REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menegaskan kesiapan industri otomotif nasional dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas penggunaan biofuel berbasis etanol. Kukuh menyebut, secara global, bahan bakar campuran etanol sudah menjadi tren dan terbukti aman digunakan di berbagai negara.

"Kita siap mendukung upaya untuk penggunaan biofuel. Secara global, etanol sudah secara meluas dipergunakan," ujar Kukuh saat diskusi publik Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (PUSKEP UI) bertajuk "Dampak Etanol Terhadap Kualitas BBM" di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Kukuh memaparkan Eropa telah menerapkan penggunaan dari E5 menjadi E10, Prancis dari E10 menuju ke E85, India dari E10 ke E20, Cina dari E5 menjadi E10, dan Thailand juga mengembangkan E10, E20, hingga E85, Brasil dengan E85-E100, sedangkan Indonesia kini mulai beralih dari E0 ke E10 sejalan dengan upaya transisi energi bersih.

Kukuh menyampaikan Indonesia bahkan memiliki keunggulan teknologi karena sudah memproduksi mesin yang mampu mengadopsi bahan bakar etanol hingga E85–E100.

"Yang menariknya, E85 di Brasil itu engine-nya dibuat di Karawang. Jadi Indonesia sudah memproduksi engine yang mampu mengadopsi bahan bakar etanol sampai E85–E100 dan diekspor ke Brasil," sambung dia.

Kukuh menjelaskan, sebagian besar kendaraan yang diproduksi sejak 2000 sudah kompatibel dengan campuran etanol hingga E10, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam penggunaannya. Ia juga menyebutkan Gaikindo menyarankan pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) menuju pemanfaatan etanol yang lebih luas.

"Targetnya, E10 ini bisa terpenuhi secara menyeluruh pada 2029. Sekarang sudah ada E5 di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di Jawa Timur saya lihat sudah ada kendaraan yang diberi label ‘powered by E10’," lanjut Kukuh.

Kukuh menambahkan, tiap daerah dapat mengembangkan bahan baku etanol sesuai potensinya, seperti jagung di Lampung atau tebu di Jawa Timur. Menurut Kukuh, penggunaan etanol sebagai campuran bensin aman selama seluruh standar dan kaidah teknis dipenuhi.

"Kami bersama Japan Automotive Manufacturing Association (JAMA) telah melakukan kajian sejak 2008 tentang dampak etanol bagi kendaraan. Hasilnya, E10 untuk kendaraan buatan Jepang, terutama yang dibuat 2000 ke atas, sudah kompatibel," kata Kukuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (PUSKEP UI) Ali Ahmudi menegaskan pentingnya pengembangan energi terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Menurutnya, pemanfaatan bioetanol bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berperan besar dalam memperkuat ekonomi rakyat.

"Kita dukung energi terbarukan ini, termasuk bioetanol, karena itu adalah cara kita untuk keluar dari jerat kemiskinan dan ketergantungan energi impor," ujar Ali saat diskusi publik bertajuk "Dampak Etanol Terhadap Kualitas BBM" di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Ali menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Dengan kekayaan sumber daya alam dan iklim tropis, produksi etanol dari tanaman tebu, singkonh, atau jagung sangat memungkinkan untuk dikembangkan secara luas.

Sebagai perbandingan, Ali mencontohkan keberhasilan Brasil yang sudah mengembangkan bahan bakar campuran etanol hingga E95 bahkan E100. Ali menilai langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih dan mandiri.

"Brasil sufah bisa mengembangkan BBM dengan etanol bahkan sampai E95 hingga E100, sementara kita baru E5, itu pun dipermasalahkan terus," sambungnya.

Ali menilai kondisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan Brasil, baik secara geografis maupun potensi pertanian. Dengan sumber daya serupa, lanjut Ali, Indonesia seharusnya bisa mencapai kemandirian energi seperti Brasil tanpa ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

"Kita dan Brasil itu enggak terlalu jauh beda, sama-sama di negeri tropis, sama-sama agraris, mirip-mirip secara alam seharusnya kita bisa mencapai kemandirian energi seperti Brasil tanpa ketergantungan terhadap impor," ucap dia.

Terkait isu yang menyebut campuran etanol menurunkan kualitas bahan bakar, Ali membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan proses produksi bahan bakar di kilang masih berupa basefuel atau hidrokarbon murni tanpa campuran etanol hingga tahap akhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) angkat suara mengenai munculnya Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! (Bobibos). Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengaku belum bisa berbicara banyak mengenai BBM yang diklaim memiliki kadar RON 98 tersebut.

"Saya dengar ada BBM baru, tapi kan belum ada data yang detail yang mengenai itu seperti, ini baru statement di media, kita perlu secara detail," ujar Kukuh usai menghadiri diskusi publik Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (PUSKEP UI) bertajuk "Dampak Etanol Terhadap Kualitas BBM" di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Kukuh menyampaikan perlunya hasil uji dan spesifikasi rinci mengenai produk BBM tersebut. Kukuh menyampaikan pemerintah mempunyai kewenangan penuh dalam memeriksa dan menguji BBM Bobibos tersebut.

"Kan enggak bisa, oh ada orang klaim ok, enggak. Pasti nanti dari lembaga-lembaga yang berwenang Lemigas yang mengurusi itu pasti akan menguji, apa benar seperti itu klaimnya," ucap Kukuh.

Kukuh mengatakan Gaikindo menyambut positif setiap langkah inovasi yang dilakukan anak bangsa dalam menciptakan sumber bahan bakar alternatif. Kendati begitu, lanjut Kukuh, Gaikindo tidak mendapat ajakan kerja sama dalam menguji BBM tersebut.

"Lewat lembaga resmi dulu, enggak mungkin dong langsung ke Gaikindo, kecuali memang ada kerja sama mau dicoba dulu ya silakan anggota Gaikindo siapa yang mau," kata Kukuh.

Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T....

Jakarta (ANTARA) - Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI) menilai capaian rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,83 persen menjadi komitmen dan bukti nyata pemerintah dalam memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri.

"Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan perbatasan Kalimantan,” ujar Direktur Eksekutif Puskep UI Ali Ahmudi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan berbagai skema teknologi terbaru ketenagalistrikan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hybrid, serta sistem microgrid di pulau-pulau kecil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.

"Langkah tersebut merupakan kemajuan penting yang perlu terus dikembangkan agar hasilnya lebih optimal," katanya.

Ali menjelaskan, keberhasilan elektrifikasi di wilayah 3T menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan energi, karena akses listrik memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi di daerah yang sebelumnya tertinggal.

Lebih jauh, Ali menegaskan, pemerataan listrik di seluruh wilayah juga memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong produktivitas lokal, serta memperluas basis pengguna energi domestik.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen.

Wilayah yang belum terjangkau listrik merupakan daerah dengan kondisi geografis menantang, seperti pulau-pulau kecil dan kawasan pedalaman.

"Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan," ujarnya, di Jakarta, Rabu (22/10).

Pemerintah juga sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.

Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100 persen.

Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) sebagai wujud komitmen negara dalam pemerataan energi.

Program lisdes telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta pelanggan baru.

Adapun realisasi BPBL periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, dan hingga September 2025 sebanyak 135.482 rumah tangga telah terpasang dari target 215.000 rumah hingga akhir tahun.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025