Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi di sektor hilir baja pada 2026 dinilai masih terbuka lebar, seiring kebutuhan domestik yang terus tumbuh. Namun, pemerintah disarankan lebih selektif untuk berinvestasi di sektor ini.

Tingginya minat investasi hilirisasi di industri baja tergambar dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada pekan lalu. Disebutkan, realisasi investasi hilirisasi Triwulan I/2026 mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Salah satu yang mendukung pertumbuhan tersebut yaitu industri besi dan baja dengan torehan investasi senilai Rp17 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, prospek investasi hilirisasi baja ke depan tetap positif, terutama apabila diarahkan pada pendalaman struktur industri nasional.

Kebutuhan dari sektor strategis seperti otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi masih memberikan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi produk baja bernilai tambah. “Namun demikian, arah investasi perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Dia berpendapat, investasi baru sebaiknya tidak hanya menambah kapasitas pada segmen yang sudah jenuh, tetapi difokuskan pada produk yang masih memiliki gap pasokan domestik, seperti produk baja antara, baja khusus, baja otomotif, baja untuk energi, serta produk baja rendah emisi.

“Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional, meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, tingkat utilisasi baja nasional terbilang masih rendah yakni berada di kisaran 52%. Itupun kata Harry, masih terdapat kesenjangan pasokan domestik pada sejumlah produk antara dan hilir.

Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan global berupa kelebihan kapasitas serta potensi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade), termasuk dumping. Karena itu, fokus ke depan, katanya tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga pada kualitasnya, yakni sejauh mana investasi mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan utilisasi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Investasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti special steel, otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi strategis,” jelasnya.

Penyederhanaan regulasi yang masih tumpang tindih juga perlu dilakukan, mulai dari perizinan, impor, SNI wajib, TKDN, hingga sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW), tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

IISIA juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, mengingat industri baja memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, bahan baku, logistik, hingga perdagangan dan lingkungan.

Dari sisi insentif, Harry menilai skema yang ada perlu lebih terarah untuk mendorong investasi produktif, termasuk ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, hilirisasi bernilai tambah, serta pengembangan baja ramah lingkungan (green steel).

Diperlukan dukungan terhadap biaya energi yang kompetitif bagi industri intensif energi seperti baja, serta insentif untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, riset dan pengembangan, dan peningkatan TKDN berbasis inovasi. “Skema pembiayaan yang mendukung upgrading teknologi dan substitusi impor juga menjadi penting,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha industri baja konstruksi yang tergabung dalam Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) melakukan aksi demonstrasi damai di kantor Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta Timur pada hari ini, Selasa (28/10/2025).

Aksi tersebut dimulai sejak pagi pukul 08.00 WIB dan diikuti ratusan pekerja hingga pelaku industri baja. Para demonstran hadir dengan menggunakan seragam khas kontraktor bangunan lengkap dengan helm proyek dan rompi oranye.

Ketua Umum ISSC Budi Harta Winata mengatakan, demonstrasi tersebut dilakukan dengan tuntutan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk membatasi dan menghentikan impor baja konstruksi yang merugikan pengusaha lokal.

"Kami tadi diskusi dengan bea cukai, pengurus bertemu dengan Pak Banda dari Bea Cukai. Kita sampaikan bahwa impor konstruksi baja ini sangat merugikan profesi teman-teman dan kami sebagai pengusaha konstruksi baja," kata Budi kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Dalam hal ini, pihaknya meminta pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai untuk menghentikan dan menangkap para mafia impor yang disebut bersaing secara tak adil di pasar domestik hingga merugikan industri.

Budi juga mendesak pemerintah untuk menertibkan semua produk baja konstruksi baja yang saat ini marak masuk ke pasar domestik. Kondisi ini membuat produk industri dalam negeri tidak terserap.

"Bisa lihat di Karawang, Cikarang, Subang, sampai Batang, banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik, dan mal-mal yang dulu dikerjakan ulang oleh bangsa Indonesia sekarang dengan mudahnya masuk baja impor dari luar," tuturnya.

Tak hanya itu, impor baja konstruksi yang membanjiri pasar domestik juga disebut telah menghilangkan ribuan bahkan jutaan rantai pasok konstruksi baja di Indonesia. Alhasil, para buruh terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Hampir setiap hari orang menanyakan kenapa sekarang tidak ada lagi kerja lagi konstruksi baja? Karena banyak pabrik, gudang, mal yang dibangun tapi tidak menggunakan produk dalam negeri, setop impor produksi baja," terangnya.

Saat bertemu dengan pihak DJBC, Budi menyebut, pihaknya juga menanyakan sistem importasi konstruksi baja yang masuk ke dalam negeri dan seperti apa perlindungan untuk produksi lokal.

"Kami pengusaha bisa mempekerjakan 2.000 orang, tapi 3-5 tahun ini begitu mudah impor konstruksi baja masuk dalam negeri. Tangkap importir yang menggunakan kuota impor yang mengganggu industri dalam negeri," pungkasnya.

Dalam catatan ISSC, banjir impor baja konstruksi telah terjadi sejak 2017 lalu hingga saat ini. Adapun, baja asal Vietnam dan China yang masuk ke Indonesia mencapai 600.000 ton, sementara industri dalam negeri telah mampu memproduksi 1 juta ton per tahun.

Namun, harga murah baja impor menjadi tekanan bagi industri. Untuk itu, pengusaha meminta importasi dibatasi dan pemerintah memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri.