REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara transparan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak bertujuan menghambat kegiatan usaha, melainkan memastikan seluruh pelaku industri beroperasi dengan aturan yang sama sehingga tercipta level playing field bagi dunia usaha.

"Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, kunjungan lapangan dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Purbaya menegaskan proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," ujarnya.

Pemerintah menilai kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Selain mendukung penerimaan negara, kepatuhan tersebut juga memastikan tidak ada pelaku usaha yang memperoleh keuntungan kompetitif secara tidak wajar dibandingkan perusahaan lain yang telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa mulai menekan aktivitas industri baja. Pelaku usaha memperingatkan gangguan pasokan listrik yang berlanjut berpotensi menghambat produksi karena proses manufaktur baja sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang stabil.

Ketua Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, pemadaman listrik di beberapa daerah telah memengaruhi operasional pabrik, meski dampaknya berbeda-beda di setiap wilayah bergantung pada durasi dan pola pengurangan beban.

"Berdasarkan informasi dari pelaku industri, di Jawa Timur pemadaman umumnya berlangsung sekitar 4 hingga 6 jam," ujarnya kepada Bisnis,Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, dengan kapasitas produksi minimal sekitar 100 ton hingga 200 ton per jam, penghentian operasi selama periode tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan produksi sekitar 400 ton hingga 1.200 ton.

Selain Jawa Timur, salah satu industri baja lapis di kawasan Cikarang juga melaporkan mengalami pemadaman listrik hingga delapan jam. Meski demikian, pemadaman dilakukan secara bergiliran sehingga tingkat dampaknya tidak sama bagi seluruh perusahaan.

Di sisi lain, pelaku industri baja di DKI Jakarta melaporkan hingga kini belum mengalami pemadaman listrik. Dengan demikian, kegiatan produksi di wilayah tersebut masih berlangsung normal.

Kendati begitu, IISIA mengingatkan bahwa keberlanjutan pasokan listrik menjadi faktor krusial bagi industri baja. Gangguan yang berlangsung lebih lama berpotensi memperbesar kerugian produksi dan mengganggu pemenuhan permintaan pasar.

"Kalau pemadaman lanjut terus, ya repot semua pastinya," tegasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerapkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa menyusul gangguan teknis pada pembangkit serta kendala pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

Bisnis.com, SEOUL – Kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan masih sangat potensial, didukung oleh sumber daya alam di Tanah Air bertemu dengan teknologi dari Negeri Ginseng. Beberapa sektor strategis yang dapat digarap seperti kendaraan listrik hingga AI.

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengatakan sejauh ini sudah banyak perusahaan Korsel yang berinvestasi di Indonesia, terutama di industri kendaraan listrik hingga baja.

"Ke depan, masih terbuka lebar [investasi Korsel di RI] terutama di sektor kendaraan listrik, semikonduktor, energi terbarukan, dan industri," kata Cecep dalam pertemuan Indonesian Next-Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dikutip Rabu (16/6/2026).

Terbaru, Cecep menunjukkan investasi dari perusahaan baja Posco Holdings yang akan menambah kerja sama dengan RI lewat produksi specialized steel atau baja bernilai tambah tinggi, termasuk untuk sektor otomotif.

Dalam catatan Bisnis, Posco Holdings menyampaikan minat untuk menambah investasi di Indonesia melalui pengembangan tahap kedua proyek PT Krakatau Posco (PTKP).

Pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan pada 1 April 2026 lalu, Posco menyerahkan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent/LOI) kepada pemerintah Indonesia untuk menjajaki peluang kerja sama lanjutan. Fokusnya yakni pada proyek pengembangan tahap kedua PTKP.

Lebih lanjut, Cecep juga mendorong kolaborasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dengan Korea Selatan. Dia mengakui penutupan Selat Hormuz sebelum ini telah menjadi "alarm" bagi seluruh dunia untuk lebih memperkuat kerja sama energi.

"Korea Selatan cukup kuat di sektor EBT, kami melihat sektor energi adalah sektor yang menjadi fokus yang perlu kita terus kembangkan dalam kerja sama hubungan Indonesia dan Korea," kata Cecep.

Tak hanya kerja sama industri berat, pihak Kedutaan Besar RI di Seoul juga mengincar kerja sama bilateral di bidang kecerdasan buatan (AI), mengingat ambisi Presiden Korea Selatan Jae-myung Lee yang ingin membawa negaranya sebagai kekuatan AI nomor 3 di dunia.

Harapannya, Indonesia dapat ikut dengan Korea Selatan dalam pengembangan AI ini pada tahap awal. Adapun, penting untuk diingat adalah pengembangan AI memerlukan peran tata kelola yang baik, baik dari sisi regulator maupun Sumber Daya Manusia.

"Di bidang AI kita juga sudah punya MoU kerja sama AI di bidang kesehatan dan kerja sama dalam pengembangan digital antara Indonesia dan Korea," ujar Cecep.

