Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mencatat progres penanganan pascabencana di kawasan Lembah Anai yang menjadi jalan Lintas Sumatra telah mencapai 73% per akhir Mei 2026.

Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman mengatakan mengingat sisa pengerjaan yang masih ada, maka ditargetkan seluruh pekerjaan rampung pada Juli 2026.

"Saat ini akses Lembah Anai telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, memulihkan jalur penghubung strategis Padang–Bukittinggi," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan untuk sejumlah pekerjaan utama telah diselesaikan, meliputi pengalihan aliran air, normalisasi sungai, proteksi badan jalan, pekerjaan borepile di beberapa titik terdampak, penimbunan badan jalan, perkuatan lereng, pekerjaan saluran, serta proteksi pondasi Jembatan Margayasa.

Dengan rampungnya pekerjaan-pekerjaan tersebut, ujar dia, HKI kini memfokuskan upaya pada penyelesaian struktur pendukung, penanganan lereng, perkerasan jalan, saluran, serta pekerjaan pengaman jalan.

Dia menyatakan percepatan penyelesaian dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan. HKI terus berupaya mempercepat penyelesaian penanganan Lembah Anai dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, serta kelancaran mobilitas masyarakat.

Menurutnya dengan telah selesainya sejumlah pekerjaan utama, HKI kini fokus melanjutkan penyelesaian 20 titik pengerjaan dengan scope pengerjaan seperti, struktur pendukung, penanganan lereng, perkerasan jalan, saluran, pekerjaan pengaman jalan serta pekerjaan aspal hotmix.

Resnu menambahkan, akses Lembah Anai saat ini telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan volume lalu lintas yang melintasi kawasan tersebut, terutama pada periode libur panjang.

Dia mengatakan dengan tersambungnya kembali akses Lembah Anai secara penuh, mobilitas masyarakat di Sumatra Barat dapat berjalan lebih lancar. Ruas ini memiliki peran penting sebagai jalur penghubung strategis, sehingga HKI berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan ini pada Juli 2026, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Dia bilang untuk pembukaan akses secara penuh turut mendorong peningkatan volume lalu lintas di kawasan tersebut, terutama pada periode libur panjang. Oleh karena itu, dengan tersambungnya kembali Lembah Anai, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukittinggi maupun sebaliknya diharapkan pulih sepenuhnya dan membawa dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi perekonomian maupun sosial.

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera melakukan langkah penanganan berupa normalisasi atau pembersihan sedimentasi dan batu di aliran Sungai Code wilayah Jetis guna mendukung potensi wisata arung jeram di pusat kota tersebut.

"Rencana kami setelah susur sungai ini, seminggu-dua minggu lagi kami turunkan alat berat, kemudian kita membersihkan, menormalisasi sungai ini," kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo usai melakukan kegiatan susur Sungai Code di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, dalam dua pekan ke depan, alat berat akan dikerahkan untuk mengatasi sedimentasi dan batu-batu besar yang menghambat aliran sungai. Langkah tersebut sebagai penataan Sungai Code dalam mendukung wisata arung jeram.

"Karena di beberapa titik ruas (sungai) ini sudah terjadi pendangkalan, sedimen dan juga batu-batu besar ada di tengah," katanya.

Selain penataan fisik sungai, Wali Kota juga menekankan pentingnya edukasi pada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Menurut dia, upaya pelestarian Sungai Code harus dilakukan bersama-sama demi menjaga lingkungan dan kualitas air.

"Nanti batu-batu besar kita pinggirkan, kandang ayam yang ada kita bersihkan, kemudian kita sosialisasi ke warga agar warga sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai," katanya.

Dia mengatakan, langkah tersebut karena melihat potensi Sungai Code sebagai destinasi wisata minat khusus di Yogyakarta. Konsep susur sungai dan arung jeram perkotaan dapat dikembangkan untuk rekreasi dan olahraga, serta sarana edukasi lingkungan.

"Ke depan kita punya susur sungai dan arum jeram di Kota Yogjakarta di Sungai Code. Malah ini tidak hanya dalam rangka rekreasi dan olahraga, tetapi juga bagaimana membersihkan lingkungan, menjaga air yang bersih," katanya.

Wali Kota mengatakan, pengalaman menyusuri aliran Sungai Code menggunakan perahu arung jeram bersama komunitas Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) dan jajaran pemkot itu memberikan banyak informasi yang sebelumnya belum diketahui secara langsung.

