BALI - Bea Cukai Ngurah Rai dan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali gagalkan peredaran 937 narkotika sintetis jenis mephedrone. Ratusan narkoba tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Bali.

Plh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Iwan Kurniawan menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara pihaknya dan kepolisian dalam menghadapi ancaman peredaran gelap narkotika.

"Kolaborasi menjadi kunci dalam mendeteksi dan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang memanfaatkan jalur transportasi internasional. Sinergi ini akan terus kami perkuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika," ujar Iwan, Rabu (1/7/2026).

Iwan menjelaskan pemusnahan barang bukti dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan sekaligus memastikan seluruh proses penanganan perkara berlangsung secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud komitmen aparat dalam menjaga integritas proses penegakan hukum.

Melalui kerja sama antara Bea Cukai dan Polda Bali, upaya pemberantasan narkotika diharapkan semakin efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku, memperkuat pengawasan terhadap jalur masuk barang dari luar negeri, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman peredaran gelap narkotika.

Lihat video: Polda Bali Tangkap 1 dari 9 Geng Rusia Perampok WN Ukraina di Bali



Hadir dalam konferensi pers Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Heri Purwanto, serta Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Iwan Kurniawan.

Setelah konferensi pers, barang bukti hasil pengungkapan perkara langsung dimusnahkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut mendorong naiknya aktivitas impor barang modal dan bahan penunjang industri

Jayapura (ANTARA) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jayapura menyebut kebijakan hilirisasi mineral dan meningkatnya impor peralatan tambang menjadi faktor utama yang mempengaruhi neraca perdagangan Papua hingga Mei 2026.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Jayapura Eston Erlangga di Jayapura Jumat, mengatakan neraca perdagangan Papua masih mencatat defisit karena nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor pada periode tersebut.

"Defisit perdagangan terjadi karena meningkatnya nilai impor, sementara nilai ekspor mengalami penurunan akibat perubahan pola ekspor konsentrat tembaga," katanya.

Menurut Eston, peningkatan impor dipicu oleh kebutuhan material dan peralatan berat untuk mendukung perbaikan area tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia pasca kejadian longsoran material basah.

"Kondisi tersebut mendorong naiknya aktivitas impor barang modal dan bahan penunjang industri," ujarnya.

Dia menjelaskan di sisi lain, devisa ekspor menurun karena PT Freeport Indonesia tidak lagi mengekspor konsentrat tembaga secara langsung ke luar negeri. Seluruh produksi konsentrat kini dikirim ke fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur, sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan pemerintah.

"Meski begitu kondisi tersebut menekan kinerja ekspor regional dalam jangka pendek, hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk mineral di dalam negeri sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang," katanya lagi.

Dia menambahkan, selain itu juga komoditas ekspor Papua saat ini didominasi kayu olahan, kayu semi olahan, serta sejumlah produk kebutuhan rumah tangga dari kawasan yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Jayapura.

"Sementara itu, komoditas impor terbesar hingga Mei 2026 masih didominasi minyak dan turunannya, peralatan berat untuk sektor pertambangan, serta mesin industri. Dan menurut kami, struktur impor tersebut menunjukkan sebagian besar barang yang masuk merupakan bahan baku dan barang modal yang mendukung kegiatan produksi," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG - Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil mencegah masuknya Uang Kertas Asing (UKA) tanpa izin resmi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin, 22 Juni 2026. Tindakan tegas ini merupakan komitmen Bea Cukai dalam menjaga stabilitas moneter dan kedaulatan finansial negara.

Dalam kegiatan ini, petugas berhasil mengamankan valuta asing berupa uang tunai mata uang USD sebanyak 3.500 lembar pecahan USD100, dengan nilai total mencapai 350.000 USD atau setara dengan Rp6,3 miIiar.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, I Putu Agus Arjaya, menyatakan penindakan ini berawal dari sistem pengawasan berbasis risiko terhadap penumpang internasional. Saat itu, petugas memberikan atensi pada bagasi milik seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial RR yang tiba dari Thailand.

