Bisnis.com, TANGERANG — Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) M. Rizal Pahlevi menyatakan kesiapannya sebagai operator bandara khusus Ibu Kota Nusantara (IKN), jelang perubahan status menjadi umum.

Rizal menyampaikan, pihaknya memang telah dilimpahkan wewenang sebagai operator bandara di Ibu Kota Nusantara, yang nantinya akan melayani penerbangan domestik maupun internasional.

“Kami sebagai airport operator yang memang dikasih kewenangan kepada kami sebagai operator, kami siap,” ujarnya saat ditemui di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Rabu (17/12/2025).

Dalam prosesnya, Rizal menyatakan bahwa memang telah ada pembahasan terkait program yang perlu disiapkan ke depannya untuk IKN.

Pihaknya sebagai operator bandara pun sudah melakukan mapping untuk menentukan sejumlah kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan di bandara, mengingat pergantian status dari khusus menjadi umum atau komersial

Untuk diketahui, Injourney Airports saat ini tercatat mengelola sebanyak 37 bandara di seluruh Indonesia.

Apabila nantinya Bandara Khusus IKN resmi menjadi komersial, pintu masuk ke IKN ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang sebelumnya menuju ibu kota baru melalui Bandara Sepinggan di Balikpapan.

Adapun, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap saat ini tengah memproses perubahan status Bandara di IKN dari bandar udara khusus menjadi bandar udara umum.

Proses perubahan status tersebut dilakukan setelah bandara resmi beroperasi sebagai Bandar Udara Khusus sejak diterbitkannya Sertifikat Bandar Udara (SBU) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan pada 12 Juni 2025.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkap, perubahan status bandara tersebut dilakukan dalam rangka mendorong konektivitas dari dan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang akan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

"Sekarang kalau bandara itu sudah khusus, jadi kalau yang private jet tinggal telepon sudah siap beroperasi. Iya, sekarang sedang diproses jadi Bandara Umum," kata Basuki saat ditemui di Kantor BPS, Selasa (16/12/2025) malam

Melengkapi pernyataan tersebut, Staf Khusus Kepala Otorita IKN (OIKN) Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa pihaknya tengah menunggu restu Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan status.

Nantinya, status bandara tersebut akan dituangkan dalam peraturan presiden (Perpres).

"Masih proses ya. Masih menunggu perpresnya," jelasnya singkat.

IDXChannel- Kementerian Perhubungan siap mengubah status Bandara Udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari saat ini sebagai bandara khusus, menjadi bandara umum untuk melayani penerbangan komersial.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Ahmad Setyo mengatakan, dari sisi kelengkapan infrastruktur Bandara Internasional Nusantara di IKN sebanarnya siap beroperasi. Namun perubahan status bandara khusus ke umum harus menunggu Perpres (Peraturan Presiden).

"IKN dalam proses, dalam proses menunggu peraturan presidennya. Karena ini kan otoritas IKN sedang melakukan revisi terkait dengan IKN, termasuk salah satunya adalah terkait bandara udara IKN," ujarnya dalam acara media gathering Angkasa Pura Indonesia, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan, peralihan status Bandara IKN dari khusus ke umum ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas keluar dan masuk IKN. Mengingat targetnya tahun 2028 IKN akan resmi menjadi Ibu Kota Politik, sekaligus secara bertahap ASN sudah mulai berpindah kantor.

"Kalau pertimbangannya itu yang paling penting adalah pergerakan penumpang dari dan menuju IKN. Karena dengan berubah status ke bandara umum, selain bisa meningkatkan aksesibilitas, mudah mudahan bisa mengundang investor," katanya.

Setyo menyebutkan, saat ini proses Pembentukan Perpres untuk mengatur status bandara tersebut sudah dalam tahap finalisasi. Ia mengharapkan tahun depan sudah dapat terbit dan bisa segera digunakan maskapai regular.

"Mudah-mudahan tahun depan ya, karena sekarang tahapnya sudah dalam finalisasi," katanya.

Bandara Internasional Nusantara sudah mengantongi Sertifikat Bandar Udara (SBU) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sejak 12 Juni 2025. Sekarang Bandara Internasional Nusantara masih beroperasi sebagai Bandar Udara Khusus.


