Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi di sektor hilir baja pada 2026 dinilai masih terbuka lebar, seiring kebutuhan domestik yang terus tumbuh. Namun, pemerintah disarankan lebih selektif untuk berinvestasi di sektor ini.

Tingginya minat investasi hilirisasi di industri baja tergambar dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada pekan lalu. Disebutkan, realisasi investasi hilirisasi Triwulan I/2026 mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Salah satu yang mendukung pertumbuhan tersebut yaitu industri besi dan baja dengan torehan investasi senilai Rp17 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, prospek investasi hilirisasi baja ke depan tetap positif, terutama apabila diarahkan pada pendalaman struktur industri nasional.

Kebutuhan dari sektor strategis seperti otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi masih memberikan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi produk baja bernilai tambah. “Namun demikian, arah investasi perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Dia berpendapat, investasi baru sebaiknya tidak hanya menambah kapasitas pada segmen yang sudah jenuh, tetapi difokuskan pada produk yang masih memiliki gap pasokan domestik, seperti produk baja antara, baja khusus, baja otomotif, baja untuk energi, serta produk baja rendah emisi.

“Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional, meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, tingkat utilisasi baja nasional terbilang masih rendah yakni berada di kisaran 52%. Itupun kata Harry, masih terdapat kesenjangan pasokan domestik pada sejumlah produk antara dan hilir.

Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan global berupa kelebihan kapasitas serta potensi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade), termasuk dumping. Karena itu, fokus ke depan, katanya tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga pada kualitasnya, yakni sejauh mana investasi mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan utilisasi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Investasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti special steel, otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi strategis,” jelasnya.

Penyederhanaan regulasi yang masih tumpang tindih juga perlu dilakukan, mulai dari perizinan, impor, SNI wajib, TKDN, hingga sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW), tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

IISIA juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, mengingat industri baja memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, bahan baku, logistik, hingga perdagangan dan lingkungan.

Dari sisi insentif, Harry menilai skema yang ada perlu lebih terarah untuk mendorong investasi produktif, termasuk ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, hilirisasi bernilai tambah, serta pengembangan baja ramah lingkungan (green steel).

Diperlukan dukungan terhadap biaya energi yang kompetitif bagi industri intensif energi seperti baja, serta insentif untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, riset dan pengembangan, dan peningkatan TKDN berbasis inovasi. “Skema pembiayaan yang mendukung upgrading teknologi dan substitusi impor juga menjadi penting,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Korea Selatan menghentikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam proses industrinya, termasuk sektor baja, menjadi sinyal penting bagi arah ekonomi di masa depan.

Pergeseran ini menandakan persaingan baru menuju pasar baja rendah emisi, yang perlu diantisipasi Indonesia dengan mentransformasi industri baja nasional. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, transformasi yang dilakukan Korea Selatan berimplikasi langsung pada Indonesia.

Apalagi, di saat yang sama, Danantara memberikan fasilitas pinjaman modal kerja senilai Rp8,28 triliun ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai upaya pengembangan industri baja nasional. Menurut Bhima, langkah Danantara perlu diselaraskan dengan dinamika di Korea Selatan karena berpotensi membuka peluang besar bagi perekonomian Indonesia.

“Apalagi kebutuhan baja hijau global saat ini meningkat pesat, terutama didorong oleh permintaan industri otomotif yang tumbuh lebih cepat, melampaui kapasitas produksi baja hijau dunia,” kata Bhima dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Momentum untuk mengakselerasi baja hijau nasional juga semakin besar dengan partisipasi investor internasional yang mulai mengalihkan pembiayaan ke produsen baja rendah emisi. Contohnya, pembiayaan International Finance Corporation (IFC) untuk PT Gunung Raja Paksi Tbk US$ 60 juta guna memperluas produksi baja rendah karbon berbasis EAF.

Namun, tanpa langkah transisi energi yang tegas, Indonesia terancam kehilangan daya saing. Emisi industri baja nasional melonjak 75% hanya dalam satu tahun (2019–2020) akibat ekspansi produksi. Padahal, produk baja dengan intensitas emisi tinggi berpotensi terkena tarif penyesuaian karbon seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

Selama ini, Indonesia memasok batu bara metalurgi sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok baja Asia. Namun, intensitas karbon industri baja Indonesia saat ini masih mencapai 1,6 tCO₂ per ton produk, sehingga digolongkan sebagai high-carbon steel dalam benchmark global.

