Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama mengungkapkan sekitar 10 ribu kontainer masih menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Djaka mengatakan sebagian kontainer tersebut di antaranya dimiliki produsen mobil asal China BYD dan Wuling.

"Kontainer-kontainer tersebut terjadi penumpukan karena para pelaku tidak segera melakukan pengeluaran. Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling," ujar Djaka dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut dia, kontainer-kontainer tersebut sudah menyelesaikan proses administrasi dan mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Namun, para pemilik barang tak segera mengeluarkan kontainer dari kawasan pelabuhan meski sudah lebih dari dua pekan berada di lokasi.

Djaka menjelaskan kondisi itu terjadi karena perusahaan masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan yang diberikan pelabuhan setelah SPPB diterbitkan.

Menurut dia, biaya penyimpanan di kawasan pelabuhan dinilai lebih murah dibandingkan harus mencari tempat penyimpanan di luar pelabuhan.

"Itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan karena kesulitan tempat di luar. Mengingat biaya yang lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan (fasilitas) itu," ujar Djaka.

Oleh karena itu, Bea Cukai berencana mendorong pemindahan kontainer ke lini dua atau kawasan di luar pelabuhan. Djaka mengatakan langkah tersebut diperlukan mengingat masih terdapat sekitar 10 ribu kontainer yang belum dikeluarkan dari area pelabuhan.

"Mungkin ke depannya kita akan memanfaatkan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan," ujar Djaka.

"Sehingga, kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan," sambungnya.

Ribuan kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok ini pernah disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada Sabtu (6/6), Purbaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok setelah menerima laporan penumpukan ribuan kontainer impor.

Purbaya menemukan banyak kontainer yang sebenarnya telah selesai proses kepabeanannya, tetapi tidak segera diambil oleh importir dan dibiarkan tertumpuk di situ selama berbulan-bulan.

Ia menduga sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan di situ dinilai lebih murah dibanding menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

"Mungkin karena dendanya lebih murah. Mereka biarkan saja di sini barangnya. Mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana," ujar Purbaya.

Ia pun meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengkaji aturan baru berupa sanksi bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang selalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu wajar.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan penindakan dilakukan terhadap dua truk yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera pada 11 Juni 2026.

"Dalam hal ini kita berhasil menangkap dua truk. [Satu] berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera yang berhasil kita tindak di wilayah Merak, Cilegon, Banten," kata Djaka dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai Banten, Tangerang Selatan, Jumat (12/6).

Dari operasi tersebut, petugas menyita 2.912.000 batang rokok ilegal merek inisial OB dan 5.350.000 batang rokok ilegal merek DH. Totalnya 8.262.000 batang.

Djaka menjelaskan nilai barang yang diamankan mencapai sekitar Rp12,68 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp7,9 miliar.

Detailnya, potensi kerugian meliputi penerimaan cukai sebesar Rp6,16 miliar, pajak rokok sebesar Rp616,34 juta, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,21 miliar.

Penindakan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Merak, Kanwil DJBC Banten, Polda Banten, dan Kejaksaan Tinggi Banten. Djaka mengungkapkan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita sudah menetapkan satu orang tersangka karena yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pengiriman dan sialnya ketangkap di Banten," ujarnya.

Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.

Tim gabungan kemudian melakukan patroli dan pengawasan di sekitar pelabuhan pada Kamis (11/6) pukul 07.00 WIB.

Petugas pertama kali menghentikan sebuah truk yang mengangkut 182 karton berisi 2.912.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek OB.

Pengembangan kemudian dilakukan terhadap target lain yang melintas dari Bakauheni menuju Merak.

Hasilnya, petugas kembali mengamankan sebuah truk Hino Fuso yang membawa 535 karton berisi 5.350.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Putih Mesin atau SPM merek DH tanpa dilekati pita cukai

"Rokok disembunyikan di balik muatan pakan ternak," kata Ambang.

Terkait tersangka yang telah ditetapkan, Djaka menjelaskan yang bersangkutan merupakan sopir truk yang sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman rokok ilegal.

"Supir ini kenapa kita jadikan tersangka seperti tadi saya bilang bahwa dia sudah terbiasa karena sudah lima kali untuk melakukan pengiriman rokok ilegal," kata Djaka.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak yang menjadi pemilik atau pengendali jaringan.

"Pastinya dengan kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya," ujar Djaka.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama buka-bukaan penyebab penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok turun.

Djaka mengatakan penerimaan cukai rokok turun 2,9 persen per September 2025. Ia menyebut hal itu terjadi karena produksi pabrik rokok yang juga mengalami penurunan.

"Cukai turun berkaitan dengan hasil produksi pabrik rokok yang sampai dengan saat ini terjadi penurunan sehingga tentunya akan berpengaruh juga terhadap penerimaan cukai, terutama untuk cukai rokok kelas 1 ini yang mengalami penurunan produksi dan dampaknya adalah penurunan cukai," ujar Djaka dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (14/10).

Meski demikian, Djaka mengatakan pihaknya terus melakukan upaya untuk menjaga agar penerimaan cukai tak terkontraksi. Hal itu terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 7,1 persen per September 2025.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerimaan kepabeanan dan cukai naik 7,1 persen ke Rp221,3 triliun per September 2025.

Rinciannya, penerimaan cukai sebesar Rp163,3 triliun atau naik 4,6 persen secara tahunan (yoy).

"Meskipun produksi CHT menurun sebesar 2,9 persen, tapi penerimaan cukainya masih bisa dijaga," kata Suahasil.

Lalu, bea keluar sebesar Rp21,4 triliun atau tumbuh 74,8 persen. Kenaikan ini didorong kenaikan Harga CPO dan volume ekspor sawit serta kebijakan konsentrat tembaga sepanjang Maret-September 2025.

Kemudian, bea masuk sebesar Rp36,6 trilun atau turun 4,6 (yoy).

"Ini adalah karena penurunan tarif bea masuk dari komoditas pangan dan banyak seklai perdagangan yang mengutilisasi free trade agreemnt (FTA) dengan tarfi bea masuk yang lebih rendah," katanya.