Bisnis.com, MALANG — Emiten produsen tisu dan kertas PT Suparma Tbk. (SPMA) akan mengejar penjualan bersih sebesar Rp3 triliun pada 2026, naik sekitar 7,1% dibanding target tahun sebelumnya, seiring ekspansi kapasitas produksi melalui investasi mesin kertas baru dan membaiknya permintaan produk kertas.

Direktur SPMA Hendro Luhur mengungkapkan, hingga lima bulan pertama 2026, perseroan telah membukukan penjualan bersih sebesar Rp1,17 triliun atau setara 39,1% dari target tahunan.

"Volume penjualan mencapai 92.960 metrik ton atau sekitar 36,5% dari target penjualan 255.000 metrik ton tahun ini. Sementara itu, realisasi produksi tercatat 97.994 metrik ton atau 39,2% dari target produksi 250.000 metrik ton," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Selasa (30/6/2026)

Dia menyebut, manajemen optimistis target tersebut dapat dicapai seiring peningkatan kapasitas produksi dan beroperasinya mesin kertas (Paper Machine/PM) 11 yang dijadwalkan mulai beroperasi secara komersial pada kuartal IV/2026.

Untuk mendukung proyek tersebut, kata dia, Suparma mengalokasikan belanja modal sekitar US$23 juta. Perseroan telah menandatangani kontrak pembelian mesin utama PM 11 dari pemasok asal Finlandia senilai €6,35 juta pada Februari 2025. Pendanaan proyek berasal dari kas internal sekitar US$6 juta, sedangkan sisanya akan diperoleh melalui fasilitas kredit investasi dari perbankan.

"Mesin baru tersebut diproyeksikan menambah kapasitas terpasang hingga 27.000 metrik ton per tahun sehingga memperkuat kemampuan produksi perseroan dalam memenuhi permintaan pasar," ungkapnya.

Di sisi lain, menurutnya, Suparma berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja sepanjang 2025. Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp2,74 triliun atau meningkat 0,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang kenaikan volume penjualan sebesar 2,5% menjadi 235.100 metrik ton, terutama berasal dari produk kraft yang tumbuh 5,5% dan duplex sebesar 1,5%.

"Efisiensi biaya produksi turut menopang profitabilitas. Beban pokok penjualan turun 0,45% dibandingkan 2024 sehingga laba kotor meningkat 5,23% menjadi Rp434,4 miliar dari sebelumnya Rp412,8 miliar. Alhasil, margin laba kotor naik menjadi 15,9% dari 15,1% pada tahun sebelumnya," jelasnya.

Meski demikian, lanjut dia, perseroan mencatat kenaikan beban operasional. Beban penjualan meningkat 1,5%, sedangkan beban umum dan administrasi naik 12,2%, seiring kenaikan biaya gaji dan upah masing-masing sebesar 5,9% pada beban penjualan serta 9,6% pada beban umum dan administrasi.

"Melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan target penjualan yang lebih tinggi, Suparma berharap dapat memperkuat posisi di industri kertas nasional sekaligus menangkap pertumbuhan permintaan pasar pada 2026," tuturnya.

Hendro menambahkan, meski membukukan laba komprehensif sebesar Rp104,8 miliar pada 2025 atau meningkat 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya, perseroan memutuskan tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026.

"Perseroan menetapkan pembentukan dana cadangan wajib sebesar Rp20 miliar. Adapun sisa laba akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, mendukung pengembangan usaha, serta membiayai sejumlah proyek investasi strategis," katanya.

Dia melanjutkan, alokasi investasi tersebut antara lain untuk meningkatkan kapasitas mesin Refuse Derived Fuel (RDF), pembangunan fasilitas dan mesin pendukung Mesin Kertas (Paper Machine/PM) 11, serta peningkatan kualitas mesin pengolahan kertas bekas (de-inking machine), mesin cetak, instrumen Quality Assurance (QA), dan gedung perkantoran.

Sebagai gantinya, RUPS yang digelar pada 30 Juni 2026 menyetujui pembagian dividen saham melalui kapitalisasi saldo laba dengan nilai maksimal Rp492,04 miliar atau setara paling banyak 1.230.095.230 saham baru.

"Perseroan menetapkan rasio pembagian dividen saham sebesar 100:30, yakni setiap pemegang 100 saham lama dengan nilai nominal Rp400 per saham berhak memperoleh 30 saham baru dengan nilai nominal yang sama," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kemasan kertas, PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja pada kuartal II/2026 di tengah tantangan industri kemasan, termasuk kenaikan harga bahan baku plastik dan dorongan penggunaan kemasan ramah lingkungan yang semakin kuat.

Direktur Utama Paperocks Irsyad Hanif mengatakan tren kenaikan harga plastik serta kebijakan pemerintah yang mendorong pengurangan ketergantungan terhadap kemasan berbasis plastik dinilai membuka peluang bagi industri kemasan kertas.

