JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan masih ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) , bencana paling dominan di Indonesia pada periode 11–12 Juni 2026. Provinsi di Sumatera dan Kalimantan tercatat titik api aktif yang terus ditangani tim gabungan.

“Kejadian baru yang menjadi perhatian BNPB adalah karhutla di Jambi yang masih dalam penanganan satgas gabungan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Sabtu (13/6/2026).

Hingga Kamis (11/6/2026), dia menyebutkan total luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 121,6 hektare. Lokasinya tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, serta Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Sarolangun mencatat kebakaran terluas yakni 42,4 hektare, disusul Tanjung Jabung Barat 33,4 hektare, Batanghari 22,8 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 18,8 hektare. Pemerintah Provinsi Jambi masih menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 27 April hingga 30 November 2026.

“Saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah titik api yang masih terpantau,” ucapnya.

Untuk di Riau, karhutla juga menjadi salah satu perhatian nasional. Sejak awal tahun 2026, total lahan terbakar di wilayah ini telah mencapai 15.220,34 hektare. Status siaga darurat karhutla masih diberlakukan hingga akhir November mendatang.

Di Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya masih dalam proses penanganan. Dari total 99 hektare lahan terbakar, sekitar 98,8 hektare telah ditangani, sementara sisanya masih dalam tahap pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

Di Kabupaten Aceh Barat, pemadaman juga masih berlangsung. Dari total 34,1 hektare lahan terbakar, penanganan dilakukan di Kecamatan Bubon dan Samatiga dengan dukungan helikopter water bombing dari BNPB.

“Hingga saat ini penanganan di Kecamatan Bubon telah mencapai sekitar 95 persen dari total area terdampak, sedangkan di Kecamatan Samatiga mencapai sekitar 60 persen,” ujar Abdul Muhari.

Selanjutnya di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar sejak awal tahun hingga 11 Juni 2026 tercatat mencapai 452,04 hektare atau bertambah sekitar satu hektare dari laporan sebelumnya. Pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga Oktober 2026.

Sejumlah wilayah lain seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara masih berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat langkah penanganan, mitigasi, serta kesiapsiagaan untuk mencegah perluasan kebakaran.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan penindakan dilakukan terhadap dua truk yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera pada 11 Juni 2026.

"Dalam hal ini kita berhasil menangkap dua truk. [Satu] berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera yang berhasil kita tindak di wilayah Merak, Cilegon, Banten," kata Djaka dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai Banten, Tangerang Selatan, Jumat (12/6).

Dari operasi tersebut, petugas menyita 2.912.000 batang rokok ilegal merek inisial OB dan 5.350.000 batang rokok ilegal merek DH. Totalnya 8.262.000 batang.

Djaka menjelaskan nilai barang yang diamankan mencapai sekitar Rp12,68 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp7,9 miliar.

Detailnya, potensi kerugian meliputi penerimaan cukai sebesar Rp6,16 miliar, pajak rokok sebesar Rp616,34 juta, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,21 miliar.

Penindakan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Merak, Kanwil DJBC Banten, Polda Banten, dan Kejaksaan Tinggi Banten. Djaka mengungkapkan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita sudah menetapkan satu orang tersangka karena yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pengiriman dan sialnya ketangkap di Banten," ujarnya.

Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.

Tim gabungan kemudian melakukan patroli dan pengawasan di sekitar pelabuhan pada Kamis (11/6) pukul 07.00 WIB.

Petugas pertama kali menghentikan sebuah truk yang mengangkut 182 karton berisi 2.912.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek OB.

Pengembangan kemudian dilakukan terhadap target lain yang melintas dari Bakauheni menuju Merak.

Hasilnya, petugas kembali mengamankan sebuah truk Hino Fuso yang membawa 535 karton berisi 5.350.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Putih Mesin atau SPM merek DH tanpa dilekati pita cukai

"Rokok disembunyikan di balik muatan pakan ternak," kata Ambang.