Diantaranya persoalan yang masih perlu dibenahi di bantaran Sungai Code, mulai dari keberadaan sampah, kandang ayam, bangunan di badan sungai hingga pendangkalan di beberapa titik aliran sungai.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang menyebut normalisasi sungai terdampak bencana alam di Sumatra Barat masih dilakukan secara bertahap dan bersifat darurat.

Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BWS Sumatra V Padang Iwan Hernawan mengatakan penanganan permanen masih memerlukan pembahasan lanjutan, termasuk kesiapan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Sekarang itu pengerjaan yang dilakukan bersifat darurat, seperti yang ada di Batang Kuranji yakni di Gunung Nago, normalisasi sudah dilakukan dan air telah kembali mengalir, tetapi masih bersifat darurat,” katanya usai rapat bersama sejumlah satuan kerja Kementerian PU dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Padang, Senin (11/5/2026).

Menurut Iwan, progres normalisasi sungai di Kota Padang untuk paket I telah mencapai sekitar 80%, mencakup wilayah Batu Busuak hingga Gunung Nago. Adapun titik lain yang membutuhkan normalisasi masih dalam tahap penyiapan anggaran.

Dia mengatakan prioritas penanganan difokuskan pada sungai yang menyebabkan genangan, berada dekat permukiman, serta lokasi dengan kondisi jalan terkikis.

“Jadi yang ditangani untuk normalisasi ini yang penting-penting dulu, seperti sungai yang menyebabkan genangan air, berada dekat dari rumah, jalan yang terkikis, dan kondisi tertentu lainnya, sehingga kami nilai butuh penanganan prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kawasan Muaro Penjalinan, BWS Sumatra V Padang masih menyiapkan paket pekerjaan. Iwan menjelaskan kawasan tersebut memiliki sedimentasi cukup tebal hingga mencapai 3 meter sehingga membutuhkan lokasi khusus untuk pembuangan material sedimentasi.

“Kalau di dekat Muaro Penjalinan Padang itu, tidak kami tumpukan di tepi sungainya, karena banyak rumah warga. Solusinya memang harus diangkut dan dibuang. Nah, tempat penampungan pasir sedimen ini yang masih dicari solusinya,” katanya.

Dia memperkirakan normalisasi di Muaro Penjalinan dapat dimulai pada 2026 setelah proses kajian dan persetujuan anggaran rampung.

Selain Muaro Penjalinan, BWS Sumatra V Padang juga memetakan titik normalisasi lain di Kecamatan Nanggalo yang dinilai rawan karena berada dekat kawasan permukiman.

“Kami berharap pada tahun 2026 ini, secara bertahap normalisasi sungai bisa dilakukan untuk wilayah Padang ini,” ujarnya.

Untuk mendukung mitigasi banjir, BWS Sumatra V Padang juga merencanakan pembangunan empat unit sabo dam, masing-masing dua unit di Sungai Kuranji dan kawasan Air Dingin.

“Untuk satu unit sabo dam ini diperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 miliar, hal ini menghitung dari kondisi harga material bangunan yang kini mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta percepatan normalisasi sungai di Sumatra Barat mengingat tingginya risiko banjir saat curah hujan meningkat.

"Saya minta kepada BWS Sumatra V Padang, normalisasi sungai ini penting untuk disegerakan, karena saya melihat masih banyak titik-titik aliran sungai terjadi pendangkalan akibat banjir, yang hingga saat ini belum tersentuh penanganan," tegasnya.

Andre mengatakan dukungan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra Barat akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PU.

"Normalisasi sungai ini pengerjaan yang mendesak, dan saya memahami perlu dikerjakan secara bertahap. Tetapi, keselamatan masyarakat dari ancaman bencana banjir juga harus jadi pertimbangan," tutupnya.

JAKARTA - Banjir kembali merendam permukiman warga Kebon Pala , Jakarta Timur pada Selasa (5/5/2026) pagi. Banjir ini disebabkan luapan Kali Ciliwung yang posisinya berdekatan dengan permukiman warga.

Ketua RT 13 Sanusi berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat progam normalisasi Kali Ciliwung . Sebab, tetangga yang tinggal di wilayah RW 02 dan 03 Kampung Pulo telah dilakukan normalisasi dan kini tak lagi terdampak banjir.