Dia melanjutkan pemerintah saat ini mendorong diversifikasi bahan baku kemasan. Meski kemasan fleksibel berbasis plastik masih mendominasi sekitar 48% pangsa industri kemasan nasional, penggunaan kemasan kertas telah mencapai sekitar 28% dan terus menunjukkan peningkatan.

Melihat katalis positif tersebut, perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp80,53 miliar pada kuartal II/2026 atau tumbuh 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba kotor ditargetkan mencapai Rp12,88 miliar, meningkat 6,01% secara tahunan.

"Sedangkan untuk laba tahun berjalan, Perseroan memproyeksikan angka senilai Rp1,89 miliar, atau naik sebesar 5,07% dibanding realisasi laba tahun berjalan di periode sama di tahun sebelumnya," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, target tersebut akan dicapai melalui peningkatan kualitas produk dan layanan, pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan, serta ekspansi pasar yang lebih agresif.

Dengan fokus utama pada industri pengemasan berbahan dasar kertas, perseroan melihat perubahan tren kemasan kertas tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat posisi bisnis berkelanjutan.

Irsyad menjelaskan perseroan terus meningkatkan penggunaan bahan ramah lingkungan pada produk-produknya. Selain mengandalkan kertas sebagai bahan baku utama yang berasal dari sumber daya terbarukan, perusahaan juga aktif mengembangkan produk berbahan daur ulang.

Dia juga menyebut prospek bisnis kemasan kertas juga ditopang oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional yang masih solid.

Menurutnya produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman sejauh ini masih tumbuh 6,49%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang sebesar 5,58%.

Menurut Irsyad, besarnya pasar domestik dan ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman, yang pada akhirnya akan mendorong permintaan terhadap kemasan berbasis kertas.

Selain itu optimisme pada tahun ini juga muncul setelah erseroan berhasil menjaga pertumbuhan kinerja sepanjang 2025.

Sepanjang tahun lalu, PPRI membukukan penjualan sebesar Rp154,8 miliar, meningkat 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp147,6 miliar. Laba kotor juga naik tipis menjadi Rp23,7 miliar dari Rp23,6 miliar pada periode sebelumnya.

Irsyad menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan bisnis Perseroan di tengah berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik, volatilitas pasar, gangguan rantai pasok energi hingga perlambatan ekonomi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan ada empat perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya imbas panasnya situasi global, yakni perang antara Iran dengan AS-Israel.

Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan bahwa kondisi ancaman PHK itu diketahui setelah dirinya melakukan kunjungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta serikat pekerja.

"Kunjungan kerja ini untuk memastikan apakah ada potensi ancaman PHK terhadap perusahaan-perusahaan terdampak dengan fluktuasi kurs dan perang Iran melawan AS-Israel," kata Said dalam konferensi pers pada Minggu (21/6/2026).

Terdapat sejumlah daerah yang didatangi yakni di Jawa Timur, Jawa Barat, serta Jakarta. Hasilnya terdapat sejumlah perusahaan yang mengalami persoalan sehingga terancam akan PHK karyawannya.

"Hasil temuan tersebut memang benar akibat perang Iran lawan AS Israel tidak kunjung berhenti dan ketidakpastian dunia itu memengaruhi produksi, terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan di Indonesia dengan bahan bakunya impor. Perusahaan-perusahaan di kedua situasi ini lah yang terdampak," katanya.

Bagi perusahaan yang berorientasi ekspor seperti produsen garmen atau alas kaki menurutnya terdampak sebab permintaan luar negeri menurun. Sebaliknya, bagi perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor terdampak sebab terjadi lonjakan ongkos produksi.

"Jadi perang ini memukul daya beli masyarakat dan memukul produksi dari perusahaan-perusahaan," ujarnya.

Said mengatakan bahwa setelah adanya temuan tersebut, pihaknya akan melaporkan kondisi kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Termasuk, Said juga akan melaporkan situasi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) serta pimpinan DPR RI.

Daftar perusahaan yang terancam akan PHK karyawannya:

1. Perusahaan Produsen Kertas di Mojokerto

Said mendapati adanya satu perusahaan produsen kertas di Mojokerto, yakni PT Pakerin yang 80% produksinya sudah berhenti. Alhasil, 2.000 pekerja tidak lagi bekerja.

"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di-PHK," kata Said.

Said menjelaskan bahwa penyebab berhentinya operasi PT Pakerin karena dana untuk modal perusahaan sebanyak Rp800 miliar sampai Rp1 triliun disimpan di Bank Prima. Sementara, Bank Prima dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alhasil, dananya kini ada di bawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Akibatnya produksi tak bisa jalan, karena uang [modal] dikuasai LPS. Buruh sudah hampir 1 tahun lebih mendekati 2 tahun tidak lagi bekerja," kata Said.

Perusahaan menurutnya memiliki dua pilihan, yakni melanjutkan usahanya. Akan tetapi membutuhkan dana modal yang ada di LPS. Opsi keduanya adalah PHK.

Pihaknya kemudian akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, menurutnya pemerintah akan berkoordinasi dengan LPS terkait dana modal yang kini dikuasai LPS.