Terkait tersangka yang telah ditetapkan, Djaka menjelaskan yang bersangkutan merupakan sopir truk yang sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman rokok ilegal.

"Supir ini kenapa kita jadikan tersangka seperti tadi saya bilang bahwa dia sudah terbiasa karena sudah lima kali untuk melakukan pengiriman rokok ilegal," kata Djaka.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak yang menjadi pemilik atau pengendali jaringan.

"Pastinya dengan kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya," ujar Djaka.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata meminta PT PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Gangguan kelistrikan tersebut bukan sekadar persoalan teknis melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan publik yang andal.

"Layanan kelistrikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ketika terjadi blackout dalam waktu panjang, yang terdampak bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga pelayanan publik dan rasa aman masyarakat," ujar Ida, Minggu (31/5/2026).

Ida mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak gangguan listrik. Dalam aturan itu, pelanggan berhak memperoleh kompensasi sebesar 50 persen hingga 500 persen dari biaya beban atau rekening minimum tergantung durasi gangguan layanan. "Hak konsumen harus dilindungi dan pelayanan publik tidak boleh dibiarkan rapuh," ungkapnya.

Mekanisme kompensasi tidak boleh membebani masyarakat dengan proses klaim yang rumit. Kompensasi harus diberikan secara otomatis sebagai bentuk tanggung jawab penyedia layanan publik.

"Kompensasi perlu diberikan secara cepat, transparan, dan otomatis sebagai bentuk tanggung jawab penyedia layanan publik kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, Ida mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh agar pemadaman berkepanjangan tidak kembali terjadi. Pasalnya, gangguan listrik berdampak pada berbagai sektor, mulai dari usaha kecil, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga.

"Kesiapan infrastruktur energi memiliki nilai penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di berbagai daerah," ujarnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menilai pemadaman listrik massal (blackout) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera lebih pada persoalan teknis jaringan transmisi. Hal itu merupakan masalah teknis bukan karena sabotase.

“Kalaupun terjadi insiden seperti di Sumatera, di mana terjadi putusnya kabel transmisi dan Kepolisian sudah menyatakan juga tidak ada sabotase, saya kira ini persoalan teknis. Pihak kepolisian juga sudah memastikan tidak ada unsur sabotase dalam insiden tersebut,” ujar Herman, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Herman, gangguan pada kabel transmisi utama dapat berdampak luas karena sistem kelistrikan Sumatera terhubung dalam jaringan interkoneksi.

“Karena dengan kabel transmisi utama putus berarti akan terjadi putus sepanjang jalur transmisi utama itu,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Herman menilai sistem transmisi merupakan salah satu bagian paling krusial dalam jaringan ketenagalistrikan nasional karena terhubung langsung dengan distribusi pasokan listrik antardaerah.

Meski demikian, Herman menyebut PLN saat ini telah menunjukkan peningkatan kapasitas dalam mengelola sistem kelistrikan nasional dan melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi gangguan.

“Kami meyakini bahwa PLN sekarang semakin profesional, semakin memiliki kemampuan yang baik, dan bisa mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya gangguan,” ujarnya.

Herman juga menyoroti pentingnya percepatan identifikasi gangguan pada jaringan transmisi agar proses penanganan blackout dapat dilakukan lebih cepat.

“Ke depan bagaimana ada teknologi yang bisa cepat mengidentifikasi di mana terjadinya putusnya kabel transmisi itu,” katanya.

Karena itu, Herman meminta PLN memperkuat sistem deteksi dini agar gangguan pada jaringan transmisi utama dapat diidentifikasi lebih cepat dan tidak meluas menjadi blackout berskala besar.

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengungkap indikasi awal penyebab gangguan sistem kelistrikan yang memicu blackout di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5) malam. Gangguan listrik diduga dipicu cuaca yang menyebabkan transmisi 275 kiloVolt (kV) antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi terganggu.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB dan langsung berdampak terhadap sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera. Menurutnya, ruas transmisi tersebut keluar dari sistem sehingga memicu gangguan berantai pada pembangkit listrik di berbagai wilayah.

"Sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan Sumatera," ujar Dirut PLN, Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Dirut PLN Ungkap Kronologi dan Penanganan Insiden Padam Listrik Masal di Pulau Sumatera



Ia menjelaskan, keluarnya transmisi dari sistem memicu shock pada pembangkit listrik. Di sejumlah daerah terjadi over supply karena beban hilang sehingga frekuensi dan tegangan naik, yang membuat pembangkit otomatis keluar dari sistem. Sementara di wilayah lain terjadi defisit daya sehingga frekuensi turun dan pembangkit juga ikut lepas dari sistem.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan efek domino yang menyebabkan gangguan meluas dari Jambi, Riau, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara dan Aceh. PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan listrik yang berdampak luas terhadap rumah tangga, kegiatan ekonomi, hingga objek vital di Pulau Sumatera.

Setelah kejadian, PLN langsung melakukan assessment terhadap gardu induk dan jaringan transmisi untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik pada infrastruktur kelistrikan. Dalam waktu sekitar dua jam, sistem gardu induk dan transmisi disebut berhasil dipulihkan.

Kondisi padam listrik di Pulau Sumatera juga merupakan dampak dari efek domino bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada beberapa waktu lalu. Sebab hal ini membuat sebagian kerusakan pada transmisi tower yang roboh atau patah dan belum pulih hingga saat ini.

Dirut PLN menyebut proses pemulihan dilakukan bertahap mulai dari menyalakan pembangkit, menyambungkan ke sistem transmisi, hingga sinkronisasi ke sistem kelistrikan Sumatera. "Gardu induk dan sistem transmisi kami sudah pulih. Nah tentu saja langkah selanjutnya adalah bagaimana kami bisa menyalakan kembali pembangkit-pembangkit yang karena domino efek tadi patah," kata Darmawan.

PLN mengakui proses pemulihan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit berbasis gas relatif lebih cepat, yakni sekitar 5 hingga 15 jam. Sementara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui proses pemanasan boiler dan pengaktifan auxiliary secara bertahap.

"Untuk sistem PLTU batubara prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena kami harus memanaskan air menjadi uap dan melakukan sinkronisasi satu per satu," pungkasnya.

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia ( InJourney Airports ) menginformasikan bahwa bandara perseroan yang berlokasi di Sumatera tetap siaga dan beroperasi di tengah adanya gangguan listrik di sejumlah wilayah di Sumatera sejakJumat malam, 22 Mei 2026. Regional CEO III InJourney Airports, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan, suplai listrik bandara-bandara yang terletak di Sumatera saat ini didukung langsung dari PLN dan genset.

Bandara InJourney Airports di Sumatera yang telah mendapat suplai listrik dari PLN adalah Sultan Thaha Jambi, Depati Amir Pangkal Pinang, Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Radin Inten II Lampung, Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, HAS Hanandjoeddin Belitung, Fatmawati Soekarno Bengkulu dan Minangkabau Padang.

"Malam ini walaupun seluruh bandara sudah berada di luar jam operasi, namun tetap siaga. Kelistrikan di sejumlah bandara yang ada di Sumatera saat ini sudah mendapat suplai dari PLN, dan sebagian bandara masih didukung genset," ujar Dwi Ananda Wicaksana dalam keterangan resminya.

Gangguan Transmisi 275 kV Jadi Penyebab Listrik Padam di Sumatera



Sementara itu, bandara yang didukung genset untuk kelistrikan adalah Sultan Iskandar Muda Aceh, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan Sisingamangaraja XII Silangit. Dwi Ananda Wicaksana menuturkan seluruh bandara di Sumatera saat ini tetap siap melayani penerbangan.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) melaporkan insiden mati listrik serempak yang terjadi di Pulau Sumatera berdampak pada 13,1 juta pelanggan. Hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, baru sekitar 8,3 juta pelanggan berhasil dipulihkan, sehingga masih ada 4,8 juta lagi yang tengah dalam pemulihan.

Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi, gardu induk, hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di berbagai wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh.

Dirut PLN Ungkap Kronologi dan Penanganan Insiden Padam Listrik Masal di Pulau Sumatera



Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjabarkan, hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Sehingga sebanyak 8.351.670 pelanggan terdampak juga kembali mendapat pasokan listrik.

"Saat ini seluruh petugas dan tim teknis PLN bekerja penuh selama 24 jam di lapangan. Proses pemulihan terus berjalan dan kami all out agar pasokan listrik kepada masyarakat dapat segera pulih kembali secara bertahap dan aman," ujar Darmawan dalam sesi konferensi pers Sabtu (23/5).

JAKARTA - PT PLN (Persero) melaporkan insiden mati listrik serempak yang terjadi di Pulau Sumatera berdampak pada 13,1 juta pelanggan. Hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, baru sekitar 8,3 juta pelanggan berhasil dipulihkan, sehingga masih ada 4,8 juta lagi yang tengah dalam pemulihan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, bahwa sejak awal gangguan terjadi Jumat (22/5), sekitar pukul 18.44 WIB, PLN langsung bergerak melakukan pemeriksaan dan pemulihan sistem kelistrikan. Indikasi awal yang muncul, gangguan disebabkan cuaca buruk yang kemudian berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Sumatera.

"Gangguan pada ruas transmisi berdampak meluas pada sebagian sistem transmisi Sumatera, mengakibatkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit dan memicu efek domino gangguan di sejumlah wilayah," jelas Darmawan dalam konferensi pers pada Sabtu (23/5/2026).

Listrik Padam Massal di Sumatera hingga Aceh, Tim Teknis PLN Telusuri Penyebabnya



Ia menjelaskan, dalam waktu sekitar dua jam, jaringan transmisi yang terganggu berhasil dipulihkan kembali. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, lanjut Darmawan, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap.

“Proses penyalaan pembangkit dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan tetap mengutamakan keamanan sistem. Pembangkit berbasis hidro dan gas dapat langsung membantu menyuplai sistem sebagai fast response untuk mempercepat recovery awal. Sementara pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih lama, antara 15 hingga 20 jam mulai dari start-up, sinkron dan beroperasi penuh,” ujarnya.

Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi, gardu induk, hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di berbagai wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh.

Darmawan menjabarkan, hingga Sabtu (23/5) pukul 10.00 WIB, lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Selain itu sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Sehingga, sebanyak 8.351.670 pelanggan terdampak juga kembali mendapat pasokan listrik.

Dirut PLN Ungkap Kronologi dan Penanganan Insiden Padam Listrik Masal di Pulau Sumatera



“Saat ini seluruh petugas dan tim teknis PLN bekerja penuh selama 24 jam di lapangan. Proses pemulihan terus berjalan dan kami all out agar pasokan listrik kepada masyarakat dapat segera pulih kembali secara bertahap dan aman,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan berjalan lancar. Seluruh upaya saat ini difokuskan untuk mempercepat pemulihan sistem agar pasokan listrik masyarakat dapat kembali normal dengan tetap menjaga keandalan sistem.

"Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami terus siaga agar sistem kelistrikan bisa segera pulih dan masyarakat bisa kembali menikmati listrik dengan secepat mungkin," tutup Darmawan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti gangguan sistem kelistrikan yang memicu blackout di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026). Ia mengungkapkan bahwa penyebab blackout ini sedang diinvestigasi oleh pihak berwenang.

"Saya rasa sedang diinvestigasi ya apa permasalahan utamanya," ujar AHY saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).

AHY mengaku terus memonitor situasi yang ada di Sumatera. Ia berkata, PT PLN (Persero) tengah melakukan pemeriksaan penyebab tersebut.