Cecep mengingatkan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Lee pada awal April 2026 ini, kedua belah pihak telah menyiapkan langkah-langkah konkrit untuk merealisasikan komitmen kerja sama.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Korea Selatan pada 1 April 2026 sudah membawa komitmen investasi Rp173 triliun dari Negeri Ginseng. Ada lebih dari 20 kesepakatan senilai US$102 miliar atau setara dengan Rp173 triliun untuk sektor strategis Indonesia.

Gayeon Jung, Wakil Direktur Jenderal untuk Urusan Asean dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, menambahkan kerja sama antara Korsel dan Indonesia berlandaskan manfaat untuk bersama, saling melengkapi, kesamaan kepentingan, dan kepercayaan yang terbangun selama lima dekade.

"Kerja sama ekonomi kita saling melengkapi. Sumber daya alam dan skala pasar Indonesia bertemu dengan teknologi, modal, dan pengalaman industrial Korea," kata Jung dalam kesempatan terpisah di Seoul.

Jung menunjukkan Indonesia telah menjadi tujuan investasi pertama di luar negeri pada tahun 1968. Kerja sama bilateral pun terus dipererat seiring berjalannya waktu, dengan masuknya perusahaan manufaktur seperti Samsung, LG, hingga CJ ke pasar Indonesia pada 1990-an.

Selanjutnya, pada awal 2020an, Korsel turut memperkuat ekosistem mobil listrik di Indonesia, terutama dengan memanfaatkan sumber daya nikel.

"Tantangan yang muncul tidak menjadi alasan untuk memperlambat kerja sama, justru itu menjadi alasan untuk memperkuat," tutup Jung.

IDXChannel - Pemerintah Indonesia memperluas cakupan kerja sama ekonomi dengan Jerman, terutama dalam pengembangan sektor mineral kritis dan penataan industri baja nasional. Langkah ini turut melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia guna memastikan investasi yang masuk selaras dengan agenda hilirisasi serta penguatan teknologi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan delegasi bisnis Jerman menunjukkan ketertarikan yang besar untuk mendalami potensi komoditas strategis di Tanah Air.

Seturut itu, Indonesia juga mencermati kondisi pasar baja global yang tengah mengalami tekanan kapasitas di kawasan Eropa sehingga arah kerja sama akan dialihkan ke sektor yang lebih prospektif.

"Mereka tertarik terkait dengan rare earth juga termasuk nikel, namun saya sampaikan bahwa saat ini Eropa sedang memotong produksi baja karena ada excess capacity dari 80 juta ke 40 juta ton sehingga kita fokus ke sektor lain yang masih terbuka," ujar Airlangga selepas pertemuan dengan delegasi Jerman di Kantor Kementerian Perekonomian, Senin (15/6/2026).

Meskipun pasar global dinamis, Airlangga menekankan bahwa para pemodal asal Jerman tetap memandang Indonesia sebagai destinasi investasi yang stabil dan menjanjikan untuk jangka panjang. Indonesia dinilai telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang memiliki peran signifikan dalam konstelasi ekonomi dunia berkat fundamental yang kokoh.

"Investor Jerman bersifat long-term dan tidak memonitor saham harian, apalagi mereka melihat Indonesia sebagai middle power atau negara kekuatan menengah yang semakin lama semakin penting," kata dia.

Tren hubungan dagang kedua negara juga mulai bergeser dari sekadar impor barang modal menjadi kemitraan berbasis transfer teknologi dan penguatan rantai pasok secara menyeluruh. Pemerintah kini tengah membidik penguatan kapasitas produksi komponen berteknologi tinggi melalui pendalaman ekosistem pusat industri yang sudah ada.

"Indonesia secara spesifik meminta penguatan ekosistem semikonduktor, apalagi perusahaan Jerman seperti Infineon sudah beroperasi di Batam sehingga kita ingin kerja sama ini diperdalam lagi," kata Airlangga.

Dalam momen bersamaan, Kadin Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjembatani animo pengusaha Jerman dalam memanfaatkan momentum perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa-Indonesia (EU-CEPA). Antusiasme Jerman sebagai motor ekonomi Uni Eropa dipandang sebagai peluang besar untuk mempercepat proses industrialisasi nasional melalui kucuran modal asing yang lebih masif pada sektor-sektor masa depan.

"Terlihat animo besar untuk berdagang memanfaatkan EU-CEPA, termasuk keinginan mereka menambah investasi pada sektor mineral kritis, energi transisi, hingga advanced manufacturing," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - PT Krakatau Steel Tbk (Persero) menggandeng perusahaan raksasa Tiongkok yaitu Hebei International Trade Group Co., Ltd, sebagai langkah awalmeningkatkan kemampuan sehinggadapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap baja impor . Kerja sama perdagangan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama Krakatau Steel Dr. Akbar Djohan dan Chairman Hebei International Trade Group Co., Ltd, Zhang Yougui di Gedung Krakatau Steel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hadir dalam penandatanganan MoU, delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Zhao Chenxin dan sejumlah pelaku industri baja dari Negeri Tirai Bambu. Juga hadir dan memberi sambutan, Gubernur Banten, Andra Soni.

”Melalui kerja sama perdagangan ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor baja,” kata Akbar Djohan.