2. Perusahaan Produsen Sepatu di Bandung

Temuan lainnya ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yakni PT Feng Tai. Dia menjelaskan bahwa di perusahaan sepatu tersebut ada potensi ancaman PHK 4.000 karyawan.

"Saat ini, 4.000 karyawan sudah dirumahkan. Penyebabnya berdasarkan temuan awal, menyatakan bahwa orderan sepatu Nike, ke PT Feng Tai sudah selesai sehingga menunggu orderan berikutnya," ujar Said.

Terdapat juga informasi yang menyatakan adanya keterlambatan bahan baku untuk membuat sepatu Nike. Bahan baku biasanya langsung dari Nike. Akan tetapi, karena ada perang dan geopolitik panas, pesanan bahan baku diserahkan ke fendor yang lain.

3. Perusahaan Komponen Otomotif di Pasuruan dan Mojokerto

Said juga menemukan adanya perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang terancam PHK ribuan karyawannya. Dia mengatakan bahwa kondisi yang tidak menentu membuat principle di Jepang memindahkan sebagian produksinya serta melakukan diversifikasi ke komponen kendaraan listrik.

Dalam rangka diversifikasi itu, principle di Jepang rencananya akan memindahkan sebagian produksi ke Vietnam. Sebab, Vietnam dinilai sedang gencar mengembangkan kendaraan listrik.

4. Perusahaan Garmen di Jakarta

Selain itu, Said juga menyinggung permasalahan di perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Cilincing, Jakarta yakni PT Amos. Dia menjelaskan bahwa dia menemui kasus banyak karyawan yang sudah 4 bulan tidak dibayar gaji. BPJS Kesehatan milik karyawan pun bermasalah.

Namun, menurut Said kini kasus di PT Amos sudah diatasi oleh pemerintah seiring dengan mitigasi yang telah dilakukan.

Bank Indonesia (BI) mengungkap uang kertas pecahan Rp50 ribu Tahun Emisi (TE) 2022 masuk jajaran mata uang teraman dan tersulit dipalsukan di dunia versi BestBrokers.

Deputi Gubernur BI Ricky P Gozali mengatakan uang pecahan Rp50 ribu TE 2022 meraih peringkat kedua dunia dalam kategori mata uang teraman dengan 17 unsur pengaman canggih.

"Uang Rupiah kertas pecahan Rp50 ribu TE 2022 pada November 2024 meraih peringkat kedua dunia untuk pecahan yang paling aman dan paling sulit dipalsukan di dunia versi BestBrokers," ujar Ricky dalam acara Press Statement Penguatan Sinergi Pemberantasan Rupiah Palsu di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut Ricky, pengakuan internasional itu menjadi bukti peningkatan kualitas rupiah yang terus dilakukan BI, baik dari sisi bahan uang, teknologi cetak, hingga unsur pengaman.

Ia menyebut penguatan kualitas uang rupiah juga berkontribusi terhadap penurunan temuan uang palsu di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data BI, jumlah temuan uang rupiah palsu turun dari 5 piece per million (ppm) atau lima lembar dalam setiap satu juta uang beredar pada 2023 menjadi 4 ppm sepanjang 2024 hingga 2025.

Ricky mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari sinergi antara BI dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), yang terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, BI juga terus mengedukasi masyarakat melalui kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah agar masyarakat semakin memahami ciri keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang.

"Berdasarkan penelitian kami terhadap temuan uang palsu, kualitas uang palsu yang diproduksi selama ini relatif sangat rendah dan harapan kami dapat diidentifikasi dengan mudah oleh masyarakat melalui metode 3D," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, BI bersama Polri dan unsur Botasupal memusnahkan 466.535 lembar uang rupiah palsu hasil temuan selama periode 2017 hingga November 2025.

Ricky menjelaskan uang palsu tersebut berasal dari laporan masyarakat, perbankan, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), hingga hasil pengolahan setoran bank ke BI secara nasional.

"Pemusnahan dilakukan di Bank Indonesia menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang," katanya.

Ia menambahkan pemusnahan dilakukan sesuai prosedur ketat yang berlaku untuk memastikan uang palsu tersebut tidak dapat digunakan kembali.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pulp dan kertas Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Business Forum on Carbon Market yang digelar di New York, Amerika Serikat, Senin (11/5/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan United Nations Forum on Forests 2026.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha kehutanan, investor internasional, asosiasi perdagangan emisi, serta mitra strategis untuk membahas peluang pengembangan proyek karbon dan pembiayaan berbasis alam (nature finance) di Indonesia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru pengelolaan hutan, di mana nilai ekonomi hutan tidak lagi hanya bertumpu pada kayu, tetapi juga pada karbon, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan serta memperkuat implementasi multiusaha kehutanan.

Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Suhendra Wiriadinata mengatakan bahwa regulasi tersebut menjadi fondasi penting bagi dunia usaha untuk memperluas kontribusi terhadap target penurunan emisi nasional sekaligus memperkuat daya saing industri pulp dan kertas Indonesia di pasar global.

“Industri pulp dan kertas Indonesia menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi dan kerangka tata kelola yang lebih jelas bagi pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Bagi industri kami, karbon merupakan nilai tambah yang melengkapi, bukan menggantikan, peran utama sektor ini dalam menghasilkan produk berbasis serat terbarukan yang dibutuhkan masyarakat global,” ujar Suhendra.

Ia menjelaskan bahwa melalui pengelolaan hutan tanaman industri yang berkelanjutan, efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, penerapan ekonomi sirkular, serta inovasi produk yang dapat diperbarui dan didaur ulang, industri pulp dan kertas terus memperkuat kontribusinya dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Produk pulp dan kertas berbasis serat terbarukan merupakan bagian penting dari solusi iklim karena dapat menggantikan material berbasis fosil, mendukung pengurangan emisi, serta menjawab kebutuhan pasar global terhadap produk yang lebih ramah lingkungan,” katanya.

Suhendra menambahkan bahwa pasar karbon yang kredibel dapat mendorong investasi yang lebih besar dalam restorasi gambut, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan operasional.

Keberhasilan pasar karbon, menurutnya, sangat bergantung pada integritas proyek, transparansi pengukuran, kejelasan metodologi, serta penerimaan pasar domestik dan internasional.

“APKI bersama seluruh anggota berkomitmen mendukung pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional, memberikan manfaat lingkungan yang nyata, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon berbasis kehutanan di tingkat global,” ujar Suhendra.

Forum bisnis tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, pelaku usaha kehutanan, investor internasional, asosiasi perdagangan emisi, serta sejumlah mitra strategis dari Amerika Serikat.

Melalui forum ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi sektor kehutanan sebagai bagian penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim global, sekaligus membuka peluang kolaborasi investasi hijau untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat realisasi investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja. Upaya tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik PT Hoi Fu Paper Packaging di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal akhir pekan lalu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah tidak hanya mendorong masuknya investasi, tetapi juga memperkuat pengawasan agar realisasinya berjalan efektif dan berdampak langsung pada ekonomi nasional.

“Di tengah konflik dan dinamika global yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga aktif mengawasi dan mengawal investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penguatan koordinasi, berbagai kendala di lapangan dapat segera direspons,” ujar Susiwijono dikutip, Minggu (3/5/2026).

Investasi pabrik kemasan kertas tersebut mencapai sekitar Rp1,12 triliun. Perusahaan memproyeksikan penyerapan tenaga kerja hingga 1.000 orang, dengan sekitar 95% berasal dari tenaga kerja lokal. Rekrutmen dilakukan bertahap dalam tiga fase, yakni 300 pekerja pada tahap awal, kemudian 500 pekerja, dan 200 pekerja pada tahap akhir.

Selain penyerapan langsung, kehadiran industri ini juga diperkirakan memicu efek berganda bagi sektor pendukung, seperti logistik dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menilai investasi tersebut memperkuat posisi daerah sebagai penyangga ekonomi di Jawa Tengah. “Kami berharap kehadiran PT Hoi Fu Paper Packaging dapat memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Kinerja KEK dan Rencana Ekspansi

Kinerja KEK Kendal menunjukkan tren peningkatan. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi kumulatif di kawasan tersebut mencapai Rp101,93 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 117.941 orang. Capaian ini mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sebesar 9,00 persen secara year on year serta berkontribusi sekitar 24,33 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Dari sisi efisiensi, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kendal tercatat sebesar 3,92. Angka ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk relatif efisien dalam menghasilkan output ekonomi.

Susiwijono, yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan ekspansi kawasan seluas 1.000 hektare. Rencana ini didorong oleh tingkat utilisasi lahan KEK Kendal yang hampir mencapai 100 persen.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di KEK. Dukungan dari pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian/lembaga menjadi kunci agar pengembangan kawasan berjalan optimal,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 menunjukkan perlambatan di tengah dinamika global dan domestik. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat sebesar 51,75 atau turun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 51,86. Secara tahunan, IKI juga melemah 0,15 poin dari posisi April 2025 yang mencapai 51,90.

Secara struktur, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan 7 subsektor mengalami kontraksi.

Subsektor yang masih tumbuh ini memiliki kontribusi dominan, yakni sekitar 78,9% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, mencerminkan bahwa basis utama industri nasional masih relatif kuat.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 berasal dari industri pengolahan tembakau dan industri kertas serta barang dari kertas. Kinerja industri kertas dinilai sejalan dengan tren substitusi kemasan dari plastik ke material berbasis kertas.

Sementara itu, subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri minuman, tekstil, industri kayu dan produk turunannya, bahan kimia, barang galian nonlogam, barang logam nonmesin, serta alat angkut lainnya.

Dari sisi komponen pembentuk IKI, variabel pesanan baru tercatat melambat 0,77 poin menjadi 51,43. Variabel produksi juga turun 0,21 poin ke level 51,34. Sebaliknya, persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13, mengindikasikan adanya penumpukan stok di tengah permintaan yang melambat.

