Bisnis.com, JAKARTA — Telah terjadi kekosongan stok BBM di SPBU Shell pada awal tahun ini. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini stok BBM di SPBU Shell sudah aman.

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Saya pikir semuanya ada ya, RON 92, RON 95, RON 98 semuanya ada kok. Solar juga ada, jadi tinggal dilakukan B2B [business to business] saja," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Sebelumnya Shell Indonesia mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengadaan BBM, khususnya bensin seiring dengan stok BBM di SPBU Shell yang kembali habis pada awal tahun ini.

Tercatat, stok BBM di seluruh SPBU di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah kosong. Stok bensin yang tersedia hanya ada di Jawa Timur.

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun ini.

"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku," ujar Ingrid dalam keterangannya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah belum menerbitkan rekomendasi izin impor BBM periode 2026 untuk Shell.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman pun menyebut, hingga saat ini, pihaknya masih mengevaluasi kuota impor BBM yang diajukan badan usaha (BU) SPBU swasta itu.

"Masih dievaluasi [izin impor BBM Shell 2026]. Masih dievaluasi," ucap Laode di Jakarta pekan lalu (5/2/2026).

Dia juga mengatakan, Shell terakhir kali memiliki stok BBM karena membeli base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga pada Desember 2025. Saat itu, Shell membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga sebanyak 100.000 barel.

"Kan terakhir juga kemarin mereka [Shell]. Pemesanan ke Pertamina kan 2025 terakhir. Jadi, masih dievaluasi," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan agar pemerintah dan badan usaha (BU) melakukan distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta.
Hal ini merespons fenomena antrean yang mengular di SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) di Surabaya, Jawa Timur. Antrean yang mengular itu tak lepas dari stok BBM di SPBU swasta yang kini baru terisi di SPBU BP.
Di satu sisi, warga Surabaya disebut was-was dengan isu kualitas Pertalite besutan Pertamina.
Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo mengatakan, fenomena antrean di SPBU BP setelah pasokan BBM-nya kembali normal menunjukkan adanya ketimpangan pasokan di lapangan yang berdampak langsung pada konsumen.
"Dari sisi YLKI, kami menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan badan usaha terkait agar distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta," ucap Rio kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).
YLKI pun mendorong agar koordinasi antara pemerintah, BPH Migas, dan seluruh badan usaha penyedia BBM diperkuat. Hal ini diperlukan agar mekanisme distribusi dan transparansi stok lebih baik.
Untuk diketahui, kekosongan stok BBM di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 lalu. Menyikapi hal ini, pemerintah mendorong pengusaha SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina dengan skema business to business (B2B).
Sebab, Pertamina masih memiliki kuota impor. Di sisi lain, jatah impor BBM untuk SPBU swasta telah habis untuk 2025 ini.
Belakangan, baru BP yang sepakat membeli base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina, sementara Shell dan Vivo masih dalam tahap negosiasi.
BP-AKR pun mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur.
Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama Pertamina terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.
Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud.
"BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia," ucap Vanda melalui keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).
BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta internasional.
Terpisah, Kementerian ESDM menyebut sejumlah badan usaha SPBU swasta, seperti Vivo dan Shell, hingga saat ini masih melakukan negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Laode Sulaeman mengatakan, negosiasi yang mengalami progres cukup maju adalah Vivo. Dia menyebut, Vivo hampir mendekati kesepakatan.
Namun, dia belum dapat memberikan informasi perincian terkait volume dan target pembelian oleh Vivo.
"Kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati, akan ada lagi jadi kita tunggu aja ya," kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025).
Laode menegaskan bahwa SPBU swasta lainnya, seperti Shell, masih dalam tahap negosiasi dengan Pertamina. Shell disebut meminta bertemu dengan Laode dalam proses negosiasi ini.
Kendati demikian, dia tak memberikan penjelasan terkait apa saja pertimbangan Shell saat ini.
"[Shell] masih berproses, Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dulu dengan saya, saya bilang oke," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masih berlanjut di pekan terakhir Oktober 2025.

Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak.

“Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya.

Merespons kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat BBM dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar.

Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pada dasarnya, konsumen tidak mau tahu mengenai proses bisnis di belakangnya. Dia menekankan hal terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut.

"Kami sebagai konsumen juga berhak BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, pemerintah yang harus memastikan itu agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar," ucap Rio kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

Dia mengatakan, tahun ini harus menjadi pelajaran betul bagi pemerintah bahwa ada dua persoalan. Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamax. Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta.

YLKI pun meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tergerus.

Opsi Beli Base Fuel dari Pertamina

Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

"B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian," kata Bahlil.

Sayangnya, SPBU swasta belum menyambut hangat penawaran opsi tersebut. Mereka mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kandungan etanol dalam BBM murni milik Pertamina.

Merespons hal tersebut, Pemerintah membuka opsi mekanisme negosiasi yang baru untuk memastikan proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta terkait mekanisme pasokan BBM base fuel terus berjalan positif dan segera mencapai kesepakatan.

“Itu kan dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Yuliot menegaskan bahwa sebagian besar poin pembahasan antara Pertamina dan operator SPBU swasta telah mencapai titik temu. Hanya beberapa hal teknis yang masih perlu dirapikan sebelum perjanjian bisa segera dieksekusi.

“Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” jelasnya.

Tambahan Kuota Impor BBM Tahun Depan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut.

“Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan.

Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah.

“Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya