Kalau limonite dibatasi, biaya penambangan justru meningkat karena overburden tidak dapat dimonetisasi, kehilangan potensi royalti, sementara pasokan untuk industri HPAL terganggu,” tuturnya.

Dia menambahkan pemanfaatan limonite justru mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya mineral karena memungkinkan seluruh profil laterit dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya lapisan berkadar tinggi.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik smelter nikel yang merupakan industri proses berbasis base load. Artinya, fasilitas pengolahan tidak dapat secara fleksibel menurunkan kapasitas produksi tanpa memicu kenaikan biaya operasional secara signifikan.

Menurut Sudirman, keterbatasan pasokan bijih nikel dapat memaksa smelter menghentikan lini produksi secara sementara hingga berpotensi tutup permanen, terutama bagi fasilitas dengan struktur biaya tinggi dengan beban utang besar.

“Sebagian besar investasi smelter di Indonesia merupakan investasi padat modal dengan kewajiban utang jangka panjang,” katanya.

Risiko lainnya adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas di wilayah pertambangan seperti Sulawesi dan Maluku Utara. Industri nikel, lanjutnya, tidak hanya menyerap pekerja di smelter, tetapi juga di sektor tambang, logistik, pelabuhan, kontraktor alat berat, hingga jasa penunjang lainnya.

Perhapi juga memperingatkan potensi penurunan penerimaan negara akibat berkurangnya royalti, pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak daerah seiring dengan melemahnya produksi industri nikel nasional.

Di sisi lain, Sudirman menilai pembatasan produksi berpotensi memicu peningkatan impor bijih nikel dari negara lain seperti Filipina dan Kaledonia Baru. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat hilirisasi dan kedaulatan sumber daya nasional karena Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar dunia justru berisiko menjadi pengimpor bahan baku untuk smelter domestik.

“Beberapa smelter bahkan sudah mulai mengimpor bahan baku dari Filipina dalam beberapa tahun terakhir,” imbuhnya.

Kendati demikian, Perhapi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan pembangunan smelter baru yang hanya menghasilkan produk intermediate. Kebijakan itu dinilai dapat menahan lonjakan kebutuhan bijih nikel di masa depan sekaligus memperpanjang umur cadangan nasional.