JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengirimkan surat ke DPR RI untuk meratifikasi perjanjian dagang Indonesia dengan Eurasia (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/I-EAEU FTA).

Informasi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri pertemuan bisnis (business matching) antara pemerintah dan pengusaha dengan Belarus yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (30/6/2026).

“Bapak Presiden sudah mempersiapkan surat ke DPR untuk Rusia dan Belarusia sudah meratifikasi perjanjian ini,” kata Airlangga di kawasan Menteng, Jakarta.

Airlangga mengatakan, dengan I-EAEU FTA itu, nantinya 90 produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara Eurasia, termasuk Belarus akan bebas bea masuk.

Sebaliknya, produk negara-negara Eurasia juga bakal mendapatkan tarif 0 saat masuk ke Indonesia.

Adapun pertemuan di Indonesia ini, kata dia, merupakan menindaklanjuti pertemuan pada bulan Mei di Belarus.

“Jadi belum satu bulan mereka sudah hadir kembali dan mereka sangat berharap Indonesia bisa meningkatkan baik investasi maupun perdagangannya,” ujar Airlangga.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, dalam pertemuan hari ini, disepakati 17 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Menurutnya, dengan perjanjian itu nilai dagang perdagangan Indonesia dengan Belarus yang mencapai 200 juta dollar Amerika Serikat (AS) bisa meningkat.

“Jika kita menandatangani I-EAEU dan kita berharap penandatangan I-EAEU ini segera diratifikasi,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich, mengatakan hubungan negaranya dengan Indonesia berlangsung dinamis namun semakin meningkat.

Kedua negara menjalin kerja sama di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga kerja sama ekonomi.

“Kami juga telah menandatangani sejumlah dokumen yang akan mendorong penguatan lebih lanjut hubungan ekonomi bilateral,” ujar Viktor.

Selain itu, Belarus juga menjalin kerja sama ketahanan pangan dengan Indonesia.

Di antaranya dengan memasok produk olahan susu ke Indonesia.

Sebanyak 13 produsen Belarus telah mengantongi akreditasi dari Indonesia.

“Kami bersyukur atas kesempatan untuk memasok produk olahan susu kami ke Indonesia,” kata Viktor.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Khalid Jassim Alyassin di Jakarta pada Rabu (17/6). Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat mendorong penyelesaian perundingan perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC yang ditargetkan rampung akhir 2026.

“Indonesia dan Kuwait memiliki hubungan diplomatik dengan fondasi yang kuat. Hal ini penting dalam memperluas kerja sama bilateral. Kedua negara sepakat untuk terus bekerja sama dalam ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik,” ungkap Menko Airlangga saat menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Khalid Jassim Alyassin, di Jakarta, Rabu (17/06).

Ini merupakan pertemuan kedua setelah keduanya pertama kali bertemu pada penyerahan Letter of Credence Dubes Khalid kepada Presiden Prabowo pada November 2025. Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga dan Duta Besar Khalid mendiskusikan penguatan kerja sama perdagangan, investasi, dan energi.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Kuwait, menurut dia, menunjukkan tren yang positif. Pada 2025, total perdagangan kedua negara meningkat sebesar 10,69% menjadi US$606 juta, dari US$547,5 juta pada tahun 2024.

Sementara itu, investasi Kuwait di Indonesia naik dari US$290 ribu di tahun 2024 menjadi US$1,2 juta pada tahun 2025 yang didominasi oleh sektor migas.

Pada sektor energi, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) telah terlibat dalam 8 kegiatan eksplorasi migas di Indonesia, antara lain di Pulau Buton, Laut Natuna, dan Kalimantan Timur. Konsorsium KUFPEC Indonesia BV juga telah melaksanakan eksplorasi migas di wilayah Anambas.

Kerja sama sektor energi Indonesia dan Kuwait telah terjalin dengan baik melalui MoU Kerja Sama Migas dan Petrokimia yang telah disepakati pada tahun 2019.

Selain kerja sama di bidang energi, Indonesia dan Kuwait juga telah menyepakati sejumlah Nota Kesepahaman, antara lain MoU Pembentukan Komisi Bersama, MoU Kerja Sama Ekonomi dan Teknik tahun 2007, dan MoU Kerja Sama Perdagangan tahun 2007.