Melalui pemindaian X-ray, petugas mendeteksi citra densitas mencurigakan yang mengarah pada pembawaan tumpukan uang tunai. Setelah dilakukan edukasi persuasif, pemeriksaan fisik di ruang khusus membuktikan penumpang membawa uang tunai dalam jumlah besar yang tidak dideklarasikan dalam dokumen Customs Declaration serta tidak dilengkapi dokumen izin dari Bank Indonesia (BI).

“Saat ini, barang bukti telah diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dan pelaku tengah menjalani proses penelitian kepabeanan lebih lanjut untuk mendalami kepatuhan administrasi finansial korporasi terkait,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Hengky menyebut kolaborasi antarinstansi yang terdiri dari jajaran Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama para pimpinan serta perwakilan dari Bank Indonesia dan PPATK memberikan edukasi mendalam bagi masyarakat dan pelaku perjalanan internasional agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ada tiga aturan yang wajib dipahami oleh setiap penumpang. Pertama, kewajiban deklarasi melalui customs declaration. Hal ini tercantum dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 bahwa setiap orang yang membawa uang tunai Rupiah maupun mata uang asing dan/atau instrumen pembayaran lain seperti cek atau bilyet giro dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,- atau yang setara ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, wajib memberitahukannya secara jujur dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Lihat video: Selundupkan Satwa Langka untuk Kado Ultah Anak, WN India Diciduk Bea Cukai Soetta



Kedua, pembatasan pembawaan uang kertas asing. Dalam PBI No. 20/2/PBI/2018 masyarakat perorangan maupun korporasi non-bank dilarang membawa Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1.000.000.000. Pembawaan di atas nominal tersebut hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Berizin seperti bank atau penyelenggara KUPVA bukan bank/money changer yang telah memperoleh izin resmi dan Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.

Ketiga, sanksi administrasi denda. Dalam PMK No. 100/PMK.04/2018 disebutkan penegakan sanksi denda administratif atas pelanggaran di atas dibedah secara spesifik menurut jenis kelalaiannya sebagai berikut:

a. Jika Tidak Diberitahukan (Pelanggaran Pabean): Sesuai Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

b. Jika Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Ketentuan BI): Sesuai Pasal 15A ayat (1) (sebagai aturan pelaksana dari PBI No. 20/2/PBI/2018), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah UKA yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

c. Jika Tidak Diberitahukan DAN Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Bersamaan): Sesuai Pasal 15A ayat (7), apabila pelaku terbukti melakukan kedua pelanggaran tersebut sekaligus, maka sanksi denda dijatuhkan secara akumulatif (berlapis). Pelaku dikenai denda pabean sekaligus denda ketentuan Bank Indonesia, sehingga total sanksi denda administratif maksimal gabungan menjadi Rp600.000.000,- yang akan dipotong langsung dari barang bukti uang tunai untuk disetor ke Kas Negara.

“Kami berkomitmen memperketat pengawasan berlapis di pintu gerbang negara. Melalui edukasi regulasi yang masif, diharapkan tingkat kepatuhan pengguna jasa semakin meningkat sehingga setiap aktivitas finansial lintas batas negara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” paparnya.

Industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi, ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu. Jadi, saya pikir ini kami musnahkan saja.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk memusnahkan pakaian bekas (balpres) sebagai tindak lanjut dari hasil penindakan praktik impor ilegal, sebagaimana hasil diskusi dengan industri.

Purbaya dalam konferensi pers, di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, mengaku telah melibatkan industri untuk menentukan tindak lanjut terhadap barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

“Dulu kami pernah diskusi sama industri. Industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi, ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu. Jadi, saya pikir ini kami musnahkan saja,” ujar Purbaya.

