Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan merespons polemik terkait Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disorot karena tidak memiliki petugas Bea Cukai dan Imigrasi.

Luhut mengakui bahwa dirinya memberi izin pembangunan Bandara IMIP dalam rapat bersama sejumlah instansi terkait. Menurutnya, izin pembangunan lapangan terbang di kawasan industri tersebut dibutuhkan sebagai fasilitas pendukung bagi investor.

Dia mengklaim pemberian fasilitas serupa merupakan hal yang lazim dilakukan di negara kompetitor investasi seperti Vietnam dan Thailand. Luhut menggarisbawahi bahwa bandara tersebut berstatus khusus domestik.

"Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini menekankan bahwa pemerintah saat itu tidak pernah memberikan izin bagi bandara di Morowali maupun Weda Bay untuk beroperasi sebagai bandara internasional. Oleh karena itu, sambungnya, ketiadaan petugas kepabeanan dan imigrasi di lokasi tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," tegasnya.

Terkait dominasi investasi China di kawasan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa keputusan menggandeng Tiongkok didasari oleh realitas pasar dan kesiapan teknologi saat itu. Dia menceritakan bahwa setelah mempelajari berbagai opsi, hanya Tiongkok yang siap memenuhi kebutuhan hilirisasi Indonesia.

Bahkan, Luhut mengklaim ketertinggalan teknologi Amerika Serikat (AS) dibandingkan China dalam sektor ini telah dikonfirmasi langsung oleh CEO Tesla, Elon Musk.

"Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini—dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok," papar Luhut.

Meski demikian, Luhut memastikan investasi tersebut tidak berjalan tanpa syarat. Dia menetapkan empat ketentuan utama bagi investor, yakni penggunaan teknologi ramah lingkungan, prioritas tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi hulu-hilir, serta kewajiban transfer teknologi (capacity building).

Dampak dari kebijakan hilirisasi ini, menurut Luhut, telah terbukti secara angka. Ekspor yang dulunya hanya berupa bijih nikel (nickel ore) senilai US$1,2 miliar, kini telah bertransformasi menjadi produk bernilai tambah seperti stainless steel hingga katoda.

"Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$34 miliar dan akan meningkat menjadi US36 miliar—US$38 miliar pada tahun ini," ungkapnya.

Luhut pun meminta semua pihak untuk tidak mudah berburuk sangka dan mempolitisasi kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Dia berharap publik mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program strategis yang telah berjalan membutuhkan proses yang panjang dan konsisten.

Polemik Bandara IMIP

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa Bandara IMIP memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi ketika meninjau latihan TNI di Morowali.

Fakta tersebut disoroti banyak pihak, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya mengaku bingung dengan ketidakhadiran petugas Bea Cukai dan Imigrasi di Bandara IMIP. Dia mengira Bandara IMIP sempat mendapatkan perlakuan khusus dari otoritas sehingga perlunya evaluasi.

"Saya enggak ngerti kenapa enggak ada Imigrasi ya sama Bea Cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku siap mengirim personel Bea Cukai ke Bandara IMIP apalagi ditugaskan.

"Nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh dari kami, petugas Bea Cukai, saya sudah siap. Kalau Imigrasi mesti bisa ngomong dengan Pak Silmy [wakil menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan] dan menterinya [Agus Andrianto]," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah menjadi hangat dalam perbincangan masyarakat.

Isu tersebut mencuat karena berdasarkan tinjauan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Bandara IMIP tak memiliki otoritas Bea Cukai maupun imigrasi.

Melihat kedudukannya dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025, bandara tersebut telah ditetapkan sebagai internasional. Namun, dalam web Kementerian Perhubungan, saat ini Bandara IMIP masih berstatus operasi 'Khusus' dan penggunaan 'Domestik'.

Lantas, apa sebenarnya perbedaan bandara khusus dengan bandara komersial?

Menurut Undang-Undang (UU) No. 1/2009 tentang Penerbangan, terdapat bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagai kawasan mendarat dan lepas landas pesawat udara.