KRAS Ambil Bagian dalam Hilirisasi Nasional Fase 2: Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional



Ia jugamenambahkan, Krakatau Steel telah menyiapkan lahan sekitar 2.000 hektare di kawasan ekonomi khusus guna mendukung masuknya investasi baru di sektor industri baja . Ke depan, pabrik-pabrik baja dari Tiongkok diharapkan membangun fasilitas produksi langsung di Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku dari Krakatau Steel.

“Kami ingin industri baja dibangun di Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ucapnya.

Gubernur Banten Andra Soni optimistis masuknya mitra asal Provinsi Hebei, Tiongkok, akan memperkuat industrialisasi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon sebagai pusat industri baja nasional. Menurutnya kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Banten sebagai kawasan industri nasional.

Andra Soni juga menilai, keberadaan Krakatau Steel sebagai industri hulu strategis didukung potensi besar yang dimiliki Banten, terutama keberadaan pelabuhan internasional di Cilegon dengan kedalaman alami hingga 21 meter. Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi daya tarik penting bagi investor global untuk mengembangkan industri baja terintegrasi di Banten.

Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS



Selain memiliki infrastruktur industri yang kuat, wilayah tersebut dinilai sangat mendukung pengembangan hilirisasi dan distribusi industri skala besar. “Ini menjadi momentum penting bagi industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Andra.

Sementara itu, Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Tiongkok Zhao Chenxin menyampaikan, bahwa Provinsi Hebei merupakan salah satu pusat industri baja terbesar di Tiongkok yang kini berkembang dengan dukungan teknologi modern dan ramah lingkungan.

Ia menilai Indonesia memiliki prospek besar dalam pengembangan industri baja jangka panjang. Selain memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara, investasi tersebut juga diharapkan mendorong transfer teknologi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Kerja sama hari ini kami harapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih besar di masa depan,” ujar Zhao Chenxin.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja dinilai memegang peran krusial dalam ambisi Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi 8% melalui industrialisasi. Namun di tengah meningkatnya kebutuhan baja domestik, industri ini justru menghadapi tekanan berat akibat banjir impor murah hingga rendahnya daya saing biaya produksi.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, baja bukan sekadar salah satu subsektor manufaktur, melainkan fondasi utama bagi hampir seluruh industri strategis nasional. Muai dari konstruksi, otomotif, galangan kapal, alat berat, infrastruktur hingga pertahanan sangat bergantung pada kekuatan industri baja domestik.

“Hampir tidak ada negara industri besar yang berhasil tumbuh tanpa industri baja yang kuat. Jepang, Korea Selatan, dan China menunjukkan pola yang sama. Industrialisasi mereka selalu diawali penguatan industri hulunya, terutama baja,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Kamis (29/5/2026).

Dia menjelaskan, kondisi industri baja nasional saat ini cukup ironis. Di tengah meningkatnya kebutuhan baja akibat pembangunan infrastruktur, program tiga juta rumah, serta pengembangan kawasan industri, sejumlah pabrik baja nasional justru mulai menghentikan operasional.

Kondisi tersebut katanya menunjukkan kontradiksi dalam agenda industrialisasi nasional. Saat permintaan tumbuh, kapasitas produksi dalam negeri justru melemah sehingga ketergantungan terhadap impor semakin besar.

Yusuf menjelaskan, salah satu persoalan utama industri baja nasional adalah belum terintegrasinya rantai produksi hingga produk baja berkualitas tinggi seperti hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil (CRC) premium. Padahal, kebutuhan baja spesifikasi tinggi terus meningkat seiring perkembangan industri otomotif, alat berat, hingga manufaktur presisi.

Dia menjelaskan, baja untuk industri strategis membutuhkan standar teknis yang jauh lebih kompleks, mulai dari kandungan logam yang presisi, ketebalan yang konsisten, hingga kualitas permukaan yang stabil. Produksi baja jenis tersebut membutuhkan teknologi tungku dan proses rolling yang canggih serta investasi besar.

“Selama ini sebagian besar kapasitas baja nasional masih terkonsentrasi pada produk standar untuk kebutuhan konstruksi umum. Untuk grade tertentu seperti HRC alloy yang digunakan industri otomotif dan manufaktur presisi, impor masih sulit dihindari,” katanya.

Selain persoalan teknologi, industri baja domestik juga menghadapi tekanan struktural dari produsen global seperti China, Korea Selatan, dan India. Yusuf menyampaikan, skala produksi menjadi faktor utama yang membuat harga baja impor jauh lebih kompetitif dibandingkan produk lokal.

China, misalnya, memproduksi baja mendekati satu miliar ton per tahun sehingga mampu menciptakan efisiensi biaya produksi dalam skala besar. Sebagian kecil saja dari produksi China yang masuk ke Indonesia, disebut sudah mampu melampaui kapasitas produksi baja nasional.

Di sisi lain, produsen baja domestik masih dibebani tingginya harga gas industri serta mahalnya biaya logistik antarwilayah. Kondisi tersebut membuat industri baja nasional kalah efisien sejak awal dibandingkan kompetitor luar negeri.

