Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung disebabkan oleh tata ruang wilayah yang tidak pernah berubah.

Dedi Mulyadi mengatakan pembenahan tata ruang menjadi langkah utama yang harus dilakukan jika pemerintah Kabupaten Bandung serius ingin mengakhiri persoalan banjir di wilayahnya.

"Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah," kata Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Pihaknya juga menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai langkah teknis yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan kapasitas aliran air. "Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi," katanya.

Kondisi hulu sungai yang dinilai mengalami kerusakan sehingga perlu direhabilitasi menjadi kawasan hijau guna menahan laju air. "Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau,” ucapnya.

Terakhir soal alih fungsi lahan yang terus terjadi turut memperparah kondisi banjir, terutama perubahan sawah menjadi kawasan permukiman dan bangunan. "Yang keempat, perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," katanya.

Dedi mengingatkan, tanpa langkah-langkah tersebut, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak pernah tuntas. "Kalau tidak dilakukan, itu [penanganan banjir] tidak bersifat jangka panjang, tidak akan pernah beres," katanya.

Pihaknya juga menegaskan perlunya penataan kawasan bantaran sungai dengan merelokasi permukiman warga yang berada di area tersebut.

"Rumah-rumah di bantaran sungai harus dialihkan. Tidak boleh lagi rumah di bantaran sungai," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan acuan tunggal Penataan Ruang Induk itu di tingkat provinsi mulai 2026. Kebijakan peta tata ruang baru itu disebut untuk menjaga keberlanjutan kawasan persawahan dan hutan, sekaligus menekan risiko bencana. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan sekitar 700.000 hektare area persawahan dan kawasan hijau yang selama ini terancam alih fungsi lahan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyebut Peta Ruang Induk diterapkan guna mengakhiri tumpang tindih lahan yang selama ini menghantui kelestarian hutan dan ketahanan pangan di Tanah Pasundan.

Dedi menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang berlaku mulai 2026 akan menjadi acuan tunggal dan bersifat mengikat bagi seluruh 27 kabupaten/kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menutup ruang negosiasi terhadap kawasan konservasi dan area pangan strategis.

"Orientasi utama tata ruang Jawa Barat adalah melindungi kawasan hutan, area persawahan, serta sumber air seperti rawa, daerah aliran sungai, dan kawasan resapan," ujar Dedi selepas Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Gedung Sate, Bandung dikutip dari Antara, Jumat (19/12/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak lagi dapat berlindung di balik aturan administratif apabila secara faktual pembangunan di suatu wilayah berpotensi menimbulkan bencana.

"Jika aturannya membolehkan tapi faktanya bisa menimbulkan bencana, saya lebih memilih menangani (mencegah) bencana. Kita harus berpihak pada keselamatan warga," katanya.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah provinsi menetapkan penataan ruang induk dan penertiban sempadan yang disinkronkan dengan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kabupaten dan kota diminta mengikuti garis kebijakan provinsi secara ketat, terutama dalam perlindungan kawasan hijau dan lahan pangan.

"Kabupaten dan kota tinggal mengikuti tata ruang induk provinsi, dan orientasi tata ruang kita itu adalah melindungi kawasan hutan, melindungi area persawahan," kata KDM.

Selain daratan, pemerintah provinsi juga melakukan intervensi terhadap kawasan perairan. Jawa Barat mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menetapkan garis sempadan sungai sebagai dasar hukum penertiban sertifikat lahan yang terlanjur terbit di kawasan terlarang.

Rapat koordinasi tersebut juga menyepakati percepatan sertifikasi aset negara untuk meminimalkan potensi sengketa lahan. Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat, Perhutani, dan PTPN disepakati bergerak bersama untuk mengamankan aset pemerintah.

"Hari ini sudah bersepakat untuk segera melakukan penanganan terhadap aset-aset negara di Jawa Barat agar segera tersertifikatkan," ucapnya.

Dedi menambahkan bahwa perlindungan terhadap sekitar 700.000 hektare kawasan hutan dan persawahan di Jawa Barat tidak boleh berhenti pada data administratif semata. Ia meminta kebijakan perlindungan ke depan berbasis pada kondisi riil tutupan lahan di lapangan.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan mengevaluasi tata ruang wilayah untuk memperluas ruang terbuka hijau dan mengantisipasi bencana.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen kuat untuk menghentikan alih fungsi hutan dan sawah serta memperbanyak ruang terbuka hijau.

Ia mengutip analisis Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa Jawa Barat kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau.

Kawasan hijau itu berubah menjadi permukiman hingga pabrik, seperti terjadi di sempadan sungai yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat.

"Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti 'market' bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Selasa (18/11/2025).

Ia menuturkan, alih fungsi lahan memberi dampak serius, seperti yang terjadi di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Pengerukan sedimentasi di dalam bendungan sulit dilakukan karena tidak ada lahan untuk membuang lumpur. Masifnya alih fungsi lahan di Purwakarta menyebabkan sulit mendapatkan lahan untuk membuang lumpur.

"Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada," ucapnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar segera menertibkan bangunan-bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

Dengan begitu, pada puncak musim hujan Desember 2025 –Januari 2026, sungai mampu menampung air dengan optimal.

Tanah-tanah yang telah disalahgunakan diupayakan dikembalikan menjadi aset negara sesuai dengan fungsi ekologisnya. Pemprov Jabar pun akan melakukan pengerukan danau-danau besar pada tahun anggaran 2025–2026.

Langkah ini dilakukan agar danau kembali berfungsi sebagai penampung air sehingga risiko banjir dapat ditekan.

"Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu," tegasnya.