Bandara umum atau komersial adalah bandara udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta dan bandara lainnya yang dikelola oleh InJourney Airports.

Bandara umum pun terbagi antara domestik dan internasional. Saat ini, terdapat 36 bandara umum yang berstatus internasional di Indonesia.

Perbedaan mencolok dari domestik dan internasional, yakni internasional memiliki petugas Custom, Immigration, Quarantine (CIG) atau bea cukai, imigrasi, dan karantina, sementara domestik tak memilikinya.

Bandara Khusus

Sementara bandara khusus hanya melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Termasuk dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri dan bersifat sementara.

Bandara khusus juga dapat berubah status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara.

Bentuk kegiatan penerbangan dari dan ke bandara khusus yang diperbolehkan adalah angkutan udara niaga tidak berjadwal (charter flight) dan angkutan udara bukan niaga.

Pelaksanaan penerbangan yang dilakukan oleh pesawat udara asing wajib memiliki Izin Terbang (Flight Clearence) yang diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (Diplomatic Clearance), Mabes TNI (Security Clearance) dan Kementerian Perhubungan (Flight Approval).

Untuk penerbangan dari dan ke bandara khusus yang berasal dari luar negeri, harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri, untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang dan kargo oleh CIQ.

Setelah dilakukan pemeriksaan di bandar udara entry point tersebut, maka pesawat tersebut dapat melanjutkan penerbangan domestik ke bandara khusus, begitu pun sebaliknya.

Apabila pesawat udara asing melakukan penerbangan langsung dari dan ke bandara khusus, dapat dikenakan sanksi administratif.

Bandara Khusus Berstatus Internasional

Indonesia memiliki sederet bandara khusus. Misalnya, milik PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Kemudian, ⁠bandara khusus PT Vale Indonesia di Sorowako, Sulawesi Selatan.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 38/2025 tentang Penggunaan Bandara Udara yang dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri, tercatat adanya tiga bandara khusus yang ditetapkan statusnya menjadi internasional.

Bandara tersebut adalah Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kemudian Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, serta Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga bandar udara ini hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Karena sifatnya khusus dan sementara, setiap pelaksanaan penerbangan di bandar udara ini tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bandar udara khusus.

Kegiatan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri telah terpenuhi.

Penerbangan juga harus disertai koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Koordinasi ini mencakup tersedianya personel maupun fasilitas pendukung yang memadai.

Adapun, penetapan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara hanya berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

Apabila membutuhkan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri setelah berakhir masa berlaku, penyelenggara bandara khusus harus melakukan pengajuan perubahan status bandara khusus menjadi bandara umum kepada menteri perhubungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan Suntana angkat bicara terkait status Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang dikelola oleh kawasan industri tersebut.

Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP sudah terdaftar di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Terdaftar, enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar (di Kemenhub)," kata Suntana dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

Pernyataan Suntana pun membantah tudingan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengatakan bandara IMIP tidak menghadirkan otoritas resmi seperti Bea Cukai maupun Imigrasi.

Terkait kehadiran otoritas resmi, Suntana menuturkan personel dari berbagai instansi juga telah diturunkan ke Bandara tersebut. Petugas-petugas tersebut di antaranya berasal dari Bea Cukai, Kemenhub, Kepolisian, dan lainnya.

"Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana, mulai dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah ada juga otoritas bandara ke sana dan lain-lain. Jadi, kami sudah turun ke sana," tambahnya.

Sebelumnya PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) juga sudah menegaskan Bandara IMIP merupakan fasilitas bandara khusus yang terdaftar di Kemenhub.

Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan operasional dan pengaturan bandara khusus tersebut juga tertuang dalam Undang-undang No 1/2009 tentang Penerbangan. "Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan," kata Dedi.

Menurut data resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, nama bandara IMIP adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS.

Kelas bandara dikategorikan sebagai non-kelas, dengan status operasi khusus dan penggunaan domestik. Otoritas bandara IMIP berada di bawah Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.