“Ketika permintaan domestik di China melemah, kelebihan produksinya kemudian dibanjirkan ke pasar ekspor dengan harga sangat murah. Inilah yang memicu dugaan praktik dumping dan membuat pasar baja Indonesia sangat rentan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara (BMADS) atas impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. (WISCO), Republik Rakyat China.

Melalui aturan tersebut, impor produk Hot Rolled Coil (HRC) asal WISCO dikenakan BMADS sebesar 17,50 persen. Kebijakan itu mulai berlaku pada 27 Mei 2026 dengan masa berlaku selama enam bulan.

Penerbitan kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan darurat bagi industri baja nasional yang tengah menghadapi tekanan akibat maraknya praktik dumping produk baja asal China.

Berdasarkan Laporan Sementara Hasil Penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) tertanggal 13 Januari 2026, volume impor HRC dari WISCO meningkat signifikan hingga 82,63 persen selama periode penyelidikan.

Nilai transaksi impor tersebut disebut mencapai triliunan rupiah. Temuan itu memperkuat indikasi adanya praktik dumping yang dinilai merugikan industri baja domestik.

Industri baja sambut positif kebijakan BMADS

Kebijakan BMADS mendapat respons positif dari pelaku industri baja nasional. The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menilai penerbitan aturan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha di tengah tingginya tekanan akibat lonjakan impor baja.

Executive Director IISIA Harry Warganegara mengatakan, kebijakan itu menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan BMADS ini karena menjadi bukti nyata keberpihakan Pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri,” ujar Harry dalam keterangannyak, Selasa (26/5/2026).

Harry juga mengapresiasi langkah KADI dalam melakukan penyelidikan yang menjadi dasar penerbitan kebijakan tersebut.

Dalam laporan sementara KADI disebutkan praktik dumping yang dilakukan WISCO memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian yang dialami industri baja nasional.

Kerugian itu tercermin dari penurunan penjualan domestik, turunnya laba operasional, hingga tekanan terhadap harga jual produk baja dalam negeri.

Menurut Harry, penerapan BMADS tidak hanya membantu industri nasional menghadapi praktik perdagangan tidak adil, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan fiskal.

Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan sinergi antar kementerian, termasuk dukungan Kementerian Perindustrian dalam memperkuat industri manufaktur nasional dan menjaga iklim investasi.

“Penerapan BMADS juga dapat meningkatkan utilisasi kapasitas industri strategis nasional serta mendukung agenda pertumbuhan ekonomi,” kata Harry.

INDEF soroti ancaman dumping terhadap industri baja

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai praktik dumping baja impor menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri baja nasional.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan, dampak dumping tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga penurunan kapasitas produksi hingga penutupan pabrik.

“Dampak utamanya meliputi deindustrialisasi, PHK massal, dan ketidakmampuan bersaing dari sisi harga akibat praktik dumping serta manipulasi kode HS. Kondisi ini bahkan memaksa beberapa produsen menghentikan operasionalnya, seperti PT Krakatau Osaka Steel,” ujar Esther.

Menurut Esther, banjir impor baja murah menyebabkan produsen domestik kehilangan pangsa pasar karena produk impor dijual jauh di bawah harga wajar.

Akibatnya, industri baja nasional menghadapi penumpukan stok yang tidak terserap pasar. Kondisi tersebut memaksa perusahaan mengurangi operasional dan kapasitas produksinya.

Penurunan produksi pada akhirnya juga berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan serius, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya persaingan industri internasional.

Industri baja dinilai strategis

Di tengah tekanan impor, keberpihakan terhadap industri strategis nasional dinilai semakin penting.

Industri baja disebut menjadi fondasi utama pembangunan nasional karena menopang berbagai sektor strategis, mulai dari konstruksi, infrastruktur, otomotif, hingga manufaktur.

Karena itu, penerbitan BMADS dipandang tidak hanya sebagai kebijakan proteksi perdagangan, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri nasional.

Kebijakan tersebut juga dinilai bertujuan melindungi lapangan kerja, memperkuat daya saing industri dalam negeri, serta menjaga kemandirian industri nasional secara berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja nasional dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar, menyusul rendahnya tingkat konsumsi baja per kapita Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi itu dipandang sebagai peluang strategis untuk mendongkrak utilisasi pabrik baja domestik sekaligus memperkuat industrialisasi.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) Hernowo mengatakan konsumsi baja per kapita Indonesia saat ini baru berada di kisaran 65–66 kilogram per orang per tahun. Angka itu masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai sekitar 150 kilogram per kapita.

“Di Asia Tenggara konsumsi baja kita paling rendah. Padahal konsumsi baja merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa,” ujar Hernowo, saat ditemui Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kebutuhan dan konsumsi baja suatu negara berpotensi makin tinggi seiring dengan kemajuan yang meningkat. Karena itu, dia memandang rendahnya konsumsi baja domestik justru menunjukkan masih terbukanya peluang pertumbuhan industri baja nasional.

Hernowo menjelaskan bahwa konsumsi baja Indonesia dapat menyamai level rata-rata negara-negara di Asia Tenggara apabila konsumsi baja domestik mampu meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 130 kilogram per kapita.