“Berbagai Nota Kesepahaman yang dimiliki kedua negara menunjukkan signifikansi peran Indonesia bagi Kuwait, khususnya di bidang ekonomi”, ujar Duta Besar Khalid.

Airlangga dan Dubes Khalid juga akan berkomitmen untuk mengawal implementasi MoU tersebut agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi ketahanan energi dan hubungan bilateral kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Analis Teknikal Indonesia (AATI) berkomitmen mendorong peningkatan jumlah analis teknikal Indonesia yang mengantongi sertifikasi internasional seperti Certified Financial Technician (CFTe) dan Master of Financial Technical Analysis (MFTA) seiring dengan upaya memperkuat standarisasi industri analisis teknikal di Tanah Air.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam gelaran Asia Technical Analyst Summit (ATAS) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 23 Mei 2026. Ajang tersebut dihadiri 125 peserta dari berbagai negara Asia yang terdiri atas analis teknikal, trader profesional, hingga pelaku pasar.

Ketua Pelaksana ATAS 2026 Dzaky Nabil mengatakan AATI kini memasuki fase ekspansi baru yang berfokus pada peningkatan kualitas, standarisasi, dan kolaborasi lintas komunitas analis teknikal.

“Kami melihat bahwa penguatan standar dan sertifikasi menjadi kunci untuk membawa analis teknikal Indonesia ke level yang lebih kompetitif secara global. AATI kini mulai masuk ke fase ekspansi yang berfokus pada kualitas, standarisasi, dan kolaborasi lintas komunitas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Sebagai bagian dari International Federation of Technical Analysts (IFTA), AATI menilai peningkatan jumlah pemegang sertifikasi CFTe dan MFTA menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing analis teknikal Indonesia di tingkat internasional.

Ketua Edukasi & Research AATI Muhammad Dandy Makky Dandytra menjelaskan standarisasi tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi, tetapi juga pembangunan kerangka analisis yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara global.

“Melalui inisiatif seperti CFTe, MFTA, dan AATI Recognition Exam, kami ingin memastikan bahwa analis teknikal Indonesia memiliki kompetensi yang selaras dengan standar internasional,” katanya.

Dalam implementasinya, AATI akan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan CFTe Preparation Workshop guna mempersiapkan analis teknikal Indonesia menghadapi sertifikasi internasional tersebut.

Selain itu, asosiasi juga mengembangkan AATI Recognition Exam sebagai bagian dari sistem standarisasi industri yang lebih luas. Ujian tersebut disebut memiliki tingkat kesetaraan dengan CFTe Level 1.

Analis teknikal sekaligus pembicara ATAS 2026 Indrawijaya Rangkuti mengatakan pengembangan standar internasional itu turut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dengan komunitas analis teknikal di Indonesia.

“Indonesia melalui AATI juga sudah membangun standar internasional dalam keilmuan technical analysis melalui ujian AATI Recognition Test, di mana 100 soal ujiannya memiliki tingkat kesetaraan dengan CFTe Level 1,” ujarnya.

Melalui langkah tersebut, AATI berharap dapat membangun ekosistem analisis teknikal yang lebih terstruktur, inklusif, dan berstandar internasional sekaligus memperkuat posisi Asia dalam lanskap analisis pasar global.

ATAS 2026 turut dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga seperti Raden Roro Prasetiowati dari IKEPAMI, Yohanes Arts Abimanyu dari TICMI, Anisah Ozleen Hj Othman dari IFTA, Anang Wicaksono dari Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), serta Fachrul Zain dari ASPEBTINDO.

Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Pasalnya, rakyat tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi pembayaran.

Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai klaim Prabowo tersebut kurang tepat.

"Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5).

Huda menjelaskan pelemahan rupiah akan memicu inflasi impor (imported inflation) yang pada akhirnya turut dirasakan masyarakat desa.

Artinya, pelemahan rupiah akan mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang impor hingga bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak dipenuhi dari impor.

"Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujar Huda.

Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Saat ini saja, kata dia, sudah ada plastik yang harganya naik dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta.

Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat.

"Apakah di desa enggak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ujar Huda.

