Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bahan bakar nabati bioetanol sebesar 5% alias E5 di seluruh wilayah Pulau Jawa mulai semester II/2026.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan itu merupakan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan telah dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri (Kepmen).
"Pemanfaatan bahan bakar nabati bioetanol itu juga sudah dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri ESDM untuk diterapkan minimal di 2026 ini adalah 5% dan wilayah implementasinya nanti akan ada di seluruh Jawa," kata Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Dia menjelaskan, kewajiban pencampuran bioetanol dengan bensin hanya berlaku bagi sektor non subsidi. Aturan tersebut mengikat seluruh badan usaha BBM sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengharuskan pelaksanaan pencampuran mulai paruh kedua 2026.
"Jadi untuk semester II tahun 2026 ini seluruh badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025," jelas Eniya.
Adapun, realisasi penyaluran bioetanol non subsidi tersebut akan memanfaatkan jaringan gerai milik PT Pertamina (Persero) yang sudah tersedia. Eniya menyebut, pihaknya akan menambah jumlah outlet distribusi bioetanol yang sebelumnya baru diuji coba di pasar lewat produk Pertamax Green 95, sehingga jumlahnya dipastikan bertambah pada 2026.
Pemerintah, kata Eniya, mendukung perkembangan industri berbasis bioetanol di dalam negeri untuk menyukseskan program tersebut. Saat ini, beberapa pabrik di Indonesia telah diidentifikasi mampu memproduksi bioetanol tingkat bahan bakar atau fuel grade dengan kadar di atas 99 persen.
"Nah dari sini 3 perusahaan akan masuk ke dalam mandatory dan kita akan menentukan berapa banyak volume yang nanti ditetapkan di Keputusan Menteri," kata Eniya.

Wacana penggunaan Etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin (gasoline) kian santer. Langkah ini dinilai strategis sebagai "peluru" utama untuk menutup defisit impor gasoline Indonesia yang menganga lebar. Namun, di balik potensi penghematan devisa dan pengurangan emisi, sejumlah tantangan regulasi dan hulu-hilir ekosistem harus segera diatasi.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melaporkan kebutuhan nasional akan gasoline mencapai 37,6 juta kiloliter (kl) per tahun. Sayangnya, kapasitas kilang domestik baru sanggup memasok 15,8 juta kl/tahun, menyisakan gap impor sebesar 21,8 juta kl/tahun.

Senior Director Oil and Gas, Petrochemical BPI Danantara Indonesia, Wiko Migantoro, menyoroti kompleksitas dalam memenuhi kebutuhan gasoline ini. Upaya membangun kilang baru atau meningkatkan kapasitas dinilai bukan solusi tunggal, karena akan menghasilkan surplus produk solar.

“Gasoline kita masih defisit. Ini seninya di sini. Ketika kita ingin memenuhi kebutuhan gasoline dengan meningkatkan kapasitas kilang atau membangun kilang baru, maka kita harus juga memikirkan excess dari solarnya. Harus memikirkan excess solarnya. Artinya kita perlu memiliki alternatif suplai untuk gasoline selain yang berasal dari produk solar atau yang berasal dari crude oil,” tegas Wiko Migantoro.

Wiko Migantoro melihat Etanol—bahan bakar yang berasal dari nabati—sebagai suplemen dan komplemen yang paling realistis untuk mengatasi defisit gasoline. Ia menyebut penggunaan Etanol sebagai pencampur bensin bukan hal baru di kancah global.

“Sebetulnya etanol ini adalah sesuatu yang sudah banyak digunakan di negara-negara lain sebagai pencampur gasoline untuk mengurangi pemakaian gasoline, mengurangi emisi,” jelasnya.

Saat ini, Indonesia telah memiliki produksi sekitar 0,4 juta kl Etanol yang berasal dari molase (tebu) dan digunakan sebagai campuran bensin. Pemerintah dan stakeholder terkait tengah gencar membangun ekosistem pendukung untuk mendongkrak produksi.