Kondisi ini membuat industri baja nasional berada dalam posisi rentan ketika pasar global semakin mengutamakan material rendah karbon.

“Ketika Korea Selatan meninggalkan batu bara untuk menyelamatkan daya saing industrinya, Indonesia tidak boleh terpaku pada masa lalu. Baja hijau adalah arena baru kompetisi ekonomi Asia. Yang bertahan bukan yang paling murah, tetapi yang paling rendah emisi,” katanya.

Sebelumnya, Negeri Ginseng menyatakan resmi bergabung dengan Powering Past Coal Alliance (PPCA), sebuah aliansi global yang berupaya memajukan transisi dari PLTU menuju energi bersih.

Langkah Korea Selatan keluar dari penggunaan batu bara juga mempertegas transformasi struktural peleburan baja global dari proses blast furnace berbasis batu bara menuju teknologi Electric Arc Furnace (EAF) dan Direct Reduced Iron berbasis hidrogen hijau (H-DRI) yang menghasilkan baja rendah emisi. Perubahan inilah yang harus didorong Indonesia agar industri baja nasional tetap kompetitif di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri baja nasional tengah bersiap menghadapi rencana penerapan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa pada tahun depan. Upaya utama yang dilakukan yakni produksi baja rendah emisi atau green steel.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) adalah kebijakan Uni Eropa yang mengenakan tarif karbon pada impor barang padat karbon untuk mencegah kebocoran karbon dan memastikan persaingan adil antara produk domestik dan impor.

CBAM berfungsi sebagai pungutan yang mencerminkan harga pasar karbon UE, di mana importir harus membeli sertifikat CBAM berdasarkan emisi GRK barang impor. 
Ini bagian dari European Green Deal untuk mencapai netralitas iklim pada 2050.

Kebijakan penambahan tarif pada produk impor beremisi tinggi itu dapat menekan kinerja industri. Terlebih, ekspor ke Uni Eropa berkontribusi sekitar 12% dari total volume dan 6% dari total nilai ekspor nasional.

Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan untuk menghadapi kebijakan tersebut beberapa perusahaan anggota IISIA telah lebih dahulu berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan.

Perusahaan anggota IISIA mengoperasikan pabrik berbasis Electric Arc Furnace (EAF), dengan bahan baku baja scrap baja dan energi listrik.

“[bahan bakunya] Bukan batubara atau kokas seperti pada blast furnace,” kata Harry kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

Teknologi EAF berbasis scrap menghasilkan emisi karbon jauh lebih rendah, hanya sekitar 0,4 ton CO₂ per ton baja, dibandingkan proses konvensional yang masih mengandalkan batubara.

Beberapa perusahaan besar anggota IISIA seperti PT Krakatau Posco, PT Gunung Raja Paksi Tbk., dan PT Tata Metal Lestari diketahui aktif menjalankan berbagai inisiatif dekarbonisasi.

Misalnya, PT Krakatau Posco kini tengah mengkaji penerapan proses hydrogen-based steelmaking atau HyRex, yang menjadi salah satu teknologi masa depan untuk mencapai net zero emission (NZE).

Tak hanya itu, upaya lain yang dilakukan yakni pemasangan PLTS atap di area pabrik dan kantor, optimalisasi gas hasil samping dan panas buangan, serta sertifikasi ecolabel dan Environmental Product Declaration (EPD) untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip keberlanjutan.

Meski begitu, IISIA menilai percepatan transformasi industri baja nasional menuju produksi green steel memerlukan dukungan konkret dari seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan tersebut antara lain berupa kemudahan impor scrap sebagai bahan baku ramah lingkungan, akses energi terbarukan, serta kebijakan green procurement dari sektor publik maupun swasta.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya dukungan finansial untuk adopsi teknologi rendah karbon serta perlindungan pasar domestik selama masa transisi.

“Adopsi NZE untuk industri baja nasional memerlukan dukungan seluruh stakeholder agar tercipta persaingan yang adil dengan produk baja impor dan tidak terjadi kebocoran karbon,” terangnya.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi industri baja Indonesia di pasar global, sekaligus memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak justru melemahkan daya saing pelaku industri di dalam negeri.