(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menyampaikan bahan mineral yang diangkut di Bandara Khusus Weda Bay merupakan sampel alumina milik salah satu tenant dalam kawasan IWIP untuk keperluan internal dan telah memiliki izin administratif.

“IWIP menyampaikan bahwa informasi yang beredar di publik tidak akurat,” kata manajemen IWIP dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Manajemen IWIP menegaskan material yang dimaksud bukan merupakan nikel, bukan barang ilegal, dan bukan bagian dari aktivitas yang tidak sah.

Material yang merupakan sampel alumina tersebut dijadwalkan dikirim ke Jakarta untuk pengujian laboratorium. Pada saat pemeriksaan, dokumen pendukung untuk pengangkutan belum sepenuhnya lengkap, sehingga proses pengiriman dihentikan sementara.

Dalam hal ini, penahanan material dilakukan oleh petugas Aviation Security (AvSec) setelah terdeteksi melalui pemeriksaan X-Ray sebelum proses boarding, dan bukan oleh institusi eksternal.

Saat ini sampel tersebut berada dalam pengawasan AvSec dan akan diproses lebih lanjut setelah kelengkapan dokumen selesai diverifikasi, menurut manajemen IWIP.

Dalam keterangan itu, IWIP menyatakan komitmennya untuk menjalankan operasional sesuai dengan peraturan penerbangan, standar keamanan kawasan, serta pedoman otoritas terkait.

Diwartakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral, Jumat (5/12).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan dari upaya tersebut, seorang Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan China berinisial MY diamankan setelah kedapatan membawa lima kemasan serbuk nikel campuran dan empat kemasan serbuk nikel murni melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB)-Manado (MDC).

"Saat ini pelaku sudah diproses lebih lanjut oleh aparat terkait dan barang bukti bahan mineral yang diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait," ujar Anang dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Adapun aktivitas pelaku telah terdeteksi oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar yang bertugas mengawasi penyelundupan pertambangan.

Anang menjelaskan Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak tahun 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.

Berita ini merupakan hak jawab dari pemberitaan sebelumnya dengan link: https://www.antaranews.com/berita/5290465/satgas-terpadu-gagalkan-penyelundupan-bahan-mineral-di-bandara-pt-iwip

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral pada Jumat (5/12/2025).
Dansatgas PKH Mayjen TNI Febriel Sikumbang mengatakan, seorang warga negara asing berkebangsaan China berinisial MY diamankan. MY kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).
"Saat ini Pelaku dalam proses lebih lanjut oleh Aparat terkait, serta bahan mineral yang coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait," ucap Febriel melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
Sebagai informasi, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.
Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir dalam sebuah fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang dan barang.
Sebagai tindak lanjut, sejak 29 November 2025 di Bandara Khusus PT IWIP, pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, BMKG, AirNav Indonesia, AvSec, karantina ikan, hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan.
"Kehadiran Satgas Terpadu adalah upaya strategis dalam memperkuat pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum di bandara khusus yang memiliki aktivitas mobilitas tinggi, termasuk akses oleh tenaga kerja asing dan distribusi logistik industri," imbuh Febriel.
Dia mengatakan, keberhasilan atas pencegahan penyelundupan memperjelas pentingnya perangkat negara dalam pengelolaan bandara khusus.
Menurutnya, hal ini membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ilegal lainnya.
"Melalui Satgas Terpadu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan ketat guna memastikan setiap aktivitas penerbangan di Bandara Khusus PT IWIP berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mencabut status internasional Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Bandara Khusus Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025 dan diunggah pada 28 November 2025.

“Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari dan/atau Ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi beleid yang dikutip pada Minggu (30/11/2025).

Dalam KM No. 38/2025 yang terbit pada 8 Agustus 2025, pemerintah menetapkan tiga bandara khusus sebagai bandara internasional sementara dan terbatas, yakni IMIP, Weda Bay, dan Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Pelalawan, Riau. Namun, melalui aturan baru, hanya Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara yang tetap menyandang status tersebut.