"Oh ya begini, intinya kita saya sedang mengikuti juga ya, tentu PLN kita ingin cek seperti apa yang terjadi sesungguhnya. Kita dengar memang ada blackout di beberapa wilayah di Sumatera," katanya.

Terlepas dari itu, AHY mengingatkan, pelayanan publik harus tersedia untuk masyarakat.

"Dan sebetulnya ya kita harus memastikan pelayanan publik yang paling mendasar di antaranya listrik ini juga selalu tersedia," pungkasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) membeberkan indikasi awal penyebab gangguan sistem kelistrikan yang memicu blackout di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) malam. Gangguan diduga dipicu cuaca yang menyebabkan transmisi 275 kiloVolt (kV) antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi terganggu.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menuturkan, gangguan terjadi pada pukul 18.44 WIB dan langsung berdampak terhadap sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra. Menurutnya, ruas transmisi tersebut keluar dari sistem sehingga memicu gangguan berantai pada pembangkit listrik di berbagai wilayah.

"Sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan Sumatera," ujar Darmawan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Dia menambahkan, keluarnya transmisi dari sistem memicu shock pada pembangkit listrik. Di sejumlah daerah terjadi over supply karena beban hilang sehingga frekuensi dan tegangan naik, yang membuat pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Sementara, di wilayah lain terjadi defisit daya sehingga frekuensi turun dan pembangkit juga ikut lepas dari sistem.

JAKARTA - PT PLN (Persero) memohon maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026). Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui terdapat gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk.

"Saat ini, tim PLN telah berhasil mengatasi gangguan tersebut dan terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pembangkit secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal," ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya.

Listrik Padam Massal di Sumatera hingga Aceh, Tim Teknis PLN Telusuri Penyebabnya



Ia juga menekankan, bahwa PLN mengupayakan proses pemulihan listrik padam berjalan aman. Masyarakat dapat memantau perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal resmi PLN lainnya.

Gregorius mengharapkan masyarakat untuk tidak perlu panik terkait kondisi yang terjadi. PT PLN memastikan upaya pemulihan kelistrikan di Wilayah Sumatera terus dilakukan. Listrik Padam, Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau Blackout



"PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123," tutur dia.

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN masih mencari apa yang menjadi penyebab listrik padam massal di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh pada hari ini. Terkait adanya gangguan listrik ini, PLN masih terus melakukan penelusuran.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto menyebut pihaknya sudah menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan terjadi pemadaman listrik serempak yang terjadi di Provinsi-provinsi tersebut.

"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," ujar Gregorius dalam pernyataan yang diterima, Jumat (22/5/2026).

Gregorius mengharapkan masyarakat untuk tidak perlu panik terkait kondisi yang terjadi. PT PLN memastikan upaya pemulihan kelistrikan di Wilayah Sumatera terus dilakukan.

"PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123," tutur dia.

Sekedar informasi tambahan, pemadaman listrik serempak yang terjadi di pulau Sumatera terjadi sekitar pukul 18.44 WIB berdasarkan informasi awal yang diterima. Jakarta Mati Listrik Massal, Kementerian ESDM Bakal Usut Penyebabnya



Sementara itu Manager Komunikasi, Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Darma Saputra menyebut pihaknya tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara sejak pukul 18.44 WIB.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Sementara itu informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123.

"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," ujar Darma dalam keterangannya.

PEKANBARU - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Rahul mengapresiasi keberhasilan Polda Riau dalam mengungkap jaringan perburuan dan perdagangan ilegal gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan. Pengungkapan kasus tersebut bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi kekayaan hayati dan ekosistem hutan di Riau.

“Ini menunjukkan aparat penegak hukum bekerja serius, profesional, dan tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan lingkungan,” ujar Rahul, Rabu (4/3/2026).

Sebagai wakil rakyat dari Riau, kasus ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut identitas ekologis daerah serta keberlangsungan habitat satwa dilindungi yang menjadi bagian penting dari keseimbangan alam.