"Iya, di Kampung Pulo itu udah normalisasi. Kalau di tempat saya belum ada informasi (normalisasi kapan), tapi udah masuk pendataan rumah warga yang mau dibebasin," ujar Sanusi kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Sanusi menceritakan, permukiman selalu menjadi langganan banjir apabila daerah hulu dilanda hujan deras. Ia mengatakan, genangan mulai masuk permukiman warga sejak Senin (4/5/2026) pukul 19.00 WIB.

"Mulai masuk air itu kemarin pukul 7 malam, terakhir ketinggian 160 cm. Kalau penyebab karena curah hujan (tinggi) sama kiriman dari Bogor," kata Sanusi.

Meski berangsur surut, pada pagi pukul 09.40 WIB ketinggian air masih berkisar 60-75 cm. Ia menjelaskan, 246 jiwa warganya terdampak akibat banjir ini

Menurutnya, ketinggian air saat ini tidak terlalu mengganggu aktivitas warganya. "Belum ganggu, karena udah biasa kali, ya," ucapnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat mitigasi bencana dan penataan infrastruktur air melalui proyek normalisasi Sungai Winongo.

Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai yang sempat terhambat akibat sedimentasi parah dan alih fungsi lahan di area bantaran secara ilegal.

Proyek ini sendiri merupakan hasil kolaborasi teknis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memimpin langsung dimulainya normalisasi di kawasan Bendung Tanjung Patangpuluhan, Wirobrajan, pada Jumat (24/4/2026).

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa berjalan optimal, baik sebagai saluran air maupun sebagai bagian dari ekosistem kota,” ujarnya di sela kegiatan pengerukan.

Hasto menggarisbawahi bahwa efektivitas aliran air kini menjadi prioritas utama di tengah tantangan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan tinjauan di lapangan, Sungai Winongo telah lama tidak mendapatkan penanganan fisik secara menyeluruh sehingga memicu pendangkalan hebat.

Kondisi ini diperparah dengan temuan banyaknya bangunan liar di sisi timur sungai yang digunakan untuk kandang ternak hingga lokasi pembuangan sampah yang merusak estetika dan kesehatan lingkungan.

Hasto menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak dibenarkan karena secara teknis menghambat debit air dan meningkatkan risiko banjir luapan yang membahayakan warga.

“Kita lihat sendiri kondisi Sungai Winongo, khususnya di sisi timur, dipenuhi kandang ayam, kandang burung, bahkan dimanfaatkan untuk bank sampah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut proyek itu menjadi bagian dari mitigasi risiko longsor di sepanjang bantaran. Pembersihan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai secara signifikan sebelum memasuki puncak musim penghujan untuk memastikan keamanan pemukiman di sekitar aliran.

“Harapan kami, setelah normalisasi ini, Sungai Winongo bisa berfungsi optimal, tidak terjadi banjir, dan tidak terjadi longsor,” tambah Hasto.

Selain pengerukan, pemerintah daerah telah menyusun skema pemasangan trash barrier sebagai langkah jangka panjang untuk pengelolaan limbah padat secara terintegrasi di aliran sungai tersebut.

Teknologi penyaring sampah ini diproyeksikan dapat menekan biaya operasional pembersihan di area hilir sungai secara permanen.

Setelah normalisasi selesai, target berikutnya adalah pemasangan trash barrier supaya sampah yang hanyut bisa tertahan dan lebih mudah ditangani.

Dari sisi teknis, Kepala BBWS Serayu Opak Maryadi Utama menjelaskan bahwa operasional di lapangan melibatkan alat berat untuk percepatan pengerukan sedimen dasar sungai. Dua unit ekskavator telah dikerahkan ke titik-titik krusial guna membuka alur sungai yang tersumbat oleh material sedimentasi dan sampah domestik yang menumpuk.

“Normalisasi di Sungai Winongo ini dilakukan dengan pengerukan sedimen menggunakan dua alat berat yakni ekskavator. Tujuannya untuk membuka aliran sungai agar lebih lancar hingga ke hilir,” jelas Maryadi.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa kelancaran arus merupakan variabel kunci dalam pengendalian banjir di kawasan padat penduduk seperti Wirobrajan.

Menurut Maryadi, normalisasi ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tebing sungai dari gerusan arus bawah yang berpotensi memicu erosi lahan.

“Kalau arus sungai lancar, maka air tidak akan meluap. Ini yang menjadi tujuan utama dari normalisasi,” pungkasnya.

Selain intervensi fisik, pemerintah menyisipkan aspek pelestarian lingkungan dengan melepas ribuan bibit ikan ke aliran sungai yang telah dibersihkan. Upaya ini ditujukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati lokal sekaligus menciptakan potensi daya tarik wisata berbasis lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Hasto juga memberikan instruksi khusus kepada aparat wilayah untuk memperketat pengawasan pasca-proyek agar hasil normalisasi tetap terjaga. Sosialisasi kepada warga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar tidak kembali mendirikan bangunan liar di area terlarang demi keberlanjutan fungsi sungai dan keselamatan bersama.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung disebabkan oleh tata ruang wilayah yang tidak pernah berubah.

Dedi Mulyadi mengatakan pembenahan tata ruang menjadi langkah utama yang harus dilakukan jika pemerintah Kabupaten Bandung serius ingin mengakhiri persoalan banjir di wilayahnya.

"Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah," kata Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Pihaknya juga menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai langkah teknis yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan kapasitas aliran air. "Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi," katanya.

Kondisi hulu sungai yang dinilai mengalami kerusakan sehingga perlu direhabilitasi menjadi kawasan hijau guna menahan laju air. "Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau,” ucapnya.

Terakhir soal alih fungsi lahan yang terus terjadi turut memperparah kondisi banjir, terutama perubahan sawah menjadi kawasan permukiman dan bangunan. "Yang keempat, perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," katanya.

Dedi mengingatkan, tanpa langkah-langkah tersebut, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak pernah tuntas. "Kalau tidak dilakukan, itu [penanganan banjir] tidak bersifat jangka panjang, tidak akan pernah beres," katanya.

Pihaknya juga menegaskan perlunya penataan kawasan bantaran sungai dengan merelokasi permukiman warga yang berada di area tersebut.

"Rumah-rumah di bantaran sungai harus dialihkan. Tidak boleh lagi rumah di bantaran sungai," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung fokuskan penanganan bencana banjir, selain pembangunan infrastruktur fisik baru, normalisasi aliran sungai secara juga dimasifkan.

Langkah ini diambil menyusul temuan tumpukan sampah yang menjadi faktor dominan penyebab meluapnya air di sejumlah titik vital.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan cuaca ekstrem belakangan ini diperparah oleh penyumbatan saluran air. Berdasarkan data lapangan, volume sampah yang menyumbat aliran sungai mencapai angka mengkhawatirkan, yakni hampir 300 meter kubik dalam satu hari pengangkutan.

“Banjir kemarin itu selain karena cuaca ekstrem juga karena saluran pembuangan banyak tersumbat sampah. Jumlahnya sangat besar,” kata Farhan.

Farhan menegaskan infrastruktur pengendali banjir eksisting, seperti kolam retensi, sebenarnya beroperasi dengan optimal. Namun, kapasitas tampung tersebut menjadi tidak berarti ketika aliran sungai menuju kolam terhambat oleh sedimentasi dan tumpukan limbah domestik.

“Kolam retensi berfungsi tapi yang meluap itu sungainya. Karena rata-rata tersumbat sampah,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkot Bandung memprioritaskan evakuasi sampah dari badan sungai guna mengembalikan kapasitas aliran. Farhan mencatat, penurunan muka air berlangsung cukup signifikan segera setelah penyumbatan dibersihkan, yang mengindikasikan bahwa sistem drainase kota masih memadai jika aliran tidak terganggu.

Guna memperkuat strategi ini, Pemkot Bandung berencana merevitalisasi peran petugas kebersihan di lapangan. Skema penguatan personel akan didukung dengan alokasi anggaran yang lebih kompetitif dalam APBD untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan sungai.

“Kita akan berdayakan gober ditambah tugasnya dan tentu kita upayakan ada penambahan insentif. Ini sedang kita hitung dalam APBD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Farhan menyatakan penambahan kolam retensi baru belum menjadi prioritas utama dalam jangka pendek. Ia menilai efektivitas infrastruktur sangat bergantung pada manajemen aliran sungai yang bersih dan terjaga.

“Percuma bikin kolam retensi sebanyak mungkin kalau sungainya tidak dikelola. Air tetap meluap karena pendangkalan dan sampah,” katanya.

Melalui rencana revitalisasi sungai secara menyeluruh, Pemkot Bandung berharap dapat menekan risiko banjir secara sistemik. Farhan juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah.

“Mudah-mudahan segala upaya yang telah kita lakukan bisa mengurangi risiko banjir dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke aliran sungai,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir telah melanda 147 RT di DKI Jakarta imbas hujan intensitas tinggi sejak Sabtu (7/3/2026) malam hingga hari ini, Minggu (8/3/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun akan gencar melakukan langkah normalisasi sungai.

Mengacu data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga pukul 11.00 WIB hari ini, banjir tercatat merendam 147 RT dan menggenangi 19 ruas jalan di sejumlah wilayah Jakarta. Ketinggian air bervariasi, mulai sekitar 20 sentimeter hingga 1,7 meter di beberapa titik.

Pramono menjelaskan bahwa banjir yang melanda DKI Jakarta terjadi imbas curah hujan di Jakarta dan sekitarnya yang tergolong sangat tinggi sejak Sabtu malam hingga pagi hari ini. Dalam satu hari, intensitas hujan tercatat mencapai 264 milimeter, jauh di atas rata-rata curah hujan harian.

“Itu [264 milimeter] termasuk curah hujan yang sangat tinggi,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis pada Minggu (8/3/2026).

Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan ekstrem terjadi di dua wilayah yakni Sunter Hulu, Cilangkap, Jakarta Timur dan di kawasan Pompa Arcadia, Kalibata, Jakarta Selatan.

Selain curah hujan, terdapat potensi tambahan debit air dari wilayah hulu dan daerah penyangga seperti Bogor dan Tangerang yang turut diguyur hujan deras.

Data dari pemantauan tinggi muka air (TMA) di sejumlah sungai yang mengalir di Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sejak Sabtu sore hingga Minggu dini hari.

Seiring dengan banjir yang melanda, Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI terus memperkuat pengendalian banjir melalui program normalisasi sungai.

Saat ini normalisasi dilakukan di tiga sungai utama, yakni Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Normalisasi Kali Cakung Lama ditargetkan rampung pada 2027 dan diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di sejumlah kawasan Jakarta secara signifikan.

Sebelumnya, Pramono menjelaskan bahwa normalisasi sungai memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi, di samping itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan pengerukan sungai.

"Ini [normalisasi sungai] memerlukan biaya yang cukup tinggi, dan itu saya akan lakukan dan ini pasti enggak populer karena apa? Harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun dan sebagainya dan pasti nanti di lapangan mau tidak mau suka tidak suka pasti ada singgungannya," ujar Pramono.

Adapun, Pramono menjelaskan terdapat pula permasalahan internal yang menjadi penyebab banjir imbas cuaca ekstrem seperti buang sampah sembarangan hingga pembangunan di atas bantaran sungai.

Di sisi lain, dalam jangka pendek, Pemprov DKI pun langsung mengoordinasikan langkah penanganan bersama jajaran terkait, terutama Dinas Sumber Daya Air (SDA) sejak Sabtu malam. Pompa air di sejumlah titik rawan genangan segera dioperasikan untuk mempercepat penyedotan air.

“Sejak semalam saya sudah berkoordinasi dengan jajaran, terutama Dinas Sumber Daya Air. Bahkan di beberapa titik pemompaan sudah dilakukan sejak malam,” kata Pramono.

Pemprov DKI mengerahkan sekitar 1.200 unit pompa pengendali banjir yang terdiri dari 668 unit pompa stasioner di 243 lokasi dan 536 unit pompa mobile yang ditempatkan di berbagai lokasi rawan banjir. Penyedotan air terus dilakukan, antara lain di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, serta sejumlah ruas jalan utama lainnya.

Bisnis.com, BANDUNG—Dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan validasi kinerja dirinya memimpin selama satu tahun dari seorang pemulung ranting kayu bernama Ainul Hidayat, warga Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang.

Berangkat dari Lembur Pakuan, Kabuapaten Subang pada Sabtu (14/2/2026) Dedi Mulyadi mengajak Wali Kota Depok Supian Suri, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian untuk menemani dirinya bermotor mengunjungi sejumlah daerah, melihat hasil pembangunan fisik selama satu tahun terakhir. “Ngecek jalan,” kata Dedi.

Rombongan kecil dari Subang mula-mula bergerak ke Indramayu lalu lanjut ke Majalengka, untuk akhirnya bermuara di Pangandaran pada Minggu (15/2/2026). Dari Indramayu rombongan mengambil ruas provinsi Jalan Cijelag-Ujung Jaya, Cikamurang yang merupakan perbatasan Indramayu-Sumedang.

KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, bersirobok dengan seorang laki-laki paruh baya berkaos merah dengan motor yang kondisinya sudah amburadul. Dengan setelan helm, hingga jaket serba putih, KDM pura-pura bertanya arah ke Majalengka pada Ainul.

Ainul menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan mulai dari penghasilan sebagai pemulung ranting, punya anak istri, sampai kondisi motor yang sehari-hari dipakai masuk hutan Ujung Jaya. Wajahnya tegang, agak rikuh karena tidak mengetahui sosok yang tengah dihadapinya adalah KDM; Gubernur Jawa Barat.

KDM—jika bertemu orang yang tidak mengenal dirinya—akan memperkenalkan diri sebagai Haji Udin, kali ini pada Ainul ia mengaku sebagai pengamat politik dan pembenci Dedi Mulyadi yang melahirkan serangkaian dialog.

“Gubernur terjelek se-Indonesia itu Gubernur Jawa Barat,” kata KDM pada Ainul.

Ainul dengan keluguannya menimpali jika dalam politik sudah biasa saling menjelekan dan menjatuhkan. Namun menurutnya KDM sudah menunjukan keberhasilan dengan memperbaiki jalan, terutama di kawasan Ujung Jaya.

“Jalan ini tarasae (tidak pernah bagus), sekarang alhamdulilah jadi sae,” katanya pada KDM sang pengamat politik.

KDM membantah Ainul jika jalan yang dibangun tersebut bukan oleh gubernur melainkan pemborong dari hasil pajak kendaraan. KDM juga menuding jika gubernur memperhatikan rakyatnya, Ainul tidak akan sengsara dengan mengandalkan mencari ranting kering.

“Alhamdulilah masih bisa dahar [makan] pak,” kilahnya menjawab pertanyaan tersebut.

Tak cukup sampai disitu, KDM menilai jika gubernurnya bekerja dengan benar maka orang seperti Ainul harusnya mendapatkan bantuan dari gubernur. Lagi-lagi jawaban Ainul mencengangkan.

“Kan bukan abi wungkul rakyatna, Pak [bukan saya saja rakyatnya]. Ada yang lebih butuh dari saya Pak,” katanya.

KDM akhirnya menawarkan sejumlah uang agar Ainul bisa mengubah pendapatnya tentang Dedi Mulyadi.

“Bapak saya kasih Rp1 juta Dedi Mulyadi jelek,” ujarnya.

Ainul menolak, alasannya ia harus menghormati pemimpin, apalagi Dedi Mulyadi merupakan pilihan warga Jabar.

“Kalau saya menghina gubernur, berarti saya menghina rakyat Jawa Barat,” tegasnya.

Pendapatnya tidak berubah, bahkan ia mendukung sejumlah program KDM seperti penutupan tambang dan pelarangan study tour. KDM terus menaikan tawaran uang pada Ainul dan berupaya mengiring opini. Dari Rp2 juta,Rp5 juta, Rp10 juta hingga tawaran uang tersebut untuk membeli motor baru senilai Rp20 juta, Ainul menolak. Menurutnya pemimpin bagus atau jelek merupakan resiko pilihan rakyat, tapi tidak perlu dihina.

“Saya nggak berani menghina orang, meskipun saya butuh [uang], menghina orang saya nggak berani,” ujarnya.

***

Setahun memimpin Jawa Barat, dukungan dan kecintaan warga pada sosok KDM menjadi modal besar mantan bupati Purwakarta dua periode tersebut mengakselerasi kebijakan. Pembangunan infrastruktur di gas meski kondisi fiskal tidak leluasa, di sisi lain KDM menginjak rem sangat pakem pada kegiatan yang merusak lingkugan seperti tambang dan pembangunan perumahan di wilayah rawan bencana.

Lewat langkah dan sejumlah gebrakannya selama satu tahun terakhir melahirkan gelembung besar dukungan. Dari lewat survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Januari–8 Februari 2026 menunjukkan, tingkat kepuasan publik Jabar terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi mencapai 95,5% dimana sebanyak 35,8% responden menyatakan sangat puas dan 59,7% cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Dalam survei, kepuasan tinggi warga Jabar pada kinerja KDM datang mulai dari urusan pembangunan jalan, larangan study tour hingga penertiban lingkungan hidup. Survei Indikator menunjukan masyarakat cukup puas terhadap upaya Pemprov Jabar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 65,7 %.

