Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor plastik dan produk turunannya menjadi sinyal penting bagi industri untuk mempercepat pengembangan inovasi material dalam negeri. Di tengah tekanan biaya bahan baku dan dinamika rantai pasok global, penguatan riset serta hilirisasi teknologi polimer dinilai menjadi langkah strategis guna meningkatkan daya saing industri nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor plastik dan barang dari plastik Indonesia mencapai 1,65 juta ton dengan nilai sekitar Rp44,11 triliun pada kuartal I 2026. Kondisi tersebut mencerminkan masih besarnya kebutuhan industri terhadap bahan baku dan produk berbasis polimer dari luar negeri, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan inovasi material lokal.

Menjawab tantangan tersebut, Himpunan Polimer Indonesia (HPI) bersama Pamerindo Indonesia menghadirkan Indonesia Polymer Award (IPA) 2026 sebagai platform apresiasi sekaligus kolaborasi untuk mendorong lahirnya inovasi polimer yang mampu memperkuat ketahanan industri nasional.

Sebagai bagian dari rangkaian pameran Plastic Material & Chemical Indonesia serta Plastics & Rubber Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang, IPA 2026 diharapkan menjadi wadah yang mempertemukan peneliti, akademisi, industri, startup, hingga regulator guna mempercepat implementasi inovasi material di sektor manufaktur.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie, mengatakan industri polimer memiliki peran strategis dalam menopang berbagai sektor, mulai dari manufaktur, otomotif, elektronik, hingga kemasan. Menurutnya, tantangan global terkait kenaikan biaya bahan baku dan isu keberlanjutan membuat inovasi material menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

"Melalui Indonesia Polymer Award 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi antara dunia riset dan industri agar inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri nasional," ujar Meysia.

Urgensi inovasi juga semakin menguat seiring meningkatnya harga berbagai resin utama sepanjang tahun ini. Kajian LPEM FEB UI bertajuk Krisis Plastik Nasional di Tengah Shock Global mencatat harga polypropylene (PP) naik 23,8 persen, polyethylene (PE) meningkat 16,3 persen, dan polyvinyl chloride (PVC) bertambah 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi dinamika pasar energi dan industri petrokimia global yang berdampak langsung terhadap biaya produksi sektor manufaktur.

Ketua Himpunan Polimer Indonesia, M Chalid, menilai inovasi polimer kini telah menjadi kebutuhan strategis bagi industri, bukan lagi sekadar agenda penelitian.

"Indonesia memiliki potensi besar melalui sumber daya manusia, kapasitas riset, dan pengalaman industri dalam bidang polimer. Tantangan berikutnya adalah mempercepat hilirisasi agar hasil inovasi dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah bagi industri. Kolaborasi antara akademisi, peneliti, industri, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan pasar dengan pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi, ekonomi sirkular, dan kemandirian industri nasional," ujarnya.

Selain memberikan penghargaan kepada inovasi terbaik, Indonesia Polymer Award 2026 juga akan menghadirkan rangkaian webinar dan roadshow sebagai ruang berbagi pengetahuan mengenai pengembangan material berkelanjutan, ekonomi sirkular, hingga transformasi teknologi polimer.

Proses penilaian dilakukan oleh panel juri yang terdiri atas pakar polimer, praktisi industri, regulator, dan ahli keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek implementasi industri, efisiensi sumber daya, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Malam penganugerahan Indonesia Polymer Award 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026, bertepatan dengan hari ketiga penyelenggaraan Plastics & Rubber Indonesia 2026.

Melalui ajang ini, HPI dan Pamerindo Indonesia berharap semakin banyak inovasi material karya anak bangsa yang dapat diimplementasikan di industri sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperkuat rantai pasok nasional, sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia di tengah persaingan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China masih menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026, dengan pangsa mencapai 41,83% atau nilai mencapai US$39,27 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan impor dari China didominasi mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya (HS 84) senilai US$8,73 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya (HS 85) sebesar US$8,43 miliar, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) senilai US$2,33 miliar.

“Impor nonmigas dari China mencapai US$39,27 miliar, terutama didominasi oleh mesin/peralatan mekanik atau HS 84 dengan sharenya 22,24% dan tumbuh 15,20% secara C-to-C,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Kemudian, Jepang menjadi negara asal impor nonmigas terbesar kedua dengan nilai US$5,17 miliar atau pangsa 5,51%. Data menunjukkan, komoditas utama yang diimpor dari Jepang meliputi mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya (HS 84) senilai US$1,07 miliar, besi dan baja (HS 72) sebesar US$700 juta, serta kendaraan dan bagiannya (HS 87) senilai US$670 juta.

Selanjutnya, impor nonmigas dari Australia tercatat sebesar US$5,02 miliar. Berbeda dengan China dan Jepang yang didominasi produk mesin, impor dari Australia terutama berupa logam mulia dan perhiasan atau permata (HS71)dengan pangsa 29,83%. Nilai impor komoditas tersebut melonjak 216,88% secara kumulatif tahunan (cumulative-to-cumulative/ctc). Selain itu, Indonesia juga mengimpor serealia senilai US$600 juta dan bahan bakar mineral sebesar US$560 juta dari Australia.

Lebih lanjut, BPS mencatat ketiga negara tersebut memiliki kontribusi sebesar 52,69% terhadap total impor nonmigas Indonesia selama lima bulan pertama tahun ini.

“Tiga besar negara asal impor yaitu China, Jepang, dan juga Australia. Ketiga negara tersebut memberikan andil ataupun share-nya sebesar 52,69% dari total impor nonmigas Indonesia,” terangnya.

Selain China, Jepang, dan Australia, impor nonmigas Indonesia juga berasal dari kawasan Asean dengan pangsa 14,88%, Uni Eropa sebesar 6,59%, serta negara dan kawasan lainnya yang secara kumulatif menyumbang 25,84% dari total impor nonmigas Indonesia pada Januari–Mei 2026.

Bisnis.com, SURABAYA — Emiten produsen peralatan rumah tangga dan pipa plastik, PT Langgeng Makmur Industri Tbk. (LMPI), membukukan total penjualan sebesar Rp472 miliar sepanjang tahun buku 2025.

Direktur LMPI, Kosasih Koenawan, mengatakan performa tersebut mengalami koreksi sebesar 9,51% dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang senilai Rp521 miliar.

“Penurunan total omzet dipicu oleh melambatnya penyerapan pasar domestik. Penjualan domestik perseroan tercatat turun 9,74% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp519 miliar menjadi Rp469 miliar pada 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (1/7/2026).

Secara sektoral, kata dia, penurunan di pasar dalam negeri bersumber dari divisi peralatan dapur aluminium yang terkoreksi 7,24% YoY menjadi Rp238 miliar, diikuti divisi peralatan rumah tangga plastik yang turun menjadi Rp96 miliar, serta divisi pipa, fitting, dan profil yang turun 10,54% YoY menjadi Rp129 miliar.

"Kendati pasar domestik melandai, perseroan sukses mencetak lonjakan signifikan pada ceruk pasar internasional. Penjualan ekspor LMPI meroket 42,44% YoY dari US$0,144 juta pada 2024 menjadi US$0,190 juta pada tahun 2025, dengan fokus negara tujuan ke kawasan Asia termasuk Timur Tengah dan Australia," ujarnya.

Memasuki kuartal I/2026, dia mengungkapkan, LMPI mulai menunjukkan sinyal pemulihan dengan mengantongi penjualan bersih akumulatif sebesar Rp69 miliar. Hasil ini setara dengan mengamankan 14,6% dari total realisasi penjualan tahun lalu.

Secara rinci, lanjut dia, omzet kuartal I/2026 dikontribusi oleh divisi peralatan dapur aluminium sebesar Rp23 miliar, sedangkan divisi peralatan rumah tangga plastik serta divisi pipa masing-masing menyumbang Rp26 miliar dan Rp20 miliar.

Dia tetap optimistis mengincar pertumbuhan ke depan seiring dengan besarnya potensi pasar produk konsumen dan infrastruktur di Indonesia.

"Potensi pasar produk PVC dan PE sangat besar, terutama didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah yang membutuhkan saluran air bersih, irigasi, serta saluran air rumah tangga dari sektor swasta," ujarnya.

Di tengah optimisme ekspansi, dia menjelaskan manajemen LMPI menggarisbawahi sejumlah risiko makroekonomi eksternal yang diantisipasi ketat pada semester II/2026.

"Faktor risiko utama meliputi dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah serta penutupan jalur logistik Selat Hormuz. Konflik tersebut memicu fluktuasi tajam pada harga minyak bumi internasional yang berimbas langsung pada pergerakan harga pokok bahan dasar produksi plastik dan pipa fitting," katanya.