Meski prospeknya cerah, implementasi program ini masih menghadapi hambatan serius di tingkat regulasi. Migantoro mengungkapkan bahwa diskusi dengan pemerintah masih intensif untuk menata seluruh rantai pasok, mulai dari suplai molase, pembangunan pabrik Etanol, hingga aturan pencampurannya.

“Saat-saat ini memang masih challenging ya, karena untuk menggunakan etanol ini kita masih banyak regulasi yang harus kita bicarakan bersama dengan pemerintah. Contohnya, pembelian etanol akan dikenakan tax atau cukai,” ungkapnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu bercerita saat ia diajak oleh Direktur Utama Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto bertemu dengan grup Toyota Jepang untuk melihat bagaimana teknologi biodiesel diproduksi.

Awalnya, Todotua mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan biodiesel 40 persen (B40) dalam diesel dan bioetanol 10 persen (E10) dalam bensin.

"Dan 2027 kita sudah mandatory untuk masuk ke dalam program E10. Pada saat kita masuk ke dalam program E10, konsolidasi penjualan atau konsumsi nasional terhadap gasolin kita kurang lebih 40 juta juga. Kalau kita masuk E10, maka kita butuh etanol sekitar 4 juta," kata Todotua dalam acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Kemudian, ia menyampaikan teknologi biodiesel di Jepang sudah memasuki generasi kedua.

"Minggu lalu saya sama Pak Nandi ini, surprise nih, kami dibawa ke Jepang dan ketemu dengan grup Toyota. Dan teknologinya mereka ini sudah masuk second generation, Pak," cerita Todotua.

Todotua menjelaskan teknologi di Jepang menggunakan ampas sugarcane bagasse, sorgum, hingga batang padi.

"Bahkan di sana mereka itu, batang padi, ampas itu. Bisa produk etanol," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan alasan mengunjungi grup Toyota adalah karena metanol akan dicampur ke dalam bensin sebagaimana kendaraan mobil saat ini mayoritas buatan Jepang.

"Kenapa Toyota? Karena metanol ini nanti akan dipakai untuk blendingan terhadap gasolin/bensin dan populasi kendaraan bermotor, khususnya kendaraan mobil itu mungkin 60-70 persen masih Japanese (buatan jepang). So they are the market, they are the consumer," ujar Todotua.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyusun peta jalan implementasi BBM campuran 10% etanol pada bensin atau E10. Kabarnya rencana ini sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto dan akan diimplementasikan pada tahun 2027 mendatang.

Berikut beberapa respons dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) industri otomotif di Indonesia, seperti PT Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

Marketing Director and Corporate Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani menegaskan kesiapan Daihatsu menghadapi kebijakan penggunaan Etanol 10% (E10) pada bahan bakar mobil.

"Jadi, pemerintah berencana, Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia] mengatakan kemungkinan akan ada unsur etanol, Etanol 10 persen ya," ujar Sri Agung beberapa waktu lalu, dalam Daihatsu Media Trip Japan.

Daihatsu telah melakukan riset dan pengembangan (R&D) untuk memastikan seluruh kendaraan Daihatsu dapat menyesuaikan diri dengan standar bahan bakar baru tersebut.

"Jadi, kami memiliki R&D dan kami sudah menyiapkan. Satu, kendaraan Daihatsu kompatibel terhadap etanol maksimum 10 persen. Dua, dengan catatan penggunaan oktan-nya harus sesuai yang di-suggest," ujarnya.

Langkah ini demi mendukung transisi energi bersih di Tanah Air. Dengan meningkatnya dorongan pemerintah terhadap penggunaan bahan bakar terbarukan, pabrikan otomotif dituntut untuk beradaptasi secara cepat tanpa mengorbankan performa maupun efisiensi kendaraan.

Dengan kesiapan yang disampaikan Daihatsu, konsumen diharapkan tidak perlu khawatir terhadap perubahan komposisi bahan bakar yang akan diterapkan pemerintah dalam waktu dekat.

Begitu juga dengan, Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menjelaskan bahwa merek Toyota mampu menggunakan bensin hingga campuran etanol 20%. Dia pun tidak mempermasalahkan penggunaan bensin dari Pertamina yang sudah tercampur etanol 3,5%.

"Bisa, sebenarnya kan tergantung merknya. Kalau Toyota itu sampai 20%. Tapi mungkin merek lain itu sampai 10%," ungkap Bob saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Banyak negara sudah jauh lebih maju dalam penerapan campuran bahan bakar berbasis bioetanol.

"Karena banyak negara juga di Amerika Serikat, di India, di Thailand itu sudah sampai E20 (memiliki campuran etanol 20%), E10, sampai situ," terang dia.

Ia menilai kebijakan penambahan etanol dalam BBM justru langkah positif dan strategis bagi Indonesia. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan etanol juga dapat mendukung kemandirian energi nasional.

"Jadi ini mendukung, berarti kalau misalnya... kan katanya sudah dicoba tuh 20%. Ya sangat

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bergerak cepat menyiapkan lahan untuk mendukung kebijakan pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan hampir seluruh kebutuhan lahan untuk program tersebut sudah tersedia dan datanya telah diserahkan ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sudah tak sampaikan ke sana (Mentan) ya datanya. Sudah ada datanya, sudah 680 ribu hektare, ditambah 240 ribu hektare, kurang 80 ribu hektare dari data sejuta itu," ujar Nusron saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan, sebagian besar lahan yang disiapkan berasal dari dua sumber. Pertama, 680 ribu hektare dari eks Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang. Kedua, 240 ribu hektare berasal dari tanah terlantar yang sudah ditetapkan oleh BPN.

"Tinggal diverifikasi dulu oleh Kementerian Pertanian cocok apa tidak. Yang 80 ribu saya masih cari, PR, lagi tak carikan mana yang memungkinkan begitu," katanya.

Nusron menegaskan, seluruh data lahan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan tanaman penghasil etanol, yakni tebu dan singkong.

"Serahkan ke sana (Mentan). Ya kan? Untuk menanam etanol, sisanya kurang 80 ribu. Lagi tak pikir ini cari. Mana lagi ini, lagi mikir," ucap dia.

Saat ditanya mengenai lokasi lahan tersebut, Nusron menyebut sebarannya cukup luas dan tak hanya berada di Papua saja, melainkan ada juga di daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Jawa.

"Tersebar di 18 provinsi atau 19 provinsi itu ya. Nggak cuma di Papua, di Sumatra ada, di Kalimantan ada, Sulawesi juga ada, Jawa Barat ada, Jawa Timur juga ada," ungkapnya.

Namun, ia mengaku belum mendapat kabar terkait hasil verifikasi Kementerian Pertanian terhadap lahan-lahan yang sudah diserahkan.

"Belum tahu, tanya Mentan dong kalau itu. Datanya sudah saya serahkan. Tolong Mentan verifikasi, lahannya cocok apa enggak (buat nanam tebu dan singkong)," kata Nusron.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, Indonesia membutuhkan tambahan satu juta hektare lahan tebu untuk mendukung kebijakan E10. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan impor energi fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10% etanol atau metanol," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menjelaskan, kebutuhan etanol untuk E10 bisa dipenuhi dari bahan baku tebu maupun singkong. Namun, penambahan 10% etanol pada bensin berarti pemerintah harus menyiapkan sekitar satu juta hektare perkebunan tebu baru.

"Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong," terangnya.

Menanggapi hal itu, Mentan Amran sebelumnya menyatakan kesiapannya menjalankan program pengembangan etanol secara besar-besaran. Namun, ia menegaskan pelaksanaannya bergantung pada koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian ATR/BPN.

"Nah, etanol. Etanol rencana tergantung pak sahabatku Gus Nusron. Pak, tanah ada. Kita siap tanam 1 juta hektare. Kita siap tempur. Ini presiden kita luar biasa, visioner, eksekutor, dan harus luntas. Micromanagement," kata Amran.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pengembangan lahan etanol dari dua sumber utama, yakni umbi singkong dan tebu, dengan total area tanam hingga 1 juta hektare.

"Pak, 1 juta etanol. Sumbernya ada 2. Pertama adalah singkong. 1 juta hektare disiapkan Pak. Sudah ada," ujarnya.

"Tebu, kita rancang 500 ribu hektare. Dua-dua ini bisa jadi etanol," imbuh Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (PUSKEP UI) Ali Ahmudi menegaskan pentingnya pengembangan energi terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Menurutnya, pemanfaatan bioetanol bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berperan besar dalam memperkuat ekonomi rakyat.

"Kita dukung energi terbarukan ini, termasuk bioetanol, karena itu adalah cara kita untuk keluar dari jerat kemiskinan dan ketergantungan energi impor," ujar Ali saat diskusi publik bertajuk "Dampak Etanol Terhadap Kualitas BBM" di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Ali menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Dengan kekayaan sumber daya alam dan iklim tropis, produksi etanol dari tanaman tebu, singkonh, atau jagung sangat memungkinkan untuk dikembangkan secara luas.

Sebagai perbandingan, Ali mencontohkan keberhasilan Brasil yang sudah mengembangkan bahan bakar campuran etanol hingga E95 bahkan E100. Ali menilai langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih dan mandiri.

"Brasil sufah bisa mengembangkan BBM dengan etanol bahkan sampai E95 hingga E100, sementara kita baru E5, itu pun dipermasalahkan terus," sambungnya.

Ali menilai kondisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan Brasil, baik secara geografis maupun potensi pertanian. Dengan sumber daya serupa, lanjut Ali, Indonesia seharusnya bisa mencapai kemandirian energi seperti Brasil tanpa ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

"Kita dan Brasil itu enggak terlalu jauh beda, sama-sama di negeri tropis, sama-sama agraris, mirip-mirip secara alam seharusnya kita bisa mencapai kemandirian energi seperti Brasil tanpa ketergantungan terhadap impor," ucap dia.

Terkait isu yang menyebut campuran etanol menurunkan kualitas bahan bakar, Ali membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan proses produksi bahan bakar di kilang masih berupa basefuel atau hidrokarbon murni tanpa campuran etanol hingga tahap akhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kendaraan dengan tahun produksi 2.000-an ke atas aman menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin yang dicampur dengan etanol atau bioetanol. Hal itu menyusul rencana kebijakan mandatori penggunaan etanol sebagai campuran bensin sebanyak 10% (E10)

Semula, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan Pertamina telah melakukan penjualan bensin dengan kandungan etanol 5% (E5) sebagai bagian dari uji coba pasar (trial market).

Menurut dia, program tersebut telah berjalan di sekitar 150 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta dan Surabaya.

"Pertamina sudah melakukan percobaan, bukan percobaan, sudah menjual ya. Bahkan kami juga pakai di dalam kendaraan dinas kita. Itu 5% dan sudah ada di hampir 150 lokasi SPBU. Baik di Jakarta maupun Surabaya," ujar Eniya dalam program Prabowonomics CNBC Indonesia, dikutip Senin (3/11/2025).

Eniya menambahkan, bahan baku bioetanol sepenuhnya dapat diperoleh dari dalam negeri. Saat ini terdapat 13 industri bioetanol di Indonesia, namun baru tiga di antaranya yang mampu memproduksi fuel grade etanol yang sesuai standar untuk campuran bahan bakar kendaraan bermotor.

"Nah 3 industri ini mensuplai ke Pertamina. Pertamina melakukan trial market 5% dan ini ke depan karena Pak Menteri sudah menargetkan dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa mandatori E10, etanol 10%. Saya rasa itu perlu disiapkan," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia memastikan kendaraan keluaran tahun 2000 ke atas sudah aman menggunakan bensin campuran etanol, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan dampak terhadap mesin kendaraan.