Menkeu menyebut akan menyiapkan dana untuk memusnahkan baju bekas, termasuk barang-barang ilegal di pelabuhan lain yang sudah bertahun-tahun tidak dimusnahkan.

Untuk penindakan terbaru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 43 kontainer terindikasi berisi penyelundupan pakaian bekas yang berasal dari dua kasus yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Selatan.

Hingga 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 bale berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomis sekitar Rp37,5 miliar.

Purbaya mengatakan penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai terus melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut.

Pemerintah, katanya pula, akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta.

Kemenkeu tidak menghitung potensi kerugian dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025.

Namun, peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan berbagai kerugian immaterial, seperti mengganggu citra bangsa dan penyebaran penyakit dari bakteri atau virus yang melekat pada pakaian bekas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Praktik tersebut juga dapat mengganggu keberlangsungan industri tekstil nasional dan mengurangi pangsa pasar bagi produk-produk pakaian hasil produksi dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengamankan 43 kontainer terindikasi berisi penyelundupan pakaian bekas (balpres).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers, di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, menyebut penyelundupan itu terdiri atas dua kasus yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Selatan.

“Hingga 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 bale berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomis sekitar Rp37,5 miliar,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balepress menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak-Tanjung Priok.

Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindaian oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok.

Selanjutnya, informasi hasil penindakan di Tanjung Priok ditindaklanjuti dengan pengembangan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat.

Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19-21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan menegah dan mengamankan 2.060 bale pakaian bekas ilegal senilai Rp16,48 miliar.

Purbaya mengatakan penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai terus melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut.

Pemerintah, katanya pula, akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta.

Kemenkeu tidak menghitung potensi kerugian dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025.

Namun, peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan berbagai kerugian immaterial, seperti mengganggu citra bangsa dan penyebaran penyakit dari bakteri atau virus yang melekat pada pakaian bekas.

“Di sisi lain, praktik tersebut juga dapat mengganggu keberlangsungan industri tekstil nasional dan mengurangi pangsa pasar bagi produk-produk pakaian hasil produksi dalam negeri,” ujarnya.

Purbaya memastikan bakal terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dijadwalkan membacakan surat tuntutan dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), pada hari ini. Sidang tuntutan untuk klaster penyuap digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Tiga terdakwa dari pihak swasta yang akan menjalani sidang tuntutan di antaranya Pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo Deddy Kurniawan Sukolo, serta Ketua Tim Dokumen Blueray Cargo Andri.

"Sidang berikutnya hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 10.00 WIB, dengan agenda atau acara sidang pengajuan atau pembacaan surat tuntutan penuntut umum," ujar Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien dalam sidang sebelumnya.

Kasus ini bermula dari dugaan pemberian suap yang dilakukan pihak PT Blueray Cargo kepada sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Suap diduga diberikan untuk mempermudah proses importasi barang milik perusahaan agar lolos dari kontrol kepabeanan.

Lihat video: SKANDAL BEA CUKAI! Pejabat Bea Cukai Dedi Diperiksa Intensif



Dalam perkara ini, pemilik PT Blueray Cargo John Field didakwa bersama Manajer Operasional PT Blueray Deddy Kurniawan Sukolo dan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri. Ketiganya disebut terlibat dalam pemberian uang kepada pejabat terkait sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang berlangsung secara berkelanjutan.

Jaksa sebelumnya mendakwa total nilai uang yang diberikan dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp63,1 miliar. Uang itu diduga disalurkan dalam sejumlah transaksi untuk memuluskan pengurusan barang impor perusahaan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan terdapat empat fokus utama dalam kebijakan, rencana kerja, dan pagu indikatif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada tahun 2027.

“Yang pertama, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi industri,” kata Djaka dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, langkah tersebut turut diperkuat dengan optimalisasi fasilitas kawasan khusus; peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta penguatan kerja sama kepabeanan internasional.