Pendiri dan Peneliti Indikator Prof. Burhanudin Muhtadi menuturkan, angka tersebut naik dibandingkan Mei 2024 sebesar 64,8%.

Sementara, masyarakat yang sangat puas terhadap upaya Pemprov Jabar menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 10,6%, naik 2,4% dibandingkan Mei 2024.

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Salah satu kegiatan intensif yang dilakukan selama KDM menjabat Gubernur Jawa Barat yaitu normalisasi sungai untuk mencegah potensi banjir.Kegiatan tersebut mendapat dukungan masyarakat.

"Hal itu terbukti dari hasil survei Indikator yang menunjukkan 63,9% masyarakat cukup puas dengan kegiatan normalisasi sungai, sedangkan presentase masyarakat yang sangat puas sebesar 34,3%," ujar Burhanudin, Senin (16/2/2026).

Gebrakan lain yang dilakukan KDM dalam bidang lingkungan hidup yakni penutupan tambang liar. Sebanyak 60,6% masyarakat cukup puas terhadap kegiatan tersebut. Sementara, 34,6% masyarakat sangat puas terhadap program penutupan tambang liar.

Dalam menjalankan pemerintahan, KDM berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Tanpa adanya keseimbangan antara dua hal itu, hasil pembangunan akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan alam.

Sementara itu, 4,1% responden menyatakan kurang puas dan 1,3% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Mei 2025, proporsi responden yang menyatakan sangat puas justru menurun dari 41,1% menjadi 35,8%. Sebaliknya, kategori cukup puas meningkat dari 53,6% menjadi 59,7%.

Di luar urusan survei politik, data makro Badan Pusat Statistik (BPS) pun memperlihatkan adanya laju positif pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, arus investasi yang masih jadi primadona, hingga angka kemiskinan dan pengangguran yang turun tipis. Sisi lainnya, kritik atas kebijakannnya masih rutin mengiringi.

KDM sendiri memaknai kepemimpinan sebagai bentuk perbuatan dan aksi nyata dalam memimpin Provinsi Jabar, demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

"Bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyatnya," katanya.

Ia juga menilai tingkat kepuasan publik yang tinggi hingga 95% itu lebih mencerminkan kesetiaan warga dalam mengawal kepemimpinannya, bukan indikator keberhasilan program pembangunan.

“95,5% itu mengangkat kecintaan warga Jabar pada saya, bukan angka keberhasilan. Saya merasa belum berhasil dalam satu tahun ini,” ujarnya.

***

Pada ujung perbincangan uang Rp20 juta itu akhirnya diterima Ainul.

“Nanti salam, kalau ketemu Pak Dedi, bilang salam dari saya musuh bebuyutannya, Haji Udin,” kata KDM sambil kembali memacu motornya.

Angka-angka makro dan survei bisa saja hanya statistik, tapi dari kejujuran Ainul, semua itu tercermin.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) mengungkap akan mewajibkan pengembang kawasan industri untuk turut menyediakan lahan bagi hunian vertikal atau rusun subsidi pemerintah.

KDM mengaku keputusan itu akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang bakal diteken pada Senin (2/2/2026).

"Hari Senin akan kami keluarkan peraturan gubernurnya, setiap kawasan industri harus menyiapkan area tanah untuk perumahan apartemen,” kata KDM saat ditemui di Kawasan Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan pengembang kawasan subsidi di sejumlah wilayah mengenai gagasan tersebut. Bahkan, dia juga mengaku telah mendapat persetujuan dari para developer.

Adapun, gagasan tersebut dijalankan dalam rangka memastikan masyarakat tinggal di wilayahnya masing-masing dan tidak melakukan pengembangan permukiman di sekitar kawasan sempadan sungai hingga persawahan.

"Apa yang saya inginkan adalah industri tidak boleh mencerabut akar kebudayaan warga,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang berencana memperbaiki tata ruang di sejumlah kawasan Jawa Barat yang telah padat penduduk. Di antaranya, Bekasi, Bandung, hingga Bogor.