Selain itu, menurutnya, tren perlemahan kurs rupiah terhadap dolar AS (USD) serta ketatnya persaingan produk plastik di pasar regional turut menjadi tantangan struktural perseroan.

Guna mempertahankan pangsa pasar, dia melanjutkan, perseroan menerapkan delapan strategi usaha taktis. Langkah utamanya mencakup peningkatan efisiensi biaya (cost efficiency) di semua lini perusahaan guna membentuk keunggulan kompetitif (competitive advantage), peremajaan sarana produksi, dan optimalisasi utilisasi aset.

Selanjutnya, dia menyebut perseroan mengombinasikan inovasi dan diversifikasi produk dengan penguatan jalur komunikasi pelanggan guna menjaring pergeseran selera konsumen secara berkesinambungan.

"Langkah ini dibarengi penjajakan kemitraan strategis baru dengan pelanggan potensial di sektor industri guna mengamankan volume penjualan jangka panjang," tuturnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bandung (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengkaji penguatan regulasi terkait isu mikroplastik dan penggunaan galon air minum dalam kemasan (AMDK) isi ulang sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, di Bandung, Kamis, mengatakan sejumlah tantangan industri AMDK perlu menjadi perhatian, termasuk belum adanya standar yang jelas terkait masa pakai galon isi ulang dan material kemasan.

"Kita sekarang belum mengangkat mikroplastik. Kemudian banyak komplain mengenai galon isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, mau dua tahun, tiga tahun atau bagaimana masa pakainya. Material ke depan dan standardisasinya juga belum ada," katanya.

Menurut dia, upaya penguatan tersebut dilakukan setelah menerima berbagai masukan yang diperoleh Panja dari pelaku industri dan akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Ia menegaskan pembahasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memastikan regulasi yang lahir mampu melindungi masyarakat sebagai konsumen.

"Tujuan kita tidak mencari ini salah siapa. Bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini," ujarnya.

Evita menilai produk air minum dalam kemasan memerlukan perhatian lebih karena dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan berkaitan dengan kesehatan sehingga pengawasan dan standar yang diterapkan dinilai perlu lebih ketat.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya penguatan audit dan pengawasan industri AMDK setelah sejumlah temuan dalam rapat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terkait aspek yang perlu diperbaiki dalam tata kelola industri tersebut.

Sementara itu Direktur PT Muawanah Al Ma'soem, Evan Agustianto, mengatakan perusahaan AMDK miliknya di Bandung berkomitmen memastikan seluruh kemasan dan bahan baku yang digunakan memenuhi standar yang berlaku.

"Setiap kali bahan baku masuk, kami melakukan analisis terlebih dahulu untuk memastikan layak atau tidak digunakan. Kalau tidak memenuhi ukuran maupun kualitas yang ditentukan, tidak boleh diproduksi," katanya.

Ia menambahkan pengelolaan dampak kemasan, termasuk persoalan sampah, merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan, pemerintah, dan berbagai pihak terkait sehingga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah membebaskan tarif bea masuk bahan baku plastik untuk meredam lonjakan inflasi harga yang menekan pelaku UMKM, konsumen, maupun industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini seiring dengan gelontoran stimulus dan insentif dari pemerintah untuk periode semester II-2026.

"Pemerintah menerapkan bea masuk 0 persen terhadap bahan baku plastik. Juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik," ujar Airlangga dalam jumpa pers pada Selasa (23/6/2026).

Implementasi kebijakan tersebut diyakini mampu memberikan ruang bagi para pelaku industri untuk menjaga stabilitas harga produk akhir. Pasalnya, hampir seluruh rantai distribusi makanan dan kebutuhan pokok dalam negeri masih mengandalkan plastik sebagai elemen utama kemasan.

Sembari melakukan evaluasi berkala terhadap pasar, pihak pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga iklim usaha yang kompetitif. "Kami juga menunggu perkembangan daripada situasi," kata Airlangga.

Sejalan dengan itu, pemerintah pula menetapkan kebijakan bea masuk 0 persen untuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus bagi industri petrokimia.

Kebijakan ini digadang-gadang untuk memaksimalkan nilai manfaat ekonomi nasional sekaligus menghindari potensi kehilangan pendapatan negara akibat penurunan produktivitas di sektor industri hulu.