Fokus kedua bagi DJBC Kemenkeu pada tahun depan adalah perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian, yang mencakup penguatan kapasitas dan revitalisasi pengawasan di wilayah laut, perbatasan, pesisir, pelabuhan, dan bandar udara.

Sementara, fokus ketiga adalah optimalisasi penerimaan negara yang dilakukan di antaranya melalui intensifikasi kebijakan tarif, cukai hasil tembakau, dan tarif bea masuk pada komoditas tertentu.

“Ekstensifikasi objek penerimaan dan perluasan basis penerimaan sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, penguatan nilai kepabeanan, serta pengembangan klasifikasi barang yang lebih adaptif, dan penguatan joint program di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Djaka.

Fokus terakhir DJBC Kemenkeu pada tahun 2027, menurut Djaka, adalah penguatan layanan dan tata kelola manajemen organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi (IT).

“Kebijakan diarahkan pada pembentukan organisasi yang lebih dinamis dan adaptif, penyempurnaan proses bisnis, kepabeanan dan cukai, penguatan kompetensi dan integritas SDM, penyempurnaan core system, dan smart custom,” jelas Djaka.

Ia menambahkan, rencana kerja DJBC tahun 2027 sendiri disusun untuk mendukung tema pembangunan nasional, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri yang berkualitas.

“Berdasarkan kerangka kerja tahun 2027 yang telah kami sampaikan, kebutuhan pendanaan DJBC dialokasikan melalui tiga program utama dengan total pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun,” ujar Djaka.

Adapun rinciannya adalah program kebijaksanaan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,159 miliar.

Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,056 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemilik PT Blueray Cargo John Field mengaku telah menyetorkan uang Rp91 miliar ke sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di antaranya, Rp30 miliar diserahkan ke ASN Bea Cukai Ahmad Dedi alias Dedi Congor.

Hal itu sebagaimana ia sampaikan dalam sidang kasus dugaan suap importasi barang saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa atas kasus tersebut pada Jumat (12/6/2026). Awalnya, pengacara John Field mengungkapkan terdapat selisih jumlah setoran kliennya. Dalam penyidikan terungkap Rp91 miliar sedangkan di dakwaan Rp61 miliar.

"Bisa Bapak jelaskan Rp91 (miliar) kurang Rp61 (miliar) berarti ada Rp30 M lagi, Pak, betul ya. Bisa Bapak jelaskan tentang yang Rp30 M ini pemberian kepada siapa, besarannya berapa setiap bulan, dan bagaimana ceritanya? Bapak jelaskan aja dari awal ini," tanya pengacara di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.



"Yang Rp30 (miliar) itu setiap bulan saya bantu Rp5 M, Rp5 M itu ke Pak Dedi yang saya tahu dia itu di salah satu, saya nggak tahu itu dia Bea Cukai ya, saya tahunya dia di itu BIN ya," jawab John.

"Ini Ahmad Dedi ya?" tanya pengacara memastikan.

"Iya, Ahmad Dedi ya," jawab John.

Dedi Congor sempat mencuri perhatian publik seusai pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Sebab, ia memilih lari tunggang langgang untuk menghindari awak media.

John menjelaskan, penyerahan uang tersebut tidak langsung kepada Dedi. Melainkan melalui stafnya yang bernama Alex. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field bersama dua anak buahnya menyuap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp63 miliar (63.146.939.000) tekait importasi barang.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026), JPU merincikan pemberian uang dari pihak Blueray kepada pejabat Bea Cukai.

Penyerahan uang tersebut terjadi pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026 yang terbagi berupa uang senilai Rp61.301.939.000 dalam bentuk SGD dan fasilitas hiburan serta barang mewah Rp1.845.000.000.

Suap tersebut dinikmati Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024 s.d. Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengingatkan Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) untuk memberikan keterangan apa adanya. Hal itu terjadi saat Sisprian yang merupakan salah satu tersangka duduk sebagai saksi di ruang sidang.