Dia melanjutkan besarnya potensi pasar Indonesia juga menjadi alasan banyak produsen baja asing, khususnya dari Cina, tertarik masuk ke pasar domestik. Di sisi lain, kondisi tersebut memunculkan tantangan serius bagi produsen lokal di tengah derasnya arus impor baja murah.

Persaingan industri baja saat ini dia sebut tidak lagi sekadar antarkorporasi, melainkan telah menjadi kompetisi antarnegara. “Kalau kita bersaing sebagai perusahaan saja pasti gak bisa. Makanya baja ini harus di-handle government to government,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara menyampaikan bahwa derasnya arus impor baja murah telah memberi dampak signifikan terhadap industri baja domestik. Tekanan impor membuat harga pasar dalam negeri tertekan sehingga margin produsen lokal terus menyusut.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan utilisasi industri baja nasional sulit meningkat ke level ideal. Saat ini, utilisasi pabrik baja nasional masih berada di kisaran 52%–52,7%, jauh di bawah tingkat sehat industri yang diperkirakan mencapai sekitar 80%.

“Tekanan impor murah menyebabkan harga pasar domestik tertekan, margin industri mengecil, dan utilisasi pabrik baja nasional sulit naik ke tingkat yang sehat,” sebutnya.

Harry menuturkan dampak kondisi tersebut tidak hanya tecermin pada penurunan produksi, tetapi juga mulai mengganggu keberlanjutan investasi industri baja nasional. Jika tekanan impor terus berlangsung, lanjutnya, industri berisiko menghadapi penundaan investasi, pelemahan daya saing, gangguan arus kas, hingga potensi pengurangan tenaga kerja.

“Industri baja adalah industri padat modal dan strategis, sehingga kepastian pasar domestik menjadi faktor penting bagi keberlanjutan investasi,” tegas Harry.

Oleh sebab itu, IISIA menilai penguatan instrumen perlindungan perdagangan menjadi krusial untuk menjaga industri baja nasional di tengah kelebihan kapasitas baja global yang memicu banjir produk impor ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Harry mengatakan kebijakan safeguard, antidumping, maupun tingkat komponen dalam negeri (TKDN) merupakan instrumen penting dalam melindungi industri baja nasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dinilai masih bergantung pada kecepatan implementasi, ketepatan sasaran, hingga konsistensi pengawasan di lapangan.

Selama ini instrumen trade remedies kerap dipandang bersifat reaktif karena membutuhkan proses pembuktian yang panjang. Di sisi lain, arus impor dapat bergerak cepat melalui perubahan kode HS, perubahan negara asal, maupun praktik circumvention.

Dia lantas berharap kebijakan TKDN didukung pemetaan kapasitas produksi baja domestik yang akurat, sistem verifikasi yang kuat, serta komitmen pengguna akhir untuk benar-benar memprioritaskan produk lokal ketika sudah tersedia secara teknis dan komersial.

“IISIA memandang perlindungan industri baja nasional bukan bentuk proteksionisme sempit, melainkan bagian dari fair trade, penguatan industri strategis, dan upaya menjaga kemandirian industri nasional di tengah kelebihan kapasitas baja global,” tuturnya.

Baja Lokal Tembus Standar Internasional

Di tengah serangkaian tantangan ini, produk baja lapis buatan Indonesia baru-baru ini mendapat pengakuan di pasar global setelah berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa, di tengah ketatnya hambatan dagang internasional serta penerapan standar emisi karbon yang semakin tinggi.

Produsen baja lapis nasional PT Tata Metal Lestari (TML) pada Jumat (22/5/2026) diketahui melepas ekspor produk baja lapis ke Amerika Serikat dan Polandia dari fasilitas produksinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ekspor tersebut dinilai menjadi pencapaian penting bagi industri baja nasional karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

VP Operations Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan produk baja nasional mampu memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran atau traceability yang kini menjadi syarat utama pasar global.

“Untuk pertama kalinya, baja lapis Indonesia mendapatkan Pre-Validation Report atau CBAM,” ujarnya.

Dalam skema CBAM Uni Eropa, industri baja Indonesia sebelumnya disebut memperoleh default value emisi karbon sebesar 8,2 ton CO₂ per ton produk. Namun, melalui proses verifikasi awal, Tata Metal Lestari berhasil mencatatkan emisi sekitar 2,2 ton CO₂ per ton produk, setara dengan standar industri baja di Jepang dan sejumlah negara maju lainnya.

Menurut Stephanus, capaian tersebut membuka peluang lebih besar bagi produk baja nasional untuk masuk ke pasar Eropa yang kini memperketat pelaporan emisi karbon terhadap produk manufaktur impor.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100% baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel Tbk. Penggunaan bahan baku domestik itu dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability dari pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dia menegaskan keberhasilan ekspor tersebut sekaligus membuktikan bahwa produk baja Indonesia mampu memenuhi ketentuan perdagangan internasional di tengah tuduhan praktik circumvention yang kerap diarahkan kepada produk baja Asia.

“Amerika menuduh kita menggunakan baja dari Vietnam maupun China. Tapi ini bisa kita buktikan bahwa hari ini baja Indonesia 100% diproduksi di Indonesia dan masuk ke Amerika,” katanya.