"Jadi bioetanol selain mendongkrak sumber bahan baku dari dalam negeri karena tadi Pak Satya sudah menyebutkan ya ada jagung, ada tebu, misalnya ada sorgum, ada ketela. Semua dipakai adalah ampasnya," kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah investor luar negeri melirik rencana pembangunan pabrik bioetanol di Indonesia. Setelah Brasil, kini perusahaan otomotif asal Jepang, yakni Toyota juga menyampaikan ketertarikannya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyampaikan ketertarikan Toyota dalam membangun pabrik etanol menyusul dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock bioetanol.

Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan langkah perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan hidrogen dan bioetanol dalam dunia otomotif. Bahkan beberapa produk Toyota sudah mampu beroperasi menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 100% (E10).

"Bahkan produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu sampai kalau saya gak salah mereka 100% pakai E100, 100% pakai etanol," kata Todotua usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Jumat (31/10/2025).

Sebagaimana diketahui, Brasil menjadi contoh sukses dalam pemanfaatan penggunaan bioetanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Baik itu dari strategi penanaman terhadap komoditasnya maupun dalam pabriknya.

"Brasil salah satu yang cukup sukses mengelola mengenai etanol, baik dari strategi penanamannya terhadap komoditi-komoditinya maupun dalam plan, kalau saya gak salah di sana ada kekuatan sampai 2 juta setahun," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembangunan pabrik biodiesel di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2027 mendatang.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tengah mendorong pengembangan bioetanol sebagai campuran untuk bensin. Adapun, proyek bioetanol di Merauke saat ini masih dalam proses.

"Ini untuk pemenuhan pabrik dan diharapkan bisa selesai tahun 2027. Ini sudah berproses. Investor dari dalam negeri," kata Yuliot di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Pertamina Patra Niaga menyatakan siap menyongsong kemandirian energi nasional, antara lain melalui penggunaan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) seperti pada Pertamax Green 95 yang memiliki angka oktan RON 95.

BBM dengan campuran 5 persen etanol ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menilai bahwa etanol membawa sejumlah efek berlipat ganda.

Hal itu disampaikan dalam acara Economic CNN Indonesia TV yang tayang pada Jumat (24/10). Efek berlipat ganda itu termasuk agribisnis, pembukaan lapangan kerja, hingga pengurangan ketergantungan impor. Namun, Ega mengingatkan bahwa ada hal-hal yang masih harus diperhatikan.

"Pengaturan bahan baku (feedstock) harus diantisipasi agar tidak terjadi tarik-menarik antara kebutuhan industri, energi, dan pangan," kata Ega, Jumat (24/10).

Dalam upaya meuwjudkan kemandirian energi nasional, Pertamina Patra Niaga menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ega menjelaskan, demand atau tingginya permintaan menjadi dasar perencanaan. Tujuannya, agar kebijakan produksi bahan baku berjalan seimbang antara pangan dan energi.

"Contohnya, jika kita menuju B10 (campuran BBM yang terdiri dari 10 persen biodiesel dan 90 persen solar) atau B20, pasokan etanol harus stabil agar tidak mengganggu suplai bahan bakar murni," katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 170 SPBU telah menjual produk Pertamax Green 95, dari awalnya 150 SPBU dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak diluncurkan pada 2023. Menerima respons positif dari masyarakat, Pertamina Patra Niaga pun bergerak cepat menyiapkan infrastruktur yang memadai, juga rantai pasok yang kuat.

Menurut Ega, pada 2026, direncanakan akan lebih banyak SPBU menghadirkan Pertamax Green 95. Ia menegaskan, Pertamina Patra Niaga berfokus terhadap ketersediaan, serta pemerataan akses di seluruh Indonesia melalui arahan pemerintah terkait penerapan E10 (bensin murni dengan campuran 10 persen etanol).

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga cermat menghitung material balance terkait ketepatan penyesuaian bahan bakar, sambil terus mengedukasi masyarakat terkait penggunaan etanol pada BBM. Edukasi ini dinilai penting agar pengguna memahami manfaat energi bersih.