KM No. 55/2025 juga menetapkan Bandara Bersujud di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai bandara internasional penuh.

Informasi yang diterima Bisnis menunjukkan bahwa penetapan IMIP sebagai bandara internasional pada 8 Agustus 2025 diterbitkan seiring dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka lebih banyak bandara internasional. Kendati demikian, izin operasional bandara tersebut belum terbit karena masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan.

Pada 15 September 2025, pihak IMIP menyampaikan keberatan untuk menjadikan bandara mereka sebagai bandara internasional. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 810/IMIP-KIP/MWL/IX/2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Keimigrasian.

“Saat ini Bandara Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park [IMIP] belum berkenan dan belum memiliki rencana untuk melakukan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang mendasari beberapa hal,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

Kemenhub kemudian menerbitkan KM No. 55/2025 pada 13 Oktober 2025 yang mengembalikan status Bandara IMIP dan Weda Bay menjadi melayani penerbangan domestik.

Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai aturan baru tersebut menegaskan bahwa penetapan IMIP dan Weda Bay sebagai bandara internasional sebelumnya tidak lagi berlaku. “Benar penetapan [IMIP dan Weda Bay] sebagai bandara internasional artinya batal,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mencabut status internasional Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Bandara Khusus Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025 dan diunggah pada 28 November 2025.

“Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari dan/atau Ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi beleid yang dikutip pada Minggu (30/11/2025).

Dalam KM No. 38/2025 yang terbit pada 8 Agustus 2025, pemerintah menetapkan tiga bandara khusus sebagai bandara internasional sementara dan terbatas, yakni IMIP, Weda Bay, dan Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Pelalawan, Riau. Namun, melalui aturan baru, hanya Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara yang tetap menyandang status tersebut.

KM No. 55/2025 juga menetapkan Bandara Bersujud di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai bandara internasional penuh.

Informasi yang diterima Bisnis menunjukkan bahwa penetapan IMIP sebagai bandara internasional pada 8 Agustus 2025 diterbitkan seiring dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka lebih banyak bandara internasional. Kendati demikian, izin operasional bandara tersebut belum terbit karena masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan.

Pada 15 September 2025, pihak IMIP menyampaikan keberatan untuk menjadikan bandara mereka sebagai bandara internasional. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 810/IMIP-KIP/MWL/IX/2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Keimigrasian.

“Saat ini Bandara Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park [IMIP] belum berkenan dan belum memiliki rencana untuk melakukan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang mendasari beberapa hal,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

Kemenhub kemudian menerbitkan KM No. 55/2025 pada 13 Oktober 2025 yang mengembalikan status Bandara IMIP dan Weda Bay menjadi melayani penerbangan domestik.

Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai aturan baru tersebut menegaskan bahwa penetapan IMIP dan Weda Bay sebagai bandara internasional sebelumnya tidak lagi berlaku. “Benar penetapan [IMIP dan Weda Bay] sebagai bandara internasional artinya batal,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sorotan mengenai tidak adanya pelibatan negara dalam operasional Bandara Khusus Internasional Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, mendapatkan respons dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh bandara khusus di kawasan industri strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami mendorong koordinasi strategis otoritas Perhubungan serta Pertahanan dan Keamanan, untuk melakukan audit kepatuhan terhadap semua Bandar Udara Khusus strategis di Indonesia yang memiliki spesifikasi teknis tinggi untuk mengevaluasi kesenjangan kedaulatan yang diduga telah terjadi di Bandara IMIP Sulawesi Tengah selama enam tahun terakhir,” ujar Huda dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/11/2025).

Huda menjelaskan, bandara khusus seperti Bandara IMIP memang diizinkan beroperasi berdasarkan UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan Pasal 192.

Namun, ia menegaskan bahwa operasional bandara tersebut tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk standar yang diterapkan pada bandara komersial.

Hal ini mencakup aspek pengawasan, keberadaan personel terlatih, serta fasilitas keselamatan dan keamanan bandara.