Berdasarkan orientasi pasar, industri berorientasi ekspor masih mencatatkan ekspansi dengan IKI sebesar 52,28, meski turun 0,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun industri yang berfokus pada pasar domestik menunjukkan perbaikan dengan IKI naik menjadi 50,90 dari sebelumnya 50,44.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, beberapa subsektor memang memanfaatkan dinamika global untuk meningkatkan pesanan dan produksi yang berorientasi ekspor. Subsektor dengan kinerja ekspor paling menonjol antara lain industri pengolahan tembakau dan industri pakaian jadi (garment).

Febri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena industri pakaian jadi yang beroperasi di kawasan berikat memperoleh kemudahan akses bahan baku impor sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi dan ekspor. Berbeda dengan industri tekstil yang saat ini ditantang kesulitan bahan baku.

“Subsektor hilirnya, industri pakaian jadi, justru kinerjanya sangat bagus. Nomor dua terbaik di antara 23 subsektor industri,” jelasnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Selain tembakau dan garmen, subsektor lain yang mencatatkan kinerja ekspor positif adalah industri kertas dan barang dari kertas. Kinerja ekspor juga terpantau kuat pada industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional.

Lebih lanjut, subsektor industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, industri komputer, barang elektronik dan optik, serta industri peralatan listrik turut menunjukkan peningkatan ekspor pada periode yang sama.

Febri menilai, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian industri nasional mampu beradaptasi dan menangkap peluang di tengah ketidakpastian global. Pemerintah pun mendorong pelaku industri untuk memanfaatkan momentum tersebut guna memperkuat basis ekspor nasional.

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri bahwa kita harus memanfaatkan kesulitan, tantangan gejolak geopolitik ini untuk memperkuat basis ekspor kita,” tutur Febri.

Kertas Solid....

Kinerja Industri Kertas Solid

Subsektor industri kertas dan barang dari kertas mencatatkan kinerja paling solid pada April 2026 dengan nilai Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tinggi, ditopang lonjakan permintaan kemasan berbasis kertas di tengah tren substitusi dari plastik serta penguatan pasar ekspor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, industri kertas semakin strategis seiring pergeseran penggunaan material kemasan dari plastik ke kertas.

Dia memaparkan, dalam struktur industri kemasan nasional, kemasan berbahan plastik jenis flexible packaging masih mendominasi sekitar 48%. Namun, porsi kemasan berbasis kertas terus meningkat dan kini mencapai kisaran 32% hingga 35%.

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong substitusi bahan kemasan melalui berbagai inisiatif, termasuk kegiatan business matching antara produsen dan pengguna. Upaya ini mulai menunjukkan hasil, tercermin dari meningkatnya minat pelaku industri untuk beralih ke kemasan berbasis kertas.

“Jadi banyak perusahaan industri yang berminat dan ini mungkin akan terus berproses. Kita juga sudah ada investasi untuk yang namanya aseptic packaging,” sebut Putu.

Dia menerangkan, kemasan aseptik menjadi pilihan lantaran memungkinkan produk minuman disimpan pada suhu ruang dengan daya tahan hingga sekitar 11 bulan tanpa mengalami kerusakan, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menjajaki pemanfaatan material alternatif lain seperti kaca untuk kemasan, sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan substitusi.

Dari catatan kementerian, kebutuhan nasional akan kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar kemasan per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi dan tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, kacang hijau dll (plant based).

Sementara itu, industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan. Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai US$8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Waspada Berbalik Kontraksi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, perlambatan industri pengolahan bisa terus berlanjut bila harga energi masih bertahan tinggi dan belum ada deeskalasi konflik geopolitik.

Tidak dipungkiri, kenaikan harga energi global terus meningkatkan beban biaya produksi di sektor industri, terutama sektor logam dan tekstil. Kondisi ini memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian, yang pada akhirnya menahan ekspansi.

“Jika harga energinya itu masih relatif tinggi, maka ada potensi perlambatan lebih lanjut di bulan-bulan berikutnya,” sebut Yusuf.

Selain faktor biaya, dia juga menyoroti melemahnya sisi permintaan. Pada kuartal I/2026, industri masih ditopang momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri. Namun, memasuki April dan seterusnya, dorongan permintaan tersebut mulai mereda.

Kondisi ini dinilai akan menekan kinerja industri secara keseluruhan, mengingat sektor manufaktur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, Yusuf menilai kinerja positif sejumlah subsektor seperti garment, tembakau, dan beberapa industri hilir lainnya belum tentu sepenuhnya dipicu oleh peluang ekspor akibat konflik global. Menurutnya, ketahanan subsektor tersebut bisa jadi ditopang oleh kuatnya permintaan domestik atau kemampuan pelaku industri menyerap kenaikan biaya tanpa menaikkan harga secara signifikan.

Meski demikian, perbaikan kinerja industri berpotensi terjadi pada paruh kedua tahun ini, terutama jika konflik geopolitik mereda dan harga energi kembali stabil. “Ini sangat akan tergantung dari seberapa lama konflik ini akan terjadi dan eskalasi dari kenaikan harga minyaknya,” tuturnya.

