IDXChannel - Dinamika geopolitik dikhawatirkan memengaruhi rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi tersebut menjadi momentum untuk memacu industri kemasan dalam negeri yang ramah lingkungan, berdaya saing, dan kompetitif.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menambahkan, pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET).

Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan.

Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

“Potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini kita juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain). Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga memacu pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah memulai produksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed-based packaging.

Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri ini karena merupakan salah satu produsen utama ubi kayu dan rumput laut dunia.

“Saat ini sudah ada beberapa pelaku usaha bioplastik berbahan baku ubi kayu dan rumput laut. Berdasarkan data SIINas, total kapasitas industri bioplastik berbahan baku ubi kayu sebesar 8 ribu ton per tahun, sedangkan total kapasitas industri bioplastik berbahan baku rumput laut sebesar 28 ton per tahun,” kata Putu.

Dia menambahkan, Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan global dan memfokuskan kebijakan pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional melalui diversifikasi bahan baku, penguatan sektor hulu, dan pengembangan diversifikasi produk kemasan.

“Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan industri agro Indonesia menghadapi gejolak eksternal,” kata Putu.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen makanan ringan, PT Siantar Top Tbk. (STTP) tengah bersiap menghadapi dampak berantai dari perang yang berkecamuk antara Iran-AS. Tidak hanya menaikkan harga bahan baku produksi, perang dinilai bakal turut memanaskan harga plastik packaging sebagai kemasan utama produk Siantar Top.

Direktur Utama Siantar Top Armin memprediksi kenaikan harga pada plastik bakal menjadi aral yang melintang bagi kinerja perseroan pada 2026. Namun, upaya pengendalian biaya berusaha dijalankan perseroan agar menaikkan harga jual menjadi opsi terakhir yang dapat dipilih perseroan.

Data Trading Economics menunjukkan, harga Polyethylene sebagai bahan baku utama kemasan makanan, telah melonjak di atas 9.000 yuan China per ton pada Maret 2026. Angka ini mencerminkan kenaikan 45% sepanjang tahun berjalan 2026 (year-to-date/YtD) dan sekaligus menyentuh level tertinggi sejak 4 tahun terakhir.

”Kami pasti cara mengatasinya itu dengan supplier kami. Kami coba kontrak lebih banyak yang bisa kami dapatkan dan kami cari pemasok yang bisa lebih memasok kami. Itu yang kami lakukan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/3/2026).

Selain bahan baku kemasan, STTP juga mengkhawatirkan ihwal kenaikan harga bahan baku produksi. Hanya saja, di tengah kondisi yang tidak pasti, Armin menegaskan bahwa pihaknya memilih menahan diri untuk menaikkan harga.

Menurutnya, dalam kondisi perang, semua harga kebutuhan pokok berpotensi naik. Dengan begitu, turut menaikkan harga di tengah daya beli masyarakat yang lesu, berpotensi mendorong lesunya penjualan bagi perusahaan.

”Tinggal kami lihat, dengan naiknya bahan itu, kami lihat dampaknya terhadap profit kami. Ya kalau masih bisa kami bertahan, yang penting tidak dalam, ya kami jalani dulu dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena kami tidak bisa semena-mena langsung menaikkan harga, kami juga belum tahu daya beli itu seperti apa nantinya,” katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah menjajaki kontrak baru dengan supplier lain di kawasan Asia. Hal itu dilakukan sembari berharap perang tidak akan berlangsung lebih lama.

Hanya saja, jika perang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, Armin menilai bahwa menaikkan harga sebagai strategi bisnis tidak lagi dapat dielakkan.

”Tapi kalau memang situasinya sudah tidak memungkinkan, mau tidak mau ya kami harus adjust harga ya,” katanya.

Armin menilai, peran pemerintah penting dalam kondisi ini. Pemerintah diminta untuk mulai mengatur lonjakan harga yang terjadi pada kemasan berbahan dasar plastik. Pasalnya, sebagian besar industri makanan bergantung pada bahan baku ini.

”Harusnya kalau tidak diatasi oleh pemerintah terhadap material plastik ini, Indonesia bisa collaps. Bayangkan saja, barang makanan apa yang tidak dibungkus dengan plastik? Kalau industri enggak ada bahan, enggak bisa produksi, karyawannya enggak kerja,” katanya.