Rahul secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan atas komitmen dan kepemimpinannya dalam memastikan perkara tersebut diusut secara menyeluruh.

Dia juga mengapresiasi kerja solid Dirreskrimum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risahondua, Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro, serta Kapolres Pelalawan AKBP John Letedara yang dinilai mampu bersinergi dan berkolaborasi sejak awal penemuan hingga pengungkapan jaringan pelaku.

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja kolaboratif. Ditreskrimum dan Ditreskrimsus mampu membongkar konstruksi perkara secara komprehensif. Sementara, Polres Pelalawan bergerak cepat di lapangan. Ini menunjukkan koordinasi internal kepolisian berjalan efektif dan terstruktur,” ungkapnya.

Sinergi tersebut penting karena kejahatan perburuan satwa dilindungi kerap melibatkan jaringan yang tidak sederhana. Karena itu, dia berharap proses hukum terhadap para pelaku berjalan maksimal sehingga memberikan efek jera.

“Kejahatan terhadap satwa dilindungi bukan kejahatan ringan. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan generasi mendatang. Saya berharap hukuman yang dijatuhkan nantinya benar-benar memberi pesan tegas bahwa Riau bukan tempat bagi pelaku perburuan liar,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan, pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang profesional, tegas, dan berkeadilan, termasuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

“Riau harus menjadi daerah yang aman bagi satwa dilindungi dan ekosistemnya. Saya percaya dengan kepemimpinan Kapolda Riau dan kerja solid jajaran, komitmen menjaga hutan dan satwa liar akan terus diperkuat,” ucapnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan. Hingga awal Ramadan ini tercatat realisasi penyaluran bansos reguler telah mencapai 90 persen secara nasional.

“Alhamdulillah proses penyaluran bansos reguler terus berjalan dan sekarang lebih dari 90 persen secara nasional untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako,” ujar Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, dikutip Kamis (26/2/2026).

Untuk mendukung proses pemulihan dan stimulus ekonomi di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kemensos telah menyalurkan bansos PKH dan sembako kepada 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp1,8 triliun.

Di samping bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos adaptif atau bansos kebencanaan di tiga provinsi tersebut meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (Jadup) dan bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.

Rinciannya, santunan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia, yang sudah disalurkan kepada 990 ahli waris dengan nilai Rp14 miliar lebih. “Dan ini terus, setiap ada surat, setelah diketemukan ahli warisnya, langsung kita salurkan untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” katanya.

Kemudian, pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, Kemensos menyalurkan bantuan jaminan hidup yang ditujukan bagi 175.211 penerima manfaat senilai Rp450 ribu per orang selama 3 bulan.

“Nilainya Rp238 miliar lebih, ini sudah mulai proses salur karena tentu penerima manfaatnya sudah terverifikasi. Mulai dari usulan pemerintah daerah dan ditandatangani Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Lalu kita mulai salurkan secara bertahap melalui PT Pos maupun juga BSI,” ujar Gus Ipul.

Selanjutnya, bantuan isian rumah yang telah disalurkan kepada 47 ribu lebih KPM dengan nilai lebih dari Rp143 miliar. Setiap keluarga menerima bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta.

“Kemudian, santunan isian rumah baik huntara atau hunian tetap maupun juga tentu yang menyewa atau mengikuti program terima bantuan dana tunggu hunian,” ucapnya.

Terakhir, dalam rangka stimulus sosial ekonomi, Kemensos sedang menyalurkan bantuan kepada 47 ribu lebih KPM dengan nilai lebih dari Rp238 miliar. Setiap keluarga menerima bantuan stimulan sosial ekonomi rumah sebesar Rp5 juta.

“Secara keseluruhan bansos adaptif yang kita salurkan pada tahap pertama ini mencapai Rp632,8 miliar. Jadi ini untuk tahap pertama bansos adaptif di tiga provinsi,” ujarnya.