Adapun produk yang diekspor meliputi baja lapis aluminium seng bermerek Nexalume, baja lapis seng Nexium, dan baja lapis warna Nexcolor. Ekspor ke Polandia diketahui memperluas pasar Eropa bagi TML setelah sebelumnya menembus Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin.

Stephanus menjelaskan pemilihan pasar Amerika Serikat dan Eropa dilakukan karena kedua kawasan tersebut dikenal sebagai pasar paling ketat bagi industri baja global. Karena itu, keberhasilan menembus dua pasar tersebut menjadi indikator daya saing produk baja nasional di tingkat internasional. “Kalau kita bisa masuk Amerika dan Eropa, pasar lain akan jauh lebih mudah,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tata kelola ekspor yang tengah disiapkan pemerintah dinilai dapat membantu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus menopang daya saing industri baja nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel Hernowo mengatakan, pelemahan kurs menjadi salah satu tantangan utama bagi industri baja domestik karena sebagian bahan baku produksi masih harus didatangkan dari luar negeri.

“Material kita sebagian bahan bakunya masih impor dan itu sangat tergantung kepada nilai tukar,” ujar Hernowo di sela pelepasan ekspor baja lapis PT Tata Metal Lestari, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, industri baja nasional belum sepenuhnya dapat menggunakan bahan baku lokal lantaran kadar besi atau Fe bijih domestik masih relatif rendah, yakni sekitar 58%—62%. Sementara itu, bahan baku impor memiliki kandungan Fe hingga 75%—80% sehingga lebih efisien digunakan dalam proses produksi baja.

Oleh karena itu, produsen baja nasional masih harus mencampur bahan baku lokal dan impor untuk menjaga kualitas produk. “Jadi namanya bisnis industri begini itu tidak bisa 100% lokal misalnya batu, kita harus mix dengan batu impor yang kandungannya mungkin 75%-80%. Jadi yang seperti ini itu sangat terpengaruh oleh exchange rate,” jelas Hernowo.

Dalam kondisi tersebut, Hernowo memandang langkah pemerintah menata devisa hasil ekspor menjadi penting agar aliran valuta asing dari aktivitas perdagangan internasional dapat menopang stabilitas rupiah.

“Pemerintah sepertinya ingin membantu pemain-pemain yang sering transaksi dengan luar negeri supaya foreign currency yang masuk bisa tertata dengan bagus. Mudah-mudahan bisa memperkuat kembali nilai tukar rupiah,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Memperkuat Industri Baja Nasional

Di sisi lain, Hernowo menyampaikan prospek industri baja nasional masih sangat besar seiring rendahnya konsumsi baja domestik yang baru berada di kisaran 65—66 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai sekitar 150 kilogram per kapita per tahun.

Menurut Hernowo, konsumsi baja per kapita merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara “Semakin maju sebuah negara, konsumsi baja per kapita per tahun itu semakin tinggi,” katanya.

Kendati demikian, rendahnya konsumsi baja nasional justru dinilai menjadi peluang besar bagi pertumbuhan industri baja domestik dalam jangka panjang. “Kalau kita bisa menaikkan dua kali lipat saja, itu sudah setara rata-rata Asia Tenggara,” ujarnya.

Besarnya potensi pasar domestik tersebut, lanjut Hernowo, juga menjadi alasan banyak produsen baja asal China masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, dia meminta seluruh pelaku industri dan pemerintah memperkuat kolaborasi menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen baja lapis nasional, PT Tata Metal Lestari, berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa di tengah ketatnya hambatan dagang global dan meningkatnya standar emisi karbon internasional.

Perseroan pada hari ini melepas ekspor baja lapis ke Amerika Serikat dan Polandia dari fasilitas produksinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pelepasan ekspor itu dinilai menjadi tonggak penting bagi industri baja nasional karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

“Untuk pertama kalinya, baja lapis Indonesia mendapatkan Pre-Validation Report atau CBAM,” ujar VP Operations Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi saat melepas ekspor baja lapis, Jumat (22/5/2026).

Industri baja Indonesia sebelumnya disebut memperoleh default value emisi karbon sebesar 8,2 tCO2 per ton produk dalam skema CBAM Uni Eropa. Namun, melalui proses verifikasi awal, Tata Metal Lestari mampu mencatatkan angka emisi sekitar 2,2 tCO2 per ton produk, setara dengan standar industri baja di Jepang dan negara maju lainnya.

Capaian itu membuka peluang lebih besar bagi produk baja nasional untuk masuk ke pasar Eropa yang kini menerapkan standar pelaporan emisi karbon secara ketat terhadap produk manufaktur impor.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100% baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel Tbk. Penggunaan bahan baku domestik tersebut dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability pasar internasional, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dengan ini, lanjut Stephanus, TML ingin menunjukkan bahwa industri nasional masih memiliki peluang untuk ekspor di Tengah diberlakukannya kebijakan tarif Section 232 dan anti circumvention Amerika Serikat serta dinamika ekonomi global.