Sisprian menjadi saksi untuk terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field; Manager Operasional PT Blueray, Deddy Kurniawan; dan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri dalam kasus dugaan suap importasi barang.

Awalnya, Sisprian beberapa kali menjawab pertanyaan dari jaksa disertai kata mungkin. Akan hal itu, jaksa meminta majelis hakim untuk mengingatkan saksi tidak menggunakan kata mungkin dan memberikan keterangan apa yang diketahui.

"Yang saksi terangkan sebagaimana yang kami sampaikan tadi adalah yang saksi alami, yang saksi ketahui karena alami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri. Kemungkinan kan sesuatu yang tidak bisa dipastikan, mungkin begini mungkin begitu, itu keterangan saksi tidak boleh begitu," kata Ketua Majelis Hakim, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/6/2026).

"Jadi kalau tidak tahu ya tidak tahu kalau memang tidak tahu, kalau lupa ya lupa kalau memang lupa, bukan karena tidak tahu tapi mengatakan tidak tahu, ingat tapi saksi mengatakan lupa," sambungnya.

Hakim menjelaskan, yang bersangkutan telah disumpah sebelum dimintai keterangan. Ia mengingatkan, ada ancaman pidana jika menyampaikan keterangan yang tidak sesuai fakta.

Akan hal itu, Hakim kembali menegaskan kepada saksi untuk menyampaikan keterangan apa adanya, bukan untuk merugikan atau menguntungkan pihak tertentu.

"Misalnya untuk menguntungkan siapa pun ya untuk apa, saksi dapat apa ya, di akhirat nanti saudara masuk neraka sampai selamanya gara-gara keterangan saja padahal," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa pemilik PT. Blueray Cargo, John Field menyuap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp63.146.939.000 (63 miliar). Uang tersebut dimaksudkan untuk memuluskan barang impor milik Blueray lolos dari kontrol kepabeanan.

Hal itu dilakukan bersama dengan Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray, dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray.

"Telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu telah memberikan uang dengan jumlah keseluruhan Rp61.301.939.000dalam bentuk mata uang Dollar Singapura (SGD) atau setidak-tidaknya sejumlah itu," kata JPU membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/5/2026).

"Dan pemberian berupa fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.845.000.000 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian keuangan RI," sambungnya.

Adapun, pejabat yang dimaksud ialah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024 s.d. Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

JPU menyebutkan, pemberian itu dimaksudkan agar pejabat tersebut memuluskan kepentingan perusahaan ketiga terdakwa yang dimaksud.

"Pemberian tersebut dimaksudkan agar Pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut mengupayakan barang impor milik Blueray Cargo (Grup) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," ujarnya.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengingatkan Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cuka i (Kasubdit Intel P2 DJBC) untuk memberikan keterangan apa adanya. Hal itu terjadi saat Sisprian yang merupakan salah satu tersangka duduk sebagai saksi di ruang sidang.

Sisprian menjadi saksi untuk terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field; Manager Operasional PT Blueray, Deddy Kurniawan; dan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri dalam kasus dugaan suap importasi barang.

Awalnya, Sisprian beberapa kali menjawab pertanyaan dari jaksa disertai kata mungkin. Akan hal itu, jaksa meminta majelis hakim untuk mengingatkan saksi tidak menggunakan kata mungkin dan memberikan keterangan apa yang diketahui.

"Yang saksi terangkan sebagaimana yang kami sampaikan tadi adalah yang saksi alami, yang saksi ketahui karena alami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri. Kemungkinan kan sesuatu yang tidak bisa dipastikan, mungkin begini mungkin begitu, itu keterangan saksi tidak boleh begitu," kata Ketua Majelis Hakim, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/6/2026).

"Jadi kalau tidak tahu ya tidak tahu kalau memang tidak tahu, kalau lupa ya lupa kalau memang lupa, bukan karena tidak tahu tapi mengatakan tidak tahu, ingat tapi saksi mengatakan lupa," sambungnya.