Plastik ini juga bukan hanya digunakan sebagai kemasan. Ia mencontohkan produk elektronik yang juga memiliki berbagai komponen berbahan plastik di dalamnya.

Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal.

"Apakah di desa tidak ada TV atau komponen elektronik lainnya? Tentu saja ada dan itu semakin menekan ekonomi di desa," ujar Huda.

Tak hanya itu, ia menyebut sektor pertanian juga terdampak karena harga pupuk berpotensi naik. Menurut dia, sebagian bahan baku pupuk masih bergantung pada impor, termasuk gas.

Ketika pasokan terganggu dan rupiah melemah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pupuk.

"Harga pupuk yang naik pasti mengganggu sektor pertanian, mengganggu masyarakat di perdesaan," ujar Huda.

Di sisi lain, Huda menilai daya beli masyarakat saat ini juga belum pulih akibat berbagai tekanan ekonomi domestik.

Ia mengatakan produsen kemungkinan besar akan memilih menekan margin keuntungan dibanding menaikkan harga jual secara agresif. Namun, kondisi ini berpotensi memicu efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia khawatir gelombang PHK bisa memburuk dalam dua hingga tiga bulan ke depan dan membuat ekonomi nasional semakin melambat.

"Ekonomi kita akan semakin melambat, efeknya ke rupiah yang tidak kunjung membaik," ucap Huda.

Selain itu, Huda juga menilai strategi substitusi impor tidak akan efektif dalam jangka pendek karena banyak komponen industri masih belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Ia mencontohkan chip atau semikonduktor yang memang harus impor dari luar. Ia menyebut dua hal ini belum bisa dipasok dari dalam negeri dan begitu juga berbagai komponen lainnya.

"Menurut saya memang strategi substitusi impor ini tidak akan efektif dalam jangka pendek," ujar Huda.

Menurut Huda, kondisi tersebut bisa membuat perusahaan menahan ekspansi, penyerapan tenaga kerja melambat, dan konsumsi rumah tangga stagnan.

Klaim Prabowo soal pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan dilontarkan ketika acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," kata Prabowo.

Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan kondisi ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi di tengah kepanikan global.

"Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya.

Nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.614 per dolar AS pada perdagangan Jumat (15/5). Posisi tersebut disebut menjadi titik terlemah rupiah sepanjang sejarah perdagangan modern.

Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Pasalnya, rakyat tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi pembayaran.

Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai klaim Prabowo tersebut kurang tepat.

"Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5).

Huda menjelaskan pelemahan rupiah akan memicu inflasi impor (imported inflation) yang pada akhirnya turut dirasakan masyarakat desa.

Artinya, pelemahan rupiah akan mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang impor hingga bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak dipenuhi dari impor.

"Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujar Huda.

Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Saat ini saja, kata dia, sudah ada plastik yang harganya naik dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta.

Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat.

"Apakah di desa enggak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ujar Huda.

Plastik ini juga bukan hanya digunakan sebagai kemasan. Ia mencontohkan produk elektronik yang juga memiliki berbagai komponen berbahan plastik di dalamnya.

Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal.

"Apakah di desa tidak ada TV atau komponen elektronik lainnya? Tentu saja ada dan itu semakin menekan ekonomi di desa," ujar Huda.

Tak hanya itu, ia menyebut sektor pertanian juga terdampak karena harga pupuk berpotensi naik. Menurut dia, sebagian bahan baku pupuk masih bergantung pada impor, termasuk gas.

Ketika pasokan terganggu dan rupiah melemah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pupuk.

"Harga pupuk yang naik pasti mengganggu sektor pertanian, mengganggu masyarakat di perdesaan," ujar Huda.

Di sisi lain, Huda menilai daya beli masyarakat saat ini juga belum pulih akibat berbagai tekanan ekonomi domestik.

Ia mengatakan produsen kemungkinan besar akan memilih menekan margin keuntungan dibanding menaikkan harga jual secara agresif. Namun, kondisi ini berpotensi memicu efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia khawatir gelombang PHK bisa memburuk dalam dua hingga tiga bulan ke depan dan membuat ekonomi nasional semakin melambat.

"Ekonomi kita akan semakin melambat, efeknya ke rupiah yang tidak kunjung membaik," ucap Huda.