“Kalau saat ini ada sorotan dari Kementerian Pertahanan baiknya ada langkah khusus untuk menjelaskan kepada publik terkait data penerbangan, standar pelayanan, hingga intensitas pengawasan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian kita tidak terjebak pada polemik yang bisa memicu perpecahan,” ujarnya.

Menurut Huda, peringatan yang disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai operasional Bandara Khusus IMIP memiliki dasar.

Ia menilai tidak adanya otoritas negara dalam kegiatan bandara yang memiliki intensitas lalu lintas manusia dan barang industri tinggi dapat menimbulkan risiko.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa secara de jure tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan otoritas Bandara IMIP.

“Bandara IMIP secara de jure legal dalam konteks regulasi sipil, tetapi secara de facto menciptakan anomali kedaulatan yang serius di mata aparat keamanan negara karena kurangnya pengawasan instansi penegak hukum, ini harus dijelaskan ke publik secara komprehensif,” ujarnya.

Ke depan, ia meminta adanya integrasi antara kepatuhan sektoral yang menjadi domain Kementerian Perhubungan dan pengawasan keamanan nasional yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Ia mendorong Kementerian Pertahanan/TNI dan Kementerian Perhubungan segera menyusun serta menerapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) akses bagi aparat keamanan ke seluruh bandara khusus yang dikategorikan sebagai objek vital nasional.

“Protokol ini harus menjamin bahwa pengawasan rutin dapat dilakukan tanpa mengganggu operasional industri, menyeimbangkan efisiensi logistik dengan keamanan nasional,” katanya.

Huda menambahkan, polemik terkait Bandara IMIP telah menimbulkan sentimen negatif di tengah publik mengenai investasi asing.

Menurutnya, hal tersebut dapat berdampak pada iklim investasi jangka panjang jika isu mengenai kedaulatan tidak ditangani secara transparan dan tegas.

“Oleh karena itu kami mendesak agar masalah ini segera diselesaikan secara komprehensif agar tidak menjadi spekulasi liar yang merugikan negara secara sosial, politik, dan ekonomi,” pungkasnya.

Polemik terkait operasional Bandara Khusus IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti absennya pelibatan negara dalam pengelolaan bandara yang berada di kawasan industri nikel terbesar di Indonesia tersebut.

Bandara IMIP, yang berfungsi melayani mobilitas tenaga kerja dan logistik industri, telah beroperasi selama enam tahun dengan status sebagai bandara khusus yang dikelola korporasi.

Sorotan muncul karena tingginya intensitas pergerakan orang dan barang di kawasan industri strategis itu dinilai membutuhkan kehadiran otoritas negara, terutama terkait aspek keamanan, pengawasan penerbangan, hingga pemenuhan standar operasional yang umumnya diterapkan pada bandara komersial.

Bisnis.com, JAKARTA - Status Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kembali menjadi sorotan publik.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau fasilitas bandara ini dan menemukan tidak adanya layanan Bea Cukai maupun Imigrasi, meskipun dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 38/2025, Bandara IMIP disebut dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

Adapun, dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dua bandara yakni Bandara Morowali yang merupakan milik pemerintah dan Bandara IMIP yang statusnya swasta atau milik perusahaan.

Berikut profil kedua bandara berdasarkan data Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub:

Profil Bandara Morowali

Profil Bandara IMIP

Apakah Bandara Khusus Harus Memiliki Imigrasi dan Bea Cukai?

Merujuk Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi "Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat atau lepas landas dari bandara yang ditetapkan untuk itu" maka seluruh penerbangan, baik mendarat atau lepas landas, harus melalui bandara dengan kualifikasi atau status yang sesuai.

Alhasil, pada Bandara IMIP, penerbangan dari dan ke sana yang berasal dari luar negeri, harus terlebih dahulu melalui bandar udara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri, untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang dan kargo oleh instansi yang membidangi urusan Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kekarantinaan (CIQ).