Di sisi lain, Yusuf menilai langkah pemerintah melonggarkan bea masuk impor bahan baku, seperti plastik, merupakan sinyal positif untuk menjaga daya tahan industri. Namun, dia mengingatkan ruang fiskal pemerintah yang terbatas dapat menjadi kendala dalam memberikan stimulus lanjutan.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemanfaatan kemasan aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif dari kemasan konvensional.

Solusi ini dinilai mampu menjawab kebutuhan industri akan efisiensi distribusi, menjaga kualitas produk tanpa bahan pengawet, serta mengurangi ketergantungan terhadap rantai pendingin.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kemasan non-plastik, terutama berbasis kertas atau paperboard, sudah cukup kompetitif dan porsinya juga cukup besar, yakni sekitar 28 persen dari total kemasan industri makanan dan minuman.

“Kemasan kertas saat ini sudah banyak digunakan untuk produk seperti susu dan minuman. Kami berkomitmen untuk terus memacu pengembangan alternatif bahan baku kemasan melalui skema business matching antara produsen dan pengguna,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Upaya tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan kemasan berbasis kertas sebagai substitusi plastik.

Lebih lanjut, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Merrijantij Punguan Pintaria, menyampaikan bahwa Kemenperin mendukung industri minuman dalam negeri untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan upaya memperkuat daya saing, salah satunya melalui penggunaan kemasan yang berkelanjutan.

Namun, perlu diberi catatan bahwa harga kemasan aseptik dari kertas memang tidak apple to apple dengan kemasan berbahan plastik.

“Tetapi ketika dikonversi secara menyeluruh, hasilnya mungkin sama dikarenakan kemasan aseptik dari kertas tidak membutuhkan rantai pendingin (cold chain) dan kulkas untuk penyimpanan, dan bahan baku kertasnya cukup stabil,” ujar Merrijantij.

Kebutuhan nasional akan kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar kemasan per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi dan tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, kacang hijau dll (plant based).

“Ke depan, Kemenperin akan terus mendukung transformasi industri melalui berbagai kebijakan, termasuk pemberian insentif untuk modernisasi teknologi dan pengembangan industri berkelanjutan. Pemanfaatan kemasan alternatif berupa kemasan aseptik berbasis kertas menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan industri makanan minuman yang lebih inovatif, efisien, dan ramah lingkungan,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Dinamika geopolitik dikhawatirkan memengaruhi rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi tersebut menjadi momentum untuk memacu industri kemasan dalam negeri yang ramah lingkungan, berdaya saing, dan kompetitif.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menambahkan, pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET).

Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan.

Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

“Potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini kita juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain). Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga memacu pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah memulai produksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed-based packaging.

Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri ini karena merupakan salah satu produsen utama ubi kayu dan rumput laut dunia.

“Saat ini sudah ada beberapa pelaku usaha bioplastik berbahan baku ubi kayu dan rumput laut. Berdasarkan data SIINas, total kapasitas industri bioplastik berbahan baku ubi kayu sebesar 8 ribu ton per tahun, sedangkan total kapasitas industri bioplastik berbahan baku rumput laut sebesar 28 ton per tahun,” kata Putu.

Dia menambahkan, Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan global dan memfokuskan kebijakan pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional melalui diversifikasi bahan baku, penguatan sektor hulu, dan pengembangan diversifikasi produk kemasan.

“Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan industri agro Indonesia menghadapi gejolak eksternal,” kata Putu.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com,JAKARTA — Porsi surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tercatat turun menjadi sekitar 30% pada akhir 2025, dari sekitar 55% selama lima tahun sebelumnya.

Direktur Corporate Ratings APAC Fitch Ratings Indonesia Felita mengatakan penurunan ini tak lepas dari meredupnya aktivitas penerbitan obligasi oleh BUMN konstruksi atau yang dikenal sebagai BUMN Karya. Selama bertahun-tahun, sektor ini menjadi salah satu penerbit paling aktif, baik melalui obligasi konvensional maupun sukuk.

“Ke depan, dengan sentimen investor yang masih cenderung negatif terhadap sektor ini, aktivitas penerbitan obligasi dari BUMN Karya diperkirakan tetap terbatas,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Adapun, dalam beberapa tahun terakhir, BUMN Karya menghadapi tekanan berat, mulai dari kasus gagal bayar hingga proses restrukturisasi utang. Kondisi tersebut membuat penerbitan obligasi dari sektor ini nyaris berhenti pada tahun lalu.

Menurut Felita, sentimen investor masih cenderung negatif terhadap sektor konstruksi pelat merah. Alhasil, pemulihan emisi obligasi dari BUMN ke depannya masih diperkirakan terbatas.

Di sisi lain, sambungnya, BUMN kini memiliki alternatif sumber pendanaan yang lebih fleksibel, terutama melalui pembiayaan dari bank-bank milik negara. Akses ini membuat ketergantungan terhadap pasar obligasi menjadi berkurang.