“Amerika menuduh kita menggunakan baja dari Vietnam maupun China. Tapi ini bisa kita buktikan bahwa hari ini, baja Indonesia 100% yang diproduksi di Indonesia, yang akan masuk ke Amerika. Bukan baja yang menggunakan circumvention,” tegasnya.

Adapun produk yang diekspor TML meliputi baja lapis aluminium seng (BJLAS) bermerek Nexalume, baja lapis seng (BJLS) Nexium, dan baja lapis warna Nexcolor.

Stephanus menyebut, pemilihan AS dan Eropa sebagai tujuan ekspor bukan tanpa alasan. Kedua pasar tersebut terbilang paling sulit ditembus pelaku industri baja global.

Oleh karena itu, bila baja nasional berhasil diekspor ke dua benua tersebut, pasar-pasar lain akan menjadi lebih mudah. “Tapi ini juga tidak terlepas karena adanya dinamika politik dan dinamika geopolitik yang banjirnya produk-produk impor, khususnya di Asia Tenggara yang membuat kita juga tidak bisa mengekspor ke dalam Asia Tenggara ini sendiri,” tambahnya.

Dengan dinamika tersebut, TML katanya tahun ini fokus untuk menyuplai baja lapis di Uni Eropa. Adapun sejak pecah perang Amerika Serikat dan Iran dalam tiga bulan terakhir, nilai ekspor perusahaan ke sejumlah negara pada tahun ini tercatat sekitar US$3,6 juta.

Angka tersebut terbilang turun dibandingkan periode ang sama tahun lalu senilai US$10 juta. “Dengan US$3,6 juta ini sudah cukup baik,” sebut Stephanus.

Ekspor ke Polandia sekaligus memperluas penetrasi pasar Eropa bagi Tata Metal Lestari. Sebelumnya, perusahaan telah mengekspor produk ke Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin.

Sebagai bagian dari Tatalogam Group, Tata Metal Lestari diketahui memiliki fasilitas produksi di Cikarang dan Purwakarta dengan total kapasitas mencapai 345.000 metrik ton per tahun. Selain mengantongi berbagai sertifikasi nasional dan internasional, perusahaan juga menjalankan sejumlah inisiatif keberlanjutan seperti Environmental Product Declaration (EPD), pelaporan ESG, pelaporan CDP, hingga sertifikasi industri hijau.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Krakatau Steel (KRAS) Hernowo mengatakan, kesinambungan ekspor menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional dari sektor hulu hingga hilir. Terlebih TML mampu meraih angka emisi sekitar 2,2 tCO2 per ton produk, pada verifikasi awal .

“Ini tentunya effort yang luar biasa, pengalamannya pasti sangat penting buat kita di industri baja. Saya apresiasi kemampuan ekspor Tata Metal masih terus berlangsung di tengah hambatan perdagangan yang semakin besar,” katanya.

Hernowo menambahkan Krakatau Steel akan terus mendukung pasokan bahan baku bagi industri baja antara, termasuk Tata Metal Lestari, guna mendukung target pengembangan industri steel making nasional hingga 1,5 juta ton per tahun.

Perseroan katanya ingin meningkatkan konsumsi baja nasional per kapita yang saat ini masih mencapai 65 kg per orang per tahun. Sementara negara tetangga seperti Malaysia sudah 150 kg ton per kapita per orang per tahun.

“Jadi di Asia Tenggara, konsumsi baja kita itu paling rendah hari ini. Padahal konsumsi baja adalah salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa,” tegasnya.

pergerakan nilai tukar sangat memengaruhi biaya produksi industri baja, sehingga langkah pemerintah dalam menata arus ekspor dapat membantu menjaga stabilitas kurs nasional

Bekasi (ANTARA) - Pelaku industri baja nasional meyakini kebijakan pemerintah terkait tata kelola ekspor dapat membantu memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika tantangan global.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Hernowo di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, mengatakan fluktuasi nilai tukar menjadi salah satu tantangan bagi industri baja nasional karena sebagian bahan baku masih harus didatangkan dari luar negeri.

Menurut dia, pergerakan nilai tukar sangat memengaruhi biaya produksi industri baja, sehingga langkah pemerintah dalam menata arus ekspor dapat membantu menjaga stabilitas kurs nasional.

"Pemerintah sepertinya ingin membantu pemain-pemain kayak kita yang sering transaksi dengan luar negeri dengan cara menata supaya kalau kita ekspor, ini exchange rate foreign currency yang masuk bisa tertata dengan bagus, mudah-mudahan bisa memperkuat kembali nilai tukar rupiah,” tuturnya.

Sementara itu, Vice President Operations PT Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi yang menilai kondisi nilai tukar saat ini masih cukup menantang bagi dunia usaha karena dipengaruhi ketidakpastian global.

“Exchange rate memang ini cukup challenging karena ini suatu isu global yang memang membuat pengusaha ini adalah suatu kondisi yang uncertain,” ujar Stephanus.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap mengikuti arahan pemerintah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pasar domestik sekaligus meningkatkan ekspor guna memperkuat cadangan devisa nasional.