Hakim menjelaskan, yang bersangkutan telah disumpah sebelum dimintai keterangan. Ia mengingatkan, ada ancaman pidana jika menyampaikan keterangan yang tidak sesuai fakta.

Akan hal itu, Hakim kembali menegaskan kepada saksi untuk menyampaikan keterangan apa adanya, bukan untuk merugikan atau menguntungkan pihak tertentu.

"Misalnya untuk menguntungkan siapa pun ya untuk apa, saksi dapat apa ya, di akhirat nanti saudara masuk neraka sampai selamanya gara-gara keterangan saja padahal," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa pemilik PT. Blueray Cargo, John Field menyuap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp63.146.939.000 (63 miliar). Uang tersebut dimaksudkan untuk memuluskan barang impor milik Blueray lolos dari kontrol kepabeanan.

Hal itu dilakukan bersama dengan Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray, dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray.

"Telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu telah memberikan uang dengan jumlah keseluruhan Rp61.301.939.000dalam bentuk mata uang Dollar Singapura (SGD) atau setidak-tidaknya sejumlah itu," kata JPU membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/5/2026).

"Dan pemberian berupa fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.845.000.000 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian keuangan RI," sambungnya.

Adapun, pejabat yang dimaksud ialah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024 s.d. Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

JPU menyebutkan, pemberian itu dimaksudkan agar pejabat tersebut memuluskan kepentingan perusahaan ketiga terdakwa yang dimaksud.

"Pemberian tersebut dimaksudkan agar Pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut mengupayakan barang impor milik Blueray Cargo (Grup) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," ujarnya.

Ya kan itu sudah diaudit ya. Makanya kemarin sudah buka usaha kembali. Karena kan Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) itu kan sangat mendukung untuk pengusaha yang ingin berusaha patuh

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyebut tagihan kepabeanan yang harus dibayar oleh Tiffany & Co senilai Rp97,49 miliar akan jatuh tempo pada akhir Juni 2026.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan proses audit terhadap perusahaan perhiasan mewah tersebut sudah selesai.

“Ya kan itu sudah diaudit ya. Makanya kemarin sudah buka usaha kembali. Karena kan Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) itu kan sangat mendukung untuk pengusaha yang ingin berusaha patuh kan,” kata Nirwala saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, Bea Cukai menerbitkan Surat Penetapan Kepabeanan sebesar Rp97,49 miliar. Nilai tersebut terdiri atas sanksi administratif berupa denda sebesar Rp78,50 miliar dan kewajiban perpajakan serta kepabeanan lainnya sekitar Rp18,99 miliar yang mencakup bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh).

“Jatuh temponya akhir bulan ini,” ujarnya.

Tiga gerai Tiffany & Co yang sebelumnya disegel kini telah kembali beroperasi. Pembukaan segel dilakukan setelah audit kepabeanan rampung dan tidak ada lagi kebutuhan untuk menutup akses ke gerai tersebut.

Tiga gerai tersebut berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place, Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka segel gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia setelah pihak perusahaan menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepabeanan yang ditetapkan pemerintah.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Purbaya.

Tiffany & Co sebelumnya dikenai tindakan penyegelan oleh DJBC terkait pelanggaran impor barang yang belum diberitahukan serta belum diselesaikannya kewajiban kepabeanan.

Pihak Tiffany & Co sendiri telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut, termasuk pembayaran sanksi administratif yang dikenakan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar, tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi keuangan dan moneter seperti keadaan 1997-1998.

“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar, tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral,” ujarnya dalam agenda kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Sabtu.

Pada perdagangan Kamis (4/6), nilai tukar rupiah terhadap pertama kalinya menembus Rp18 ribu per dolar AS. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.

Namun, Purbaya memastikan bahwa penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong lagi penguatan rupiah.

Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia (BI), disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung bahan baku impor.

“Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan,” ucap Menkeu.

“Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026