Seiring dengan itu, peran sektor swasta mulai menguat sebagai motor utama penerbitan obligasi domestik. Dalam jangka menengah, industri pulp dan kertas, telekomunikasi, serta perusahaan menara telekomunikasi diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar.

Tak kalah penting, sektor komoditas juga semakin dominan. Industri pertambangan logam dan batu bara tercatat menyumbang sekitar 75% dari total penerbitan obligasi domestik sepanjang tahun lalu, mencerminkan tingginya minat investor terhadap sektor berbasis sumber daya alam.

Managing Director Finance Danantara Asset Management Sahala Situmorang juga membenarkan memang ada sedikit penurunan BUMN yang masuk ke pasar untuk mencari pendanaan. Namun, menurutnya, masalah utama BUMN saat ini sebenarnya bukan soal pendanaan, terutama bagi perusahaan yang kinerjanya belum optimal.

Untuk BUMN yang sudah berkinerja baik, dia mencontohkan seperti sektor perbankan atau beberapa perusahaan tambang, model bisnisnya sudah matang. Mereka sudah tahu arah bisnisnya dan bagaimana mendapatkan pendanaan, sehingga cenderung lebih aktif di pasar.

Sebaliknya, untuk BUMN yang belum berkinerja baik, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki model bisnisnya. Setelah model bisnis jelas, barulah fokus ke peningkatan operasional agar lebih efisien dan unggul. Setelah itu, strategi pendanaan akan mengikuti arah bisnis tersebut.

“Jadi pendekatannya harus sistematis, bukan reaktif. Bukan berarti setiap ada masalah langsung diselesaikan dengan mencari pendanaan. Kami tidak melihat pendanaan sebagai solusi utama. Yang paling penting adalah memperbaiki fondasi bisnis terlebih dahulu,” jelasnya,

Dia menegaskan jika arah utama bisnis perusahaan pelat merah sudah jelas, maka pendanaan akan lebih mudah mengikuti.

“Selain itu, kami di Danantara Asset Management juga memiliki fleksibilitas untuk membantu dari sisi pendanaan jika diperlukan. Harapannya, hal ini bisa mendorong peningkatan kinerja BUMN,” imbuhnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri pulp dan kertas nasional masih menunjukkan arah positif di tengah ketidakpastian global. Namun, pelaku usaha diminta tetap mewaspadai tekanan biaya produksi, gangguan rantai pasok, hingga persaingan produk impor yang kian ketat.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, sektor pulp dan kertas tetap menjadi salah satu pilar strategis manufaktur nasional dengan kontribusi sekitar 3,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan. Selain itu, kinerja ekspor yang kuat dan tren global yang mendukung menjadi penopang utama prospek industri ini.

“Permintaan global cenderung meningkat, terutama didorong oleh tren substitusi plastik ke kemasan berbasis kertas serta pertumbuhan e-commerce dan industri makanan-minuman,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (11/4/2026).

Meskipun prospek sektor ini tetap positif di tengah tren substitusi plastik ke kemasan berbasis kertas, ketidakpastian global memaksa para pelaku usaha untuk bersikap lebih moderat dalam jangka pendek.

“Konflik Timur Tengah membuat prospek jangka pendek lebih moderat karena tekanan biaya, gangguan logistik, dan fluktuasi permintaan ekspor,” tuturnya.

Saleh menjelaskan, tekanan muncul pada dua lini sekaligus. Di hulu, harga bahan kimia, energi, dan bahan pendukung menjadi mahal dan tidak stabil. Sementara di hilir, distribusi ekspor terganggu akibat kenaikan biaya angkut dan lead time yang lebih panjang.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efisiensi operasional dan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Terlebih, industri pulp dan kertas merupakan sektor padat energi sehingga sangat sensitif terhadap volatilitas harga energi global.

Menurut Saleh, lonjakan harga energi telah memicu kenaikan biaya produksi (cost-push inflation), diperparah dengan kenaikan harga bahan baku global. Bahkan, harga pulp sempat melonjak sekitar 25% dalam waktu singkat, yang berdampak pada daya saing ekspor.

“Margin perusahaan tertekan, terutama bagi produsen yang tidak memiliki integrasi hulu seperti perkebunan dan kemandirian energi. Banyak perusahaan akhirnya melakukan price pass-through. Namun, ini berisiko menekan permintaan,” ungkap Saleh.

Di tengah tekanan biaya, industri juga menghadapi tantangan dari produk impor yang lebih kompetitif, khususnya dari negara dengan biaya energi lebih rendah atau dukungan subsidi. Kondisi oversupply global dan praktik dumping turut memperbesar tekanan terhadap pasar domestik.

Selain faktor siklikal akibat geopolitik, Saleh menilai industri pulp dan kertas juga dibayangi tantangan struktural, mulai dari keterbatasan bahan baku domestik tertentu, hambatan non-tarif dan standar keberlanjutan global, hingga tuntutan transisi menuju industri hijau.