Setelah dilakukan pemeriksaan di bandar udara entry point tersebut, maka pesawat tersebut dapat melanjutkan penerbangan domestik ke Bandara IMIP atau sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Respons Kemenhub

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menuturkan bahwa pihaknya telah menempatkan beberapa personel dari Bea Cukai, Kepolisian, maupun Kemenhub di Bandara IMIP.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada Otoritas bandara di sana. Jadi kita sudah turun ke sana,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suntana menjelaskan, Bandara IMIP telah memiliki izin operasional sebagai bandara khusus. Saat ditanya soal kabar kekosongan otoritas negara di bandara khusus tersebut, Suntana mengatakan bahwa sistem pengawasan tetap dilaksanakan.

Kini, operasional bandara di Sulawesi Tengah tersebut telah diperkuat dengan pengawasan secara langsung oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Kemenhub.

Wamenhub juga mengatakan sesuai arahan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, pemerintah memastikan seluruh simpul transportasi, termasuk Bandara IMIP Morowali, berada dalam kendali penuh negara.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama TNI dan Polri telah menempatkan aparatur negara di lokasi tersebut guna memperkuat fungsi keamanan, pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Suntana menjelaskan, penempatan aparat TNI dan Polri ini untuk memastikan standar keamanan penerbangan terpenuhi semua, terutama pada kawasan industri strategis.

"Kami ingin menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dan tidak ada area yang berada di luar pengawasan," ujarnya.

Kemenhub, imbuhnya, terus berkoordinasi dengan Menhan, TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan operasional bandara berjalan aman, tertib, dan sesuai regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dengan kode IATA MWS mendadak viral usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutnya tak memiliki perangkat negara.

Nyatanya, banyak bandara khusus serupa IMIP yang tersebar di Indonesia, dengan orientasi milik swasta dan berfungsi untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Bahkan, Bandara Wiladatika yang terletak di Cibubur, Jakarta Timur, pun berstatus operasi khusus dan milik swasta.

Sementara Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan yang dikelola oleh BUMN berstatus khusus melayani umum.

Menurut laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan,

Bandara khusus umumnya digunakan untuk aktivitas domestik dan dikelola oleh pihak swasta.

Mengacu Undang-Undang (UU) No. 1/2009 tentang Penerbangan, bandara khusus hanya melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Termasuk dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri dan bersifat sementara.

Bandara khusus juga dapat berubah status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara.

Bentuk kegiatan penerbangan dari dan ke bandara khusus yang diperbolehkan adalah angkutan udara niaga tidak berjadwal (charter flight) dan angkutan udara bukan niaga.

Pelaksanaan penerbangan yang dilakukan oleh pesawat udara asing wajib memiliki Izin Terbang (Flight Clearence) yang diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (Diplomatic Clearance), Mabes TNI (Security Clearance) dan Kementerian Perhubungan (Flight Approval).

Untuk penerbangan dari dan ke bandara khusus yang berasal dari luar negeri, harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri, untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang dan kargo oleh CIQ.

Setelah dilakukan pemeriksaan di bandar udara entry point tersebut, maka pesawat tersebut dapat melanjutkan penerbangan domestik ke bandara khusus, begitu pun sebaliknya.

Apabila pesawat udara asing melakukan penerbangan langsung dari dan ke bandara khusus, dapat dikenakan sanksi administratif.

Daftar Bandara Khusus di Indonesia

1. Bandara Khusus PT Freeport Indonesia (Tembagapura, Papua)

2. Bandara Khusus PT Vale Indonesia (Sorowako, Sulsel)

3. Bandara Khusus PT Kaltim Prima Coal (Sangatta, Kaltim)

4. Bandara Khusus PT Berau Coal (Binungan, Berau)

5. Bandara Khusus PT Badak NGL (Bontang, Kaltim)

6. Bandara Khusus Chevron Pacific Indonesia (Minyak & Gas, Riau)

7. Bandara Khusus Pertamina (Beberapa lokasi)

8. Bandara Khusus Pabrik Kelapa Sawit & Perkebunan Besar (Beberapa daerah di Sumatera & Kalimantan)

9. Bandara Khusus PT Antam (Beberapa lokasi tambang nikel & emas)

10. Bandara Operasional Perkebunan Besar (Sinar Mas, Wilmar)

Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah menjadi hangat dalam perbincangan masyarakat.