"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Dan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun," urai Airlangga.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono meminta produsen mencari alternatif pasokan bahan baku, serta meremajakan teknologi-teknologi produksinya agar bisa menggunakan bahan baku selain nafta.

"Bisa menggunakan kondensat, bisa juga menggunakan LPG atau Propana. Nah, Kondensat itu sendiri sebenarnya di dalam negeri ada, cuma nanti kita harus duduk bareng lagi, kondensatnya itu ada di mana, jumlahnya berapa dan kapan bisa digunakan," katanya.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berharap insentif perpajakan berupa penurunan tarif bea masuk hingga 0% untuk sejumlah barang kebutuhan industri seperti LPG dan bahan baku plastik bisa meringankan beban industri dan menekan inflasi.

Keringanan bea masuk ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II/2026. Namun, keringanan bea masuk impor kebutuhan industri ini sejatinya sudah diumumkan oleh pemerintah sejak akhir April 2026 dan berlaku untuk enam bulan.

Pada semester II/2026 ini, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa bea masuk 0% untuk impor LPG, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat.

Bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar meski negara harus kehilangan pendapatan kepabeanan sebesar Rp360 miliar per tahun.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek pengganda yang bisa didorong," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, bea masuk 0% untuk impor bahan baku plastik diharapkan bisa menekan potensi inflasi. Sebab, pemerintah mengkhawatirkan adanya efek rambatan inflasi ke berbagai produk atau barang lainnya yang membutuhkan kemasan plastik.

Pemerintah juga memberikan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk impor suku cadang pesawat. Insentif ini diharapkan bisa turut mendukung industri penerbangan.

"Ini untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO [maintenance, repair and operations] agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan," terang Airlangga.

Secara terperinci, berikut paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua 2026 yang dianggarkan total sebesar Rp26,34 triliun:

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada yakni 5% sampai 35%;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026;

Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

“Arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi di sektor terkait.

“Dengan ini, (Bea Masuk 0 persen) diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong,” kata dia.

Tarif Bea Masuk impor LPG diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen guna membantu menekan harga komoditas tersebut. Sebab, harga LPG mengalami kenaikan akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Selain LPG, Bea Masuk 0 persen untuk bahan baku plastik juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga, mengingat plastik masih menjadi bahan utama kemasan berbagai produk makanan.

Menko Airlangga memandang kebijakan tersebut diperlukan untuk menekan harga jual produk plastik di dalam negeri yang belakangan ikut terdampak kenaikan harga nafta, salah satu produk turunan minyak yang menjadi bahan baku industri plastik.

"Pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 persen ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi," jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat sebagai bagian dari paket stimulus yang sama.

“Pemerintah juga terus mendorong untuk impor suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0 persen. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO (maintenance, repair, and operations) agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan,” jelas Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah menetapkan kebijakan bea masuk 0 persen untuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus bagi industri petrokimia dan bahan baku plastik. Kebijakan ini digadang-gadang untuk memaksimalkan nilai manfaat ekonomi nasional sekaligus menghindari potensi kehilangan pendapatan negara akibat penurunan produktivitas di sektor industri hulu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, insentif ini dirancang di tengah situasi pasar dunia yang tidak menentu.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam mengantisipasi dinamika pasar global yang terus berubah. Kebijakan keringanan tarif tersebut diharapkan mampu menjaga daya saing industri dalam negeri agar tetap tangguh menghadapi tantangan perekonomian ke depan.

"Dengan ketidakpastian situasi maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah pemerintah menetapkan bea masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebagai bahan baku utama dalam industri petrokimia, ketersediaan LPG dengan harga kompetitif sangat menentukan keberlangsungan rantai produksi berbagai produk turunan kimia.

Jika biaya operasional di tingkat hulu terlalu tinggi akibat beban tarif impor, hal tersebut berisiko melemahkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.

Sehingga, ujar Airlangga, stimulus fiskal berupa pembebasan bea masuk ini menjadi instrumen penting untuk memitigasi risiko stagnasi industri.

Selain meringankan beban operasional pelaku usaha, pembebasan tarif impor ini diproyeksikan memberikan dampak positif yang signifikan pada perekonomian makro. Keuntungan finansial dari efisiensi biaya produksi tersebut nantinya akan dialokasikan untuk memicu investasi baru yang lebih produktif.