"Perumahan di areal padat penduduk seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen, karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat," jelasnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga menekankan agar masyarakat tidak lagi melakukan pembukaan lahan untuk area permukiman di atas lahan yang semestinya diperuntukkan bagi area persawahan maupun perkebunan.

Selain itu, Pemprov Jabar juga meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan pembangunan area permukiman di sekitar area sempadan sungai.

"Pemprov berkomitmen akan terus melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai dan melakukan pembongkaran berbagai bangunan di bantaran sungai," tambahnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pengerukan Kali Cakung Lama di Rawa Indah, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026). Kali Cakung Lama merupakan satu dari tiga Kali yang dilakukan normalisasi.

"Seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kita akan meneruskan normalisasi Sungai Cakung Lama dan mudah-mudahan hingga akhir tahun 2027 selesai," ujar Pramono.

Normalisasi Kali Cakung Lama akan dilakukan sepanjang 8,5 Km. Proses pengerjaan normalisasi ini terbagi ke dalam 17 segmen.

"Panjangnya kurang lebih secara total 8,5 Km, kemudian volumenya kurang lebih 45.000 meter kubik terbagi dalam 17 segmen," katanya.

Pramono menyampaikan normalisasi sungai merupakan program prioritas yang telah dia putuskan. Melalui normalisasi Kali Cakung Lama, bottleneck atau hambatan aliran air yang selama ini menjadi penyebab banjir di Kelapa Gading diharapkan dapat dihilangkan.

"Yang penyempitannya (Kali Cakung Lama) sudah sampai 2 meter, kita akan perlebar seperti tempat ini, bahkan mungkin lebih lebar menjadi 15 meter. Kenapa itu kami lakukan? Karena memang lebih baik di muaranya lebih lebar," ujarnya.

Menurut Pramono, biaya melakukan proyek normalisasi akan menyedot anggaran besar. Kendati demikian, dia enggan merincikan berapa biaya yang dikeluarkan untuk normalisasi kali.

Normalisasi Kali merupakan progam jangka menengah Pemprov Jakarta dalam rangka pencegahan banjir Ibu Kota. Pramono telah memutuskan ada tiga sungai yang akan dinormalisasi yaitu Kali Cakung Lama, Kali Krukut, dan Kali Ciliwung.

Untuk normalisasi Kali Ciliwung, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bekerja sama dengan pemerintah pusat melakukan normalisasi Kali Ciliwung , sebagai upaya pengendalian banjir di Ibu Kota. Dalam proses pengerjaan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan relokasi warga di sekitar aliran kali.

"Ciliwung tentunya ada pembebasan lahan, ada relokasi, dan penanganannya segera dilakukan," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kali Cakung Lama, Jakarta Timur, Selasa (27/1/2026).

Sementara, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun tanggul dalam proyek normalisasi ini. Pramono menyebut, pihaknya kini telah mengeluarkan dokumen hukum resmi penetapan lokasi (penlok) untuk melakukan pembebasan lahan.

"Membuat tanggul dan sebagainya itu kan dilakukan oleh PU, Kementerian PU, tetapi pembebasan lahan oleh DKI Jakarta. DKI Jakarta sudah mengeluarkan penlok untuk itu. Jadi akan segera ditangani," ujar dia.

Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta juga telah memutuskan akan melakukan normalisasi di Kali Cakung Lama dan Kali Krukut. Pembebasan lahan juga akan dilakukan untuk melakukan normalisasi kedua kali tersebut. "Untuk normalisasi sungai atau Kali Cakung Lama, pasti nanti di ujungnya akan ada pembebasan lahan," ujarnya.

Pembebasan ini akan menyasar bangunan tempat tinggal yang tingginya di atas Kali Cakung Lama. Selain pelebaran sungai, normalisasi ini juga akan membuat jalan inspeksi di samping kali.

"Terutama yang kemarin yang kita lihat yang hampir di atas sungai itu sudah apa ya, menjadi rumah, pasti akan ada pembebasan lahan dan juga apa, pelebarannya sampai dengan 15, dan itu kiri kanannya kita buat apa? Jalan inspeksi, pasti juga ada pembebasan lahan," ucapnya.

Pramono menegaskan, pembebasan lahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pihaknya juga menyatakan siap untuk menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan warga. "Sehingga dengan demikian kalau toh harus ada pembebasan lahan, kami lakukan," ujarnya.