Selain itu, Huda juga menilai strategi substitusi impor tidak akan efektif dalam jangka pendek karena banyak komponen industri masih belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Ia mencontohkan chip atau semikonduktor yang memang harus impor dari luar. Ia menyebut dua hal ini belum bisa dipasok dari dalam negeri dan begitu juga berbagai komponen lainnya.

"Menurut saya memang strategi substitusi impor ini tidak akan efektif dalam jangka pendek," ujar Huda.

Menurut Huda, kondisi tersebut bisa membuat perusahaan menahan ekspansi, penyerapan tenaga kerja melambat, dan konsumsi rumah tangga stagnan.

Klaim Prabowo soal pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan dilontarkan ketika acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," kata Prabowo.

Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan kondisi ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi di tengah kepanikan global.

"Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya.

Nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.614 per dolar AS pada perdagangan Jumat (15/5). Posisi tersebut disebut menjadi titik terlemah rupiah sepanjang sejarah perdagangan modern.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut impor bahan baku plastik berupa nafta dari Amerika Serikat (AS) dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Pasokan tersebut disiapkan pemerintah sebagai alternatif di tengah terganggunya impor nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga plastik di dalam negeri.

"Kemarin kan memang dari industrinya, pelaku industrinya kan pertengahan Mei nyampe. Nanti saya update lagi," ujar Budi dalam konferensi pers di 86 Coffee Bakery, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia memastikan industri dalam negeri masih tetap berproduksi meski pasokan bahan baku sempat terganggu.

"Tapi saya pikir produksi kita, produksi dalam negeri tetap berjalan dan impor juga tidak masalah," ujarnya.

Budi mengatakan pemerintah sebelumnya juga mencari alternatif pasokan nafta dari India dan sejumlah negara di Afrika. Namun, pasokan yang dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei ini berasal dari AS.

"Kemudian kemarin cari solusinya dari India sama Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu dari Amerika," ujarnya.

Sebelumnya, Budi menjelaskan Indonesia selama ini masih bergantung pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah.

Nafta merupakan bahan baku utama industri petrokimia yang berasal dari hasil olahan minyak bumi dan digunakan untuk memproduksi berbagai produk turunan seperti plastik, karet sintetis, hingga bahan kimia industri lainnya.

Gangguan pasokan nafta membuat harga plastik di dalam negeri melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipicu konflik di Timur Tengah yang menghambat rantai pasok global.

"Harga plastik mahal itu kan pertama karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta untuk bahan baku plastik dari Timur Tengah," kata Budi beberapa waktu silam.

Pemerintah kemudian mulai mencari sumber pasokan alternatif dari sejumlah negara lain seperti India, Afrika, hingga AS untuk menjaga pasokan bahan baku industri tetap aman.

Selain itu, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai substitusi nafta untuk kebutuhan industri petrokimia. Pasokan LPG alternatif disebut tengah dicari dari kawasan Eurasia dan negara-negara sekitar Rusia.

Menurut Budi, langkah diversifikasi pasokan dilakukan agar industri dalam negeri tetap bisa berproduksi di tengah tekanan global dan lonjakan harga energi.

Kenaikan harga plastik sendiri mulai dirasakan di berbagai sektor industri. Harga plastik kantong dilaporkan naik dari sekitar Rp15 ribu menjadi Rp23 ribu per pak, sedangkan plastik kemasan melonjak dari Rp36 ribu menjadi Rp60 ribu.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam sebelumnya mengingatkan gangguan rantai pasok bahan baku plastik mulai menekan dunia usaha, terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Rusia membahas rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara kedua negara. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan keduanya di Kazan, Rusia, merupakan dalam kapasitas sebagai Ketua Bersama (Co-Chairs) Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik. Keduanya bertemu dalam rangka penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia dan Rusia.

Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pertemuan Co-Chairs ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret, pragmatis, dan saling menguntungkan.

"Indonesia memandang Rusia sebagai mitra paling strategis di kawasan Eurasia. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama yang telah berjalan dan mendorong penyelesaian berbagai agenda kerja sama prioritas kedua negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (14/5/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Kemenko Perekonomian, salah satu yang menjadi pembahasan antara kedua negara adalah rencana kerja sama pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) antara Indonesia dan Rusia. Ini merupakan salah satu upaya peningkatan investasi antara kedua negara anggota G20 tersebut.

