Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kelanjutan kabar implementasi sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang kelayakan implementasi sistem tersebut.

Selain itu, tambah Komang, sistem MLFF juga tengah dalam tahap pendetailan teknis guna memastikan keandalan teknologi tersebut sebelum benar-benar dilepas ke ekosistem jalan tol nasional.

"Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini bisa diaplikasikan gak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," ujar Ni Komang saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (5/6/2026).

Dia menekankan, upaya evaluasi tersebut dilaksanakan langsung oleh tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), serta tim pengendali khusus dari lintas sektoral.

Dalam laporannya, evaluasi difokuskan pada pematangan mitigasi risiko kegagalan sistem, terutama terkait potensi hilangnya pendapatan bagi para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akibat risiko kendaraan yang melosok bebas.

"Tim sedang menyiapkan penyiapan skenario-skenario untuk mendetailkan yang harus diujicobakan kembali untuk memastikan bahwa sistem ini bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol kita," pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek MLFF sendiri masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan catatan Bisnis, MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol.

Berdasarkan data Worldbank pada 2019, Indonesia dilaporkan merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan.

Sementara itu, menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.

Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap rencana implementasi sistem bayar tol nirhenti nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dody menyebut, usai resmi status PSN-nya dilanjutkan pada era Prabowo, belum ada koordinasi lanjutan yang dilakukan antara Kementerian dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Roatex Indonesia Tollways System (RITS).

"Belum, [MLFF] masih kita kaji, masih ada beberapa masalah," kata Dody saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10/2925).

Dia melanjutkan, salah satu masalah yang perlu diurai yakni terkait kajian ulang implementasi sistem di Indonesia. Selain itu, Dody juga menyebut bahwa sistem MLFF sudah bermasalah sejak proses tender berlangsung. Dengan demikian, realisasinya dinilai masih memerlukan waktu.

"Tapi kayaknya kita mulai ini aja, karena kita perhatikan hubungan baik antarnegara. Kita mau suruh tes ulang, tapi lagi nunggu kajian di internal," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, mengenai kapan proses uji coba akan dilakukan, Dody enggan menjawab. Namun, dia memastikan bahwa uji coba ulang ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun ini.

"Tahun ini, secepatnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, sistem transaksi tol nirsentuh MLFF masih tetap masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kelanjutan status PSN pada sistem MLFF tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Daftar Program Strategis Nasional, Program pengoperasian dan modernisasi jalan tol, penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk pengoperasian dan modernisasi jalan tol," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, sistem MLFF sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Proyek ini masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023. Namun, gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek bayar tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) masih ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kelanjutan status PSN pada sistem MLFF tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Daftar Program Strategis Nasional, Program pengoperasian dan modernisasi jalan tol, penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk pengoperasian dan modernisasi jalan tol," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, sistem MLFF ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Dia Masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023 namun gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.

Lebih rinci, BPK menyebut bahwa teknologi GNSS berpotensi tidak dapat diimplementasikan ke sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF.

BPK juga berpandangan biaya layanan yang harus diberikan kepada PT RITS sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) tidak dapat diyakini kewajarannya. Sehingga berpotensi meningkatkan biaya layanan yang harus dibayarkan oleh BUJT atas proyek sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF.

"Negara berpotensi tidak dapat memperoleh penerimaan atas jaminan pelaksanaan apabila BUP gagal dalam melaksanakan kewajibannya," jelas BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Penyelenggaraan Jalan Tol hingga Semester I/2023.

Pada kesempatan berbeda, proyek sistem MLFF yang digarap Roatex Indonesia Toll System (RITS) telah menelan biaya investasi mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Direktur RITS, Renaldi Utomo menjelaskan nilai tersebut merupakan angka yang telah terserap untuk pengembangan sistem MLFF sejak pemerintah Hungaria resmi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia pada Maret 2021.

“Investasinya [MLFF dari US$300 juta atau sekitar Rp4,75 triliun] sudah terpakai berapa, mungkin sampai saat ini sudah terpakai setengah lebih sedikit kali ya [Rp2 triliun lebih] yang sudah terpakai,” kata Renaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa realisasi investasi tersebut utamanya digunakan untuk pengembangan lanjutan sesuai arahan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, yakni menambah keamanan sistem dari potensi kerugian dengan mengimplementasikan barrier.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Strategis Nasional (PSN) sistem bayar tol nirhenti dan nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) kini memasuki babak baru setelah sempat terjebak dalam stagnansi panjang.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan kelanjutan proyek ini seiring dengan dilakukannya protokol uji coba yang lebih ketat guna mengakhiri persoalan kemacetan yang kerap terjadi di gerbang tol nasional.