Untuk menjaga daya saing di tengah kondisi ini, Kadin mendorong sejumlah kebijakan prioritas. Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai perlu memberikan insentif biaya produksi, seperti subsidi atau kompensasi energi bagi industri padat energi, serta insentif fiskal berupa tax allowance atau tax holiday.

Kemudian, penguatan rantai pasok domestik melalui pengembangan bahan baku lokal dan peningkatan efisiensi logistik, termasuk pelabuhan, menjadi langkah strategis yang perlu dipercepat.

Kadin juga menekankan pentingnya kebijakan perdagangan yang terukur, antara lain melalui penguatan instrumen trade remedies untuk mengantisipasi praktik dumping serta pembukaan pasar ekspor baru guna diversifikasi tujuan ekspor.

Selain itu, dukungan terhadap transformasi industri hijau dinilai krusial melalui pemberian insentif investasi teknologi rendah karbon serta skema pembiayaan transisi atau green financing. Adapun, yang tidak kalah penting adalah kepastian regulasi dan konsistensi.

“Sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar tidak menambah biaya kepatuhan,” imbuh Saleh.

IDXChannel – Industri pulp dan kertas nasional terus menunjukkan peran strategis sebagai salah satu sektor manufaktur bernilai tambah tinggi yang menopang perekonomian Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, industri ini juga berkontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor, terutama seiring meningkatnya permintaan produk kertas untuk kebutuhan kemasan berbagai sektor industri seperti makanan dan minuman, fesyen, hingga elektronika.

Mengutip laman Kementerian Perindustrian RI, Rabu (8/4/2026), berdasarkan data 2025 industri kertas, barang kertas, dan percetakan memberikan kontribusi sebesar 3,73 persen terhadap PDB pengolahan nonmigas. Pada periode yang sama, ekspor pulp mencapai USD3,60 miliar dan ekspor kertas sebesar USD4,57 miliar, sehingga total ekspor sektor ini menembus USD8,17 miliar.

Industri pulp dan kertas juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang besar. Tercatat sektor ini melibatkan lebih dari 280 ribu tenaga kerja langsung dan sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung, dengan total 113 perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-7 industri pulp dan ke-6 industri kertas, serta berada di posisi ke-2 dan ke-4 di kawasan Asia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kontribusi tersebut menunjukkan peran penting industri pulp dan kertas dalam mendukung sektor manufaktur nasional.

“Dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor industri ini kepada PDB pengolahan nonmigas telah menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu penopang utama manufaktur nasional. Selain itu, penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja juga mencerminkan dampak luas sektor industri pulp dan kertas terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menambahkan, industri pulp dan kertas merupakan sektor hilir yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, industri ini menghasilkan berbagai produk bernilai tambah mulai dari pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus, hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri.

“Industri ini menghasilkan berbagai produk berkualitas seperti pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan luas oleh berbagai sektor industri,” kata Putu.

Ke depan, peluang pengembangan industri pulp dan kertas nasional dinilai masih terbuka lebar. Secara global, tren pasar menunjukkan meningkatnya penggunaan kemasan berbasis kertas dan flexible packaging yang dinilai lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Saat ini paperboard menguasai sekitar 31,8 persen pasar kemasan global, sementara pasar flexible packaging bernilai lebih dari USD270 miliar dan diproyeksikan tumbuh 5–6 persen per tahun hingga 2032.

Meski memiliki prospek cerah, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pasokan kertas daur ulang domestik, kebijakan impor garam industri sebagai bahan baku Chlor Alkali Plant (CAP), hingga penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 2026.

Selain itu, industri juga dihadapkan pada kebijakan eksternal seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), hambatan non-tarif, dan tarif resiprokal Amerika Serikat.

“Terlepas dari tantangan tersebut, industri pulp dan kertas nasional tetap menunjukkan perkembangan yang positif dengan tetap mengedepankan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular,” tutur Putu.

Untuk memperkuat daya saing industri, Kementerian Perindustrian terus mendorong berbagai strategi kebijakan, mulai dari konsolidasi kebijakan bahan baku, perbaikan rantai pasok kertas daur ulang, inovasi penggunaan bahan baku alternatif seperti pisang, sereh wangi, tandan kosong kelapa sawit, dan kenaf, hingga penguatan ekosistem industri hijau serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku industri.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Permenperin Nomor 6 Tahun 2025 tentang pemberlakuan wajib SNI kertas dan karton untuk kemasan pangan sejak 24 Juli 2025 guna meningkatkan aspek keamanan dan mutu produk. Kemenperin berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dapat terus diperkuat agar industri pulp dan kertas nasional semakin inovatif, ramah lingkungan, serta mampu memenuhi permintaan pasar global.

“Kami mengharapkan agar APKI dapat terus menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor industri nasional. Melalui sinergi yang semakin kuat, kita optimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan produk kertas yang sesuai permintaan pasar, ramah lingkungan, serta memiliki ragam yang semakin bervariasi,” pungkas Putu.

(Shifa Nurhaliza Putri)