Sejumlah isu strategi lain yang turut dibahas adalah penguatan akses pasar dan kerja sama sektor pertanian, kerja sama energi terbarukan, peluang peningkatan investasi, serta penguatan kerangka hukum dan kelembagaan kerja sama bilateral.

Adapun pertemuan Co-Chairs SKB Indonesia-Rusia merupakan forum strategis bagi kedua negara untuk meninjau kembali berbagai perkembangan atas implementasi dari hasil-hasil Pertemuan SKB sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk membahas kemajuan kerja sama di berbagai sektor prioritas, serta mengevaluasi berbagai isu yang masih memerlukan tindak lanjut dalam hubungan ekonomi Indonesia-Rusia.

Kedua pihak juga membicarakan perihal perkembangan ratifikasi dan implementasi dari Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025.

Saat ini, perjanjian kerja sama perdagangan Indonesia dan EAEU masih dalam proses ratifikasi domestik. Perjanjian perdagangan dengan EAEU akan memberikan akses pasar, di mana EAEU membuka akses produk prioritas seperti minyak sawit dan turunannya, kopi, kakao, produk perikanan, tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Sementara itu, DPM Denis Manturov menegaskan komitmen kuat dari pihak Rusia untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi bilateral dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis.

Pada pertemuan tersebut, masing-masing kementerian teknis dari Indonesia juga membahas sejumlah sektor strategis dari masing-masing unit. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memaparkan ihwal akses produk agro Indonesia untuk ekspor ke Rusia, serta penjajakan dan potensi impor daging maupun produk pupuk dan fertilizer.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membahas tindaklanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek GRR Tuban dan kerja sama energi nuklir.

Adapun Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan ihwal upaya mendorong ekspor Indonesia ke Rusia dan proses ratifikasi serta implementasi Indonesia-EAEU FTA.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Perdana Menteri Denis Manturov menanyakan perkembangan persiapan INNOPROM 2026 yang merupakan pameran industri internasional terbesar di Rusia, di mana Indonesia hadir sebagai Partner Country.

Sebaliknya, Menko Airlangga juga menyampaikan undangan kepada DPM Denis Manturov untuk dapat menghadiri acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, yang merupakan pameran perdagangan B2B terbesar di Indonesia selama 14-18 Oktober 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Rusia secara resmi menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 tentang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik di Kazan, Rusia pada Selasa (12/5/2026) waktu setempat.

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri (DPM) Federasi Rusia Denis Manturov di sela-sela perhelatan Kazan Forum 2026. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada 13 April 2026.

Airlangga menyampaikan bahwa Agreed Minutes tersebut adalah dokumen bersama yang memuat perkembangan capaian bilateral, kesepahaman, serta arah tindak lanjut kerja sama lintas sektor prioritas.

"Dokumen ini menjadi acuan penting bagi kedua negara dalam melanjutkan dan memperkuat implementasi kerja sama pada berbagai sektor prioritas serta memetakan berbagai potensi yang selama ini belum dikembangkan dengan baik," ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Dia menegaskan komitmen agar kemitraan strategis ini dapat direalisasikan dalam praktik ekonomi yang lebih nyata. Oleh karena itu, hasil pertemuan wajib ditindaklanjuti secara konkret oleh sembilan Working Groups (WG) di bawah kerangka SKB agar isu-isu teknis dapat segera rampung dan mengalirkan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Adapun cakupan substansi kerja sama dalam dokumen Agreed Minutes meliputi sejumlah sektor, antara lain: perdagangan dan investasi; energi terbarukan, geologi, serta pemanfaatan sumber daya mineral; pertanian dan perikanan; industri, transportasi, dan konstruksi; serta pendidikan tinggi, sains, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga pengelolaan sampah padat perkotaan.

Perdagangan, Energi, dan Pangan

Dari sisi perdagangan, upaya mengerek kinerja ekspor menjadi sorotan utama. Kedua negara memfokuskan kerja sama melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA).

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyebutkan bahwa proses ratifikasi Indonesia-EAEU FTA sedang berjalan. Perjanjian ini dinilai krusial karena menawarkan peluang akses pasar yang luas bagi produk unggulan nasional, seperti minyak sawit dan kelapa, di negara-negara anggota EAEU.

