Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengatur strategi guna menjaga keberlangsungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap industri baja.

Corporate Secretary Krakatau Steel Fedaus memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi opsi terakhir yang akan diambil perseroan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Perusahaan lebih mengedepankan langkah efisiensi berbasis redistribusi tenaga kerja antarunit bisnis.

Menurutnya, pekerja dari unit yang tidak lagi optimal bisa dialihkan ke lini usaha lain yang masih membutuhkan tenaga kerja. Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan pengurangan karyawan secara langsung.

“[PHK] itu adalah opsi yang sangat terakhir yang kita lakukan. Kalau kita bisa efisiensikan, bisa kita transport ke departemen lain,” katanya, belum lama ini.

Fedaus menambahkan, apabila langkah efisiensi tetap harus dilakukan, perusahaan akan menjalankannya secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Adapun saat ini, KRAS berupaya memperbaiki kinerja dan stabilisasi dengan sokongan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan, perseroan baru saja ikut melakukan simbolisasi peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek hilirisasi baja terintegrasi pada 29 April 2026 di Cilacap, Jawa Tengah.

Adapun KRAS mengharmonisasi dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis. Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar US$200 juta.

Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi US$320 juta.

Fedaus menjelaskan, setiap pembangunan pabrik baru pasti membuka lapangan kerja baru. Umumnya, membutuhkan sekitar 900 hingga 1.100 tenaga kerja, baik dari tenaga kerja internal maupun eksternal. Semua bergantung pada kebutuhan dan mempertimbangkan peralatan yang ada.

Selain menjaga serapan tenaga kerja, Krakatau Steel juga fokus pada peningkatan kompetensi karyawan. Perusahaan menyiapkan program pelatihan untuk mendukung modernisasi peralatan dan kesiapan menghadapi potensi masuknya investor baru. “Kita akan upgrade skill,” imbuhnya.

Ke depan, perseroan menilai tenaga kerja industri baja harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk digitalisasi, kecerdasan buatan, serta sistem otomasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi di sektor hilir baja pada 2026 dinilai masih terbuka lebar, seiring kebutuhan domestik yang terus tumbuh. Namun, pemerintah disarankan lebih selektif untuk berinvestasi di sektor ini.

Tingginya minat investasi hilirisasi di industri baja tergambar dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada pekan lalu. Disebutkan, realisasi investasi hilirisasi Triwulan I/2026 mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Salah satu yang mendukung pertumbuhan tersebut yaitu industri besi dan baja dengan torehan investasi senilai Rp17 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, prospek investasi hilirisasi baja ke depan tetap positif, terutama apabila diarahkan pada pendalaman struktur industri nasional.

Kebutuhan dari sektor strategis seperti otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi masih memberikan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi produk baja bernilai tambah. “Namun demikian, arah investasi perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Dia berpendapat, investasi baru sebaiknya tidak hanya menambah kapasitas pada segmen yang sudah jenuh, tetapi difokuskan pada produk yang masih memiliki gap pasokan domestik, seperti produk baja antara, baja khusus, baja otomotif, baja untuk energi, serta produk baja rendah emisi.

“Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional, meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, tingkat utilisasi baja nasional terbilang masih rendah yakni berada di kisaran 52%. Itupun kata Harry, masih terdapat kesenjangan pasokan domestik pada sejumlah produk antara dan hilir.

Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan global berupa kelebihan kapasitas serta potensi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade), termasuk dumping. Karena itu, fokus ke depan, katanya tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga pada kualitasnya, yakni sejauh mana investasi mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan utilisasi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Investasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti special steel, otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi strategis,” jelasnya.

Penyederhanaan regulasi yang masih tumpang tindih juga perlu dilakukan, mulai dari perizinan, impor, SNI wajib, TKDN, hingga sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW), tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

IISIA juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, mengingat industri baja memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, bahan baku, logistik, hingga perdagangan dan lingkungan.

Dari sisi insentif, Harry menilai skema yang ada perlu lebih terarah untuk mendorong investasi produktif, termasuk ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, hilirisasi bernilai tambah, serta pengembangan baja ramah lingkungan (green steel).

Diperlukan dukungan terhadap biaya energi yang kompetitif bagi industri intensif energi seperti baja, serta insentif untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, riset dan pengembangan, dan peningkatan TKDN berbasis inovasi. “Skema pembiayaan yang mendukung upgrading teknologi dan substitusi impor juga menjadi penting,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan memulai proyek hilirisasi baja terintegrasi sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan memperkuat kemandirian industri nasional.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, proyek tersebut dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 29 April 2026 dengan dukungan pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, percepatan hilirisasi menjadi krusial di tengah dinamika global, termasuk konflik geopolitik, yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor.

“Kami harus sesegera mungkin membangun industri baja, mulai daripada karbon steel dan juga stainless steel. Ini yang akan kita groundbreaking dengan Bapak Presiden di 29 April di Cilacap,” ujarnya dalam Coffee Morning with CEO di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia mengungkapkan nilai investasi proyek hilirisasi ini mencapai Rp30 triliun. “Carbon steel dan stainless steel, [investasinya] itu Rp30 triliun,” sebut Djohan.

Untuk pengembangan baja karbon, Krakatau Steel akan mengoptimalkan pemanfaatan bijih besi domestik guna meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri. Sementara itu, pengembangan baja nirkarat (stainless steel) akan difokuskan dengan mendekatkan fasilitas produksi ke sumber bahan baku nikel.

“Untuk stainless steel, tentu kita akan mendekatkan pabrik kami di resources daripada nickel ore,” sebut Akbar.

Akbar menuturkan, langkah ini merupakan bagian dari mandat pemerintah untuk memperkuat struktur industri dasar nasional, sekaligus mendukung agenda hilirisasi yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

Kendati demikian, dia mengakui pembangunan ekosistem industri baja terintegrasi membutuhkan waktu dan dukungan lintas sektor, mulai dari penyediaan bahan baku, pembiayaan, hingga infrastruktur pendukung. “Paling tidak butuh satu tahun untuk develop industri-nya atau pabriknya,” jelas Akbar.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) pada akhir tahun lalu menerima suntikan dana hingga Rp4,93 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM), melalui skema pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dalam rangka restrukturisasi dan penyehatan perseroan.

Nilai tersebut terdiri atas pinjaman modal kerja sebesar Rp4.182.250.000.000 dengan tenor minimal lima tahun dan pinjaman sebesar Rp752.805.000.000 untuk pendanaan Program Pengunduran Diri secara Sukarela melalui skema Golden Handshake serta Program Penyehatan Dana Pensiun Krakatau Steel melalui mekanisme Lump Sum Window dengan tenor minimal enam tahun.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2024 yang telah diaudit, ekuitas perseroan tercatat sebesar US$435,18 juta. Dengan demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai Transaksi Material karena nilainya melebihi 20% dari ekuitas perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) menilai efisiensi anggaran pemerintah, khususnya untuk proyek infrastruktur menjadi salah satu faktor penurunan permintaan baja nasional.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan proyek infrastruktur selama ini merupakan salah satu motor utama konsumsi baja, sehingga pengurangan atau penundaan proyek berpengaruh pada penurunan permintaan.

“Kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur, berdampak langsung terhadap permintaan baja nasional,” kata Harry kepada Bisnis, Sabtu (31/1/2026).

Apalagi, dia menyebut saat ini sektor konstruksi dan infrastruktur masih menjadi penyerap terbesar produk besi dan baja, terutama untuk baja struktural, baja tulangan (rebar), serta produk baja berdimensi besar seperti baja profil dan pelat baja yang digunakan pada proyek-proyek infrastruktur.

“Namun, dengan berkurangnya proyek pemerintah, tekanan terhadap permintaan di sektor ini menjadi makin terasa dan pasar cenderung melemah,” terangnya.

Di sisi lain, pelemahan pasar industri baja nasional juga tak lain karena pelemahan pasar baja domestik, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta masuknya produk baja impor dengan harga murah.

Alhasil, sederet tantangan tersebut menyebabkan tingkat utilisasi pabrik berada pada level rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang.

“Kondisi ini berdampak pada melemahnya daya saing industri baja nasional, terganggunyakeberlanjutan investasi, stabilitas operasional perusahaan, serta meningkatnya risiko PHK,” tuturnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terukur untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran pasokan bagi industri hilir.

Utamanya, upaya untuk menutup celah impor yang berpotensi menggerus pasar domestik, sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku dan produk baja tetap terpenuhi.

Harry juga menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi langkah perbaikan industri, yaitu penerapan perizinan impor berbasis pada ketersediaan dan kapasitas produksi dalam negeri.

“Sehingga impor hanya dibuka untuk produk yang belum atau belum mencukupi diproduksi di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, untuk produk yang telah tersedia secara memadai di dalam negeri, izin impor disebut perlu dibatasi melalui pengaturan kuota atau spesifikasi tertentu, disertai kewajiban pemenuhan SNI serta pengawasan yang lebih ketat melalui verifikasi teknis dan sistem ketertelusuran (traceability).

Kekhawatiran mengenai penurunan permintaan baja nasional kembali mengemuka menyusul kabar hengkangnya mitra usaha patungan Osaka Steel Ltd dengan PT Krakatau Steel (Persero), PT Krakatau Osaka Steel.

Untuk diketahui, Osaka Steel mengumumkan penghentian operasi Krakatau Osaka Steel (KOS) lantaran terus mengalami kerugian sejak 2022, meski sempat mencatatkan laba pada 2021.

Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara signifikan mengurangi anggaran infrastruktur pada awal 2025. Efisiensi anggaran pemerintah menyebabkan permintaan baja turun tajam.

"Akibatnya, volume penjualan mengalami penurunan signifikan dan di tengah meningkatnya persaingan, margin keuntungan pun menyusut.Kondisi ini menyebabkan FCF [free cash flow] struktural terus berada pada posisi negatif sehingga kami melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kelangsungan usaha KOS," ujar Direktur Utama dan Presiden Osaka Steel Junichi Tani dalam pengumuman resmi.

Tani mengatakan, sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang stabil melalui kelanjutan usaha KOS. Oleh karena itu, Osaka Steel telah memutuskan untuk menarik diri dari operasional bisnis di Indonesia dan menghentikan kegiatan usaha KOS.