Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penanganan banjir di kawasan Bandung Raya tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

Dibutuhkan langkah besar berupa penyediaan sekitar 1.000 hektare lahan untuk pembangunan danau retensi sebagai solusi jangka panjang.

Menurut Dedi, kebutuhan lahan tersebut disertai konsekuensi anggaran yang tidak kecil. Berdasarkan perhitungan awal, dana pembebasan lahan saja diperkirakan mencapai Rp7 triliun—itu pun masih menggunakan asumsi harga lama.

“Kalau ingin Bandung Raya benar-benar bebas dari banjir, ya harus berani dengan skema itu. Dibutuhkan 1.000 hektare untuk danau-danau, dengan nilai sekitar Rp7 triliun,” ujarnya dikutip Kamis (23/4/2026).

Ia menekankan, angka tersebut belum mencakup biaya konstruksi danau yang justru berpotensi jauh lebih besar. Artinya, total investasi yang diperlukan bisa melampaui estimasi awal dan membutuhkan komitmen lintas pemerintah.

Dedi pun mendorong agar pembahasan sumber pendanaan segera dilakukan secara serius oleh seluruh pemerintah daerah di Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Ia menilai, tanpa kesepakatan sejak dini, rencana besar ini akan sulit direalisasikan.

“Dari sekarang harus dibicarakan. Rp7 triliun itu mau diambil dari mana, kalau memang kita sepakat ingin bebas dari banjir,” katanya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa persoalan banjir di Bandung Raya merupakan masalah lama yang terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Karena itu, pembangunan danau retensi dinilai sebagai solusi strategis, bukan sekadar penanganan sementara.

Dengan kebutuhan lahan yang luas dan anggaran jumbo, wacana ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan banjir secara permanen, bukan lagi tambal sulam.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung disebabkan oleh tata ruang wilayah yang tidak pernah berubah.

Dedi Mulyadi mengatakan pembenahan tata ruang menjadi langkah utama yang harus dilakukan jika pemerintah Kabupaten Bandung serius ingin mengakhiri persoalan banjir di wilayahnya.

"Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah," kata Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Pihaknya juga menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai langkah teknis yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan kapasitas aliran air. "Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi," katanya.

Kondisi hulu sungai yang dinilai mengalami kerusakan sehingga perlu direhabilitasi menjadi kawasan hijau guna menahan laju air. "Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau,” ucapnya.

Terakhir soal alih fungsi lahan yang terus terjadi turut memperparah kondisi banjir, terutama perubahan sawah menjadi kawasan permukiman dan bangunan. "Yang keempat, perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," katanya.

Dedi mengingatkan, tanpa langkah-langkah tersebut, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak pernah tuntas. "Kalau tidak dilakukan, itu [penanganan banjir] tidak bersifat jangka panjang, tidak akan pernah beres," katanya.

Pihaknya juga menegaskan perlunya penataan kawasan bantaran sungai dengan merelokasi permukiman warga yang berada di area tersebut.

"Rumah-rumah di bantaran sungai harus dialihkan. Tidak boleh lagi rumah di bantaran sungai," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung fokuskan penanganan bencana banjir, selain pembangunan infrastruktur fisik baru, normalisasi aliran sungai secara juga dimasifkan.

Langkah ini diambil menyusul temuan tumpukan sampah yang menjadi faktor dominan penyebab meluapnya air di sejumlah titik vital.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan cuaca ekstrem belakangan ini diperparah oleh penyumbatan saluran air. Berdasarkan data lapangan, volume sampah yang menyumbat aliran sungai mencapai angka mengkhawatirkan, yakni hampir 300 meter kubik dalam satu hari pengangkutan.

“Banjir kemarin itu selain karena cuaca ekstrem juga karena saluran pembuangan banyak tersumbat sampah. Jumlahnya sangat besar,” kata Farhan.

Farhan menegaskan infrastruktur pengendali banjir eksisting, seperti kolam retensi, sebenarnya beroperasi dengan optimal. Namun, kapasitas tampung tersebut menjadi tidak berarti ketika aliran sungai menuju kolam terhambat oleh sedimentasi dan tumpukan limbah domestik.

“Kolam retensi berfungsi tapi yang meluap itu sungainya. Karena rata-rata tersumbat sampah,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkot Bandung memprioritaskan evakuasi sampah dari badan sungai guna mengembalikan kapasitas aliran. Farhan mencatat, penurunan muka air berlangsung cukup signifikan segera setelah penyumbatan dibersihkan, yang mengindikasikan bahwa sistem drainase kota masih memadai jika aliran tidak terganggu.

Guna memperkuat strategi ini, Pemkot Bandung berencana merevitalisasi peran petugas kebersihan di lapangan. Skema penguatan personel akan didukung dengan alokasi anggaran yang lebih kompetitif dalam APBD untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan sungai.

“Kita akan berdayakan gober ditambah tugasnya dan tentu kita upayakan ada penambahan insentif. Ini sedang kita hitung dalam APBD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Farhan menyatakan penambahan kolam retensi baru belum menjadi prioritas utama dalam jangka pendek. Ia menilai efektivitas infrastruktur sangat bergantung pada manajemen aliran sungai yang bersih dan terjaga.