Isu tersebut mencuat karena berdasarkan tinjauan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Bandara IMIP tak memiliki otoritas Bea Cukai maupun imigrasi.

Melihat kedudukannya dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025, bandara tersebut telah ditetapkan sebagai internasional. Namun, dalam web Kementerian Perhubungan, saat ini Bandara IMIP masih berstatus operasi 'Khusus' dan penggunaan 'Domestik'.

Lantas, apa sebenarnya perbedaan bandara khusus dengan bandara komersial?

Menurut Undang-Undang (UU) No. 1/2009 tentang Penerbangan, terdapat bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagai kawasan mendarat dan lepas landas pesawat udara.

Bandara umum atau komersial adalah bandara udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta dan bandara lainnya yang dikelola oleh InJourney Airports.

Bandara umum pun terbagi antara domestik dan internasional. Saat ini, terdapat 36 bandara umum yang berstatus internasional di Indonesia.

Perbedaan mencolok dari domestik dan internasional, yakni internasional memiliki petugas Custom, Immigration, Quarantine (CIG) atau bea cukai, imigrasi, dan karantina, sementara domestik tak memilikinya.

Bandara Khusus

Sementara bandara khusus hanya melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Termasuk dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri dan bersifat sementara.

Bandara khusus juga dapat berubah status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara.

Bentuk kegiatan penerbangan dari dan ke bandara khusus yang diperbolehkan adalah angkutan udara niaga tidak berjadwal (charter flight) dan angkutan udara bukan niaga.

Pelaksanaan penerbangan yang dilakukan oleh pesawat udara asing wajib memiliki Izin Terbang (Flight Clearence) yang diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (Diplomatic Clearance), Mabes TNI (Security Clearance) dan Kementerian Perhubungan (Flight Approval).

Untuk penerbangan dari dan ke bandara khusus yang berasal dari luar negeri, harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri, untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang dan kargo oleh CIQ.

Setelah dilakukan pemeriksaan di bandar udara entry point tersebut, maka pesawat tersebut dapat melanjutkan penerbangan domestik ke bandara khusus, begitu pun sebaliknya.

Apabila pesawat udara asing melakukan penerbangan langsung dari dan ke bandara khusus, dapat dikenakan sanksi administratif.

Bandara Khusus Berstatus Internasional

Indonesia memiliki sederet bandara khusus. Misalnya, milik PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Kemudian, ⁠bandara khusus PT Vale Indonesia di Sorowako, Sulawesi Selatan.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 38/2025 tentang Penggunaan Bandara Udara yang dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri, tercatat adanya tiga bandara khusus yang ditetapkan statusnya menjadi internasional.

Bandara tersebut adalah Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kemudian Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, serta Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga bandar udara ini hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Karena sifatnya khusus dan sementara, setiap pelaksanaan penerbangan di bandar udara ini tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bandar udara khusus.

Kegiatan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri telah terpenuhi.

Penerbangan juga harus disertai koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Koordinasi ini mencakup tersedianya personel maupun fasilitas pendukung yang memadai.

Adapun, penetapan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara hanya berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

Apabila membutuhkan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri setelah berakhir masa berlaku, penyelenggara bandara khusus harus melakukan pengajuan perubahan status bandara khusus menjadi bandara umum kepada menteri perhubungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara menanggapi polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut-sebut ilegal karena absennya otoritas bea cukai dan imigrasi.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP merupakan bandara yang telah terdaftar dan bukan ilegal.

Dirinya menyampaikan, pihaknya juga telah menempatkan beberapa personel dari Bea Cukai, Kepolisian, maupun Kemenhub itu sendiri di bandara IMIP.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhuh sendiri sudah ada Otoritas bandara di sana. Jadi kita udah turun ke sana,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suntana menjelaskan, Bandara IMIP telah memiliki izin operasional sebagai bandara khusus.

Saat ditanya apakah selama ini kekosongan otoritas negara di bandara khusus tersebut, Suntana menyebutkan bahwa sistem pengawasan tetap dilaksanakan.

Kini, operasional bandara di Sulawesi Tengah tersebut telah diperkuat dengan pengawasan secara langsung oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Kemenhub.