"Murah bukan berarti jelek, bahan bakar bersubsidi memang murah karena ada dukungan pemerintah. Untuk produk non-subsidi, kami pastikan kualitas dan spesifikasinya sesuai," katanya.

"Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan bahan bakar dari Sabang sampai Merauke," pungkas Ega.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pengembangan bahan bakar bensin campur etanol 10% atau E10 perlu mendapat dukungan swasta.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengarahkan agar bahan baku etanol berasal dari dalam negeri.

PT Pertamina (Persero), kata Eniya, tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) implementasi E10. Berdasarkan roadmap tersebut, pembangunan pabrik etanol perlu disokong oleh swasta.
"Pertamina sudah menyampaikan dalam rapat dengan saya, untuk roadmap-nya perlu didongkrak dengan pabrik-pabrik private sector. Tidak hanya Pertamina, tetapi juga nanti bisa bermitra dengan Pertamina," tutur Eniya kepada Bisnis, Senin (27/10/2025).
Eniya lantas menuturkan, kebutuhan etanol untuk bahan baku E10 pada 2027 mencapai sekitar 1,2 juta kiloliter (kl). Namun, dia mengungkapkan, pengembangan E10 masih ada hambatan terkait cukai etanol.
Ganjalan itu terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ini adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan jenis lapangan usaha. Sebab, nomor KBLI etanol untuk BBM masih bertumpuk dengan etanol untuk industri makanan dan minuman.
Oleh karena itu, Eniya mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan bakal menyelesaikan masalah KBLI tersebut. Dia menyebut, kemungkinan masalah KBLI itu akan diselesaikan dengan menerbitkan payung hukum khusus.
Dengan adanya pembebasan cukai etanol tersebut, Eniya yakin harga BBM bioetanol akan lebih kompetitif. Pasalnya, pungutan cukai etanol cukup besar.
"Saat ini jika pemakaian sebagai bahan bakar ada masalah cukai yang masih diterapkan, dan saat ini dalam proses pembahasan untuk bisa menurunkan harga komersialnya," ucap Eniya.
Adapun, etanol dari semua jenis dengan kadar berapa pun dikenakan pungutan cukai Rp20.000 per liter, baik produksi dalam negeri maupun impor.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.
Pada aturan yang sama, etanol yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang kena cukai (BKC) lainnya tidak dipungut cukai. Sementara itu, etanol yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang hasil akhir yang bukan BKC dapat dimintakan pembebasan cukai.

Bakal Gandeng Brasil
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan mandatory E10 berlaku mulai 2027. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku hingga mekanisme.
Dalam rangka mempercepat langkah penerapan E10 ini, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dinilai dapat menjadi arah bagi pengembangan di Indonesia.
Brasil dinilai sebagai negara yang melakukan transisi energi dengan cepat, khususnya pada produk bensin. Hal ini dilakukan dengan mandatory etanol 30%. Bahlil juga mengungkap ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.
"Kemarin, semalam saya pas tanda tangan MoU, kami diskusi juga, ada kemungkinan besar [investor Brasil]," tutur Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia membutuhkan 1 juta lahan tebu baru untuk program mandatory E10.
Adapun seiring dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan 1 juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.
“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Enggak akan ada lagi tanah kosong,” terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, Indonesia membutuhkan tambahan satu juta hektare lahan tebu untuk mendukung kebijakan pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10% etanol atau metanol," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menjelaskan, kebutuhan etanol untuk E10 bisa dipenuhi dari bahan baku tebu maupun singkong. Namun, penambahan 10% etanol pada bensin berarti pemerintah harus menyiapkan sekitar satu juta hektare perkebunan tebu baru.

"Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong," terangnya.

Ia menilai, kebijakan ini juga bisa menjadi peluang besar bagi petani singkong. Dengan adanya pabrik biofuel yang menyerap hasil panen, harga komoditas singkong dipastikan meningkat dan memberikan pendapatan yang lebih stabil bagi petani.

"Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta satu tahun. Tanam singkong bisa (dapat) Rp80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli," kata Zulhas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, ketika industri biofuel berbasis etanol dan metanol sudah beroperasi, kebutuhan bahan baku seperti singkong dan tebu akan meningkat signifikan. Hal itu akan mendorong minat petani untuk kembali menanam dua komoditas tersebut.

Foto: Etanol. (Dok. Freepik) Etanol. (Dok. Freepik)

"Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo," tuturnya.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menyatakan pihaknya siap menjalankan program pengembangan etanol, termasuk penanaman tebu dan singkong dalam skala besar. Namun, Amran menegaskan pelaksanaannya bergantung pada koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Nah, etanol. Etanol rencana tergantung pak sahabatku Gus Nusron. Pak, tanah ada. Kita siap tanam 1 juta hektare. Kita siap tempur. Ini presiden kita luar biasa, visioner, eksekutor, dan harus luntas. Micromanagement," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pengembangan lahan etanol dari dua sumber utama, yakni umbi singkong dan tebu, dengan total area tanam hingga 1 juta hektare.

"Pak, 1 juta etanol. Sumbernya ada 2. Pertama adalah singkong. 1 juta hektare disiapkan Pak. Sudah ada," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga telah merancang perluasan lahan tebu hingga 500 ribu hektare untuk menopang kebutuhan bahan baku etanol. "Tebu, kita rancang 500 ribu hektare. Dua-dua ini bisa jadi etanol," katanya.

Amran menambahkan, strategi pengembangan ini bersifat fleksibel seperti yang diterapkan di Brasil. Dengan sistem ganda, pemerintah bisa memilih menjual produk sesuai harga yang lebih menguntungkan di pasar.

"Kalau harga gula naik, kita jual gula. Kalau harga etanol naik, kita jual etanol. Seperti terjadi di Brasil," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih menghitung kapan penerapan mandatori Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran etanol 10% (E10) dapat dilakukan. Namun dari hitungannya, penerapan itu bisa diterapkan di 2027 mendatang.

Pasalnya untuk melakukan penerapan mandatori itu, pemerintah harus membangun pabrik etanol di dalam negeri yang juga akan menyerap komoditas singkong dan tebu.

"Petani-petani kita ke depan akan kita dorong melakukan hal ini. Sekarang lagi dilakukan kajian apakah mandatori ini dilakukan di 2027 atau 2028, atau di tahun berapa," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025).

"Tapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan," sambungnya.

Bahlil menjelaskan bahwa mandatori E10 ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin, yang mencapai 27 juta ton per tahun.

Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024 yang dirilis Kementerian ESDM pada 2025 ini, impor BBM khususnya jenis bensin pada 2024 tercatat mencapai 21,83 juta kilo liter (kl). Angka ini mencapai 77% dari total impor produk minyak RI sepanjang 2024 yang tercatat mencapai 28,17 juta kl.

Impor bensin tersebut terdiri dari impor bensin RON 88 dan 90 mencapai 16,44 juta kl, bensin RON 95 mencapai 243 ribu kl, dan RON 92 mencapai 5,14 juta kl.

Jumlah impor BBM bensin pada 2024 itu naik dibandingkan impor pada 2023 yang tercatat sebesar 21,05 juta kl.

Bahkan, angka impor ini juga semakin melesat dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Pada 2019, impor BBM bensin RI tercatat sebesar 19,18 juta kl. Ini artinya ada kenaikan impor BBM bensin sekitar 14% dalam lima tahun.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan menerapkan mandatori B50 atau campuran 50% biodisel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari CPO ke bahan bakar solar.

"Untuk urusan B50 itu akan melakukan di tahun depan. Itu rencana Biodiesel B50, sekarang kita sudah B40. Sekarang kita lagi hitung tepatnya nanti bulan berapa," kata Bahlil.