Selain itu, pembentukan Dewan Bisnis Indonesia-EAEU juga tengah didorong untuk memperkuat konektivitas antarpelaku usaha.

Sementara di sektor energi, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memaparkan bahwa pemerintah terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional. Penambahan kapasitas ini akan difokuskan pada pengembangan energi bersih guna memperkokoh ketahanan energi nasional.

Sektor ketahanan pangan juga menjadi bahasan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meyakini posisi kedua negara saling melengkapi dalam konteks pangan, sehingga terdapat ruang untuk menguatkan kerja sama pertanian dan mendongkrak perdagangan produk agrikultur.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga telah melayangkan undangan resmi kepada DPM Federasi Rusia Denis Manturov beserta delegasi bisnis Rusia untuk hadir dalam ajang pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Kenaikan harga minyak akibat ketegangan di Selat Hormuz kembali menegaskan rapuhnya fondasi industri plastik global. Plastik konvensional seperti polyethylene, polypropylene, dan polyethylene terephthalate berasal dari turunan minyak dan gas. Ketika harga minyak melonjak, biaya produksi resin plastik ikut terdorong naik.

Bagi Indonesia, dampaknya terasa lebih dalam karena tingginya ketergantungan pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah sebagai bahan baku utama industri petrokimia.

Implikasi kenaikan biaya ini menjalar ke berbagai sektor. Industri makanan dan minuman menghadapi lonjakan biaya kemasan, sementara pelaku ritel dihadapkan pada dilema antara menaikkan harga atau menekan margin keuntungan. Di sektor manufaktur, kenaikan biaya input mempersempit ruang efisiensi. Pada akhirnya, beban tersebut bermuara pada konsumen melalui kenaikan harga barang.

Kondisi ini menegaskan bahwa plastik bukan sekadar komponen pelengkap, melainkan elemen strategis dalam struktur biaya ekonomi. Ketergantungan pada bahan baku berbasis fosil menjadikan industri domestik sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Posisi Indonesia yang cenderung sebagai price taker semakin mempersempit ruang kebijakan saat terjadi disrupsi global.

Struktur penggunaan plastik di dalam negeri memperlihatkan kerentanan tersebut. Data OECD menunjukkan bahwa sektor kemasan menyerap porsi terbesar penggunaan plastik di Indonesia, mencapai sekitar 31% pada 2022.

Tren ini bahkan meningkat, dengan beberapa laporan industri memperkirakan kontribusi sektor kemasan mendekati 48% pada 2025. Artinya, setiap guncangan harga bahan baku plastik akan langsung berdampak luas pada sektor yang bersentuhan langsung dengan konsumsi masyarakat.

Kelompok yang paling terdampak adalah pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Ketergantungan tinggi pada kemasan plastik membuat mereka sulit menghindari kenaikan biaya.

Kementerian UMKM mencatat lonjakan harga plastik hingga 40%-60% tidak hanya menggerus margin keuntungan, tetapi juga menekan omzet hingga 50%. Dalam jangka pendek, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengamankan pasokan bahan baku dari kawasan alternatif seperti Afrika, India, dan Amerika.

Dalam perspektif jangka panjang, diversifikasi bahan baku menjadi keniscayaan. Salah satu opsi yang semakin relevan adalah pengembangan kemasan biodegradable berbasis biomassa. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat, yakni ketersediaan singkong sebagai sumber pati, rumput laut, serta limbah pertanian seperti ampas tebu dan residu kelapa sawit.

Bahan-bahan ini dapat diolah menjadi biopolimer melalui berbagai proses, mulai dari ekstraksi pati hingga fermentasi menjadi asam laktat, yang kemudian diaplikasikan dalam produk kemasan.

Langkah diversifikasi ini sangat memungkinkan untuk didorong, mengingat industri kemasan biodegradable bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah pelaku usaha dalam negeri telah mengembangkan inovasi kemasan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal, dan sebagian bahkan telah menembus pasar ekspor.

Peran riset domestik juga semakin nyata dalam mendorong transisi ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan berbagai inovasi kemasan biodegradable, mulai dari bioplastik berbasis PLA melalui bioproses, pemanfaatan biomassa seperti aren dan selulosa, hingga kemasan aktif dengan sensor pH.

Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi kapasitas produksi dan inovasi yang cukup untuk membangun industri kemasan berkelanjutan secara lebih sistematis. Lebih jauh, pengembangan kemasan biodegradable membuka ruang bagi transformasi struktur ekonomi. Indonesia berpeluang naik kelas dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk industri berbasis biomassa bernilai tambah.

Arah ini sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan industri domestik. Nilai tambah diperkirakan dapat meningkatkan nilai ekspor secara signifikan, bahkan hingga beberapa kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah.

Prospek tersebut semakin kuat seiring meningkatnya permintaan global terhadap kemasan berkelanjutan. Tren pelarangan plastik sekali pakai di berbagai negara telah mendorong pergeseran preferensi pasar.

Laporan Sustainable Packaging Market Analysis and Forecast 2026 - 2033 memperkirakan nilai pasar kemasan berkelanjutan global mencapai sekitar US$462,69 miliar pada 2026 dan terus meningkat hingga melampaui US$772 miliar pada 2033. Dalam lanskap ini, kemampuan menyediakan kemasan biodegradable berpotensi menjadi salah satu faktor penentu daya saing ekspor Indonesia di masa depan.

Dari sisi lingkungan, pengembangan ini sejalan dengan komitmen lingkungan Indonesia, baik nasional maupun global. Secara domestik, hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang mendorong pengurangan sampah dan emisi.

Di tingkat global, Indonesia berkomitmen melalui Paris Agreement, terlibat dalam negosiasi polusi plastik di United Nations Environment Assembly, serta berpartisipasi dalam inisiatif seperti Global Plastic Action Partnership, yang secara keseluruhan memperkuat arah transisi menuju ekonomi sirkular dan posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi global.

Namun, transisi ini tidak akan terjadi secara otomatis dan memerlukan intervensi kebijakan yang terarah. Langkah pengembangan dapat dimulai dari hulu dengan memetakan bahan baku berbasis biomassa sebagai substitusi plastik konvensional, sekaligus mengoptimalkan keunggulan daerah. Bahan-bahan tersebut perlu dipetakan berdasarkan wilayah produksi utama guna menekan biaya logistik dan memperkuat rantai pasok domestik.

Sebagai contoh, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi rumput laut sekitar 51.870 hektare dengan produksi 1,8 juta ton per tahun, yang dapat menjadi sumber biopolimer. Jawa Timur dengan bahan baku pati dan tebu, serta Sumatra dengan biomassa kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kemasan biodegradable dapat didorong melalui pendekatan berbasis potensi wilayah yang terintegrasi.

Di sisi lain, akselerasi industri memerlukan insentif fiskal dan kepastian regulasi agar inovasi yang saat ini masih terbatas dapat naik ke skala produksi massal. Integrasi riset dan industri juga menjadi kunci, termasuk melalui pendanaan dan standardisasi yang jelas.

Dalam konteks ini, langkah Kementerian Perindustrian yang tengah menyiapkan peta jalan, rencana aksi, dan Rancangan Standar Nasional Industri (RSNI) menjadi krusial untuk memastikan produk biodegradable tidak hanya layak secara lingkungan, tetapi juga kompetitif di pasar global.

Lebih lanjut, Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan geografis dan sumber daya alamnya untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing, termasuk melalui kerja sama alih teknologi dan kebijakan perdagangan yang mendukung produk kemasan berkelanjutan.

Keunggulan geografis Indonesia di kawasan Asia-Pasifik memberikan akses langsung ke pasar besar dan berkembang seperti negara-negara ASEAN, Tiongkok, India, dan Australia, memungkinkan Indonesia terintegrasi dalam rantai pasok regional dan global untuk material biodegradable.

Krisis di Selat Hormuz memberi pelajaran bahwa ketergantungan pada plastik berbasis fosil menyimpan risiko laten yang kerap tak terlihat dalam kondisi normal. Transisi menuju kemasan biodegradable menawarkan salah satu jalur strategis untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus meningkatkan daya saing.