Terpisah, Media Relation Head PT IMIP, Dedy Kurniawan menjelaskan bahwa operasional Bandara IMIP dipastikan sepenuhnya legal karena telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di mana, penglolaan bandara itu tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan," kata Dedy kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Adapun, pengaturan dalam UU No. 1/2009 memastikan bahwa bandara khusus yang dibangun untuk mendukung kegiatan industri seperti yang dilakukan IMIP memiliki landasan hukum yang kuat dan berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan nasional.

Mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025 pada Agustus lalu, tercantum 40 bandara yang ditetapkan sebagai internasional.

Terdiri dari 36 bandar udara umum, tiga bandar udara khusus, serta menetapkan Bandar Udara Bersujud yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai Bandar Udara Internasional.

Termasuk di dalamnya Bandara IMIP sebagai bandara khusus, yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.

Ketiga bandar udara ini hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Karena sifatnya khusus dan sementara, setiap pelaksanaan penerbangan di bandar udara ini tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bandar udara khusus.

Kegiatan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri telah terpenuhi, disertai koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Koordinasi ini mencakup tersedianya personel maupun fasilitas pendukung yang memadai.

Namun berdasarkan temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, mengonfirmasi bahwa bandara IMIP memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik mengenai operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kian jadi sorotan. Akan tetapi, keberadaan bandara khusus seperti Bandara IMIP diklaim bukanlah praktik ilegal.

Pengamat Penerbangan, Alvin Lee, menyebut bahwa saat ini terdapat sejumlah bandara khusus yang telah beroperasi. Mulai dari Bandara Khusus Tamling yang terafiliasi Tommy Winata, Bandara Wiladatika Cibubur, Bandara Budiarto (Curug) hingga Bandara Pondok Cabe (Tangerang Selatan).

"Semuanya [termasuk IMIP] tersertifikasi dan terdaftar di DJPU serta diawasi oleh DJPU. Traffic dilayani oleh Airnav," kata Alvin kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa mustahil apabila muncul narasi Bandara IMIP tidak berizin. Pasalnya, bandara tersebut mengantongi izin serta diawasi langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Alvin menambahkan, tidak adanya Imigrasi dan Bea Cukai pada bandara tersebut dikarenakan Bandara IMIP hanya melayani penerbangan domestik saja.

"Tentu tidak tersedia petugas Imigrasi dan Bea Cukai di sana. Sebagaimana juga bandara-bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Husein Sastranegara di Bandung, dan lain-lain," ujarnya.

Senada, pengamat penerbangan sekaligus Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Mohamada Abdul Kadir Martoprawiro, menyebut bahwa secara regulasi, keberadaan bandara khusus di Indonesia adalah hal yang legal dan Bandara IMIP bukanlah satu-satunya fasilitas jenis ini yang beroperasi.

Menurut Abdul Kadir Martoprawiro, dasar hukum operasional bandara khusus sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Secara hukum, bandara khusus itu legal. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan," jelasnya.

Dia menambahkan, payung hukum tersebut diikuti oleh peraturan turunan, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan, yang secara detail mengatur bagaimana bandara khusus dapat dibangun dan dioperasikan untuk mendukung kegiatan tertentu, seperti kegiatan industri atau pertambangan.

Abdul Kadir Martoprawiro juga menekankan bahwa fokus publik yang seolah menjadikan Bandara IMIP sebagai kasus tunggal atau anomali adalah keliru. Faktanya, Indonesia memiliki banyak bandara khusus yang dibangun untuk melayani kepentingan industri di daerah-daerah terpencil.

"Penting untuk diketahui, Bandara IMIP ini bukan satu-satunya bandara khusus di Indonesia. Ada banyak bandara khusus lain yang dimiliki perusahaan di daerah, biasanya untuk mendukung kegiatan pertambangan, perkebunan, atau kawasan industri," ungkapnya.

Keberadaan bandara-bandara ini, lanjutnya, justru vital untuk menunjang logistik dan mobilitas di wilayah yang tidak terjangkau oleh bandara umum yang dikelola oleh pemerintah.