“Percuma bikin kolam retensi sebanyak mungkin kalau sungainya tidak dikelola. Air tetap meluap karena pendangkalan dan sampah,” katanya.

Melalui rencana revitalisasi sungai secara menyeluruh, Pemkot Bandung berharap dapat menekan risiko banjir secara sistemik. Farhan juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

“Mudah-mudahan segala upaya yang telah kita lakukan bisa mengurangi risiko banjir dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran sungai,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin rapat koordinasi pengendalian banjir Bandung Raya bersama seluruh kepala daerah terkait, pengembalian ruang terbuka hijau menjadi salah satu poin utama.

Dedi Mulyadi mengatakan rakor ini digelar karena seluruh pemangku kebijakan menyadari bahwa wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, itu wilayah rawan Sesar Lembang, bencana banjir, longsor.

“Ruang-ruang terbuka hijaunya harus dipertahankan,” katanya, Selasa (8/12/2025).

Menurutnya, rakor menyepakati jika seluruh perizinan pembangunan perumahan yang akan diproses dan yang sudah diberikan untuk ditunda dulu karena akan dilakukan evaluasi tata ruang. Dengan demikian, lanjutnya, pembangunan tidak memiliki risiko yang tinggi terhadap kepentingan lingkungan ke depan.

“Kan kita ngomongin penanganan banjir dalam setiap tahun tidak akan ada arti, kalau semua ruang hijau di Bandung, rawa, sawahnya diurukin, kan tidak ada arti. Artinya bahwa dimungkinkan Bandung akan tenggelam kalau tidak dilakukan perubahan tata ruang sejak sekarang. Itu yang pertama,” tuturnya.

Kedua, pihaknya mengevaluasi keberadaan perkebunan sayur yang menggunakan tanah-tanah yang berlereng yang beresiko menimbulkan longsor. Rencananya kebun sayur di lereng tersebut ke depan akan diubah menjadi tanaman keras. Di satu sisi pihaknya akan memberdayakan para petani penggarang sayuran yang terdampak.

“Tetapi agar para petaninya tidak rugi, para petaninya direkrut menjadi tenaga-tenaga pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan penanaman tanaman-tanaman yang memiliki fungsi vegetasi bagi ketahanan lingkungan: enteh, kopi, kemudian tanaman-tanaman lainnya, jengkol, kina,” tuturnya.

Konsep ini rencananya akan berlaku untuk wilayah-wilayah yang dataran tinggi, termasuk nanti di Bogor, Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut, Kota Bandung, Bandung Barat.

“Nah ini, ini penting karena Kota Bandung itu hidupnya tergantung juga Bandung Barat. Pada akhirnya kalau Bandung Baratnya bermasalah maka Kota Bandung akan menderita,” kata KDM.

Rakor juga menekankan pentingnya syarat tambahan bagi pembangunan perumahan. KDM mencontohkan adanya Perda Kabupaten Bandung, yaitu disiapkan sumur danau kecil untuk menampung air oleh pengembang. Berikutnya Rakor juga memutuskan agar PTPN berkoordinasi segera dengan ATR/BPN.

“Izin-izin lokasi yang sudah habis ini segera dilakukan percepatan proses administrasi. Tidak melahirkan lahan yang berpotensi untuk diduduki oleh siapa saja,” katanya.

KDM memastikan Pemprov berkonsentrasi pada alih fungsi yang terjadi pada lahan yang dimiliki PTPN untuk dihutankan kembali, bukan pada urusan administrasi pertanahan.

“Concern Pemerintah Provinsi, itu bukan persoalan PTPN-nya. Fokus Pemerintah Provinsi adalah bagi kami tanah dikuasai siapapun itu bukan urusan kami, gitu loh. Itu adalah urusan administrasi pertanahan. Tetapi fokus kami adalah tanahnya tidak berubah fungsinya, tetap harus menjadi hutan dan tetap harus menjadi kebun teh, itu concern kami,” paparnya.

Pemprov Jabar berencana melakukan evaluasi tata ruang bersama Menteri ATR pada 18 Desember mendatang.

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bantuan untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Bandung telah didistribusikan meskipun, selaku kepala daerah provinsi tersebut, dirinya tengah berada di Sumatra.

Dedi Mulyadi mengatakan Pemprov Jabar sudah menyalurkan sembako dan makanan siap saji sebagai respons awal di sejumlah titik terdampak bencana.

"Untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya, saya sampaikan bahwa tim Provinsi Jawa Barat sejak tadi malam terus berjalan dan hari ini distribusi bantuan telah dilakukan sembako, kemudian makan siang," katanya, Jumat (5/12/2025).

Selain bantuan pihaknya memastikan ke depan perlu adanya penanganan struktural untuk mencegah banjir di Kabupaten Bandung berulang.

Dedi memaparkan empat langkah utama yang harus segera dijalankan. Pertama, memulihkan fungsi resapan di lereng Ciwidey dan Pangalengan

"Kebun sayurnya harus berubah kembali menjadi kebun teh atau tanaman keras. Tidak boleh terus-terusan terjadi penebangan dan alih fungsi lahan," katanya.

Kedua, memperlebar daerah aliran sungai yang mengalami penyempitan. Ketiga, membangun kawasan resapan baru seperti danau atau kanal.
Keempat, membangun bendungan di Kertasari sebagai pengendali air.

"Ini saran yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar. Saya ucapkan terima kasih pada para bupati, wali kota, terus memonitor masyarakatnya, lakukan hal-hal yang terbaik," tuturnya.

Selain Kabupaten Bandung, Dedi Mulyadi juga memastikan telah menyiapkan uang kontrakan sementara bagi warga Eretan, Indramayu yang terkena banjir rob.

Bisnis.com, BANDUNG - Banjir kembali mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, bahkan banjir juga melumpuhkan akses jalan utama penghubung Dayeuhkolot–Baleendah menuju Kota Bandung. Ketinggian air di titik terdalam pun bisa mencapai pinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter.

Sejak pagi hari, kondisi jalan utama tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua ataupun empat. Pengendara sepeda motor yang nekat menerobos akhirnya harus mengalami mesin mati di tengah jalan, memaksa mereka mendorong kendaraannya ke tempat yang lebih tinggi.

Ulfa, salah seorang warga Baleendah, Kabupaten Bandung, mengungkapkan rasa frustrasinya atas keadaan yang terus berulang setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.

"Sebenarnya saya sudah capek sama kondisi gini," ungkap Ulfa.

Ia menambahkan bahwa ia terpaksa harus menerobos banjir demi beraktivitas dan mencari penghasilan karena jika ia tinggal di rumah saja, ia tidak akan memiliki penghasilan.

"Ini sudah rutinitas warga sini, mungkin dianggap biasa bagi kami, padahal kami sudah capek, banyak protes atau ngomong juga capek," ungkap dia.

Hal yang sama diungkapkan Agus Setia, pemuda asal Baleendah ini sudah lelah mengungkapkan keluh kesahnya jika banjir seperti ini terus melanda.

"Udah capek, kayaknya beberapa pemimpin juga enggak ada yang bisa beresin [masalah] banjir ini," jelas dia.

Menurut Agus, jika banjir datang, ia harus memutar otak mencari jalan tikus untuk bisa sampai di tempat kerjanya. Hanya saja, kerap jalan-jalan alternatif ini dipadati kendaraan atau bahkan bisa juga mengalami banjir.

"Jadi emang kita harus cari-cari jalan alternatif, yang pasti bakal macet atau bisa juga jalan itu banjir juga, jadi kita muter-muter terus," jelasnya.

Sementara itu, di lokasi terpantau ada sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bersiaga. Sejumlah kendaraan yang memuat perahu pun terlihat di lokasi untuk menjangkau warga di kawasan yang lebih rendah permukaan tanahnya yang kemungkinan terisolasi.

Peristiwa banjir di Dayeuhkolot ini menjadi penegas bahwa permasalahan resapan air hingga pendangkalan Sungai Citarum akibat sedimentasi masih belum teratasi.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang tengah melanda wilayahnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, tim gabungan dari berbagai dinas telah melakukan patroli 24 jam untuk memantau potensi bencana.

Farhan mengungkapkan, dalam tiga hari terakhir, sejumlah kejadian seperti longsor, pohon tumbang dan banjir terjadi di pelbagai titik, terutama di kawasan pemukiman dekat bantaran sungai.

“Ini fenomena nasional akibat cuaca ekstrem yang telah diperingatkan oleh BMKG,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Selasa (28/10/2025).

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung memperkuat sistem drainase dan melakukan pembersihan saluran air di berbagai wilayah.

“Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah memperbaiki dan membersihkan saluran air. Kami sudah mulai sejak Maret lalu, tapi memang erosi dari kawasan pegunungan seperti Tangkubanperahu dan Manglayang sangat tinggi,” jelasnya.

Akibat sedimentasi besar, saluran air di Kota Bandung lebih cepat alami pendangkalan hingga mengakibatkan tersumbat.

“Kita kejar-kejaran dengan hujan. Baru dibersihkan bulan Maret, bulan Juni sudah penuh lagi, dan begitu terus,” kata Farhan.

Selain pembersihan, Pemkot juga memperkuat pompa penyedot air di daerah rawan genangan seperti Gedebage.

“Kita sudah tambah banyak pompa baru, dan itu efektif untuk mengurangi genangan,” ujarnya.

Farhan menyebut, fokus utama Pemkot Bandung adalah memastikan tidak ada korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi.

“Alhamdulillah, sejauh ini belum ada korban jiwa. Hanya satu rumah di Pajajaran yang jebol dan mengakibatkan luka ringan,” tuturnya.

Penanganan cepat di lapangan, kata dia, dilakukan dengan memperbaiki tanggul dan saluran yang jebol. Farhan juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor bila menemukan potensi bahaya.

“Kami langsung perbaiki yang bisa diselesaikan tuntas, terutama yang membahayakan warga. Kita semua harus siaga pisan. Cuaca ekstrem ini belum berakhir," ungkapnya.