"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Dan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun," kata Airlangga.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan, PT Primadaya Plastisindo Tbk. (PDPP) berencana memperluas lini bisnisnya dengan menambah kegiatan usaha baru di bidang pemulihan material barang plastik melalui KBLI 38302, yang mencakup aktivitas pengolahan dan daur ulang limbah plastik menjadi bahan baku industri.

Direktur Utama PDPP Kennie Angesty menyampaikan bahwa penambahan kegiatan usaha tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis perseroan untuk memperkuat posisi di industri plastik sekaligus menangkap peluang dari meningkatnya permintaan material daur ulang di pasar domestik maupun global.

“Penambahan kegiatan usaha berupa KBLI 38302 merupakan bagian dari strategi pengembangan kegiatan usaha perseroan untuk memperkuat posisi perseroan di industri plastik serta mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan,” kata Kennie dalam keterbukaan informasi, Senin (22/6/2026).

Kennie menjelaskan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha tersebut akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 24 Juni 2026, sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 17/2020.

Penambahan kegiatan usaha ini dilakukan melalui KBLI 38302-Pemulihan Material Barang Plastik, yang mencakup aktivitas pengolahan limbah plastik menjadi material dasar seperti serpihan plastik (flakes) dan bijih plastik (pellets) yang dapat digunakan kembali oleh industri hilir.

Dalam rencana pengembangan tersebut, PDPP akan fokus pada pengolahan material plastik seperti Polyethylene Terephthalate (PET) dan Polycarbonate (PC), dengan potensi pengembangan ke jenis material lainnya sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan industri.

Kennie menilai langkah ini sejalan dengan tren global industri plastik yang semakin mengarah pada penerapan prinsip ekonomi sirkular, seiring meningkatnya permintaan material daur ulang dari industri kemasan dan manufaktur.

“Perkembangan industri plastik, baik di Indonesia maupun secara global, menunjukkan peningkatan perhatian terhadap pengelolaan limbah plastik, pemanfaatan material daur ulang, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dan keberlanjutan,” tambah Kennie.
PDPP juga menyebut bahwa permintaan terhadap material plastik daur ulang terus meningkat, seiring dengan komitmen pelaku industri dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Perseroan saat ini telah memiliki pengalaman dalam penggunaan material daur ulang, khususnya pada produk berbahan Polycarbonate (PC), serta memiliki portofolio produk plastik seperti galon air minum, botol, jeriken, hingga komponen plastik lainnya.

Untuk mendukung pengembangan usaha baru tersebut, PDPP telah menyiapkan kapasitas operasional berupa enam fasilitas pabrik dengan total luas sekitar 8 hektare serta sekitar 35 mesin produksi yang sudah digunakan dalam kegiatan usaha utama.

Dari sisi kapasitas, kegiatan pemulihan material plastik ini diproyeksikan memiliki kemampuan produksi sekitar 5.260 hingga 5.680 ton per tahun, dengan dukungan kontrak pasokan bahan baku yang telah disiapkan perseroan.

Adapun kebutuhan investasi untuk pengembangan kegiatan usaha tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp7,5 miliar yang akan dilakukan secara bertahap hingga 2028 dan seluruhnya berasal dari dana internal perseroan.

Berdasarkan hasil studi kelayakan, penambahan kegiatan usaha ini diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan PDPP, dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp18,46 miliar serta indikator kelayakan investasi yang dinilai kuat.

Dari sisi proyeksi keuangan, penambahan bisnis ini juga diharapkan meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perseroan seiring dengan bertambahnya sumber pendapatan baru dari lini usaha pemulihan material plastik.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh rencana tersebut masih menunggu persetujuan RUPS, sebelum kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta penyesuaian Nomor Induk Berusaha (NIB).

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kemasan kertas, PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja pada kuartal II/2026 di tengah tantangan industri kemasan, termasuk kenaikan harga bahan baku plastik dan dorongan penggunaan kemasan ramah lingkungan yang semakin kuat.

Direktur Utama Paperocks Irsyad Hanif mengatakan tren kenaikan harga plastik serta kebijakan pemerintah yang mendorong pengurangan ketergantungan terhadap kemasan berbasis plastik dinilai membuka peluang bagi industri kemasan kertas.