Pada akhirnya, arah kebijakan hari ini akan menentukan posisi Indonesia dalam lanskap industri global ke depan. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan bahwa pemerintah mempertimbangkan pemberian sejumlah subsidi bagi industri plastik. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga harga plastik di tengah menipisnya pasokan nafta imbas eskalasi perang di Timur Tengah.

Nafta adalah cairan hasil penyulingan minyak bumi yang diproses menjadi bahan baku seperti etilena dan propilena, lalu diproses menjadi biji plastik, yang merupakan bahan baku dalam produksi berbagai produk plastik jadi.

"Untuk ini [kenaikan harga plastik], insyaallah kita berupaya untuk mencarikan solusi karena memang pada prinsipnya ini kan tergantung daripada bahan nafta itu tadi ya yang memengaruhi harga dari plastiknya," ungkap Dyah Roro di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (28/4/2026).

Dirinya menjelaskan opsi untuk pemberian subsidi bagi para pelaku industri bahan kimia tersebut saat ini dikaji lebih lanjut bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bawah komando Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dyah Roro mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap harga-harga barang secara keseluruhan hingga menjaga keberlanjutan dari industri plastik nasional yang masih waswas akan menipisnya bahan baku.

"Kalau tidak salah beberapa waktu lalu, ini sedang dibahas oleh Bapak Menko Perekonomian untuk potensi memberikan skema subsidi untuk industri plastiknya itu sendiri sehingga ini bisa berdampak positif terhadap harga secara keseluruhan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dyah Roro juga menegaskan pemerintah tengah mengupayakan langkah jangka panjang, dengan mengamankan nafta dari sumber-sumber alternatif yang tidak terpengaruh konflik geopolitik global secara langsung maupun tidak langsung.

Langkah tersebut, tutur dia, dilakukan pemerintah semata-mata dalam rangka untuk melindungi keberlangsungan industri petrokimia domestik agar dapat tetap menjalankan produksi di tengah volatilitas bahan baku maupun harga yang tak menentu.

"Jangka panjangnya, untuk pasarnya juga sedang kita coba nafta solusi agar kemudian bahan nafta yang dibutuhkan itu tadi untuk memproduksi plastik kita bisa mendapatkannya dari tempat lain yang tidak terpengaruh oleh kondisi geopolitik saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk untuk impor LPG khususnya untuk industri petrokimia untuk merespons disrupsi logistik di Selat Hormuz akibat perang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah dirapatkan lintas kementerian/lembaga.

Airlangga menyebut pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia ini dilakukan di tengah kesulitan pasokan nafta, yang merupakan bahan baku dari industri tersebut.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah juga akan membebaskan bea masuk impor sejumlah produk plastik yang ditujukan untuk kemasan (packaging) alias diberikan tarif 0%. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan harga sejumlah bahan makanan dan minuman yang ikut terkerek akibat harga plastik di dalam negeri.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terangnya.

Pembebasan bea masuk untuk impor LPG bagi industri bahan kimia, sekaligus bahan baku plastik ini rencananya diterapkan untuk enam bulan ke depan. Pemerintah akan mengevaluasi lagi perkembangan soal pasokan untuk industri dimaksud.

Pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik mulai Mei mendatang untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini akan berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Mei 2026. Ketentuan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik antara laim polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Namun, kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah resmi menurunkan tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk kebutuhan industri dari 5 persen menjadi 0 persen. Kebijakan ini diambil untuk menekan lonjakan harga bahan baku plastik di tengah gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan LPG akan digunakan sebagai alternatif bahan baku pengganti nafta dalam industri petrokimia.

"Diturunkan dari 5 persen ke 0 persen," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan langkah ini dilakukan agar industri tetap memperoleh pasokan bahan baku, terutama untuk kebutuhan produksi plastik yang belakangan tertekan akibat gangguan rantai pasok global.

Airlangga menegaskan pemberlakuan kebijakan ini masih menunggu aturan teknis yang akan diterbitkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ia menambahkan, kebutuhan bahan baku alternatif menjadi penting karena refinery domestik memerlukan pasokan yang stabil untuk menjaga produksi plastik, termasuk kemasan yang banyak digunakan sektor makanan dan minuman.

"Karena refinery dibutuhkan untuk bahan baku plastik, nanti Menperin dan Menkeu menyiapkan peraturannya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]