Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai peningkatan kecepatan internet di Indonesia dan keterjangkauan harga dapat dicapai apabila beban regulasi di industri telekomunikasi ditata ulang.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan pembangunan akses internet yang merata dan terjangkau harus terwujud. Untuk itu, belanja modal (capital expenditure/capex) dan belanja operasional (operational expenditure/opex) operator harus tetap layak secara bisnis dan berkelanjutan.

“Khususnya untuk seluler, permasalahan saat ini salah satunya adalah beban regulasi [baik perizinan dan lain-lain) ataupun adanya OTT [over the top],” kata Ian kepada Bisnis pada Senin (2/2/2026).

Ian menilai beban regulasi perlu dihitung ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, hingga aspek kedaulatan. Dengan begitu, biaya regulasi dapat menjadi lebih proporsional, termasuk melalui perlakuan yang setara terhadap OTT, sehingga upaya pemerataan internet yang terjangkau bisa lebih cepat terealisasi.

Untuk memperluas jangkauan, Ian mengatakan diperlukan capex operator seluler yang lebih besar disertai insentif untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia menjelaskan setiap pembangunan di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan akan dikembalikan ke skema Universal Service Obligation (USO) non-cash.

Sementara pembangunan yang berdampak pada Asta Cita, seperti peningkatan kemakmuran dan keamanan serta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan dikembalikan sebagai penyertaan negara dalam perluasan cakupan dalam bentuk beban regulasi yang proporsional sesuai asesmen yang berwenang.

“Fiberisasi atau open backbone harus dilakukan secara masif/menyeluruh dan terencana. Tentu kemudahan pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh stakeholder,” katanya.

Pengamat telekomunikasi ITB lainnya, Agung Harsoyo, mengatakan harga layanan internet terbentuk dari struktur biaya (cost structure), antara lain perizinan dan pungutan saat penggelaran infrastruktur oleh pemerintah daerah, Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lain, serta harga perangkat.

“Dari hal ini nampak, bukan hanya persoalan teknis semata,” kata Agung.

Menurut Agung, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu meninjau ulang regulatory cost yang ditanggung operator. Apabila biaya regulasi turun, harga yang dibayar pelanggan juga berpotensi turun. Alternatif lainnya, operator dapat melakukan efisiensi melalui optimalisasi aset yang telah tergelar, meningkatkan praktik infrastructure sharing, serta menerapkan model kerja sama bisnis dengan OTT, baik lokal maupun global.

Lelang Frekuensi Lebih Murah

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai agenda regulator Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penetrasi internet yang terjangkau perlu diikuti dengan keputusan strategis pada lelang frekuensi berikutnya.

“Lelang frekuensi 1,4 Ghz sudah selesai, sedangkan yang frekuensi di 700 Mhz,2.6 Ghz belum ada kabar,” kata Kamilov.

Industri telekomunikasi seluler, lanjutnya, masih menunggu proses lelang tersebut, terutama karena pengembangan jaringan generasi kelima (fifth generation/5G) membutuhkan pita frekuensi 700 MHz.

Kamilov menekankan pentingnya implementasi kebijakan di lapangan agar tidak menambah beban baru bagi industri, baik dari instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum, karena akan berdampak pada biaya produksi dan harga jual ke konsumen.

“Dan juga bisa mengganggu berkelanjutannya layanan internet terjangkau,” katanya.

Lelang Murah Percepat Penggelaran 5G

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan industri perlu menyeimbangkan investasi antara penguatan 5G di kota besar dan optimalisasi jaringan generasi keempat (fourth generation/4G) di daerah melalui berbagi infrastruktur, pemanfaatan jaringan bersama, serta model bisnis kolaboratif dengan pemerintah dan penyedia menara.

“Selain itu, adopsi teknologi yang lebih efisien, percepatan alokasi spektrum baru, serta skema pembiayaan yang inovatif penting untuk menekan biaya operasional sehingga layanan bisa lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Heru.

Heru menambahkan tantangan utama mencakup perizinan yang berlapis, kompleks, dan tidak seragam antar daerah, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti listrik dan backhaul, serta tingginya biaya pembangunan di wilayah terpencil. Selain itu, ketersediaan spektrum yang memadai juga masih menjadi kendala.

“Kepastian regulasi jangka panjang juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi kecepatan dan keberlanjutan penggelaran jaringan,” katanya.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons arahan Komdigi agar layanan internet semakin cepat dan terjangkau. Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menilai pernyataan tersebut masih bersifat umum. Menurutnya, layanan internet fixed broadband dan seluler perlu dibedakan karena memiliki karakteristik berbeda.

“Saya yakin kalau seluler harganya sudah sangat murah,” kata Merza ditemui usai acara Indonesia Digital Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai untuk merealisasikan target cakupan 4G dan penurunan tarif internet butuh perubahan pendekatan kebijakan, dari regulator menjadi fasilitator.

Sarwoto menyampaikan target-target infrastruktur digital pemerintah pada 2026 disusun dengan asumsi pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

“Ternyata pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pasar. Karena itu Mastel berpendapat pola pikir regulator mesti diubah menjadi fasilitator,” kata Sarwoto saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurut dia, investasi untuk ekspansi kapasitas dan pemanfaatan teknologi baru pada infrastruktur digital saat ini belum mendapatkan respons optimal dari pasar.

Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya beban regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta mahalnya biaya akuisisi spektrum frekuensi.

Sarwoto menekankan pendekatan fasilitator perlu diwujudkan secara langsung melalui desain insentif yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan serta kearifan lokal.

“Perlu dipikirkan dan dilaksanakan elaborasi jaringan netral, saling berbagi [sharing], dengan pendekatan model gotong royong Indonesia,” ujarnya.

Dia juga menambahkan pentingnya perancangan insentif pemerintah yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Komdigi menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan target 2025 sebesar 97,30% dan capaian terkini yang berada di level 97,16%.

Target itu tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029, yang menetapkan peningkatan jangkauan jaringan pita lebar bergerak secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026.

Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan upaya pemerintah mendorong layanan internet yang semakin terjangkau.

Selain itu, persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G ditargetkan tetap berada di angka 4,44%.

Komdigi juga menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026 dan penambahan 29 kabupaten/kota gigacity pada tahun berikutnya.