Dia melanjutkan pemerintah saat ini mendorong diversifikasi bahan baku kemasan. Meski kemasan fleksibel berbasis plastik masih mendominasi sekitar 48% pangsa industri kemasan nasional, penggunaan kemasan kertas telah mencapai sekitar 28% dan terus menunjukkan peningkatan.

Melihat katalis positif tersebut, perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp80,53 miliar pada kuartal II/2026 atau tumbuh 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba kotor ditargetkan mencapai Rp12,88 miliar, meningkat 6,01% secara tahunan.

"Sedangkan untuk laba tahun berjalan, Perseroan memproyeksikan angka senilai Rp1,89 miliar, atau naik sebesar 5,07% dibanding realisasi laba tahun berjalan di periode sama di tahun sebelumnya," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, target tersebut akan dicapai melalui peningkatan kualitas produk dan layanan, pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan, serta ekspansi pasar yang lebih agresif.

Dengan fokus utama pada industri pengemasan berbahan dasar kertas, perseroan melihat perubahan tren kemasan kertas tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat posisi bisnis berkelanjutan.

Irsyad menjelaskan perseroan terus meningkatkan penggunaan bahan ramah lingkungan pada produk-produknya. Selain mengandalkan kertas sebagai bahan baku utama yang berasal dari sumber daya terbarukan, perusahaan juga aktif mengembangkan produk berbahan daur ulang.

Dia juga menyebut prospek bisnis kemasan kertas juga ditopang oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional yang masih solid.

Menurutnya produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman sejauh ini masih tumbuh 6,49%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang sebesar 5,58%.

Menurut Irsyad, besarnya pasar domestik dan ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman, yang pada akhirnya akan mendorong permintaan terhadap kemasan berbasis kertas.

Selain itu optimisme pada tahun ini juga muncul setelah erseroan berhasil menjaga pertumbuhan kinerja sepanjang 2025.

Sepanjang tahun lalu, PPRI membukukan penjualan sebesar Rp154,8 miliar, meningkat 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp147,6 miliar. Laba kotor juga naik tipis menjadi Rp23,7 miliar dari Rp23,6 miliar pada periode sebelumnya.

Irsyad menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan bisnis Perseroan di tengah berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik, volatilitas pasar, gangguan rantai pasok energi hingga perlambatan ekonomi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengeluhkan gangguan pasokan listrik yang semakin sering terjadi di sejumlah kawasan industri. Kondisi tersebut dinilai telah menekan tingkat utilisasi pabrik.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, frekuensi pemadaman listrik yang meningkat, terutama di wilayah Jawa Timur, memaksa sebagian pelaku industri mengurangi kapasitas produksinya.

Menurutnya, dampak pemadaman tidak hanya terjadi saat aliran listrik terputus, tetapi juga pada waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali fasilitas produksi.

"Ada beberapa daerah yang padam lebih sering, membuat kita sedikit menurunkan utilisasi. Sekali mati, di hilir butuh waktu 2-3 jam untuk jalan lagi, belum lagi limbahnya," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/6/2026).

Dia menjelaskan, pada industri hulu, proses pemulihan bahkan jauh lebih panjang. Setelah terjadi penghentian operasi akibat listrik padam, pabrik membutuhkan waktu sekitar dua hingga tujuh hari hingga seluruh proses produksi kembali normal.

Fajar menambahkan, secara operasional waktu henti produksi bisa lebih lama. Menurutnya, setelah listrik kembali menyala, perusahaan setidaknya membutuhkan sekitar empat jam sebelum lini produksi dapat kembali beroperasi secara optimal.

"Kalau mati, minimal empat jam untuk bisa jalan lagi. Dampaknya tergantung seberapa sering PLN mati lampu. Belakangan ini sudah agak sering, terutama di Jawa Timur," katanya.

Dia berharap PT PLN (Persero) dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik, terlebih ketika harga energi global mulai menurun. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi penyedia listrik untuk menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan bagi sektor industri.

"Dengan turunnya harga komoditas ini, mudah-mudahan PLN bisa menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan listrik," sebutnya.

Fajar menambahkan, kendala pasokan listrik selaiknya dapat segera diatasi agar tidak semakin mengganggu pasokan produk ke pasar.

"Mudah-mudahan kendala pasokan listrik segera kembali normal. Karena kalau satu sampai dua minggu masih sering mati lampu, lumayan menyebabkan turun terus nanti supply-nya,” pungkas Fajar.