“Tapi tentu kami sesuai dengan instruksi Bapak Presiden yaitu pertama kita pastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita tingkatkan ekspor, supaya kita bisa bawa lagi dolar itu ke Indonesia supaya untuk meningkatkan devisa yang ada,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Adapun BUMN tersebut yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nama Alexey Mordashov mengacu pada sosok Bos Baja Rusia dengan kekayaan US$36,9 miliar atau setara Rp647,04 triliun (kurs Rp17.533) per Mei 2026, menurut Forbes Billionaires.

Mordashov merupakan pemegang saham mayoritas dan pemimpin Severstal, salah satu perusahaan baja dan pertambangan terbesar di Rusia.

Bos besar perusahaan baja itu juga masih mempertahankan gelarnya sebagai orang terkaya di Rusia.

Pria yang dijuluki "anak buruh jadi miliarder" itu dikenal memiliki kemampuan kalkulasi tajam, ambisi tanpa kompromi, dan kebal terhadap terjangan badai termasuk geopolitik saat ini.

Kabar teranyar, Superyacht mewah bernama Nord milik Mordashov dikabarkan melenggang melintasi Selat Hormuz pada April lalu. 

Padahal, itu area krusial bagi jalur distribusi energi dunia yang diblokir Iran sejak memanasnya geopolitik dengan Amerika Serikat dan Israel akhir Februari. 

[Gambas:Youtube]

Sosok Mordashov turut menjadi salah satu simbol ketahanan perusahaan Rusia. Dari anak pekerja buruh hingga menjadi maestro baja yang digempur sanksi global, kisah hidupnya mencerminkan bahwa adaptasi cepat dalam bisnis menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup.

Buruh Pabrik

Langkah Mordashov untuk menjadi miliarder Rusia berawal dari gelar yang disandangnya sebagai anak dari buruh penggilingan baja biasa. Masa kecilnya akrab dengan deru mesin dan aroma besi, yang kemudian lingkungan membentuk etos kerjanya.

Mordashov muda dikenal memiliki bakat dalam hal angka dan menempatkannya ke posisi Direktur Keuangan di sebuah pabrik baja lokal saat usianya masih sangat muda. Dari sana pula takdirnya berubah, ketika direktur pabrik yang sepuh memerintahkan Mordashov muda untuk membeli saham-saham pabrik dari para pekerja.

Upaya tersebut dilakukan agar aset perusahaan tidak jatuh ke tangan pihak asing atau oportunis luar. Hal itu sekaligus menjadi langkah awal Mordashov melangkah menjadi miliarder, dengan mengonsolidasikan mayoritas saham tersebut untuk dirinya sendiri.

Kini, Mordashov menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan baja Severstal yang ia pimpin sebagai CEO selama 19 tahun, sebelum akhirnya mengundurkan diri pada 2015.

Pada 2022, ia sempat dikenakan sanksi oleh negara Barat dan segera mentrasfer kepemilikan aset-aset pentingnya, termasuk saham perusahaan rekreasi TUI dan perusahaan Nordglod. Kini, kepemilikan sahamnya di Severstal tersisa 77 persen setelah sempat kehilangan US$400 juta pada 2022 imbas sanksi Barat.

Sanksi Barat

Mordashov menjadi salah satu yang terdampak konflik Perang Ukraina dan Rusia hingga dijatuhi sanksi Barat sejak 2022 hingga saat ini. Salah satu alasannya, karena kedekatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Saat sanksi dijatuhkan, Mordashov sempat mengeluarkan pernyataan yang menyebut konflik sebagai "tragedi dua bangsa persaudaraan" dan menegaskan bahwa dirinya "sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketegangan politik saat ini".

Namun, Uni Eropa secara tegas menyatakan bahwa Mordashov adalah sekutu finansial Putin yang mendapatkan keuntungan dari aneksasi Krimea dan destabilisasi Ukraina. Akibatnya, aset-asetnya di Eropa (termasuk kapal pesiar mewah senilai ratusan juta dolar) dibekukan atau disita.

Tertutupnya akses ke pasar Barat, membuat Mordashov sepenuhnya merapat ke kubu Kremlin. Sepanjang 2025 hingga Mei 2026, Mordashov secara bertahap memindahkan struktur kepemilikan Severstal dari perusahaan cangkang di luar negeri (offshore) ke wilayah yurisdiksi domestik Rusia.

Mordashov dan Putin

Pria yang memiliki tujuh anak tersebut diketahui dekat dengan orang nomor satu di Rusia, Vladimir Putin. Bukan hanya sebagai pengusaha, Mordashov juga menjadi bagian dalam lingkaran ekonomi krusial untuk stabilitas rezim Putin.

Kehadiran Severstal digadang-gadang sebagai wujud dukungan Mordashov untuk infrastruktur Rusia. Hal itu dilakukan dengan menyediakan lapangan kerja massal, hingga menyetorkan pajak dalam jumlah besar ke kas Negeri Beruang Putih tersebut.

Bos kelahiran Cherepovets 60 tahun lalu itu juga dipercaya mengamankan proyek-proyek strategis Rusia. Ia tak segan menginvestasikan kekayaannya di sektor-sektor yang menurut Putin penting untuk keamanan nasional.